Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) terkait pengalihan saham milik negara di PGN ke PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Sebagaimana diketahui jika saham seri B milik pemerintah dialihkan seluruhnya ke Pertamina, sehingga Pertamina menjadi holding dari PGN, dan PGN menjadi Subholding Gas dimana PT Pertamina Gas menjadi anak usaha PGN dan mempengaruhi status PGN dimana Persero hilang dan pemerintah memberikan kuasa kepada Pertamina atas hak-hak pemegang saham seri A dwiwarna. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. PGN menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dijelaskan hak-hak dari pemegang saham Seri B dan hak-hak dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Namun terdapat perbedaan antara kewenangan pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri A dwiwarna sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan PGN sebelum dan setelah restrukturisasi.

---

This study aims to find out whether there is an influence on the interests of Public Shareholders at PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) and how the government's authority as a series A dual color shareholder at PT Perusahaan Gas Negara Tbk is exercised before and after the transfer of state-owned shares at PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) regarding the transfer of state-owned shares in PGN to PT Pertamina (Persero) (Pertamina). As is well known, if the government's Series B shares are entirely transferred to Pertamina, Pertamina will become PGN's holding, and PGN will become Subholding Gas where PT Pertamina Gas becomes a subsidiary of PGN and will affect PGN's status where Persero is lost and the government gives power to Pertamina over the rights bicolor series A shareholder. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. PGN runs its business based on the Company's Articles of Association and the Company's Articles of Association explain the rights of Series B shareholders and the rights of Series A Dwiwarna shareholders. However, there is a difference between the authority of the B Series shareholder and the Dwiwarna Series A shareholder as stated in the PGN Company Articles of Association before and after the restructuring."

"Negara telah menjamin tiap warganya berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun data menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM, mengakibatkan munculnya kesenjangan (gap) antara penawaran (supply) dengan permintaan (demand) tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dalam mengejar persyaratan kualifikasi regional dan global dengan membentuk Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja.Saat ini, banyak tenaga kerja kurang memahami konsep dan prosedur portofolio sebagai sarana penilaian kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi diri, hal itu timbul karena minimnya kemampuan tenaga kerja mendokumentasikan bukti yang relevan dari hasil capaian belajar/kerja untuk membangun portofolio diri, maka diusulkanlah suatu model e-Portofolio yang dapat membantu kandidat dalam pengelolaan bukti capaian hasil kerja untuk mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikasi kompetensi.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep model e-Portofolio dan menggali faktor-faktor dalam mengembangkan model e-Portofolio untuk sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia. Institusional theory, CSF dan Actor Network Theory diadopsi untuk menyusun instrumen penelitian, analisis menggunakan mixed method dengan triangulasi untuk validasi model dan proof of concept untuk verifikasi model dalam bentuk recommender system.Dalam penelitian ini, diketahui bahwa definisi e-portofolio untuk kompetensi tenaga kerja memiliki fokus kepada pengakuan kompetensi dari pihak ketiga dan penelusuran bukti digital. Faktor budaya sebagai merupakan komponen yang baik untuk mendorong niat tenaga kerja dalam penerapan e-portofolio. Dalam konteks internal, penggunaan sistem memberikan manfaat yang lebih besar pada tenaga kerja, namun dominasi pada proses presentasi hasil capaian belajar berdampak terhadap kurangnya kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi bukti capaian hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi.Implikasi dari penelitian ini pemerintah dapat mensosialisasikan kegunaan sertifikasi dan sistem e-portofolio dengan tujuan mempercepat penerimaan sertifikasi kompetensi oleh pihak pemberi kerja, sehingga akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdampak pada meningkatnya peluang employability tenaga kerja Indonesia.

---

The Government has guaranteed that every citizen has the right to obtain a proper occupation, however the data present that the quality of human resources is insignificant, causing in a gap between supply and labor demand. Therefore the government pursues to improve the quality of human resources in the regional and global qualification requirements by establishing a Labor Competency Certification System.At present, many workers lack understanding of portfolio concepts and procedures as a means of competency assessment to obtain recognition of self qualifications, this arises because of the lack of the ability of the workforce to document relevant evidence from the results of learning/work to build a self portfolio, a model e-Portfolios that can assist candidates in managing evidence of achievement of work results to get recognition in the form of competency certification.This study aims to conduct the concept of the e-Portfolio model and explore the critical factors in the e-Portfolio model for professional competency certification in Indonesia. Institutional theory, CSF and Actor-Network Theory were adopted to compose research instruments, analysis using a mixed method where triangulation for model validation and proof of concept for model verification in the form of a recommender system.In this study, it is known that the definition of e-portfolio for workforce competencies focuses on recognizing competencies from third parties and tracking digital evidence. Cultural factors as a good component to encourage labor intention in implementing e-portfolio. In the internal context, the use of the system provides greater benefits to the workforce, but the dominance in the process of presenting the results of learning impacts on the lack of the user's ability to identify evidence of work outcomes that are in accordance with their competencies.The implication of this research is that the government can promote the usefulness of certification and e-portfolio systems with the aim of accelerating the acceptance of competency certification by employers so that it will improve the quality of manpower which has an impact on increasing opportunities for Indonesian employability."

"ABSTRAKSeiring dengan perkembangan teknologi di Sektor Penyedia Jasa Keuangan yang semakin pesat, Sektor Jasa Keuangan pun terkena dampaknya dengan perubahan-perubahan dinamis yang kian muncul, salah satunya dengan munculnya teknologi finansial dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagai salah satu jenisnya. Sebagai pendatang baru, teknologi finansial terutama LPMUBTI masih rentan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi, salah satunya ialah risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pentingnya Uji Tuntas Pengguna Jasa dalam kaitannya dengan pencucian uang tidak hanya untuk kepentingan tingkat kesehatan dan manajemen risiko dari Penyedia Jasa Keuangan itu sendiri namun dapat mencegah dampak terjadinya ketidakstabilan perekonomian Indonesia bahkan ancaman bagi kedaulatan Negara dengan adanya aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme melalui tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data sekunder dapat disimpulkan beberapa hal.Pertama, hukum positif atas LPMUBTI diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan pelaksanaan Uji Tuntas Pengguna Jasa dalam LPMUBTI tersebut dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.Kedua, dalam penerapannya, Akseleran mewajibkan Pengguna Jasa untuk memberikan informasi-informasi Pengguna Jasa sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan memverifikasi validitas informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa tersebut. Guna memperoleh hasil Uji Tuntas Pengguna Jasa secara optimal, Akseleran jugamelakukan Uji Tuntas Pengguna Jasa dengan bantuanbank dimana seluruh transaksi keuangan baik masuk dan keluar dari Pengguna Jasa harus menggunakan bank yang valid agar semua transaksi dapat terekam baik oleh bank asal Pengguna Jasa maupun di sistem Akseleran serta bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai verifikator eksternal dalam hal biometrik.

---

ABSTRACTAlong with the rapid development of technology in the Financial Services Provider Sector, the Financial Services Sector has also been affected by dynamic changes that have emerged, one of which is the emergence of financial technology and Peer to Peer Lending as one of its types. As a newcomer, financial technology, especially Peer to Peer Lending is still vulnerable to risks that may occur, one of which is the risk of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding. The importance of Customer Due Diligence in relation to money laundering is not only for the benefit of the level of health and risk management of the Financial Service Provider itself but can prevent the impact of the instability of the Indonesian economy even a threat to the sovereignty of the State with activities that support action terrorism through money laundering and terrorism financing. Using normative juridical research methods and secondary data can be concluded several things.First, the positive law on peer to peer lending is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology Based Lending and Borrowing Services (LPMUBTI) and the implementation of Customer Due Diligence in the peer to peer lending is explained in detail in the Authority Regulation Financial Services Number 12/POJK.01/2017 concerning the Application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector.Second, in its implementation, Akseleran requires Service Users to provide information on User Services in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector and verifying the validity of information provided by the User of the Service. In order to obtain the User Completion Test results optimally, Akseleran also carries out a User Due Diligence with bank assistance where all financial transactions both in and out of the User must use a valid bank so that all transactions can be recorded by both the User Bank and the Akseleran system and also cooperate with third parties as external verifiers in biometrics."

"Convergence between law and information technology and its impact on Indonesian legal system."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

---

ABSTRACTThis research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method."

"Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi upaya pembaharuan di bidang hukum. Pembaharuan hukum terhadap perkembangan teknologi informasi ini merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum yang futuristis. Dengan demikian, pembaharuan hukum ini tidak saja dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru (legal substance). Akan tetapi, pembaruan terhadap penegakan hukum atas berbagai peraturan perundang-undangan yang melingkupinya harus didukung juga dengan instrumentasi dalam penegakan hukum atau infrastruktur penegakan hukum, yang mana dalam hal ini adalah teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi sebagai pendukung penegakan hukum pada sistem peradilan pidana ini, yaitu: Peradilan Elektronik (e-Court). Namun, penerapan e-Court sebagai salah satu cara mewujudkan integrated judiciary (peradilan terintegrasi) pada sistem peradilan pidana Indonesia tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti: Pertama, petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri (inperson) dengan orang yang dipanggil. Sedangkan di dalam praktik persidangan secara elektronik, pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik; dan Kedua, keharusan sidang pengadilan dilakukan di gedung pengadilan dalam ruang persidangan. Akan tetapi dalam persidangan elektronik, para pihak di ruang sidang yang berbeda-beda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan e-Court sebagai peradilan terintegrasi pada sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bentuk peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka, e-Court perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan secara elektronik.

---

The development of information technology has had a huge impact on reform efforts in the legal field. Legal reform on the development of information technology is one form of futuristic legal reforms. Therefore, this legal reform is not only carried out by forming new laws and regulations (legal substance). However, the reform of law enforcement on various laws and regulations that cover it must also be supported by instrumentation in law enforcement or law enforcement infrastructure, which in this case is information technology. The application of information technology as a subsidiary for law enforcement in this criminal court system, is called Electronic Court (e-Court). However, the application of e-Court as a means of realizing an integrated judiciary in the Indonesia criminal court system is not known in the Criminal Procedure Code (KUHAP), such as: First, officers who carry out summons must meet in person (inperson) with the person on call. Meanwhile, in the practice of an electronic trial, summons are made through an electronic domicile; and Second, the requirement to carry out court proceedings at the court building in the courtroom. Nevertheless, in an electronic trial, the parties in the courtroom are different. The method used in this research is normative legal research with a conceptual approach, a statute approach and a comparative approach. The results showed that the application of e-Court as an integrated judiciary in the Indonesian criminal court system is a form of court that is simple, fast, and low cost. Thus, e-Court needs to be regulated in the Draft Criminal Procedure Code, the Law on General Courts, and other Judicial Laws that require an electronic trial mechanism."