Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya populasi dunia mempengaruhi permintaan global, sehingga berbagai sistem produksi berdampak signifikan pada lingkungan. Efisiensi pengelolaan supply chain dapat mengurangi emisi karbon dan mempertahankan keberlanjutan. Penelitian ini mengimplementasikan teknologi blockchain menggunakan Hyperledger Fabric untuk mengelola salah satu komponen supply chain, yaitu perjalanan produk. Dengan blockchain, sistem yang bersifat terdistribusi mengurangi risiko single point of failure dan serangan siber, transaksi irreversible memastikan integritas data, dan transparansi meningkat tanpa memerlukan pihak ketiga. Hyperledger Fabric dipilih karena mekanisme konsensus yang efisien, tidak menggunakan cryptocurrency, open source, dan partisipan yang dikenal dalam jaringan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana blockchain memberikan traceability, security, dan reliability dalam sistem transportasi supply chain dan pencatatan emisi karbon, serta mengevaluasi hasil implementasinya. Sistem yang dihasilkan memanfaatkan hash block sebagai identifier dari invois perjalanan dan invois transaksi karbon yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan invois terkait. Hasil menunjukkan sistem memenuhi fungsionalitas yang diharapkan, meskipun terdapat beberapa skenario dengan waktu respons lambat ketika lebih dari dua puluh user mengakses skenario tersebut secara bersamaan. Pengujian kegunaan yang melibatkan sejumlah responden menunjukkan bahwa sistem CarbonChain cukup user-friendly. Beberapa tanggapan responden menyoroti keamanan data dan transparansi sebagai kelebihan utama teknologi blockchain dalam konteks supply chain dan pencatatan emisi karbon. Penelitian ini terbatas pada pengembangan prototipe tanpa integrasi dengan sistem informasi industri supply chain.

---

The increasing global population affects global demand, causing various production systems to significantly impact the environment. Efficient supply chain management can reduce carbon emissions and maintain sustainability. This research implements blockchain technology using Hyperledger Fabric to manage product shipment as one of the supply chain components. With blockchain, the distributed system reduces the risk of single points of failure and cyberattacks, irreversible transactions ensure data integrity, and transparency increases without requiring third parties. Hyperledger Fabric was chosen because of its efficient consensus mechanism, lack of cryptocurrency use, open-source nature, and known participants within the network. This research explores how blockchain provides traceability, security, and reliability in supply chain transportation systems and carbon emission tracking, and evaluates the implementation results. The resulting system uses block hashes as identifiers for shipment invoices and carbon transaction invoices used to verify the validity of the related invoices. The results show that the system meets the expected functionality, although some scenarios experienced slow response times when more than twenty users accessed the scenario simultaneously. Usability testing involving several respondents indicated that the CarbonChain system is quite user-friendly. Some of the surveyees’ feedback highlighted data security and transparency as the main advantages of blockchain technology in the context of supply chain and carbon emission tracking. This research is limited to the development of a prototype without integration with the supply chain industry’s information systems."

"Meningkatnya populasi dunia mempengaruhi permintaan global, sehingga berbagai sistem produksi berdampak signifikan pada lingkungan. Efisiensi pengelolaan supply chain dapat mengurangi emisi karbon dan mempertahankan keberlanjutan. Penelitian ini mengimplementasikan teknologi blockchain menggunakan Hyperledger Fabric untuk mengelola salah satu komponen supply chain, yaitu perjalanan produk. Dengan blockchain, sistem yang bersifat terdistribusi mengurangi risiko single point of failure dan serangan siber, transaksi irreversible memastikan integritas data, dan transparansi meningkat tanpa memerlukan pihak ketiga. Hyperledger Fabric dipilih karena mekanisme konsensus yang efisien, tidak menggunakan cryptocurrency, open source, dan partisipan yang dikenal dalam jaringan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana blockchain memberikan traceability, security, dan reliability dalam sistem transportasi supply chain dan pencatatan emisi karbon, serta mengevaluasi hasil implementasinya. Sistem yang dihasilkan memanfaatkan hash block sebagai identifier dari invois perjalanan dan invois transaksi karbon yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan invois terkait. Hasil menunjukkan sistem memenuhi fungsionalitas yang diharapkan, meskipun terdapat beberapa skenario dengan waktu respons lambat ketika lebih dari dua puluh user mengakses skenario tersebut secara bersamaan. Pengujian kegunaan yang melibatkan sejumlah responden menunjukkan bahwa sistem CarbonChain cukup user-friendly. Beberapa tanggapan responden menyoroti keamanan data dan transparansi sebagai kelebihan utama teknologi blockchain dalam konteks supply chain dan pencatatan emisi karbon. Penelitian ini terbatas pada pengembangan prototipe tanpa integrasi dengan sistem informasi industri supply chain.

---

The increasing global population affects global demand, causing various production systems to significantly impact the environment. Efficient supply chain management can reduce carbon emissions and maintain sustainability. This research implements blockchain technology using Hyperledger Fabric to manage product shipment as one of the supply chain components. With blockchain, the distributed system reduces the risk of single points of failure and cyberattacks, irreversible transactions ensure data integrity, and transparency increases without requiring third parties. Hyperledger Fabric was chosen because of its efficient consensus mechanism, lack of cryptocurrency use, open-source nature, and known participants within the network. This research explores how blockchain provides traceability, security, and reliability in supply chain transportation systems and carbon emission tracking, and evaluates the implementation results. The resulting system uses block hashes as identifiers for shipment invoices and carbon transaction invoices used to verify the validity of the related invoices. The results show that the system meets the expected functionality, although some scenarios experienced slow response times when more than twenty users accessed the scenario simultaneously. Usability testing involving several respondents indicated that the CarbonChain system is quite user-friendly. Some of the surveyees’ feedback highlighted data security and transparency as the main advantages of blockchain technology in the context of supply chain and carbon emission tracking. This research is limited to the development of a prototype without integration with the supply chain industry’s information systems."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan menyusun rancangan sistem informasi terintegrasi untuk Sistem Informasi Cekrekening dengan sistem informasi perbankan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi database blacklist Sistem Informasi Cekrekening. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan internet atau informasi dan transaksi elektronik serta meminimalisasi jumlah korban. Integrasi ini dilakukan dengan sistem informasi perbankan karena pihak perbankan memiliki wewenang dalam melakukan tindak lanjut terhadap nomor rekening terindikasi pidana di dalam database blacklist Sistem Informasi Cekrekening. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dalam pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa stakeholders, yaitu satu orang anggota Tim Layanan Aduan Cekrekening.id serta tiga orang perwakilan perbankan dari tiga bank yang berbeda. Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik thematic analysis dengan alat bantu NVivo 12 Pro. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu dari metodologi System Development Life Cycle, yaitu Rational Unified Process (RUP) dengan menerapkan disiplin requirements dan analysis & design pada fase inception dan elaboration dengan tiga kali iterasi. Iterasi pertama dilakukan pada fase inception dan elaboration, sedangkan iterasi kedua dan ketiga dilakukan pada fase elaboration. Penelitian ini menghasilkan sembilan artefak RUP serta high-fidelity prototype.

---

This study aims to analyze the needs and design an integrated information system for the Cekrekening Information System with a banking information system to further optimize the function of the Cekrekening Information System’s blacklist database. This is done to reduce the number of criminal acts related to the internet or electronic information and transactions and to minimize the number of victims. This integration is carried out with the banking information system because the bank is the party that has the authority to follow up on the account number indicated by a criminal in the Cekrekening Information System’s blacklist database. This research is qualitative research that uses semi-structured interview techniques in collecting data. Interviews were conducted involving several stakeholders: a member of the Cekrekening.id Complaints Service Team and three banking representatives from three different banks. The interview data were analyzed using the thematic analysis technique with the NVivo 12 Pro tool. The software (prototype) development methodology used in this study is one of the System Development Life Cycle methodologies, namely the Rational Unified Process by applying the requirements discipline in the inception and elaboration phases with three iterations. The first iteration is carried out in the inception and elaboration phases, while the second and third iterations are carried out in the elaboration phase. This research resulted in nine artifacts of the Rational Unified Process and high-fidelity prototype that illustrate the design of integrated information systems between checking account information systems and banking information systems."

"Penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik, atau yang disebut dengan Fidusia Online, menawarkan banyak kemudahan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain membantu Ditjen AHU dalam memenuhi prinsip one day service, Fidusia Online juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran fidusia karena prosesnya yang sangat cepat, dengan sertifikat yang tersedia secara elektronik serta bertanda tangan elektronik. Namun disamping kemudahannya, terdapat beberapa potensi timbulnya permasalahan pada keautentikan sertifikat itu sendiri. Dengan sistem yg digunakan, terdapat risiko terjadinya kegagalan sistem yang menyebabkan keautentikan sertifikat jaminan fidusia menjadi terganggu, sehingga keautentikannya pun menjadi tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya risiko kegagalan sistem tersebut dan meganalisis kemungkinan penyelenggaraan pendaftaran fidusia dengan sistem yang lebih baik agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait sistem yang digunakan Fidusia Online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang ini memiliki kerentanan kegagalan sistem yang dapat mengganggu keauntentikan sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Dengan hadirnya teknologi Blockchain, permasalahan keautentikan tersebut dapat diminimalisir. Teknologi Blockchain akan membuat sertifikat jaminan fidusia yang tersimpan dalam sistem menjadi kekal (immutable), tidak mudah dirusak (tamper-proof), serta tidak mudah untuk diubah (unalterable), dibantu dengan Smart Contract untuk melakukan automatisasi pembayaran pendaftaran fidusia.

---

Electronic registration system of fiducia, or it called Fidusia Online, offers a lot of convenience in providing legal certainty to the community. In addition to helping Ditjen AHU as the organizer of fiduciary registration in fulfilling the one day service principle, Fidusia Online also provides convenience to the community in conducting fiduciary registration because the process is very fast, with the certificates that are available electronically as well as electronically signed. But besides its convinience, there are several potential problems in its authenticity of the certificate itself. With the system being used, there is a risk of system failure which causes the authenticity of the fiduciary certificate to be disrupted, hence the authenticity of certificate is not guaranteed.

This paper aims to determine the potential risk of system failure and analyze the possibility of implementing fiduciary registration with a better system so that these risks can be minimized. This paper used juridical normative method which uses written applicable laws and literatures, including researching library materials or secondary data which the aim to finding facts related to the system used by Fidusia Online.

The results of this research indicate that this system has a system failure vulnerability that can disrupt the authenticity of fiduciary certificate itself. With the presence of Blockchain technology, these issue can be minimized. Blockchain technology will make fiduciary certificates stored in the system immutable, tamper-proof, and unalterable, assisted by Smart Contract to automate payment of fiduciary registration."

"Integritas arsip elektronik merupakan suatu hal yang perlu dijaga sebagai bentuk pemenuhan tujuan penyelenggaraan kearsipan baik itu di institusi pemerintahan maupun swasta. Di era teknologi seperti sekarang ini, muncul beberapa teknologi yang dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) untuk menjabarkan penggunaan teknologi blockchain untuk menjaga integritas arsip elektronik. Hasil yang didapatkan adalah ditemukan artikel-artikel yang memaparkan mengenai permasalahan terkait dengan integritas arsip elektronik yang berusaha diselesaikan, penyelesaiannya, dan kekurangan atau keterbatasan dari pengimplementasian yang telah dilakukan. Melihat dari hasil tersebut, teknologi blockchain sudah berhasil memperkenalkan mekanisme atau protokol baru untuk menjaga integritas dari arsip elektronik dengan penggunaan teknologi hashing, namun ditemukan juga terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan dalam beberapa aspek pada hasil dari pengimplementasiannya.

---

The integrity of electronic archives is something that needs to be maintained as a form of fulfilling the goals of organizing records, both in government and private institutions. In today's technological era, several technologies have emerged that can help achieve this goal, one of which is blockchain technology or distributed ledger technology (DLT). This study uses a systematic literature review method to describe the use of blockchain technology to maintain the integrity of electronic records. The results obtained were articles that explained the problems related to the integrity of the electronic archives that were trying to be resolved, their resolution, and the deficiencies or limitations of the implementation that had been carried out. Judging from these results, blockchain technology has succeeded in introducing new mechanisms or protocols to maintain the integrity of electronic archives with the use of hashing technology, but there are also many deficiencies or limitations in several aspects in the results of its implementation."

"ABSTRAKData pribadi adalah bagian dari hak privasi, yaitu hak pribadi yang berkaitan dengan hak untuk mengontrol berbagai informasi dan/atau data yang berkenaan dengan individu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun dalam perkembangan sistem dan transaksi elektronik, muncul praktek komersialisasi terhadap basis data pemasok yang berisi data pribadi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana ketentuan hukum mengatur mengenai komersialisasi sharing basis data pemasok, bagaimana bentuk penyelenggaraan komersialisasi sharing basis data pemasok secara elektronik serta bagaimana tanggung jawab para pihak dalam komersialisasi sharing basis data pemasok secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa di dalam basis data pemasok terkandung data pribadi yang dilindungi secara implisit oleh UUD 1945 serta eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemanfaatan terhadap data pribadi tersebut sebagian besar tidak mendapatkan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi. Terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam komersialisasi sharing basis data pemasok dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pemilik data jika terbukti bahwa pihak penyelenggara tidak menyelenggarakan sistem elektronik dengan andal, aman dan bertanggung jawab sehingga memfasilitasi komersialisasi tersebut. Terhadap pedagang merchant dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pemilik data karena telah melanggar hak privasi, serta oleh konsumen atas informasi yang menyesatkan jika basis data pemasok yang dijual tidak sesuai dengan iklan.

---

ABSTRACTPersonal data is part of the right to privacy, that is, the privacy rights associated with the right to control all kinds of information and or data pertaining to the individual. Government through the Ministry of Communication and Information has issued Ministerial Regulation No. 20 of 2016 on Protection of Personal Data in Electronic System. In the development of systems and electronic transactions, commercialization practices appear to the database supplier containing personal datas. Issues to be discussed in this thesis are the legal provisions regulation of the commercialization of supplier database sharing, the execution of commercialization of supplier database sharing in electronic systems and the responsibility of the parties involved in the commercialization of supplier database sharing. The research method used in this thesis is normative legal research. The researcher concludes that personal data protected implicitly by the 1945 Constitution as well as explicitly in some laws and regulations in Indonesia and therefore it is not a commodity that can be traded freely. The electronic system providers may be held accountable by the data owner if it proves that the system providers does not administer the electronic system reliably, safely and responsibly so as to facilitate such commercialization. Merchant may be held accountable by the data owner for violating privacy rights, and by the consumer for misleading information if it proves that the database supplier sold does not match the advertisement."

"Keamanan data pada sertipikat tanah analog pada perkembangannya dinilai kurang karena mudah disalahgunakan. Adanya isu keamanan data tersebut melahirkan inisiasi perubahan format sertipikat menjadi elektronik. Teknologi blockchain memperkenalkan tingkat keamanan baru berdasarkan sifat terdesentralisasi yang dimilikinya. Kementerian ATR/BPN melihat potensi pemanfaatan blockchain ini dengan mencantumkannya pada roadmap layanan elektronik yang akan mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adopsi blockchain sebagai keamanan data di balik penerapan sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini merujuk pada teori Blockchain Readiness Framework yang dikemukakan oleh Mamaghani, Elahi, dan Hasanzadeh (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain readiness Kementerian ATR/BPN terhadap inisiasi blockchain masuk pada kategori tidak siap. Hanya satu dimensi yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian ATR/BPN, yakni dimensi culture. Secara keseluruhan, indikator terpenuhi hanya 15 dari 37 indikator. Temuan tersebut disebabkan kondisi kesiapan yang ada saat ini masih fokus melakukan percepatan layanan digital salah satunya adalah penerapan sertipikat tanah elektronik pada seluruh kantor pertanahan Indonesia. Kementerian ATR/BPN belum melakukan pembahasan secara konseptual mengenai inisiasi blockchain.

---

The data security of the analogue land certificate on its development is underrated because it is easy to misuse. There was a data security issue that gave rise to the initiation of the change of certificate format to electronic. Blockchain technology introduces a new level of security based on its decentralized nature. The ATR/BPN Ministry is looking at the potential exploitation of this blockchain by listing it on the roadmap of electronic services to be implemented by 2025. The aim of this research is to analyze the adoption of blockchain as data security behind the application of electronic land certificates. This research refers to the Blockchain Readiness Framework theory put forward by Mamaghani, Elahi, and Hasanzadeh (2022). The research uses a post positivist approach with data collection methods such as in-depth interviews as well as literature studies. The results of the research show that the ATR/BPN Ministry's blockchain readiness against the blockchain initiation falls into the category of unprepared. Only one dimension has been prepared by the ATR/BPN Ministry, which is the culture dimension. Overall, the indicators met only 15 of the 37 indicators. The findings are due to the current preparedness conditions that are still focusing on accelerating digital services, one of which is the application of electronic land certificates across Indonesian land offices. The ATR/BPN ministry has not yet undertaken a conceptual discussion on the blockchain initiation."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi administrasi impor berupa rancangan aplikasi yang dapat menghubungkan antara sistem perusahaan dengan Bea Cukai agar dapat meminimalkan kegiatan yang bersifat manual dan berulang, yang pada akhirnya dapat menghasilkan data yang akurat. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. X, dengan menggunakan metododologi Framework for the Application of System Thinking FAST. Hasil penelitian ini yang berupa rancangan aplikasi yang menghubungkan sistem PT. X dengan Bea Cukai apabila diimplementasikan akan berdampak pada efisiensi proses administrasi impor.

---

This study aims to perform analysis and design of import administration information system in the form of application design that can connect between the company systems with the system of Customs in order to minimize activities that are manual and repetitive, which in turn can produce accurate data. This research is a case study at PT. X, using the Framework for the Application of System Thinking FAST methodology. The results of this study in the form of application design that connects the system of PT. X with Customs if implemented will have an impact on the efficiency of the import administration process."

"Pengembangan Basis Data Dalam Rangka Penerbitan Certificate of Pratique dan Surat Izin Berlayar (SIB) Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok.Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. RI melaksanakan tugas pokok pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui kegiatan karantina, pemeliharaan dan peningkatan sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan terbatas di lingkungan pelabuhan.Kep.Menkes No.630 tahun 1985.Seperti diketahui pelabuhan laut lnternasional sebagai pintu masuk/keluar suatu negara, merupakan tempat yang sangat strategis bagi pengawasan dan pengendalian lalu lintas penumpang dan barang yang masuk/keluar ke/dari negara tersebut. Sesuai ketentuan Internasional, di pelabuhan laut lnternasional ini terdapat aparat pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan ini, yang dikenal dengan Custom Imigration Quarantine (CIQ). Dalam hai ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu unsur CIQ yang melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas penyakit karantina yang terbawa oleh alat angkut kapal melalui pintu-pintu masuk/keluar negara ini.Untuk mencegah penularan penyakit antar negara, perlu dilaksanakan surveilans individu dan surveilans epidemiologi dengan prinsip "maximum protection, minimum restriction " Hal ini sejalan dengan konvensi Kesehatan Internasional atau International Health Regulation {1HR) tahun 1969 dan UU.No. l tahun 1962 tentang karantina laut.Sistem surveilans epidemiologi di pelabuhan yang dimaksud adalah kegiatan analisa secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit karantina, penyakit menular tertentu yang potensial menjadi wabah dan masalah kesehatan pelabuhan serta kondisi pelabuhan yang memperbesar resiko terjadinya peningkatan dan penularan penyakit serta masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyeleggara program kesehatan.Salah satu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan memberikan izin bebas karantina yang berupa (Cetifrcate of Pratique), diberikan kepada kapal yang datang dari pelabuhan luar negeri yang akan masuk ke pelabuhan Indonesia untuk Bandar dan melakukan kegiatan bongkar muat.Certificate of Pratique diberikan setelah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan selesai memeriksa kapal dengan kenyakinan bahwa kapal tersebut sehat, tidak ditemukan tanda-tanda yang memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit karantina. Pemeriksaan kapal dilakukan ditengah laut diluar wilayah berlabuh (Anchorage Area). Certificate of Pratique masih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan di Indonesia (UU No.1 tahun 1962 tentang karantina laut pasal 20).Penerapan Radio Pratique, yaitu memberikan izin bebas karantina melalui radio bagi kapal, di Kantor Kesehatan Pelabuhan dimungkingkan dengan mempedomani ketentuan WHO sebagaimana tertuang dalam International Health Regulation (ER) tahun 1969 edisi ke 3 (tiga) pasal 35. Ketentuan tentang penerapan Radio Pratique juga termuat di dalam Surat Keputusan Dirjen PPM & PLP NO. 970 tahun 1986 pasal 3."