Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBadan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional merupakan entitas ekonomi utarna yang menjadi tumpuan dalam memajukan perekonomian Indonesia dan berperan dalam konstelasi perekonomian global. Akselerasi dan kontribusi BUMN secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi rakyat yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. BUMN memberikan kontribusi langsung kepada penerimaan negara dalam bentuk dividen, pajak-paiak dan hasil privatisasi. Kontribusi BU'MN secara tidak langsung adalah melahirkan multiplier eject dari kegiatan operasional BUMN bagi berjalannya perekonomian Indonesia. BUMN juga menjadi penyedia lapangan pekenjaan yang cukup besar bagi masyarakat. Keberadaan BUMN bagi masyarakat sendiri selain sebagai salah satu penyedia barang dan jasa yang penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup, juga beriimgsi sebagai penyedia kemanihatan umum (PSO, public service obligation) yang ditugaskan pemerintah. Secara khusus BUMN juga mélaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingklmgan (PKBL) sebegai salah satu wujud corporate soczkzl responsibilty. Secara umum kinelja BUMN masih relatif rendah dibandingkan dengan kiIlClj8 sekeor swasta baik dalam tataran domestik, regional, maupun lingkgt global. Fakta menunjukkan bahwa sekalipun BUMN mencapai 139 perusahaan, namun sebagian besar merupakan perusahaan dengan kinexja dan skala usaha yang relatif kecil. Sekitar 90 % dari total aset, ekuitas dan penjualan scluruh BUMN serta sekitar 80 % dari laba berslh seluruh BUMN hanya berasal dari 22 BUMN saja.PT . Perkebunan Nusantara XIV (Persero), disingkat PTPN XIV (Persero) adalah salah satu BUMN scktor perkebunan yang dimiliki pemerintah. Kinerja dan kondisi PTPN XIV (Pewero) sejak saat bcrdirinya hingga saat ini kurang sehat Dalam periode lima tahun terakhir (2003-2007) hampir semua indikator rasio keuangan menunjukkan kondisi ncgatif Hingga perusahaan masih mengalami deiisit cash/low dan tidak likuid. Perusallaan juga mengalami kesulitan memperoleh pendanaan melalui perbankan karena neraca tidak bankabIe.Penc1itian tesis ini bertujuan melakukan analisa dan pengkajian strategi den kebUakan yang tepat dalam mngka penyehatan perusahaan, peningkatan kinerja dannilaiperusahaandi masadepan. Untuk menganalisakondisisaat ini dan posisi perusahaan dari pcrspektif internal dan eksternnl dipergunakan analisa dengan menggunakan metode analisa SWOT. Analisa terhadap pemilihan alternatif kebijakan yang tepat, efektif dan efisien dalam pcngelolaan pemsahaan di masa depan dilakukan dengan menggunakan metode APIQIIHCGI Hierarchy Process MHP).Hasil analisis SWOT menunjukkan saat ini PTPN XIV (Persero) berada pada posisi Kuadran II Stabilitas (Srabilily), dengan skor kombinasi strategi W-0 sebesar 0,480. Kuadran II menunjukkan kelemahan yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatannya, sodangkan peluang~peluang yang ada dapat melampaui ancamannya walaupun dengan nilai yang tidak besar. Strategi utamanya adalah mengupayakan bagaimana posisi perumhaan bisa bertahan dan memastikan perusahaan tidak menuju ke arah kebangkrutan. Kebijakan restrukturisasi internal menjadi pilihan utama yang bertujuan agar kinerja operasional perusahaan dapat diialankan secara efektifdan eisien. Hasil analisa AHI menunjukkan bahwa faktor strategis yang paling dominan dipertimbangkan dalam penentuan strategi dan kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero) adalah faktor kondisi keuangan dengan nilai bobot 0,409. Kriteria minim kendala merupakan kriteria keputusan yang paling diprioritaskau dalam pertimhangan dengan nilai bobot 0,480. Untuk alternatif kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero), basil rekapitulasi data pengolahan AHP menunjukkan kcbijakan sratus qua/rekstrukturisasi internal sebagai kebijakan prioritas pertama dengan nilai bobot 0,356.

---

ABSTRACTState Ownership Enterprise (BUMN) as one of national economics pillar is main economy entity that become fulcrurns in moving tbrward economics Indonesia and play a part in global economics. Acceleration and contribution BUMN directly and indirect influence people economic activity which is on finally affect to level of people prosperity. BUMN gives direct contribution to state revenue in the form of dividend, taxes and privatization result. Contribution BUMN indirectly is bear multiplier effect iiiom operational activity BUMN for nun of economics Indonesia. BUMN also becomes big enough provider of job field for society. Existence BUMN for society by it self besides as one of supplier and service that necessary for accomplishment of life need, also as the provider publik service obligation (PSO) commissioned government. Particularly BUMN also executes Program Kemitraan and Bina Lingkungan (PKBL) as one of form social corporate responsibility. In general performance BUMN still relative low compared to private sector performance either in domestic, regional, and also global level. Fact indicates that although BUMN reaches 139 companies, nevertheless a large part of is company with performance and elfort scale that relative small. Around 90 % irom totalize asset, equity and sale of all BUMNs and around 80 % nom net profit of all BUMNs only indigenous to 22 BUMNs only.PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), shortened PTPN XIV (Persero) it?s one of BUMN plantation sector owned by government. Performance and condition PTPN XIV (Persero) after the date of forming of until now under the way. In period tive the last years (2003-2007) almost all indicator of finance ratios show negative condition. Till company has been experienced of deficit cash flow and not liquid. Company also fotmd diHiculties getting the financing pass by banking because balance not bankable. 'l`his thesis research bent on conduct analysis and strategy assessment and correct policy in order to company recapitalization, performance improvement and company value in the future. To analyze condition at this time and company position tiom in perspective intemal and external utilized analysis by using method SWOT Analysis. Analysis to correct election of policy altemative, eH`ective and efficient in company management in the future is conducted by using method Analytical Hierarchy Process (AI-IP).Result SWOT analysis showed at this time PTPN XIV (Persero) it is at position Quadrant II (Stability Quadrant), with score of W-O strategy combination as high as 0,480. Quadrant II shows weakness owned by far greater compared to its strength., whereas existing opportunities can skip over its threat although by value that is not big. Strategy the core important is strives how company position can stay and ascertain company not head forms bankruptcy. Internal restructuring Policy becomes main choice that bent on in order to performance of company operational can be run eifectively and efficient. Result AI-IP Analysis indicates that strategic factor the most dominant considered in strategy determination and recapitalization policy PTPN XIV (Persero) is factor of finance condition by wight value 0,409. Criterion of constraint minim is decision criterion the most given high priority in the balance by wight value O,480. For alternative of recapitalization policy PTPN XIV (Persero), result of processing data summary AHP shows status quo policy/internal restructuring as the first priority policy by wight value 0,356."

"Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN.

---

The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana struktur hukum perusahaan yang ada di Indonesia saat ini mampu mengakomodir perubahan pengelolaan perusahaan yang berkembang dari pengelolaan perseroan tunggal, menjadi perseroan grup serta holding company, pengelolaan perseroan grup, serta holding tersebut bukan hanya dilakukan oleh sektor swasta, namun hal ini masuk dalam rencana strategis Pemerintah untuk membentuk holding company Badan Usaha Milik Negara BUMN yang membawahi perseroan-perseroan tertentu sebagai Induk Perusahaan dengan pembagian berdasarkan bidang usaha. Terdapat langkah kongkrit yang telah ditempuh Pemerintah sehubungan untuk mewujudkan adanya holding company BUMN yaitu mendirikan holding company bidang perkebunan dengan cara melakukan pengambilalihan saham negara pada PT. Perkebunan Nusantara I s/d XIV kepada PTPN III Persero. Pengambilalihan saham tersebut menimbulkan beberapa isu hukum yaitu telah terjadinya perubahan sifat perusahaan dari Perseroan Tunggal menjadi Perseroan yang tergabung dalam suatu holding company, status PT. Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV dari yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi anak perusahaan BUMN, apakah pengelolaan holding tersebut tidak melanggar kemandirian perusahaan perseroan yang tergabung dalam grup holding, serta bagaimana risiko hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan akibat dari menjalankan perintah dari holding.Pada dasarnya holding company belum diatur secara jelas dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia.Tesis ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat instrument pengaturan yang jelas mengenai holding companydalam struktur hukum perseroan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kekosongan serta ketidakpastian hukum dari pengelolaan perusahaan dengan pola holding tersebut, Dengan demikian untuk menimbulkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam iklim berusaha di Indonesia, maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengatur secara jelas dan teperinci mengenai holding companydalam struktur hukum perusahaan di Indonesia.

---

This thesis discusses how the existing corporate legal structure in Indonesia is able to accommodate changes in the management of a company that develops from the management of a single company, a group company and a holding company, the management of the group company, and the holding is not only done by the private sector, but this Entered into the Government 39 s strategic plan to establish a holding company of State Owned Enterprises SOEs that oversees certain companies as Parent Company with division by business line. There are concrete steps that have been taken by the Government in relation to realizing a holding company of SOE is establishing a holding company in the field of plantation by taking takeover of state shares in PT. Perkebunan Nusantara I to XIV to PTPN III Persero . Takeover of these shares raises several legal issues that have been the occurrence of changes in the nature of the company from a single company into a company incorporated in a holding company, the status of PT. Plantation Nusantara I, II, IV to XIV from the previous status as State Owned Enterprises SOEs to become a subsidiary of state owned companies, whether the management of the holding does not violate the independence of the company incorporated in the holding group, and how the legal risk of the act Done by a subsidiary resulting from executing orders from the holding.Basically the holding company has not been regulated clearly in the law of limited liability company in Indonesia. This thesis is prepared by normative legal research method to produce descriptive analytical data. The result of the research concludes that there is no clear regulation instrument regarding holding company in the legal structure of the company in Indonesia, which resulted in many vacancy and legal uncertainty from the management of the company with the holding pattern. Thus, to create legal certainty and comfort in the business climate in Indonesia, A legal mechanism is needed to clearly and in detail about the holding company in the corporate legal structure of Indonesia."

"Tesis ini berfokus untuk menganalisis sistem manajemen pengamanan yangditerapkan di unit Kebun Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kualitatif deskriptif. Pembahasan permasalahan pengamananmenggunakan teori tentang manajemen risiko, teori tentang pencegahan kejahatandan bentuk-bentuk pendekatan pencegahan kejahatan lainnya. Penelitian tentangpenerapan sistem manajemen pengamanan dan sekuriti fisik menunjukkan bahwakompetensi dan kualifikasi satuan pengamanan masih rendah, peralatan danperlengkapan pengamanan serta jumlah satuan pengamanan masih tidak memadai. Dengan demikian perusahaan perlu melakukan langkah-langkah perbaikan sepertimengadakan pelatihan mengenai sistem manajemen pengamanan, pelatihanmengenai teknik pengamanan fisik bagi petugas satuan pengamanan, sertamenambah peralatan dan perlengkapan pengamanan.

---

This thesis focuses on the analysis of the security management system that applied at the unit of Kebun Rambutan Serdang Bedagai regency, under PT Perkebunan Nusantara III. The research method used by the author is the descriptive qualitative research method. Discussion on security issues using a theory about risk management, theory of crime prevention and the forms of other crime prevention approaches. Research on the application of security management systems and physical security shows that the competence and qualifications of security force is still unqualified, security tools and security equipments as well as the number of security force isstill inadequate. Thus, companies need to perform corrective measures such astraining of the security management system, training on techniques of physical security for security guards, as well as add equipment and safety equipment."

"Tesis ini membahas tentang implementasi tanggungjawab sosial perusahaan dalam pengembangan kewirausahaan melalui pemberdayaan masyarakakat pada program kemitraan yang dilakukan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mencapai penilain Proper Emas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PTPN VII (Persero) sebagai wujud implementasi tanggungjawab sosial perusahaan, telah sesuai dengan konsep Triple Buttol Line dan Carroll`s CSR Pyramid. Namun, program kemitraan yang dilaksanakan untuk pengembangan kewirausahaan belum menunjukkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya.Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar perusahaan memperhatikan secara utuh tentang penerapan pemberdayaan masyarakat dalam program kemitraan dengan melakukan perubahan pada SOP yang telah dibuat untuk mendukung pencapaian Proper Emas dengan membuka ruang musyawarah antara PTPN VII (Persero) bersama UMKM mitra binaan untuk melakukan analisis kebutuhan dan potensi UMKM mitra binaan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang lain seperti pemerintah, tokoh masyarakat lokal, perguruan tinggi dan LSM/NGO dalam pemberdayaan masyarakat, memulai program kemitraan yang memberikan fokus perhatian kepada pengembangan kewirausahaan bagi pemula.

---

This thesis focused on corporate social responsibility implementation on entrepreneurship development through community empowerment by the partnership program conducted for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) to achieve Gold Proper assessment. This research is qualitative descriptive. Results of study showed that Partnership and Community Development Program conducted by PTPN VII (Persero) as a form of corporate social responsibility implementation, has been accordance with the concept of Triple Buttom Line and Carroll`s CSR Pyramid. However, the partnership program implementation for entrepreneurship development has not shown the real implementation of community empowerment.Based on results of study, the researcher suggests that the companies should pay attention to their implementation of community empowerment by making changes to SOPs have been made to support the achievement of Gold Proper with open space for discussion between PTPN VII (Persero) together with SMEs trained partners to analyze for needs and potential of SMEs trained partners, involving another stakeholders such as governments, local community leaders, universities and NGOs in empowering the community, start the partnership program that provides focused attention to entrepreneurship development for beginners."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gap yang terjadiantara corporate culture yang sengaja ditanamkan top level management(intended) dengan corporate culture yang berkembang saat ini dalam levelmanajer (deliberate) dan level karyawan (emergent) serta menjelaskanpengaruh dari gap tersebut terhadap basis daya saing. Penelitian inidilakukan dengan metode survei dengan mengambil studi kasus pada PTPerkebunan Nusantara VIII (Persero) salah satu Badan Usaha MilikNegara (BUMN) yang bargerak di bidang agrobisnis dan agroindustri.Sampel diambil secara random yang berstrata secara tldakproporsional (disproportionate stratined random sampling) darl tigawilayah sebanyak 180 Sampel yang terdiri dari 22 manajer dan 158karyawan. lnstrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Organréational Culture Profile (OCP), untuk mengetahui corporate cultureyang saat ini berkembang pada level karyawan dan manajer (emergentversus deliberate). Untuk mengukur variabel-variabel tersebut digunakant-test dan Analysis Of Variance (ANOVA). Sedangkan untuk top levelmanagement (Intended) tidak dilakukan pengujian dengan OCP, namunmenggunakan corporate culture yang sudah sengaja ditanamkan.Dart hasil penelitian, diketahui bahwa karyawan dan manajer diPT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menyatakan bahwa dari 7 (tujuh)faktor yang ada dalam nilai-nilai corporate culture yang sengajaditanamkan oleh top level management (intended), hanya terdapat 3 (tiga)faktor yang sudah tertanam kuat dalam level manajer dan karyawan. 3(tiga) faktor yang sudah tertanam kuat tersebut adalah faktor 1 (inisiatit),faktor 3 (kejujuran) dan faktor 5 (onentasl kerja tim). Sedangkan gap yangtedadi sebanyak 4 (empat) faktor yaitu pada: faktor 2 (orientasi padakepentingan pegawai), faktor 5 (kemauan bereksperlmen), faktor- 6(penekanan pada kualitas) dan faktor 7 (orientasi pada peraturan).Secara umum dapat dinyatakan bahwa dengan adanya 4(empat) gap faktor yang terjadi tersebut maka usaha top levelmanagement PT Perkebunan VIII (Persero) untuk membangun corporateculture masih memlliki kelemahan-kelemahan yang mendasar sebagaibasis daya saing."

"Skripsi ini mengkaji tentang budaya perusahaan dan difokuskan pada penerapan aturan formal dan informal perusahaan yang berjalan beriringan, sehingga menghasilkan ‘sebuah keluarga dalam perusahaan’. Berawal dari ketidakefektifan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan aturan formal perusahaan, karyawan mulai berinisiatif membuat suatu kesepakatan sendiri yang tidak tertulis, namun disepakati dan dilakukan oleh beberapa karyawan yang berkepentingan. Adanya perbedaan dengan aturan formal perusahaan tidak membuat memburuknya kinerja perusahaan, namun justru sebaliknya. Pendekatan dan sosialisasi dari aturan informal perusahaan yang berupa interaksi dan ritual-ritual perusahaan yang selalu melibatkan seluruh karyawannya membuat hubungan antar karyawan menjadi semakin baik. Hal ini tak lepas dari peranan pemimpin yang mengizinkan aturan formal dan informal tersebut berjalan bersama hingga sekarang. Kerekatan dan kepercayaan yang terjalin pada karyawan inilah yang membuat siapa pun yang bekerja di sana merasa mereka adalah sebuah keluarga. Dengan begitu, seluruh karyawan merasa nyaman tanpa rasa tertekan dalam bekerja. Dampak positif bagi perusahaan adalah membuat kinerja perusahaan semakin baik.

---

This thesis tries to research corporate culture and focused on implementation of formal and informal rules that walk along side each other, so this rules produce “family in company”. These rules begin with ineffective tools and infrastructure for implementing the formal rules of the corporation, employee, then having initrative to make their own unwritten agreement, however this agreement works and agreed by the employee that having an interest in it. The difference between the agreement and formal rules of the corporation doesn’t make worse the performance of the company, it works well. The socialization of the informal rules uses interaction and (ritual) approach that involving all of the employee. It makes their relationship better. This only happen because the leader of the company allow the formal and informal rules. The closeness and trust that bind up with the employee are a family. With that, all of the employee pressure during work time."

"Prompted by poor performance of most state-owned enterprises, the Indonesian government has made the partnership between state-owned and private firms as one of its `strategic' steps. However, partnership between business entities from different institutional backgrounds can cause uneasy relationship stemming from different characters and imbalanced position between partners. In the Indonesian context, partnerships between state and private firms show imbalance in which the former enjoy more prestige and power than the later. Dependency is reflected in the obligation of spending some cost by private companies, some of which become additional income or rent to the executives of state firms.

The case study looks at the joint-operation in sugar production for the milling season of 2001-2002 between the state-owned PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) and the privately owned PT Kalpataru Semesta (PTKS). During the course of the joint-operation, relations between two partners have demonstrated lack of transparency and growing distrust. Complexities have intensified because of a persistent competition between key actors, namely president directors of the respective firms, in an attempt to show that each was more powerful than the other.

This research tries to answer four questions. First, how is partnership between PTPN XIV and PTKS possible? Second, why are differences between both partners so wide and very difficult to reconcile? Third, how are the relationships between actors during the implementation of the partnership? Fourth, how do partners eventually agree on the termination of their joint-operation? In brief, this study attempts to reveal various processes, networks, and structures that affect the partnership. Due to his position as a member of the Monitoring Team of the joint-operation project, the researcher chooses to apply participant observation as the main method of data collection. Informal talks and interviews with other actors and informants also contribute to the process.

This study takes into consideration three theoretical perspectives, namely Exchange, Exchange-Network, and Governance theories, but all lack of comprehension in describing the overall structures and processes behind the partnership. This has led to the formulation of a combination of relevant ideas and aspects of those theories by utilizing concepts and ideas of the dramaturgical and social capital perspectives. This attempt has resulted in the emergence of a pair of exchange network models of key actors; and a matrix of all relevant actors and elements.

This research finds that in contrast to widespread practices in Indonesia, state firms are not permanently stronger than their private counterparts. The relative position between PTPN XIV and PTKS demonstrates a dynamic imbalance in the sense that either the state-owned or private firms may hold dominance over the other. In the initiation phase, the private partner gains strong position over the state-owned partner. During the implementation of the partnership, both demonstrate dominance interchangeably depending on the specific circumstances. At the final phase, the state-owned firm shows its strength and the private company has to accept that it is dependent on its state-owned counterpart.

In general, the partnership between PTPN XIV and PTKS reflects a success and a failure simultaneously. It has succeeded in salvaging the ill-fated state-owned firm, or serving public interest, but at the same time it fails in delivering satisfactory profit to private partner. In addition to its failure, the project proves that a governance arrangement fails to perform well under a distrustful relationship between partners as a result of mysterious behavior of the PTPN XIV president director. However the involvement of a state official has served two functions; first, help make partnership possible in the first place, second, create a forum through which partners meet to discuss differences.

The study recommends that state officials should . take a more active role in managing tensions and reducing unnecessary differences between partners. State-owned enterprises should be encouraged to open up their data and predictions that are highly relevant to the joint-project. This will help create trust and norm of mutual benefit between partners. Private companies, despite their strong position, should be well-prepared prior to entering into an agreement with state firms. They should obtain sufficient knowledge especially on the calculation methods of production costs and the familiarity with key actors from the other side in the partnership."