Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa perempuan yang mengalami Kehamilan Tak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi selalu berada dalam posisi yang dipersalahkan secara hukum, agama maupun norma masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya diskriminasi terhadap perempuan bahkan mengisolir persoalan aborsi hanya kepada perempuan. Kehamilan tak dapat dilepaskan dari partisipasi laki-laki, seharusnya ketika terjadi KTD menjadi tanggung jawab bersama antara perempuan dan pasangannya.Penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan guna mengumpulkan pandangan ulama fikih mengenai aborsi dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Pandangan aborsi clan empat madzhab tersebut dianalisis menggunakan metode hermeneutika, membandingkan konteks sosio-historis ketika fikih tersebut ditulis dengan konteks sosial masa kini. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan aborsi balk di level individu, keluarga / masyarakat maupun kebijakan aborsi di Indonesia, dianalisis menggunakan teori feminis.Hasil analisis kritis terhadap fikih aborsi clan empat madzhab tersebut dikaji bersama tmuan empiric dari penelitian lapangan. Inti kajian adalah menjembatani antara realitas sosial tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tak aman dengan fikih aborsi yang ada, disesuaikan dengan tujuan pembentukan hukum Islam (magaashid al-syari 'ah). Temuan penelitian ini mendukung kritik terhadap teks fikih yang ada untuk dirumuskan fikih aborsi alternatif yang konteksual dalam upaya penguatan hak reproduksi perempuan di Indonesia.

---

The background of this research is abortion taken by the woman which is caused by unwanted pregnancy. Woman is always blamed in this connection, both under the basis of Islamic law and religion as well as norm followed by the community. This showed the discrimination against woman, even abortion case is blamed to woman only. The pregnancy actually is could not be separated by man participation. When the unwanted pregnancy is exist, the responsibility of it should be male and female both.

The research is started with the library research to collect theologist's opinions against abortion, particularly from the ulema of Maliki school (mazhab), Hanafi, Hanbali and Syafi'i_ The opinions of abortion from the four mazhabs are analysed through the hermeneutic method, comparation with socio-historical colk.ext when the islamic law is written with social context today. Meanwhile, the factors that enfluence decision to take abortion both in the individual level, community level and abortion policy in Indonesia are analysed through feminist theory.

The result of critical analyses toward fikih abortion of the four mazhabs is studied alongwith empirical from the field research. The research focus is to bridge between high social reality of mortality caused by unsafe abortion with fikih which available now, suitable with the objective of the Islamic law (magaashid al-.syari ah). The result of the research supports critics aganist texts of fikih which is available, than summarized to be the alternative contextual fikih abortion in an effort to strengthen woman reproductive rights in Indonesia."

"Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Untuk mengetahui mengapa perempuan melakukan nikah sirri dan dampaknya, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut Islam, dan konsep diskriminasi berdasarkan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang berperspektif perempuan. Sepuluh perempuan yang menjalankan nikah sirri diwawancara secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian oral history. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ini menerima kerugian daripada kebaikan. Sebaliknya, laki-laki menjadikan nikah sirri sebagai alat untuk mengesahkan praktek poligami atau untuk mengingkari kewajiban mereka memberikan nafkah kepada istri, atau bahkan untuk memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang.

---

This research uncovers women's experience practicing nikah sirri (a marriage which is not officially recognized by the state). While using women's own perspectives on this type of marriage, the research also apply concept of marriage in Islam, of prevailing customs, and of gender-based discriminations, to identify factors driving women to practice this marriage and its impact on women's lives. The research is using qualitative approach and analysis in women's perspective. Using oral history method, ten women practicing nikah sirri selected as subject research were interviewed. Research findings show that these women rather experience bad condition than the good one in their marriage. On the contrary, men make use of nikah sirri to legitimize their polygamous marriage as well as to free themselves from their obligation to provide financial support for the wives, or even to allow them to perform arbitrary actions against their wives."

"Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Untuk mengetahui mengapa perempuan melakukan nikah sirri dan dampaknya, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut Islam, dan konsep diskriminasi berdasarkan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang berperspektif perempuan. Sepuluh perempuan yang menjalankan nikah sirri diwawancara secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian oral history. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ini menerima kerugian daripada kebaikan. Sebaliknya, laki-laki menjadikan nikah sirri sebagai alat untuk mengesahkan praktek poligami atau untuk mengingkari kewajiban mereka memberikan nafkah kepada istri, atau bahkan untuk memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang.

---

This research uncovers women's experience practicing nikah sirri (a marriage which is not officially recognized by the state). While using women's own perspectives on this type of marriage, the research also apply concept of marriage in Islam, of prevailing customs, and of gender-based discriminations, to identify factors driving women to practice this marriage and its impact on women's lives. The research is using qualitative approach and analysis in women's perspective. Using oral history method, ten women practicing nikah sirri selected as subject research were interviewed. Research findings show that these women rather experience bad condition than the good one in their marriage. On the contrary, men make use of nikah sirri to legitimize their polygamous marriage as well as to free themselves from their obligation to provide financial support for the wives, or even to allow them to perform arbitrary actions against their wives."

"Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Pemerintah pada bulan Maret 2006 telah mensahkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada UU Peradilan Agama yang baru terjadi perluasan kewenangan seperti diatur dalam pasal 49, semula Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan; kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah diperluas termasuk ekonomi syariah dan khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dalam bidang pidana. Dalam bidang perekonomian syariah, termasuk Perbankan Syariah Pemerintah telah mensahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tidak hanya untuk mereka yang beragama Islam (Muslim) tetapi juga terbuka untuk yang beragama selain Islam (non-Muslim). Perbankan Syariah mempunyai dua kegiatan utama yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana (pembiayaan). Dalam kegiatan pembiayaan, walaupun telah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah tetap dapat menimbulkan perselisihan hingga sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan. UU Perbankan Syariah telah mengatur penyelesaian sengketa pada pasal 55, tetapi pada kenyataannya masih terjadi perbedaan pendapat tentang lembaga/pengadilan yang berwenang menyelesaikannya.

---

To fulfill the need of law for Indonesia society who is predominant Muslims, the government on March 2006 ratified The Law No. 3 of The Regarding the Amandement to Law No. 7 of the 1989 concerning The Religious Judicature. The current law of the Religious Judicature is accomodating the extension of the power as arranged on article No. 49. Previously the Religious Judicature wa responsible for and charge of investigation, made a decision and settled the cases of the first stage among Muslims such as : marriages, matters pertaining to inheritances, wills and bequetsts executed under the islamic law, but now property donated for religious or community use alms are expanded including sharia economy and particulary in the province of Naggroe Aceh Darussalam the criminal cases are also covered. In economy sharia including Sharia Banking, the government ratified the Law No. 21 of the 2008 regarding Sharia Banking.. Not only does it serve for Muslim but also for No-Muslims. Sharia Banking has two main activities, namely, raising the capitals and allocating the capitals (financing). Although the allocating capitals are executed based on sharia principles, there is likely disagreement to occur so that the dispute shall be settled in a court. The law of Sharia Banking has regulated to deal with dispute on article No. 55, but in fact, the differences still occur regarding the institution or court which hav authority to settle the dispute."