Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."

"Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2002-2006 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhannya berada di bawah rata-rata pcrtumbuhan nasional. Di Pulau Jawa hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta yang masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah serta mengkaji pengaruhnya terhadap pcrtumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam mengkaji pengaruh pengeluamn pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kami mengikutsertakan kapital, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengcluaran pemerintah dan input Iainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2001-2006 yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pemerintah dengan total pengeluaran pemerintah dalam nilai riil. Kapital dengan realisasi kredit investasi dan modal kexja dari bank umum dalam nilai riil serta ketersediaan iIl&`HS|1?llkfl1I? (listrik dan air). Tenaga kerja dengan jurnlah tenaga kelja dan kualitas sumber daya manusia dengan data persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang belpendidikan minimal SMA. Metode cstimasi yang digunakan adalah data panel model iixed effect dengan strulctur heterokedastik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengeluaran pemenintah, kapital, tenaga kerja dan kualitas surnber daya manusia berpcngaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain. Namun demikian, apabila dilakukan pengelompokan antar daerah pesisir dengan non pesisir, tidak terdapat perbedaan efek individu antar daerah tersebut

---

The economic growth of Central Java period 2002-2006 to indicate its growth average is under national growth average. In the Java Island only Central Java and Yogyakarta which under under average national growth. The purpose of this research is to know relation between local government expenditure and analyze its influence to economic growth of regenciy/municipality in Central Java. In studying influenced of local government expenditure to the economic growth, we participate capital, labour and quality of human resources as control variable. Government expenditure growth and other its input predictable increase the economic growth of regencies/municipalities in Central Java.

This research applies data of 35 regencies/municipalities in Central Java for period of 2001-2006 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is being near with Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, govemment expenditure with total of government expenditure in real value. Capital with realization of investment credit and working capital from comercial banks in real value and availability of infrastructure (electricity and water). Labour with total of labour and quality of human resources with the percentage population 10 years of age and over by minirnun education attainment senior high school. The estimation method applied panel data fixed effect model with heterokedastic structure.

The result of research concludes that govemment expenditure, capital, labour and quality of human has the posiuve e&`ect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in Central Java. Result the estimation of individual effect indicating heterogenity of between regency/municipality in Central Java. That is expressing that there are factors or other variable which is owned by an area but it isn?t by other areas However, as a classify between coastal area with non-coastal area individual effect between that?s area isn?t differs."

"Penelitian ini meneliti dampak dari pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenjangan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Alokasi yang tepat khususnya pada sektor pendidikan diharapkan dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berdasarkan penelitian menggunakan data level provinsi di Indonesia dengan periode 2003 sampai dengan 2011 dan menggunakan fixed effect model, peneliti menemukan bahwa kenaikan anggaran pendidikan samapai dengan 20% mampu untuk mengurangi Koefisien Gini sebesar 1,601. Oleh karena itu kebijakan ini mampu untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran antar rumah tangga di Indonesia. Temuan lainnya, dampak desentralisasi pengelolaan dana pendidikan secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa baik dana pendidikan dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dampak pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenajang pengeluaran ruamh tangga relatif sama.

---

This study investigates the impact of government education spending on expenditure inequality in Indonesia. Since the government of Indonesia has limited resources to finance public sector, right budget allocation on public sector, particularly education is expected to encourage reducing poverty and inequalities. By investigating data across provinces in 2003-2011 using fixed effect model, this study finds that increase in the proportion of the education spending up to 20% of the government budget are able to reduce gini coefficient by 1.601. Therefore, this policy are able to reduce expenditure inequality among households in Indonesia. Another finding is that the impact of dezentralization of the education spending on expenditure inequality is statistically insignificant. It means that wether the manager of education funds is central governmnet or local government, the impact of education spending on expenditure inequality among households is relatively the same."

"After the severe fall of oil price in 1986, Indonesia has consistently maintained structural adjustment policy which has successfully shift it dependence from the oil sector to the non-oil sector. This alteration was absolutely necessary due to the fact that Indonesian economic performance could never rely anymore on oil revenue, which also meant reducing the goverment role in driving the economic growth. In order to achive that goal, several macroeconomic policies such as deregulations have been conducted to give private sector more space and a bigger role in the economy. The bigger role for the private sector, the more market mechanism will take place in controlling the equilbrium process. Yet another problem raised, particularly in the regional point of view, that private sector always seek profit opportunity in areas which have large marginal revenue of product. This condition is significantly taking place in Indonesia with the Western part of Indonesia playing as an ace for private investors. This regional imbalance between the Western and Eastern part of Indonesia has not also been creating resources accumulation in the Western part but also dragging resources out from the Eastern part. This condition will eventually restrain overall economic maximization since the Eastern part: production and consumption possibility are non-optimized. This study will analyze the impact of the incerase in development expenditure ,especially infrastructure, on Eastern part's economic dynamic : growth, private investment and strucutral transformation, using a regional macroeconometric model. Other objective is to compare those dynamics under several development scenarios : growth centre scenario and underdevelopment areas scenario. Regional economic consideration has been taken place since we finally realized the fact that national oriented macroeconomic policy often fails to create the desired performance. The nobility of top down approach is faced with the prevailing facts that different regional characteristics, which used to be taken for granted, caused each region acts differently or even oppositely from what is expected to be. According to this issue, this study also addresses its analysis in comparing results from top down to bottom up policy excercise in developing Eastern part of Indonesia's economy."

"Struktur perekonomian Propinsi Jawa Barat telah mengalami perubahan dari sektor pertanian beralih ke sektor industri. Daiam kurun waktu 10 tahun (1989-1999) telah terjadi pergeseran dimana kontribusi sektor pertanian dalam PDRB terus mengalami penurunan dari 20,35 persen menjadi 13,55 persen sedangkan sektor industri mengalami kenaikan dari 21,02 persen menjadi 35,77 persen. Penurunan peranan sektor pertanian dalam menyumbang PDRB tidak seimbang dengan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar atau mampu memberikan pendapatan bagi sejumlah besar njmah tangga di Propinsi Jawa Barat. Keadaan ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan pekerja di sektor pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja di sektor lainnya. Proses transformasi struktural di Propinsi Jawa Barat yang ditandai semakin turunnya peran sektor pertanian dan semakin besarnya peran sektor lain terutama sektor industri perlu diantisipasi agar kesejahteraan penduduk terutama yang berada di sektor pertanian dapat terus ditingkatkan.Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah di sektor pertanian ternadap kinerja sektor pertanian. Karena walaupun peranan sektor pertanian telah menurun tetapi sektor ini masih tetap memegang peranan penting dalam perekonomian di Propinsi Jawa Barat. Dampak pengeluaran pemerintah ini akan mdihat pengaruh yang ditimbulkannya terhadap pembentukan output, kesempatan kerja, pendapatan, nilai tambah dari suatu sektor, khususnya sektor pertanian. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis keterkaitan sektor pertanian dengan sektor perekonomian lainnya.Model yang digunakan menggunakan model Input-Output dengan memanfaatkan Tabel Input-Output Jawa Barat tahun 1999. Berdasarkan tabei transaksi Input-Output tahun 1999 perekonomian Propinsi Jawa Barat memperlihatkan bahwa sektor industri mempunyai peranan paling besar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor industri merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan output, nilai tambah, ekspor dan impor. Sedangkan peranan sektor pertanian yang terbesar dalam penyerepan tenaga kerja yaitu sekitar 32,2 persen dari jumlah total tenaga kerja di Jawa Barat. Besamya jumlah tenaga kerja dan rendahnya tingkat pendidikan para tenaga kerja di sektor pertanian mengakibatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian jauh lebih rendah bila dibandingkan produktivitas sektor-sektor lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pendapatan tenaga kerja, dimana upah rata-rata yang diperoleh tenaga kerja di sektor pertanian merupakan upah terendah yaitu sebesar Rp 920.000 pertahun.Nilai multiplier output dan pendapatan yang dihasilkan berdasarkan analisis menunjukkan bahwa sektor industri mempunyai nilai multiplier terbesar. Multiplier output tipe I dihasilkan oleh industri barang jadi dan logam dengan nilai 2,092 yang berarti peningkatan permintaan akhir satu-satuan akan meningkatkan output seluruh perekonomian sebesar 2,092 satuan. Multiplier pendapatan terbesar diperoleh sektor industri kertas, barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan dengan nilai 2,639. Sedangkan multiplier tenaga kerja terbesar dihasilkan oleh sektor jasa-jasa.Di sektor pertanian, nilai multiplier output total sebesar 1,555 yang berarti apabila terjadi kenaikan permintaan akhir sebesar satu juta maka akan meningkatkan output seluruh perekonomian sebesar 1,555 juta. Multiplier tenaga kerja sektor ini sebesar 0,188 menunjukkan jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu juta di sektor pertanian akan menyerap 188.000 tenaga kerja baru dalam perekonomian dengan 90,03 persen kenaikan penggunaan tenaga kerja pada sektor pertanian itu sendiri. Multiplier pendapatan sektor pertanian sebesar 0,227 mempunyai arti apabila terjadi kenaikan output sektor pertanian sebesar satu jute rupiah maka akan menaikkan tingkat pendapatan di seluruh sektor perekonomian sebesar Rp 227.000.«Sektor pertanian memiliki nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang rendah, dimana nilai keterkaitan dan sisi output relatif lebih besar dibandingkan sisi input. Hal tersebut berarti sektor pertanian tidak dapat dijadikan sebagai pendukung bagi pengembangan sektor lainnya maupun dijadikan sebagai sektor utama. Reran tersebut lebih tepat diberikan pada sektor industri karena sektor industri memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang besar sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian.Berdasarkan alokasi dana pengeluaran pemerintah, dampak langsung yang dihasilkan sektor pertanian pada pembentukan total output, pendapatan, tenaga kerja dan nilai tarn bah secara absdut lebih besar dibandingkan sektor industri, pertambangan dan sektor perdagangan. Hal ini disebabkan alokasi dana pengeluaran pemerintah yang diberikan pada sektor pertanian jauh lebih besar dari ketiga sektor lainnya. Namun apabila dilihat secara proporsi terhadap nilai total, sektor pertanian menempati peringkat ketiga dari empat sektor yang diteliti. Pengeluaran pemerintah yang diberikan pada sektor pertanian temyata kurang mendukung kinerja di sektor pertanian. Karena dari analisis menghasilkan efek pengganda pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah tenaga kerjanya. Selain itu, pembentukan output yang dihasilkan juga lebih rendah dibandingkan tiga sektor lain yang dianalisis.Banyaknya tenaga kerja yang bergantung di sektor pertanian merupakan salah satu alasan perlunya memperbaiki kinerja sektor pertanian di Jawa Barat Sehingga pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lainnya, misalnya ke sektor industri merupakan tindakan yang harus segera dilaksanakan agar tingkat pendapatan yang diperoleh akan lebih besar dan akan berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan mereka. Sektor industri yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sektor utama (leading sector1) yang dapat menampung para pekerja dari sektor pertanian adalah sektor industri yang berbasis pertanian (agroindustri), khususnya agroindustri dari jenis aneka industri dan industri kecil."

"Pengeluaran pemerintah menjadi jalan pertama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui komitmenalokasi anggaran di bidang pendidikan. Pada gilirannya, pasar tenaga yang diisi SDM berkualitas akan mendorong kesejahteraan dan produktivtas secara agregat yang kemudian akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan yang diproksikan menggunakan PDB per kapita. Penelitian ini menggunakan data deret waktu 1984-2018 bersumber dari Indikator Perkembangan Dunia (WDI) Bank Dunia. Vector Error Correction Model(VECM) digunakan untuk menganalisa kontribusi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap tingkat kesejateraan. Secara empiris, temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan namun dengan kontribusi yang belum optimal. Isu pemerataan dan disparitas kapasitas fiskal antar wilayah menjadi penyebab utama. Disisi lain, kondisi geografi, sosial, budaya, dan populasi yang beragam menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah"

"Pembangunan di Propinsi Bali, dititikberatkan pada bidang pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata dengan karakter kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, serta sektor industri dan kerajinan terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pariwisata.Peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Bali secara langsung juga akan menimbulkan peningkatan pengeluaran wisatawan, yang berarti injeksi dana bagi pembangunan perekonomian Bali akan semakin bertambah. Namun krisis yang melanda perekonomian nasional sejak Agustus 1997 dan terus berlanjut hingga kini telah menurunkan kemampuan (pengeluaran) pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi. Demikian pula, krisis keamanan yang mengikuti krisis ekonomi telah menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, yang tentunya juga akan menurunkan total pengeluaran wisatawan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji: a. dampak pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Bali terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, b. pengatuh ganda (multiplier effect), daya penyebaran dan derajat kepekaan kegiatan pariwisata terhadap perekonomian Bali, serta ketergantungannya terhadap sektor-sektor lain.Penulisan ini menggunakan pendekatan dengan model Miyazawa, yang dibangun berdasarkan tabel Input-Output Bali tahun 2000. Dalam model Miyazawa ini, perbedaan yang mendasar dengan tabel Input-Output adalah didalam format kuadran I dan II. Sesuai dengan tujuan dalam model ini yaitu untuk menganalisis distribusi pendapatan sebagai dampak dari adanya pengeluaran wisatawan, maka kolom konsumsi rumah tangga yang dianggap sebagai pelaku produksi dalam perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan untuk input primer dalam hal ini terdiri dari: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung diasumsikan diterima semua oleh tenaga kerja yang bekerja dalam masing-masing sektor ekonomi. Input primer ini dibagi pula menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi.Pernbagian kelompok pendapatan ini dilakukan dengan menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2000. Dari hasil survey ini, diperoleh range untuk masing-masing kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah ( Rp. 935.000,-).

Untuk mengetahui jumlah pengeluaran wisatawan pada masing-masing sektor ekonomi, maka kolom ekspor dibagi menjadi dua bagian yaitu ekspor untuk wisatawan dan ekspor non wisatawan. Data yang digunakan dalam pembagian ekspor ini berasal dari hasil Survey Pengeluaran dan Opini Tamu Asing tahun 2000 yang dilakukan dari hasil kerjasama Dinas Pariwisata Propinsi Bali dan Biro Pusat Statistik Jakarta.

Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat kecenderungan distribusi pendapatan yang ditimbulkan permintaan akhir maupun ekspor khususnya ekspor wisatawan, lebih banyak terserap dalam kelompok pendapatan sedang. Sementara untuk kelompok pendapatan rendah dan tinggi distribusi pnedapatannya terbagi hampir merata.

Sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor yang mempunyai dampak paripuma baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun distribusi pendapatan adalah sektor perdagangan. Yang dimaksud dengan sektor dampak paripuma adalah sektor yang dampak ekspor khususnya wisatawan tergolong besar dan lengkap. Dampaknya dikatakan besar karena rasionya masuk dalam sepuluh besar dan dikatakan lengkap karena sektor itu melakukan ekspor disertai dengan dampaknya yang menyebar akibat dari permintaan akhir, ekspor (non wisatawan) dan ekspor (wisatawan).

Sektor bahan bakar minyak dan pertambangan, merupakan sektor yang mempunyai nilai angka pengganda (output dan pendapatan) terendah. Hal ini dikarenakan ke dua sektor tersebut proses produksinya tidak dilakukan di Propinsi Bali, tapi di import didatangkan dad daerah diluar Bali.

Sektor-sektor produksi yang dapat dikatakan sebagai sektor unggulan berdasarkan hasil perhitungan dalam analisis keterkaitan adalah industri tenunt tekstil, industri kertas, barang dari kertas dan pencrbitaii, industri makanan, minuman dan tembakau, industri kayu;, industri kimia, bangunan dan pengadaan saluran air bersih dan angkutan udara. Sektor-sektor ini memiliki potensi menghasilkan output produksi yang tinggi. Dengan faktor tertentu dari output ke pendapatan rumah tangga dan angka lapangan pekerjaan, maka jelas sektor produksi dengan angka keterkaitan tinggi akan menghasilkan tambahan pendapatan rumah tangga dan tambahan lapangan pekerjaan yang tinggi pula.

Studi mendalam tentang daya dukung pulau Bali terhadap pariwisata perlu dilakukan. Beban pariwisata yang melebihi daya dukung fisik akan menurunkan kualitas sumber daya alam, dan akhimya akan menghancurkan pariwisata itu sendiri.

Keterbatasan dan ketimpangan alokasi sumber daya alam Bali, khususnya lahan dan air, juga memerlukan suatu penelitian tentang optimalisasi alokasi sumber daya alam dengan menggunakan model pemprogaman statis atau dinamik."

"Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan sektoral pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diukur berdasarkan niiai PDRB) propinsi-propinsi di Indonesia selama tahun 1983 hingga tahun 1998. Selain itu tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan substitutabilitas dan komplementaritas antara masing-masing input yang diteliti.Studi ini menggunakan bentuk fungsi produksi Translog dengan stok modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksinya. Modal terdiri dari modal sektoral pemerintah dan modal swasta. Modal pemerintah yang dipilih adalah modal di sektor Perhubungan dan Pariwisata, modal di sektor Pendidikan dan Kesehatan serta modal pemerintah di sektor lainnya yang tergabung dalam sektor Lain-lain. Pemilihan sektor ini sesuai dengan teori mengenai pengeluaran pemerintah khususnya di negara berkembang yang umumnya menitikberatkan pada kedua sektor tersebut.Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel selama 16 tahun dan meliputi 26 propinsi yang dikelompokkan menurut kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu besar stok modal diperoleh dari akumulasi investasi dengan Perpetual Inventory Method (PIM) yang memperhitungkan tingkat depresiasi (penyusutan). Untuk mengetahui saat tingkat investasi awal (initial investment) dilakukan backcasting dengan menggunakan data investasi yang dimiliki.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh beberapa pola sektor yang memberi dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi propinsi-propinsi di K8I maupun KTI. Modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata memiliki hubungan komplementer dengan modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta keduanya masing-masing komplementer dengan modal swasta. Swastanisasi jelas tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, modal swasta substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain baik bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KTI.Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di wilayah KTI masih cukup besar mengingat antara setiap sektor pemerintah memiliki hubungan komplementer satu sama lain. Sementara bagi propinsi-propinsi di wilayah KBI, modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata serta modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan masing-masing substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain. Bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KR, investasi pemerintah yang ditujukan ke sektor Perhubungan dan Pariwisata dapat dilakukan secara bersamaan dengan investasi yang dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, investasi swasta mapun peningkatan jumlah tenaga kerja. Sehingga peningkatan modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata tidak bertentang dengan tujuan peningkatan output, perluasan tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang diperluas hingga tahun-tahun terkini sehingga dampak krisis dapat lebih jelas terlihat. Disarankan pula penelitian meliputi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah sesuai pelaksanaan otonomi daerah."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh jumlah uang beredar, pengelauran pemerintah dan nilai tukar rupiah terhadap tingka inflasi di Indonesia pada periode tahun 1990-2005. Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model (ECM). Sejumlah pengujian dilakukan terhadap data empat variabel tersebut menggunakan uji akar unit, uji derajat integrasi uji kointegrasi dan uji model koreksi kesalahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan nilai tukar rupiah terhadap dollar tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang."