Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dan sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonoml daerah di Indonesia, dan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah kabupaten dengan daerah kota, serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di luar Jawa-Bali.Selain dipengaruhi oleh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dikontrol pula dengan variabel pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita menjadi penting dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan, ekonomi karena menjadi indikator bagi kesejahteraan penduduknya. Sedangkan jumlah penduduk menjadi penting karena merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi sehingga akan besar pengaruhnya terhadap laju dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Nilai koefisien yang diperoleh adalah : pertama, jika perubahan dana perimbangan naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik 0,0078%; kedua, jika perubahan pendapatan asli daerah naik 1% maka pertumbuhan. ekonomi akan naik 0,0072%.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara konsisten mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan perkapita dan jumlah penduduk meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan status administratif antara daerah kabupaten dengan kota menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dilihat dari perbedaan antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan pulau yaitu daerah-daerah di Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di Jawa-Bali lebih tinggi daripada daerah-daerah yang berada di luar Jawa-Bali."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"Studi ini merupakan analisis yang hendak mencari kebenaran eksistensi konvergensi absolut dan kondisional di Indonesia dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah pusat sebagai control variable-nya. Hal ini berangkat dari suatu pertanyaan apakah kebijakan fiskal yang tepat dapat mempercepat tingkat konvergensi antar provinsi di Indonesia.Analisis studi ini bertujuan untuk pertama, mengetahui eksistensi absolute convergence di Indonesia . Kedua, mengetahui eksistensi conditional convergence di Indonesia, dengan menambahkan variabel inter-governmental transfer sebagai variabel bebas. Ketiga, mengetahui eksistensi perbedaan pengaruh perubahan kebijakan fiskal yang ditimbulkan pasca penerapan Otonomi Daerah dengan Dana Perimbangan (DP) sebagai objek penelitian yang dibandingkan dengan sistem transfer di masa lalu (Grants). Dan keempat, mengetahui kebijakan fiskal terbaik (diantara DP dengan Grants) dalam kaitannya untuk mempercepat proses konvergensi di Indonesia, beserta ecepatan dan percepatan yang dihasilkan relatif antar kedua variabel kebijakan.Hasil studi ini menunjukkan bahwa absolute dan conditional convergence eksis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari koefisien dari Logaritma PDRB per kapita riil yang selalu bernilai negatif, dengan nilai -1.01 dan -1.43 untuk absolute dan conditional convergence pada periode 1993-1996. Sedangkan untuk periode 2002-2005 koefisien yang dihasilkan adalah -1.87 dan -3.04 untuk absolute dan conditional convergence secara berurutan. Melalui dua periode observasi diketahui bahwa kebijakan fiskal yang berupa intergovernmental transfer berhasil mempercepat proses konvergensi. Pada periode 1993-1996penyertaan variabel Grants berhasil memperbaiki the half life of convergence yang sebelumnya dibutuhkan 68 tahun menjadi hanya 51 tahun. Pada interval 2002-2005, penyertaan variabel DP berhasil memperbaiki the half life of convergence dari 37 tahun menjadi 23 tahun. Selain itu juga didapatkan temuan bahwa kebijakan transfer pasca Otonomi Daerah melalui Dana Perimbangan menghasilkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan efek tansfer yang dijalankan pada periode 1993-1996 melalui variabel Grants. Variabel DP berhasil menghasilkan percepatan 37.8 % per tahun, relatif lebih baik jika dibandingkan dengan percepatan yang dihasilkan oleh variabel Grants yang hanya 25% pertahun."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui perbedaan karakteristik daerah berdasarkan letak geografis dan status administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menujukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta mempunyai hubungan yang positif dan siginifikan dengan penumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta terdapat perbedaan karakteristik daerah antara kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali dengan di Iuar propinsi Jawa-Bali dan antara kabupaten dengan kota.

---

The research is investigated a favourable influence of own revenues, balance funds and private capital investment on economic regency/town growth in decentralization era and as well as to recognize the difference of district characterization based on geographies and administration status. The study was mainly based on secondary data and was analysed by descriptive and inferential statistical. The results showed that own revenues, balance tirnds and private capital investment have significantly correlated with economic regency/town growth. Data analysis also revealed that seem differential characteristic area between regency/town in Java-Bali province compare between regency/town outer parts of lava-Bali province. "

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerahh. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008-2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. atas dasar tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. sebagai konsekuensi, perlu adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik."

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh atau dampak penerapan kebijakan desentralisasi fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi daereah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan panel data yang meliputi 15 Kabupaten/ Kota di provinsi Sumatera Barat selama 10 tahun (periode 2001-2010) yang digunakan untuk menguji apakah penerapan fiscal decentralisasi memberikan pengaruh yang significant dan positif terhadap ekonomi lokal. Estimasi menggunakan analisis data panel memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan desentralisasi fiscal dengan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh juga memperlihatkan bahwa perubahan peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan memberikan kontribusi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa variable-variabel lain yang dipertimbangakan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThe main objective of this paper is to examine the effect of fiscal decentralization implementation on local economic growth in Sumatera Barat Province. A sample of cross section data which covers 15 city (kota) and regency (kabupaten) in Sumatera Barat during ten year (the period 2001-2010) is employed to test whether fiscal decentralization affect on economic growth positively and significantly. The result from panel data estimation yields evidence that there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in Sumatera Barat. The findings suggest that the increase change of fiscal decentralization degree will contribute to stimulate local economic growth. The further analysis also confirms that other variables which are considered as determinant of economic growth influence local economic growth significantly."

"Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah di Indonesia pada pasca penerapan desentralisasi fiskal periode tahun 2001 sampai 2003. Penelitian menggunakan analisis panel data dengan model regresi fixed effect dan metode Generalized Least Square (GLS).Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Implikasi dari financial sharing, pemerintah pusat memberikan bagi hasii pajak dan bagi hasil sumber daya alam pada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal. Distribusi sumber daya alam dan pajak tidak merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus pada daerah yang dianggap kurang mampu membiayai kegiatannya dari penerimaan daerahnya sendiri.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kebijakan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam secara rata-rata nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (2) variabel dana alokasi umum tidak memberikan hasil positif meminimalisir ketimpangan/ disparitas pendapatan daerah."

"This study aims to analyze the fiscal and poverty performance, to analyze the fiscal policy impact on poverty performance, and to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in Province of North Sumatra was built with the dynamic simultaneous equations system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. We used pooled data in 1990-2007 period. The results are (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, otherwise general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area trend to decreased and fluctuated, (3) in simulation section, decreasing of literacy and health expenditure gave better impact on poverty and also increasing local GDP in North Sumatra than other simulation. Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."