Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang sangat sering dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Terdapat tiga permasalahan dalam hal seorang notaris melakukan penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik.Pertama, bagaimana akibat hukumnya terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris dalam hal akta tersebut terbukti palsu.Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya.Ketiga, bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan tersebut.Dalam hal terbukti akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah palsu maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Di dalam undang-undang jabatan notaris tidak dicantumkan sanksi pidana. Meskipun demikian notaris tetap bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya selama ia menjalankan tugas jabatannya.Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris adalah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar maka bagi notaris yang melakukan perbuatan pidana seharusnya dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan diperberat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya."

"Perjanjian dengan Kausa Palsu dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2019/Pn.Btl mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian yang menurut hakim terdapat unsur penyalahgunaan keadaan. Simpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian tersebut bukan perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan yang dapat mengakibatkan akta dapat dibatalkan, melainkan mengandung kausa palsu yang berakibat perjanjian batal demi hukum sebab telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang hak jaminan atas tanah. Dalam perkara tersebut, Notaris berwenang membuat akta yang dimaksud. Notaris juga telah menjalankan Kewajiban serta prosedur pembuatan Akta secara seksama. Notaris yang terlibat dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebaiknya bersikap professional dan memahami mengenai perjanjian yang dibuat dengan kausa palsu sehingga dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan apakah perjanjian tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

---

Agreements with False Causation can occur when there is a deviation between the will and the statement. This deviation gives the impression that the parties have committed a legal act, when in fact between the two it is recognized that there is no legal consequence of the legal action that has occurred. The problem raised in this study is regarding the validity of the deed in which there is a false cause and legal consequences for a notary who is involved in making an agreement with a false cause. This study uses a normative juridical literature method by collecting secondary data. The case analysis was carried out on the decision of the Bantul District Court Number 69/Pdt.G/2019/Pn.Btl regarding the notary involved in making the agreement which, according to the judge, contained an element of abuse of circumstances. The research concludes that the agreement is not an agreement that contains abuse of circumstances that can result in the deed being cancelled, but contains a false cause which results in the agreement being null and void because it has violated the provisions of the legislation regarding security rights to land. In this case, the Notary has the authority to make the deed in question. The notary has also carried out the obligations and procedures for making the deed carefully. Notaries involved can be subject to administrative sanctions and sanctions from the Indonesian Notary Association (INI). Notaries should be professional and understand the agreements made with false causes so that in making the agreement they can ensure whether the agreement is true and does not conflict with the law."

"Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Suatu perjanjian yang didasari oleh identitas/dokumen palsu mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Notaris yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan selain dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi-sanksi lainnya seperti sanksi perdata dan sanksi administratif juga dapat dikenakan. Selain itu Notaris yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, juga merendahkan martabat profesi jabatan Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu adanya keterlibatan Notaris dalam kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai akibat hukum dari pemalsuan dokumen yang ada keterlibatan seorang Notaris didalamnya, yang menjadi dasar dibuatnya akta jual beli dan menjelaskan serta menerangkan apa sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara deskriptis analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum dan Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dijatuhi sanksi pidana. Untuk itu, Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dapat segera diberhentikan secara tidak hormat.

---

A crime of counterfeiting is a crime committed in which contain elements of an untruth or trumped up an object that things that looks from outside it looked as if the truth, while in opposition to the truth. An agreement grounded in false documents/identity caused the agreement can be undone or void by law. A notary who commits the crime of criminal falsification and to subject to criminal sanctions, also could be such as civil sanctions and administrative sanctions. Besides, A notary guilty of criminal falsification had broken the law as notaries and code of notary conduct also lowered dignity profession as a notary. The problems in this Thesis is the involvement of a notary in a crime of criminal counterfeiting based on South-Jakarta District Court Number 206/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel. The purpose of this research is to explain about the impact that is a legal document a notary, involvement in it that is the basis for the formulation of certificate trading and explain and clear that sanctions can be given to a notary who are committing a crime. This research written with research literature that is normative by means of data collection sourced from materials literature and analyzing data by descriptive analytical. The result of this research can be concluded that the agreements made between the parties not qualified the validity of the agreement that can be void by law and notary who committed acts of criminal falsification to criminal sanctions. Therefore, the notary proved a criminal offense can be discharge in disrespect."

"ABSTRAKSertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terjadi di Kabupaten Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, adanya itikad tidak baik dari pemohon dan ada juga dari pihak Kantor Pertanahan dan juga karena kantor pertanahan belum melaksanakan azas mutakhir. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak, melalui peradilan umum dan melalui arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa tanah dalam kasus ini ditempuh melalui peradilan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah, jangan menunggu anggaran dart Badan Pertanahan Nasional Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mencegah supaya jangan terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih, tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah. Dimana guna peta pendaftaran tanah untuk menyampaikan bidang tanah dalam satu wilayah cakupan yang mana sertipikat tanahnya sudah terbit.

---

ABSTRAK

Double certificates are certificates which explain one same lot of land. In regard with the occurrence of double certificates or overlapping upon one lot of land, so then each of them must be terminated. The problems of writing this thesis is the causal factors of double certificates happening in Kabupaten Pontianak and efforts conducted upon them by Kantor Pertanahan (Land office) to prevent the occurrence of double certificates. The occurrence of double certificates may be caused by some reasons, namely unavailability of the land registration map, bad will of both the applicant and Land Office and also because the land office has not applied the sophisticated principle. Settlement of land dispute can be settled by the way of discussion by parties, through public court, by arbitration, and other alternatives. Settlement of land dispute, in this matter through public courts. Preventive effort which has to be performed by every land office is to supply the Land Registration Map, not to wait for budget from Badan Petanahan Pusat (central of National Land Body). The method of research used in writing this thesis is normative research method with the intention to quote certain legal principles finding theoretical scientifical truth related to the discussed matters. Based on the research method used in writing this thesis, can be concluded that to prevent the double certificates to occur or overlapping, each Land Office must provide the Land Registration Map. The use of Land Registration Map is to give Information that one lot of land certain area has been certified."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana implementasi Sertifikasi HAM Perikanan guna melindungi hak-hak pekerja pada usaha perikanan di Indonesia. Adapun beberapa lokasi penelitian yang dipilih untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana Sertifikasi HAM Perikanan telah diimplementasikan yakni di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Medan, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tegal, dan Pelabuhan Benoa Bali. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum tesis ini adalah normatif-empiris/normatif terapan (applied law research), yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan belum diimplementasikan. Banyak hak-hak dasar pekerja/buruh maupun awak kapal perikanan/nelayan pada usaha perikanan yang belum dipenuhi. Berdasarkan kesimpulan, penulisan hukum tesis ini merekomendasikan beberapa hal terhadap para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak terkait yakni segera dibentuknya tata kerja dari Tim HAM Perikanan, pemerintah perlu meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian untuk mengimplementasikan Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan, serta perlu adanya kerja sama baik secara bilateral maupun regional antara Pemerintah RI dengan negara bersahabat lainnya guna memberantas isu slavery at sea mengingat isu ini merupakan isu lintas batas negara.

---

This thesis focuses on how to implement Fisheries Human Rights Certification to protect workers’ rights in fisheries industries in Indonesia. The research locations selected to study and analyze the extent to which the Fisheries Human Rights Certification has been implemented are, among others, Belawan Oceanic Fishing Port (Medan), Nizam Zachman Fishing Port (Jakarta), Tegalsari Coastal Fishing Port (Tegal), and Benoa Port (Bali). Therefore, the research method used in thesis is normative-empirical/applied law research, which is to review the application or implementation of factually positive legal provisions on certain legal events occurring in the community in order to achieve predetermined goals. Based on the results of the study, it is concluded that the Fisheries Human Rights System and Certification have not been implemented. There are many basic rights of workers/laborers and crews of fishing boats/fishermen in fisheries sector which have not been fulfilled. Based on the conclusions, the thesis recommends a number of things to stakeholders and related parties such as immediate establishment of the Fisheries Human Rights Team’s work procedures, government’s ratification of ILO Convention 188 on Work in Fishing, the need for inter-ministerial coordination to implement the Fisheries Human Rights System and Certification and the need for bilateral and regional cooperation between Indonesian Government and other friendly States to eradicate the issue of slavery at sea considering that this is a cross-border issue."

"[Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris maupun PPAT dalampembuatan akta autentik, tidak menutup kemungkinan bahwa penghadap yang membutuhkan jasa Notaris selaku PPAT memiliki I’tikad tidak baik, salah satunya adalah dengan pemberian dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT guna pembuatan akta autentik. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris selaku PPAT ikut didudukan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menganalisa mengenai tindakan hukum yang dilakukan suami yang menjaminkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuandan sepengetahuan istrinya, dengan memberikan dokumen palsu berupa surat persetujuan istri guna pembuatan akta autentik dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT dalam hal pemberian dokumen palsu berupa surat persetujuan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bersama perkawinan tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Metode analisa data yangdigunakan adalah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan suami terkait harta bersama perkawinannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dengan memberikan dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT berupa surat persetujuan istri memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan selama Notaris selaku PPAT sudah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris selaku PPAT tidak dapat disalahkan karena Notaris selaku PPAT tidak mungkin membuat suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan disengaja. Maka, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT terkait dokumen palsu antara lain melakukan penyuluhan hukum, pengenalan penghadap khususnya dalam hal dokumen yang diberikan penghadap serta perlunya sikap kehati-hatian dalam hal pemeriksaan dokumen yang diberikan penghadap.;The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the future could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty without permission and approval from his wife, and the husband provide a false document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by husband related their sharing property of marriage without permission and approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the husband by providing false documents which is the approval letter from wife to Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP, and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the parties (penghadap)., The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authenticdeed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who havebad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the futurecould cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is toanalyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warrantywithout permission and approval from his wife, and the husband provide a falsedocument which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to createan authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approvalletter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. Thisstudy is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inferenceconcluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken byhusband related their sharing property of marriage without permission andapproval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT isinvalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by thehusband by providing false documents which is the approval letter from wife toNotary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP,and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicablerules, they can not be blamed because it does not possible to make a legaldisability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of theparties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and alsoneed attitude of prudence in terms of examination of documents provided by theparties (penghadap).]"

"Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah, diantaranya yaitu melengkapi bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis. Surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah. Peran dari Pejabat Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tersebut, seringkali membutuhkan waktu yang lama dan tidak jarang menimbulkan sengketa di kemudian hari. Permasalahan yang seringkali ditemui yaitu sengketa kepemilikan tanah, dimana pihak yang satu selaku pemegang sertipikat terbukti, bahwa surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa adalah palsu. Permasalahan ini terjadi karena Pejabat Sementara Kepala Desa berperan dalam pemalsuan tersebut. Pihak lainnya yang telah melakukan jual beli dimana jual beli tersebut, tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap objek tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji antara ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai keabsahan sertipikat yang dokumen-dokumen pendukungnya yang mempengaruhi pembatalan akta jual beli pihak lain. Hasil dari penelitian ini bahwa para pihak dalam melakukan pendaftaran tanah harus lebih teliti, sehingga pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya tanda bukti hak.

---

The certificate is a proof of the rights over the land registry conducted by holders of land rights In the land register there are several requirements that must be met, namely the complete evidence both written and unwritten. Certificate of land history and a non-dispute land certificate are not a requirement that must be fulfilled in land registration. The role of Official Village Chief in issuing the land certificate, often takes a long time and not seldom causes a dispute in the future. Among these problems are often encountered, namely land ownership disputes, where one party as the holder of the certificate is proven that the certificate of land history and a non-dispute land certificate are fake. This problems happen is because of the Acting Village Chief involved in the forgery. And other parties have done selling and buying where it did not a sale and purchase where it did not check the land object in advance. This study uses the juridical normative research, examines existing laws with problems that occur in the community, whereas the research typology used is descriptive analytical research, which is providing data as thoroughly as possible to reinforce the old theories by describing and explaining more about the validity of the certificate in supporting documents which affecting the cancellation of the deed of sale and purchase of another party. The results of this study that the parties in conducting of land registration should be more careful, so the land registration can provide legal certainty with the issuance of entitlement proof."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris HJ yang dibuat berdasarkan keterangan palsu sebagaimana diberikan oleh penghadap sehingga mengakibatkan saksi korban kehilangan saham serta hak-hak lainnya. Permasalahan penelitian ini mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kejahatan pemalsuan surat serta akibat dan kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris atas dasar keterangan palsu. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis-normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa dengan tidak memenuhi syarat-syarat tata cara pembuatan akta yang benar, maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan serta dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 2 tersebut sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, akta tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan umum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau RUPS kembali. Sedangkan untuk HC, unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP dapat terpenuhi sehingga HC dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemalsuan surat.

---

This thesis discusses the Deed of Meeting Resolution made by Notary HJ which was made based on false information as given by the appearer, resulting in the victim's witness losing shares and other rights. The problem of this research is the fulfillment of the elements of the crime of forgery of letters and the consequences and legal force of the Deed of Statement of Meeting Resolutions was made before a Notary on the basis of false statements. The research method used in this thesis is juridical-normative, descriptive analytical with a qualitative approach. The results of the research that the author get is that by not meeting the requirements for the correct procedure for making a deed, the deed can become a usual deed and because the Deed of Meeting Resolution Number 2 has been registered in the Legal Entity Administration System, the deed can be canceled through a lawsuit. to the general court by parties who feel aggrieved or the GMS returns. As for HC, the elements of a criminal act in Article 266 of the Indonesian Criminal Code can be fulfilled so that HC is found guilty of the crime of forging letters."

"ABSTRAKNotaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau dimintaoleh pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh Notaris mencakupmengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehperaturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yangberkepentingan. Pembuatan akta perjanjian kredit yang terindikasi dokumen palsudan bersifat perjanjian pura-pura menggunakan kausa yang tidak halal ataubertentangan dengan undang-undang, maka akta itu tidak memiliki kekuatanhukum serta mengakibatkan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum.Majelis pengawas notaris memberikan sanksi terkait dengan pelanggaran tugasdan wewenang notaris dan prilakunya, berupa teguran lisan, teguran tertulis,pemberhentian sementara 3-6 bulan dan pemberhentian secara tidak hormat. Jenispenelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitianeksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan danwawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta yangdibuat dengan dokumen palsu yang bersifat pura-pura batal demi hukum danNotaris yang membantu perbuatan melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuaidengan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary authorizes to establish an authentic deed which required or requested bythe concerned parties. The Deed that has been established by notary contains of allactions, agreements, and determination required by the laws and regulationsand/or by the concerned parties. The establishment of the deed of loan agreementthat indicated as a false document and an artificial agreement by using the illegalreason or contradict with the law has no legal force and also effect the deed asinvalid and void by law. Assembly supervisor of notary entitle to imposesanctions for noncompliance with the duty, authority and behavior of notaries,such as verbal warning, written warning, suspension of 3-6 months and adishonorable dismissal. The type of research on this thesis is a normative studythat includes the type of explanatory. Data that used of this research is primarydata and secondary data. Literature study and interviews has been used forcollecting the data, while the research results will be analyzed qualitatively.Pursuant to the research result, therefore can be concluded that the deed that hasbeen established using a false documents and for simulation is void by law andnotary who assist an unlawful action shall be granted sanctions in accordance withapplicable laws."