Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang menjadikan payung hukum dalam penerapan sistem ini di Indonesia. Terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menerapkan sistem ini dengan tujuan utama adalah dalam mencari, mengejar, dan menyita, serta mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia,Berkenaan dengan penyusunan tesis ini, penulis mencoba melihat pelaksanaan sistem bantuan timbal balik antarnegara di Indonesia dari 4 (empat) aspek yaitu: Pertama, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang mendukung proses penegakan hukum; Kedua, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir dari hubungan antarnegara yang lebih menekankan kepada prinsip kerjasama; Ketiga, Hubungan antar kewenangan penegakan hukum hams lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang luar biasa (extraordindry crime); dan Keempat, adalah bentuk sistem bantuan timbal batik yang menekankan pelaksanaannya pada perjanjian dan resiprositas sebagai perwujudan Good Governance. Pelaksanaan sistem bantuan timbal balik mendapat prediksi masalah yang akan muncul, mengingat sistem ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum Acara Pidana di Indonesia maka diperlukan kajian tentang bagaimana pelaksanaan sistem ini dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia sehingga dapat dicapai suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem ini."

"Penelitian mengenai peranan DPRD dalam proses pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I secara umum bermaksud mengetahui sejauhmana DPRD telah memainkan peran utama dalam proses pemilihan Gubernur, dengan mengambil kasus pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I Sulsel Tahun 1992/1993. sebagai diketahui dalam proses politik. khususnya dalam proses pengambilan keputusan. DPRD dinilai kurang memainkan peran. Sekalipun peran yang seharusnya dimainkan merupakan salah satu dari fungsi utamanya. Hal ini tidak terkecuali dalam kasus pelaksanaan pemilihan gubernur yang menjadi tugas DPRD.Pengkajian terhadap permasalahan ini menggunakan pendekatan komunikasi politik, dengan harapan keseluruhan proses pemilihan Gubernur dapat terdeteksi. Tidak saja bagaimana DPR berkomunikasi antar sesame anggota/Fraksi, antar Fraksi maupun dengan kalangan Pemerintah terutama di tingkat pusat, tetapi juga yang terpenting bagaimana DPRD sebagai lembaga perwakilan proses pemilihan Gubernur cukup besar dan menentukan. Setidaknya dalam proses penetapan bakal Calon Gubernur dan proses konsultali dengan Pemerintah Pusat. Peranan tersebut dimaksudkan bahwa peranan atau campur tangan Pemerintah atau kalangan elite politik baik di Daerah maupun di pusat dapat dikatakan sangat kecil. Sementara aspirasi dan kepentingan masyarak:at yang diungkapkan lebih banyak mendapat perhatian DPRD.Pelaksanaan peran tersebut bukannya tanda kendala. pengelompokan anggota berdasarkan Fraksi dan keterikatannya kepada kebijakan induk organisasinya, menyebabkan anggot tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak politiknya. hal ini terlihat dalam proses pemungutan suara untuk memilih calon gubernur. Disisi lain dukungan dan partisipasi masyarakat, pemahaman anggota DPRD terhadap tugas-tugasnya yang cukup baik serta adanya sistem nilai budaya untuk mendukung proses interaksi merupakan faktor-faktor yang memotivasi DPRD dalam melaksanakan peranannya.Meskipun hasil penelitian ini tidak bisa digunakan untuk menarik suatu generalisasi mengenai peran DPRD dalam proses pemilihan gubernur di indonesia. namun setidaknya penelitian ini memberi asumsi bahwa peran DPRD lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan orientasi para anggotanya."

"Depok merupakan salah satu daerah dengan angka keterwakilan politik perempuan yang cukup tinggi di lembaga legislatif. Namun fenomena tersebut tidak terjadi dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru memunculkan satu kandidat perempuan pada Pilkada tahun 2020. Afifah Alia merupakan perempuan pertama yang ditetapkan sebagai calon wakil walikota pada Pilkada Depok tahun 2020. Skripsi ini meneliti tentang fenomena kemunculan Afifah Alia sebagai kandidat perempuan pertama dalam Pilkada Kota Depok, dengan fokus pada proses pencalonan dan penetapan Afifah Alia sebagai calon wakil walikota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi proses pencalonan Afifah Alia di internal PDI-P hingga ditetapkan menjadi calon wakil walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Proses pencalonan Afifah Alia akan dianalisis menggunakan teori proses rekrutmen kandidat dari Richard Matland dan Kathleen A. Montgomery, dan ditunjang dengan teori feminis-institusionalis dari Mona Lena Krook. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme rekrutmen dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di internal partai bersifat netral gender tanpa kebijakan afirmatif bagi perempuan. Keberhasilan Afifah Alia melewati proses penjaringan terbuka, penyaringan, dan ditetapkan sebagai calon wakil walikota tidak dipengaruhi oleh faktor gender, melainkan karena faktor modal finansial dan peran dari gatekeepers di internal PDI-P.

---

Depok is one of the cities with a fairly high number of womens political representation in the legislature. However, in the context of the Depok Local Leaders Election, this phenomenon did not occur because there was only one female candidate in the Depok Local Leaders Election, namely Afifah Alia. Afifah Alia is the first woman to be appointed as a deputy mayor candidate for Depok Local Leaders Election in 2020. This thesis examines the phenomenon of the emergence of Afifah Alia as the first female candidate in the Depok Local Leaders Election. This paper attempts to answer the problem of how the candidacy process of Afifah Alia as a deputy mayor candidate in the Depok Local Leaders Election in 2020. The purpose of this study is to identify the process of the candidacy of Afifah Alia in Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) until being appointed as a candidate for deputy mayor in the Depok Local Leaders Election in 2020. Afifah Alia candidacy process will be analyzed using the political recruitment process theory from Richard Matland and Kathleen A. Montgomery and supported by the feminist-institutionalist theory from Mona Lena Krook. This study uses qualitative research methods with in-depth interview techniques. The results showed that the mechanism for the recruitment and candidacy of mayor and deputy mayor candidate was gender neutral without an affirmative policy for female candidates. Afifah Alia success through an open screening process, candidacy, and being appointed as a candidate for deputy mayor was not influenced by gender, but because of financial capital and the role of gatekeepers in PDI-P."

"Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji substansi pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 2) mengkaji peran Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hasil penetapan pemilihan kepala daerah. 3) mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hail penetapan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian normatif digunakan data sekunder berupa UUD 1945 dan Perubahannya, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian yang didapat melalui studi dokumen. Untuk menambah dan memperkuat data sekunder dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu anggota DPR/MPR, hakim agung, LSM, dan beberapa hakim pengadilan tinggi karena kompetensi mereka yang berkaitan dengan judul penelitian. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer melalui penelitian empiris. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode pembahasan masalah yang digunakan adalah metode analisis yuridis. Diperoleh hasil bahwa 1) pilkada secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tidak dapat serta merta diartikan sebagai pemilu melainkan harus memperhatikan pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yaitu Pasal 18 B dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pilkada secara demokratis diartikan sebagai pilkada secara langsung (pilkadal) dan secara tidak langsung (melalui pengangkatan). Pilkadal harus diartikan sebagai bagian dari pemilu dalam rangka mengejawantahkan asas kedaulatan rakyat. Melalui sarana pilkadal diharapkan terlaksananya konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. 2) Lahirnya kewenangan MA untuk menyelesaikan sengketa penetapan hasil pilkadal didasarkan pada adanya penggolongan pilkadal sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Mengingat banyaknya tugas MA sebagai benteng terakhir pencari keadilan dalam memutus perkara-perkara dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang serta ketidakcocokan penggunaan hukum acaranya, maka perlu kearifan dari semua pihak untuk tidak memberikan kewenangan penyelesaian sengketa pilkadal kepada MA. 3) Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pilkadal merupakan bagian dari pemilu sehingga asas-asas dari pemilu berupa jurdil dan luber juga diberlakukan termasuk kewenangan KPU sebagai institusi penyelenggara pilkadal yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jika ada perselisihan mengenai hasil pilkadal haruslah diartikan sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilu sehingga menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang dalam menyelesaian sengketa penetapan hasil pilkadal."

"Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya. Hal tersebut konsekuen dengan ciri-ciri negara kesatuan yang pemerintahan pusatnya sebagai pengemban kedaulatan absolut negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan Negara Republik Indonesia harus senantiasa menerapkan sistem demokrasi pada lapangan pemerintahan mana pun. Dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing- masing daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri, dan masing-masing daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Selaras dengan ketentuan dalam konstitusi, Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 Ayat (5) mengatur cara pengisian Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah. Hubungan antara susunan negara kesatuan, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah fokus bahasan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.

---

Article 1 Paragraph 1 of The Constitution 1945, determines that indonesia is an unitary state with structured of unitary and form of republic. According to C.F. Strong, the central government of the unitary state held the internal and external sovereignity absolutely and not admits of additional sovereign organ within in the government. The unitary state it self has a basic characteristic which centralistic in the term of its government. This is consistent with the characteristic features of the unitary state which the central government as the bearers of absolute state sovereignity. Furthermore, Article 1 Paragraph 2 of The Constitution 1945 asserted that state sovereignity comes from citizens and operated according to the constitution. Departing from this recuirment, the government of indonesia has to apply the democratic system in any government field. Associated with article 18 of the constitution 1945 that republic of indonesia is divided into provinces and provinces are devided into districs and municipal areas. In accordance with recuirment in constitution, Act Number 32 of 2004 on Local Government, on Article 24 Paragraph 5 regulates the position charging way of directly elected regional head. In the Act Number 32 of 2004 stipulates regarding about the implementation of local government which based on local autonomy principles. The relation between unitary staate structure, local aoutonomy, and direct local election in the state governing democracies like indonesia is a disccussion that will be analyzed in this thesis."