Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"E- Government merupakan sistem pengelolaan informasi yang berbasis teknologi informasi. Melalui penerapan e-government yang ada maka diharapkan kualitas layanan pemerintah kepada publik dapat lebih cepat, murah, transparan dan akuntabel. Sayangnya penerapan e-government ini belum banyak mempertimbangkan segi keamanan informasi, padahal dengan penggunaan data dalam bentuk digital dan jaringan yang terhubung satu sama lain, maka Resiko Ancaman terhadap keamanan sistem informasi akan semakin meningkat.Manajemen Risiko pada Keamanan Sistem Informasi yang dikembangkan oleh National Institute Standard Technology (KIST) menganalisa Ancaman terhadap keamanan sistem Informasi melalui identifikasi dua hal yaitu: Kemungkinan Ancaman dan Dampak. Output dari kedua hal diatas akan menjadi input bagi penentuan Tingkat Resiko yang hasilnya dibagi menjadi tiga tingkatan : High , Medium dan Low.Dengan telah di identifikasinya Ancaman serta Tingkat Resiko maka bisa dibuat langkah-langkah Kontrol Risiko untuk mengurangi risiko yang terjadi. Alternatif Kontrol Risiko sendiri terbagi atas: Kontrol Teknik, Kontrol Manajemen dan Kontrol Operasional yang penggunannya bisa bersamaan tergantung kondisi yang ada. Dengan penerapan proteksi keamanan sistem informal: pada penerapan e-government yang ada saat ini diharapkan dapat mengurangi resiko gangguan terhadap keamanan sistem informasi.

---

E - Government is system management of information based on information technology. Through applying of existing e-government that expected the quality of governmental service to public could quicker, cheaper, transparency and accountability. Unhappily applying of this e-government not yet considering many information security risk, though with usage of data in the form of digital and network which connenct one to another, hence Risk Threat to information system security will progressively arise.

Management Risk at Security Information System which developed by National Institute Standard of Technology (NIST) analyze Threat to information system security through identify two matter: Impact and Likelihood . Output from both will become input for determination of Risk Level which result divided into three level : High , Medium and of Low.

As the identifying of Threat and Risk Level can be made. Risk Controlling to lessen risk could be defined. Alternative Control Risk divided of Control Technique, Control Management and Control Operational which all of them can use the same time depended existing condition. With applying of information system security protection at applying of existing e-government is expected can lessen possible trouble risk to information system security."

"Informasi adalah salah satu asset penting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, pertahanan keamanan dan keutuhan negara, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga harus dijaga ketersediaan, ketepatan dan keutuhan informasinya. Di era Internet sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat sehingga Informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti: teks, gambar, audio, maupun video.Manajemen pengelolaan keamanan sistem informasi menjadi penting ketika terkait dengan kredibilitas dan kelangsungan hidup orang banyak. Tujuan manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Belum adanya manajemen pengelolaan keamanan informasi di institusi pemerintahan mengakibatkan informasi yang ada rentan terhadap kerusakan, pencurian, virus, spyware, dsb. Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keamanan sistem informasi di institusi pemerintahan, maka dilakukan penelitian tentang manajemen keamanan sistem informasi. Metode perencanaan manajemen keamanan informasi ini menggunakan ISO 27001:2005 dan ISO 17799:2005. Kerangka kerja ISO 27001:2005 berguna sebagai acuan merancang, menerapkan, dan memelihara rangkaian manajemen keamanan informasi sehingga diperoleh kondisi keamanan informasi di Depkominfo. Best practice ISO 17799:2005 menjadi panduan untuk perencanaan dan implementasi suatu program untuk melindungi aset-set informasi. Studi kasus penelitian ini adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan suatu rekomendasi manajemen pengelolaan keamanan informasi.Kata kunci: Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

---

Information is one of the important asset which is valuable to the continuity of an organization or a business, defense and safety and unity of a nation, public or consumer trust, that needs to be maintained in terms of availability, correctness, and integrity. In this Internet era nowadays, Information Technology grows fast that Information may be provided in various formats, such as: texts, pictures, audio, and video. Information security management system become crucial as it is linked to the credibility and public interested. The goal of Information security management is to protect the confidentiality, integrity, and availability of information. The absence of information security in a governmental institution result in existing information vulnerable toward damage, stealing, virus, spyware, etc. In order to support the realization of Information System Security in a governmental institution, researcher conducts a research on Information security management system. The method of this Information Security Management designation uses ISO 27001:2005 and ISO 17799:2005. Framework of ISO 27001:2005 becomes the guidelines in designing, implementing, and maintaining the information security management chain so then researcher grabs the information security condition in Depkominfo. Best practice of ISO 17799:2005 becomes the guidelines in planning and implementing a program to protect information assets. The case study of this research is Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). This research results a recommendation on Information Security Management.

Keywords: Information Security Management Systems, ISO 27001:2005, ISO 17799:2005, Depkominfo."

"ABSTRAKPT PPJT adalah perusahaan pemhuat panel listrik yangberproduksi berdasarkan Pesanan. Dalam menerapkan harga jualpesanan PT PPJT mempunyai perumusan yang ditetapkan Direksisetiap tahun. Menurut perumusan tersebut harga jual adalah hargabeli bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatupesanan ditambah lima puluh lima persen dari harga beli tersebutyang diperlukan untuk menutup biaya overhead pabrik dan overheadkantor serta dua puluh persen diperuntukan sebagai margin laba. Penetapan harga jual berdasarkan biaya produksi penjualseperti yang dianut PT PPJT sudah tepat, karena metode tersebutadalah satu-satunya metode penetapan harga jual yang sesuaiuntuk perusahaan yang bekerja berdasarkan pesanan, mengingatproduk yang dihasilkan sangat beraneka ragam dan sukar dilakukanperbandingan dengan produk pesaing. Tetapi perhitungan hargapokok yang dilakukan oleh PT PPJT sebagai dasar penetapan hargajual sangat kasar. Hal tersebut dapat terjadi karena managementreport yang dihasilkan oleh Divisi Akuntansi PT PPJT lebihbersifat finansial dengan dimensi waktu masa lampau, sehìnggatidak dapat memberikan dukungan untuk pengambilan keputusandalam penetapan harga jual. Kurangnya cost information yang diterima oleh DivisiPenjualan PT PPJT tidak memungkinkan Divisi tersebut menetapkanharga jual berdasarkan perhitungan harga pokok yang akurat yangberakibat pada rendahnya tingkat realisasi dan permintaanpenetapan harga jual yang diterima dari pelanggan. Banyaknyapesanan yang terlepas tentu saja menyebabkan tingkatprofitabilitas perusahaan menurun. Karena itu diperlukan suatutim yang dapat melakukan perhitungan harga pokok pesanansecara akurat dan dalam waktu yang cepat. Perhitungan harga pokok yang sekarang dilakukan oleh PTPPJT mengasumsikan adanya hubungan yang proposional antara biayabahan baku suatu pesanan dengan biaya overhead pabrik dari kantoryang diperlukan untuk menyelesaìkan pesanan tersebut. Metodealokasi bìaya overhead yang mengasumsikan hubungan yangproposional tersebut dikenal sebagai volume related allocationbases. Kebaikan metode ini adalah cara perhitungan yangsederhana tetapi mempunyai kelemahan dalam hal tingkatkeakurasiannya, karena dua buah pesanan yang mempergunakan bahanbaku yang sama nilainya tidak berarti akan menyerap biayaoverhead yang sama mengingat aktivitas yang diperlukan untukmenyelesaikan kedua pesanan tersebut dapat saja berbeda. Untuk memperoleh perhitungan harga pokok yang akurat PTPPJT harus mengubah metode alokasi biaya overhead dan volumerelated allocation bases kepada activity based costing. Denganmetode aktivity based costing ditentukan terlebih dahulu jenisdan ukuran aktivitas masing masing Divisi PT PPJT, untukkemudiandiperoleb tarif per ukuran aktivitas untuk setiap jenisaktivitas. Tarif tersebut diperoleh dari total cost suatu jenisaktivitas dibagi dengan total ukuran aktivitas dari jenisaktivitas tersebut. Dengan diperolehnya tarif per ukuranaktivitas tersebut akan memudahkan menghitung besarnya overheadyang harus dibebankan kepada suatu pesanan secara akurat. Denganmenambahkan biaya bahan baku pada alokasi biaya overheadtersebut, maka harga pokok suatu pesanan dapat diketahui.Agar dapat diperoleh perhitungan tarif per satuan aktivitasdengan cepat, maka diperlukan suatu Sistim Informasi AkuntansiManajemen yang mempergunakan Jasa pemrosesan komputer, sehinggapenetapan harga jual dapat dilakukan dalam waktu yang tidakterlalu lama. Untuk itu perlu dilakukan suatu pemeliharaan database yang memuat data mengenai profil pelanggan, jenis bahan danharga belinya, jenis dan tarif tenaga kerja, jenis dan nilaimesin serta peralatan lainnya dari jenis serta ukuran aktivitasdan keempat divisi yang ada pada PT PPJT. Berdasarkan data basetersebut, komputer akan melakukan proses perhitungan, baikperhitungan tarif per satuan aktivitas maupun perhitungan hargapokok pesanan serta dapat langsung menghasilkan Surat PenawaranPesanan kepada pelanggan setelah menambahkan margin laba yangdiperlukan untuk mencover biaya bunga dan laba perusahaan. Database tersebut diatas sedikitnya terdiri atas file-filepelanggan, bahan baku, bahan tak langsung, payroll, harta tetap,jenis aktivitas dan pesanan. Sistim Informasi AkuntansiManaiemen yang mempergunakan jasa pemrosesan komputer tersebutdiatas diharapka dapat memberikan dukungan pada pengambilankeputusan untuk menetapkan harga jual. pesanan secara cepat danakurat, sehingga tingkat realisasi permintaan penawaran hargapesanan menjadi lebih baik."

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."

"Kualitas sistem informasi (SI) menjadi salah satu indikator yang menentukan kualitas usaha suatu perusahaan. Buruknya SI akan menjadi penghalang serius bagi kinerja bisnis sebuah perusahaan yang baik.Dalam penelitian ini penulis melakukan suatu analisis terhadap SI pekenaan pemeliharaan disebuah perusahaan penyedia jasa pemeliharaan kilang, yang mempunyai visi dan misi menjadi perusahaan penyedia jasa pemeliharaan berkelas internasional dengan menonjolkan aspek keselamatan, efisiensi dan kehandalan. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diajukan suatu usulan sistem informasi aliran kerja yang tebih efisien.Data aliran kerja pemeliharaan rutin terencana diambil dari lima EPT Unit kerja dan satu buah data, berupa prosedur aliran kerja baku berasal dari EPT pusat. Jumlah tahapan proses dan jumlah tahapan proses otorisasi menjadi indikator kinerja SI yang akan dianalisis dan diusulkan.Dari hasil analisis berupa perbandingan SI usulan dan SI saat ini terlihat pengurangan jumlah tahapan proses, rata - rata sebesar 33,6 %, jumlah proses otorisasi dalam satu kali proses, rata - rata sebesar 60,6 % dan jumlah proses otorisasi oleh OWNER, rata - rata sebesar 46,1 %.

---

Information Sistem (IS) is an indicator to measure the bisnis quality of a corporation and will affect to business performance.

In this research we carry out some analysis to the IS of a service company which provide refinery maintenance management service. This is a new emerging company which have a vision to become an international standard for refinery maintenance service, with "safe, efficient and reliable" as a motto.

Some data, maintenance workflow diagram, was taken from five EPT Unit along with maintenance work/low standard diagram , taken from EPT headquarter. The number of process, the number ofauhtorization and the number of OWNER authorization will come to be indicator of goodness of this analysis.

A proposed maintenance workflow diagram shows that there are some decreasing of the number of process, the number of authorization and the number of authorization of OWNER by 33,6 %; 60 % and 46,1 % respectively. From those argument we conclude that the proposed IS is more efficient than previous."

"Sistem pelayanan rumah sakit meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabiltatif). Untuk meningkatkan sistem pelayanan rumah sakit di bidang administrasi keuangan diusulkan menggunakan sistem informasi managemen dengan menggunakan perancangan data base. Dengan menggunakan perancangan sistem data base, waktu pelayanan administrasi keuangan, jumlah proses yang dilakukan dan jarak antar unit yang dilalui pasien di rumah sakit tersebut dapat diubah. Perubahan tersebut menghasilkan jumlah rata-rata waktu layanan pasien berubah dari 139 menit menjadi 34 menit, jumlah proses dan 20 proses menjadi 14 proses dan jarak yang ditempuh pasien dari 150 meter menjadi 116 meter.

---

The hospital service system covers promotion, preventive, healing and recovery. To increase a hospital service system in finance administration is proposed to use management information system and data base design. With using data base design, time of finance administration service, sum of process and distance between one unit and others that is followed a patient can be changed. The changes produce sum of patient time service average from 139 minute to 34 minute, patient takes sum of process from 20 processes to 14 processes and the distance from 150 meter to 116 meter."

"Para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melakukan pemasaran barang/jasa di wilayah Indonesia. Bentuk partisipasi yang diberikan kepada para pelaku usaha adalah dengan cara menunjuk mereka sebagai Agen/Distributor barang/jasa. Penunjukan sebagai Agen/Distributor bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Pemerintah melalui Departemen Perdagangan, khususnya Direktorat Bina Usaha (Binus), menetapkan ketentuan dan tata cara sebagai Agen/Distributor barang/jasa melalui penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) untuk para pelaku usaha. Untuk keperluan meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja proses permohonan pendaftaran Keagenan, maka Direktorat Binus merencanakan pembangunan aplikasi sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Keagenan atau disingkat SIAGA. Untuk keperluan meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja proses permohonan pendaftaran Keagenan, maka Direktorat Binus merencanakan pembangunan aplikasi sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Keagenan atau disingkat SIAGA. Agar menghasilkan aplikasi SIAGA yang sesuai harapan dan keinginan users, dibutuhkan suatu kajian penganalisaan spesifikasi kebutuhan aplikasi sistem informasi yang tepat dan terdokumentasi dengan baik. Penganalisaan spesifikasi kebutuhan aplikasi SIAGA pada kajian ini mengadopsi metodologi Rational Unified Process (RUP). Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah proses pembangunan aplikasi SIAGA di fase selanjutnya yaitu fase pengembangan aplikasi.

---

Research trading company, either local or foreign company, has the same change to participation in goods/services trading in Indonesia. They have to become an Agency or a Distributor first to be able participates in Indonesia trading. The goal assigning Agency/Distributor is giving consumer protection; giving the certain of lows and regulations. Indonesia government through Trading Department, especially in Direktorat Bina Usaha (Binus), have made some terms and rules that have to obey for all trading company to get their registration as an Agency / a Distributor. The output that signing the registered as an Agency / a Distributor is Surat Tanda Pendaftaran (STP) certificate letter. Direktorat Binus has plans using information system application that can handle whole Agency registration request process, that they call it SIAGA, for increasing their share information service to citizen and also make their jobs more efficiently and effectively. Researching process that do in this article adopted from requirement engineering activity model starting from: requirements elicitation, requirements analysis and negotiation, requirements documentation, requirements validation, and finishing with creating an agreed requirements. Having SIAGA result that suit with user`s expectation and user`s needs can be realized with having the right research procedure about requirement specification analysis. At the end of whole analysis activities, the whole analysis results have to documented properly. At this research, the SIAGA requirement specification analysis procedure adopted Rational Unified Process (RUP) methodology. This research result hopefully can help the development team to build SIAGA, or at least can make them easily to build the system."