Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga rnasyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.Pengertian Kredit, berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan, yaitu: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".Kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, sehingga mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Keadaan yang demikian di dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji, karena kredit merupakan suatu pinjaman uang yang berdasarkan pada suatu perjanjian kredit.Berdasarkan hal tersebut, maka didalam memberikan suatu kredit, bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat bank terutama bekerja dengan adanya dana dari rnasyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Hal itu pula yang telah diterapkan oleh Bank Mandiri dalam memberikan fasilitas kreditnya kepada PT CGN/PT Tahta Medan.Kesehatan bank adalah merupakan kepentingan bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengurus, karyawan bank, masyarakat pengguna jasa perbankan maupun Bank Indonesia sebagai pengawas. Untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan bank agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menegakkan disiplin bank-bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG)."

"The monetary crisis followed by the economic disaster in Asia region was the main reason for the increasing awareness of Good Corporate Governance. Bank Mandiri is one of the largest state-owned banking company receiving more than IDR 200 trillion recapitalization fund from the government in order to maintain its operation after the economic crisis, therefore it has to perform the best banking practices and should implement excellent corporate governance so that it could increase the stakeholder's value. The government as a share holder and regulator (through the central bank) should create guidances and regulations to ensure the implementation of good corporate governance not only in Bank Mandiri but also in any other state-owned company. The role of the government in providing Good Corporate Governance regulations is very important; therefore the government's employees (civil servant) should implement good governance in any governmental activities. Two regulations, namely the State-Owned Enterprise Law No. 19/2003 and Central Bank Regulation No. 8/4/PB1/2006 regarding good corporate governance for commercial bank, had been issued by the government. Those regulations are relevant to the implementation of good corporate governance not only for government bodies and state-owned banks, but also for private banks. Hence the good corporate governance becomes a very important issue in Constitutional Law. While other theses of the similar topic come from economic's view, this thesis analyse the role of the government and the bureaucratic's apparatus in the implementattion and implication of GCG at Bank Mandiri as a state-owned banking company from constitutional law's view."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Berbagai kasus yang melanda Bank Mandiri dan menjadi sorotan media pada beberapa bulan terakhir ini, menyisakan pertanyaan apakah Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan usahanya. Pertanyaan selanjutnyaadalah, bagaimana rencana dan strategi Bank Mandiri dalam mengantisipasi hal tersebut, dikaitkan dengan gencarnya tuntutan untuk menerapkan good corporate governanance dalam menjalankan usahanya."

"Bank Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur sistem kesehatan pada perbankan syariah. Peraturan ini akan menilai tingkat kesehatan perbankan baik secara faktor finansial maupun faktor manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya pengaturan suatu sistem penilaian kesehatan pada perbankan syariah disebabkan oleh perkembangan produk dan jasa pada bank syariah yang mengalami kenaikan eksposur risiko perbankan syariah dan kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku otoritas pengawasan bank. Pencapaian penilaian kesehatan yang baik pada perbankan syariah, setiap bank umum yang berdasarkan prinsip syariah harus melaksanakan pengaturan dan penerapan prinsip prudential banking dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kinerjanya. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah konsep sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut, bagaimanakah konsep prudential banking dan aplikasinya dalam Peraturan Bank Indonesia, bagaimanakah konsep GCG dalam PBI dan bagaimanakah hubungan antara penerapan prinsip prudential banking dan prinsip GCG pada PBI dengan pencapaian penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini diketahui tentang konsep penilaian kesehatan perbankan syariah, penerapan prinsip prudential banking dalam PBI yang baik pada faktor permodalan, aset, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas risiko pasar yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor finansialnya, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam PBI yang baik yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor manajemen."

"ABSTRAKPemerintah dengan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun telah memberikan kesempatan bagi Bank ataupun Perusahaan Asuransi Jiwa mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyelenggarakan program pensiun kepada masyarakat luas. Kebijakan merupakan usaha Pemerintah untuk memelihara kesinambungan pendapatan karyawan perusahaan dan pekerja mandiri pada saat memasuki usia pensiun (retirement benefit).Sebagai implementasinya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang disingkat DPLK BNI, berdasarkan keputusan Direksi Bank BNI Nomor KP/137/DIR/R tanggal 09 Juni 1993, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor KEP13011KM.1711993 tanggal 28 Desember 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 4 Maret 1994, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun bagi karyawan Bank BNI.Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesempatan dalam penyerapan pasar oleh Bank BNI dalam memasarkan program pensiun DPLK BNI, dengan menggunakan Analisis SWOT, dalam rangka menyusun kebijaksanaan strategi pemasaran yang tepat untuk mendapatkan peluang pasar yang ada dan mengantisipasi pensaingan yang semakin meningkat.DPLK BNI mempunyai banyak peluang untuk memasuki pasar. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata perusahaan di Indonesia per tahun untuk periode Tahun 1991-1997 sebesar 3,01 persen atau 4.357 perusahaan, dengan rata-rata penyerapan jumlah tenaga kerja WNI per tahun sebanyak 454.712 tenaga kerja atau 6,99 persen.Target pasar program pensiun adalah masyarakat pekerja secara keseluruhan, maka untuk menggarap peluang dan dalam rangka mensosialisasikan program pensiun kepada masyarakat, perlu dilakukan promosi lewat media massa antara lain televisi, disamping memanfaatkan secara optimal pendayagunaan jaringan Kantor Cabang Bank BNI yang ada diseluruh Indonesia."

"Dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan sekitar, perusahaan mulai menggerakkan inisiatif yang bertanggung jawab secara ESG dan memiliki sistem pelaporan khusus. Perbankan sebagai salah satu sektor yang dinamis dengan perubahan dunia dan memangku kepentingan masyarakat menjadi sektor yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor ESG yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan sektor perbankan di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura). Sampel penelitian berjumlah 17 bank ASEAN-5 yang dipilih berdasarkan aset dikelola bank terkait pada periode 2014-2019. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan balanced panel data. Penelitian melakukan regresi variabel independen yang merupakan komponen ESG yaitu Environmental, Social dan Governance terhadap kinerja keuangan melalui return on assets, return on equity, stock market returns dan Tobin’s Q sebagai alat ukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen Environmental dan Social memengaruhi Tobin’s Q namun tidak pada tiga indikator kinerja keuangan lainnya. Komponen Governance ditemukan memengaruhi ROE dan Tobin’s Q namun tidak pada indikator ROA dan SMR. Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tobin’s Q dipengaruhi oleh ketiga komponen ESG namun pada indikator lainnya tidak ditemukan bukti yang definit bahwa ESG merupakan pengaruh yang signifikan.

---

There is a growing public interest on the importance of sustainability, reflected in firms’ initiatives and actions to launch ESG responsibility programs with its own reporting system. The banking sector is an interesting sector to examine due to it being a dynamic environment which is dependent on the changing times and in doing so is responsible in fulfilling society’s demands on their practices. This paper is written for the purpose of analyzing ESG as a factor that might affect a bank’s financial performance in ASEAN-5 countries (Indonesia, Philippines, Malaysia, Thailand, Singapore). Our data sample is on 17 banks that operates within ASEAN-5 that is chosen due to the number of assets under their management for the period of 2014 to 2019. Data used in this research is balanced panel data. The research uses panel data regression using ESG as an independent variable comprising of Environmental, Social and Governance towards financial performance using return on assets, return on equity, stock market returns dan Tobin’s Q as a proxy. The outcome of this paper shows that Environmental and Social factors affect Tobin’s Q significantly although the case is not the same with the other indicators. The Governance factor is found to affect both ROE and Tobin’s Q significantly although does not affect ROA and SMR. The overall outcome of this paper shows that Tobin’s Q is significantly affected by ESG and its three components although in other indicators the results are not definite enough to justify the existence of an effect of ESG towards financial performance."

"Sebagai lembaga keuangan, dalam melakukan usahanya selalu dihadapkan pada berbagai resiko, yang diantaranya adalah resiko tingkat bunga yang berfluktuasi. Profitabilitas bank selain dipengaruhi oleh mahalnya sumber dana pada saat ini, juga dipengaruhi oleh faktor tingkat bunga yang semakin berfluktuasi. Tingkat bunga bagi dunia perbankan merupakan cerminan biaya untuk mendapatkan dana bank dan harga yang akan diterima dari penggunaan dananya, sehingga perludilakukan pengelolaan dana yang cermat dan hati-hati dalam menghadapi situasi sekarang ini.Fluktuasi tingkat bunga yang cepat dan tidak dapat diperkirakan pergerakannya sudah merupakankonsekuensi resiko yang harus ditanggung bank dalam melaksanakan usahanya. Tingkat bunga yang berfluktuasi tersebut dapat mempengaruhi biaya banks liabilities dan pendapatan banks assets. Beberapa tehnik manajemen dalam menghadapi resiko tingkat bunga yang berfluktuasi dapat diterapkan oleh bank dalam rangka usahanya memperkecil resiko tingkat bunga. Dan salah satu tehnik pengelolaan tersebut adalah melalui penerapanf unds gap management yaitu penerapanfunds gap management yang disesuaikan dengan arah tingkat bunga yang terjadi. Walaupun untuk menerapkan besarnya funds gap yang sesuai untuk setiap fase dalam sikius tingkat bunga adalah tidak mungkir, akan tetapi pengelolaan secara garis besamya adalah penerapan funds gap yang disesuai dengan perkiraan tingkat bunga di masa depan, dimana akan mengurangi resiko kerugianakibat tingkat bunga yang berfluktuasi."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh kewirausahaan korporasi terhadap daya saing Kantor Cabang sebagai perwakilan di industri perbankan. Untuk menjadi unggul, Kantor Cabang harus mampu mengenal dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Disinilah letak peran kewirausahaan korporasi yakni untuk mengolah potensi bisnis yang dimulai dari hanya sekedar informasi. Sumber informasi tersebut dapat berasal dari linkungan sekitar atau sebagai hasil interaksi Kantor Cabang dengan pihak lain. Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana pengaruh kapasitas serap dan modal sosial terhadap kewirausahaan korporasi yang mendukung terjadinya keunggulan daya saing. Penelitian dilakukan terhadap Kepala Cabang PT Bank Mandiri Persero Tbk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara kapasitas serap terhadap kewirausahaan korporasi, bahkan secara langsung mempengaruhi keunggulan kompetitif itu sendiri. Modal sosial juga berpengaruh secara positif terhadap kewirausahaan korporasi.

---

ABSTRACTThis study discusses the effect of corporate entrepreneurship on the competitiveness of branch office as a representative in the banking industry. To excel, Branch Office should be able to recognize and take advantage of the surrounding environment. Therein lies the role of corporate entrepreneurship to cultivate business potential starting from just information. Sources of information may come from surrounding environments or as a result of interaction with the branch office another party. This study attempted to see how they affect the absorptive capacity and social capital to entrepreneurial corporations that contribute to competitive advantage. Research carried out on the branch head PT Bank Mandiri Persero Tbk at Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. The results show the positive influence of the absorption capacity of the corporate entrepreneurship, and even directly affect the competitive advantage in itself. Social capital also affect positively on corporate entrepreneurship. "