Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang menimpa Indonesia menyisakan masalah berupa terjadinya kredit-kredit yang bermasalah atau macet dalam perekonomian kita yang apabila tidak ditanggulangi dengan sebaik-baiknya akan menimbulkan kondisi perekonomian yang lebih terpuruk lagi karena akan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya akibat ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban pinjamannya. untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dimungkinkan dilakukan kesepakatan ulang di antara pihak debitur dan kreditur dengan berbagai kondisi yang menyertai kesepakatan tersebut. Jika dianggap debitur masih memiliki prospek usaha dan bisnis yang dapat dikembangkan maka dapat dicapai kesepakatan baru yang berupa tindakan restrukturisasi.Tindakan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah/macet dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, antara lain dengan penjadualan ulang (rescheduling), penetapan kondisi baru (reconditioning), reorganisasi dan rekapitalisasi (reorganization and recapitalization) ataupun kombinasi dari ketiga bentuk tersebut.Untuk pelaksanaan restrukturisasi tersebut, profesi notaris dituntut untuk dapat mempersiapkan akta yang harus dapat mengantisipasi hal tersebut. Oleh karenanya profesi ini perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai proses restrukturisasi dan akibat hukum dari tindakan tersebut, sehingga notaris dapat mempersiapkan akta restrukturisasi utang beserta seluruh perjanjian pelengkapnya dengan memuat syarat-syarat, ketentuan dan klausula yang berpedoman pads ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, kebiasaan yang berlaku dalam praktek bisnis dan klausula-klausula yang lazim digunakan dalam hukum bisnis yang bersifat internasional, sehingga dengan pemuatan syarat-syarat dan ketentuan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi dan memuaskan kedua belah pihak, yaitu debitur disatu pihak dan kreditur dilain pihak."

"Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia akan selalu membuat, mengadakan maupun melaksanakan perjanjian. Hampir setiap aspek dari kehidupan manusi aa tidak dapat luput dari perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap kali mereka membeli suatu barang, atau membayar suatu jasa seperti memotong rambut, mereka sebenarnya melakukan suatu perjanjian. Suatu perjanjian dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Seperti di ketahui bersama bahwa untuk suatu perjanjian tertulis, maka akan ada surat untuk membuktikannya secara formil di kemudian hari apabila timbul masalah. Adapun menurut hukum, mengenai pembuktian mengacu kepada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR . Untuk perjanjian tertulis, surat merupakan alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian terhadap perjanjian yang dilaksanakan. Akan tetapi, tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, banyak yang dibuat hanya secara lisan. Pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan kedudukan perjanjian lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan hukum dari suatu perjanjian lisan dan kekuatan pembuktian satu perjanjian lisan dalam perkara perdata. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif sedangkan metode analisa data dilakukan secara kualitatif. Dalam analisis yuridis suatu perjanjian lisan ini, mengacu pada suatu kasus perjanjian lisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 466/PDT.G/1997/PN.JAK.SEL."

"Penelitian ini membahas mengenai akta perdamaian dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perdamaian. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif.Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah. Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian yang lengkap. Akta perdamaian Notariil memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan."