Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini merupakan tinjauan analisis organisasi penyidikan pada Direktorat Jenderal Pajak, sebagai organisasi yang mempunyai potensi sumbangan yang besar terhadap pengembangan kepatuhan pemenuhan ketentuan perundang-undangan perpajakan Penulisan secara diskriptif mengemukakan fakta keadaan organisasi, dengan meneliti sikap pihak yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Alat analisis yang dipakai adalah teknik wawancara menggunakan questionnaire dan data literatur. Berdasarkan basil pengumpulan data dan pendapat dari pihak yang berkaitan dengan penyidikan, ditemukan bahwa tujuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan belum dinyatakan dengan jelas, baik tujuan resmi maupun operasional. Pernyataan misi yang dapat menjawab pertanyaan mengapa organisasi penyidikan ada belum disiapkan. Responden juga berpendapat bahwa peraturan-peraturan baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan sudah cukup jelas, sedang struktur organisasi penyidikan perlu perubahan untuk menampung tugas-togas lintas sektoral departemen dan agar dapat menjalankan kebijakan yang mandiri, yaitu dengan meningkatkan kedudukannya menjadi setingkat direktorat pada level nasional. Sumber daya manusia yang merupakan sumber daya inti ternyata dalam sikapnya masih banyak yang tidak siap untuk melakukan penyidikan dan jumlah yang enggan berhubungan dengan masalah penyidikan cukup signifikan. Sarana penunjang yang menjadi pendukung pelaksanaan togas masih kurang memadai dan secara jelas tidak ada responden yang menyatakan bahwa sarana penunjang cukup memadai. Selain itu secara umum responden menyatakan bahwa penyididkan tindak pidana di bidang perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan jika dilaksanakan dengan memadai. Sejalan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak yang kuncinya adalah kepatuhan, sudah waktunya peningkatannya dilakukan melalui penegakan hukum dengan meningkatkan kegiatan penyidikan dan untuk itu perlu perbaikan organisasi dengan langkah reorganisasi dan revitalisasi sumber daya manusia."

"Sistem administrasi PBB sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menimbulkan masalah ketidakadilan dalam menetapkan pajak, ketidakpastian dalam menyampaikan pajak yang terutang, lemahnya sanksi dan sulitnya melakukan pembayaran PBB sebagai akibatnya penerimaan PBB sangat rendah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan upaya penyempurnaan administrasi PBB terus dilakukan sehingga tahun 1993/1994 Pemerintah telah melaksanakan SISTEP ke Daerah Tingkat 11 seluruh Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor penetapan pajak, ketepatan dalam menyampaikan SPPT, penerapan sanksi dan cara pembayaran pajak dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual. Berdasarkan analisa secara statistik 4 (empat) angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r signifikansi 5% yang besarnya 0,361. Pernyataan pertama signifikan (r hitung = 0,551 a r tabel = 0,361). Pernyataan ke dua signifikan (r hitung = 0,706 > r tabel = 0,361). Pernyataan ke tiga non-signifikan ( r hitung = 0,325 < r tabel = 0,361). Pernyataan ke empat signifikan (r hitung = 0,412 > r tabel = 0,361). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor ketepatan dalam penetapan pajak, penyampaian SPPT secara tepat waktu dan cara pembayaran pajak yang sederhana dapat meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak sedangkan penerapan sanksi yang tidak penuh dapat mengurangi tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Dari hasil penelitian dapat disarankan : koordinasi antar instansi terkait perlu ditingkatkan, hubungan baik dengan aparat pemerintah daerah perlu ditingkatkan, secara selektif terhadap Wajib Pajak tertentu perlu diterapkan sanksi secara penuh, untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB maka penyuluhan secara terpadu dan berkesinambungan perlu terus dilakukan."

"Sistem self assessment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berlaku.Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan.Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Hal inilah yang menjadi masalah. Karena dalam kerangka kerjanya DTP mengelompokkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam kegiatan Penyidikan sedangkan hasilnya masih dapat berupa penetapan pajak (diterbitkan SKP).Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, untuk menganalisis faktor-faktor apa saga yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah survey diskriptif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bukti permulaan, yaitu Pemeriksa, Pelaksanaan pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan relatif baik dijalankan dengan nilai tertinggi 131 dan nilai terendah 104 dari nilai maksimum 144. Masih ada hambatan yang ditemui mulai dari pelaksanaan sampai dengan tanggapan Wajib Pajak."

"This observation has objectives to acquire some opinions regarding understanding of tax payers against tax regulation, implementation of taxation criminal cases' observation to be used as shock therapy for the tax payers, and positive impact of the observation as an effort to uphold tax payers submission to the law.

Theoretical background is based onto criminal law as a public law, and the tax law is also an integral part of the public law, therefore both laws are in one systematical union. Close relation between the criminal law and the tax law can be distinctly seen by existence of criminal rules in the tax law.

Tax observation as a repressive approach, is the last effort to be implemented against the tax payers in order to uphold the tax law. If tax observation can be implemented properly, this will lead to submission increment of tax payers in fulfilling their tax obligations which in turn can increase state income from tax sector.

From respondent answers can be known that, the tax payers still face difficulty in understanding the existing tax law and regulation, and this influences the tax payers' submission to fulfill their obligations properly. Respondents also have opinion that the shock therapy executed will serve as a deterrent, so that by executing such therapy it is expected the tax payers will become afraid to commit criminal action in taxation.

To increase tax payers' understanding regarding the tax law and regulation, tax administrator must be proactive in giving consultation and education to the tax payers, because if tax payers can understand more, it is expected to increase their awareness and submission to pa' their taxes properly."

"Misi menjadikan kota Jakarta sebagai kota jasa telah menumbuhkembangkan serta terkonsentrasinya jasa hiburan di DKI Jakarta, namun pada kenyataannya peranan dari penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta mengalami gejala penurunan selama beberapa tahun terakhir, keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendeskripsikan sumbangan Pajak Hiburan terhadap PAD, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, mengetahui kemampuan administrasi Dipenda dalam pemungutan Pajak Hiburan serta seberapa besar peranan jumlah penduduk, jumlah tempat hiburan, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah pengunjung hiburan. Sebagai alat bantu di dalam menemukan tujuan yang ingin diketahui, maka dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang relevan dikaitkan dengan teori dan alat analisis yang sudah baku digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, pertama, adanya obyek pemajakan yang memasuki lapangan pajak pusat (PPN), keringanan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta secara umum hal lain yang memerlukan penyempumaan termasuk sistem manual yang masih digunakan. Kedua, nilai rata-rata efisiensi pemungutan Pajak Hiburan adalah 9,50 termasuk efisien namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata efisiensi pemungutan PBB secara nasional yaitu 10, dari sisi efektivitas nilai rata-rata adalah 93 meskipun termasuk kategori efektif tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, dengan metode persamaan regresi berganda double log dengan data times series dengan pengamatan 21 tahun dan pada tingkat keyakinan 95% (α=0,05), didapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model (koefisien determinasi R2 adjusted) 0,996 adalah; (1) jumlah penduduk, (2) jumlah tempat hiburan, (3) pertumbuhan ekonomi, (4) inflasi, (5) investasi, (6) pendapatan perkapita (7) keringanan pajak, dan (8) jumlah pengunjung hiburan. Keempat, berdasarkan besaran elastisitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hiburan secara berurut (menurut peringkatnya) adalah ; (1) pendapatan perkapita, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) investasi, (4) jumlah tempat hiburan, (5) jumlah penduduk, (6) jumlah pengunjung hiburan, dan (7) keringanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hiburan adalah inflasi. Sedangkan sisanya 0,004 variasi perubahaan penerimaan Pajak Hiburan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini."

"PENDAHULUANSejak beberapa tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, pelaksanaan bantuan hukum tetap merupakan salah satu masalah yang aktual untuk dibicarakan.Keadaan yang demikian tersebut cukup dapat dimengerti, karena sejak berlakunya KUHAP yaitu pada tanggal 31 Desember 1981, dikenal adanya pemberian bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, termasuk dalam proses penyidikan. Pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan ini, tentu saja merupakan hal yang baru dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana kita, sebab pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tidak dikenal dalam ketentuan hukum acara pidana lama yaitu yang didasarkan pada Het Herziene Inlansdsh Reglement (Staatsblad, Tahun 1941 Nomor 44, selanjutnya disebut HIR).Sebagaimana diketahui, bahwa menurut HIR hak bantuan hukum baru diperoleh terdakwa jika perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, sehingga tersangka pada tingkat pemeriksaan pendahuluan termasuk dalam proses penyidikan tidak dapat memperoleh bantuan hukum. Karena hal yang demikian maka dalam praktek dimungkinkan sering terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka.Meskipun hak bantuan hukum sebelumnya telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi lahirnya KUHAP tetap harus dipandang sebagai sesuatu hal yang baru. Hal ini karena lahirnya KUHAP berarti telah terjadi suatu perubahan desain baru yang cukup fundamental dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana kita. Hal tersebut berakibat adanya keharusan cara-cara baru bagi aparatur (alat) penegak hukum dalam melakukan pekerjaan hukum yang berbeda dengan cara-cara lama. Cara-cara baru tersebut, tentu saja sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hak bantuan hukum yang telah dialokasikannya.Berbagai macam kegiatan telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan praktisi hukum dengan fokus pembicaraan di sekitar masalah bantuan hukum kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk seminar-seminar, lokakarya-lokakarya maupun simposium-simposium.Kegiatan-kegiatan-tersebut, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan masukan pemerintah dalam rangka mewujudkan usahanya ke arah era hukum dan sekaligus untuk memberikan masukan positif dan komprehensif terhadap perwujudan nyata jalan pemerataan perolehan keadilan bagi segenap anggota masyarakat sebagai salah satu dari delapan jalur pemerataan. Dengan demikian, sumbangan-sumbangan pikiran yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, akan memberikan angin segar bagi upaya perolehan jalan masuk menuju keadilan (access to justice). "

"Keberhasilan pembangunan perumahan seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu tujuan pembangunan perumahan adalah agar setiap keluarga dapat menempati rumah yang layak dalam lingkungan pemukiman yang teratur dan sehat, dalam arti dapat terselenggaranya perumahan sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan kesejahteraan.Masalah Perumahan yang dihadapi khususnya di kota-kota besar Indonesia adalah disamping masalah kualitas, seperti kelayakan rumah, kesehatan lingkungan, ruang hunian yang padat dan Lain-lainnya, juga masalah kuantitas seperti adanya kesenjangan yang semakin besar antara pertumbuhan penduduk yang pesat dengan penyediaan rumah baru atau pengganti.Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah no 29 tahun 1974 tentang penunjukan Perum Perumnas sebagai pelaksana pembangunan perumahan secara nasional pemerintah melaksanakan pembangunan perumahan.Pendekatan pembangunan perumahan yang hanya berorientasi pada masalah kuantitas menghasilkan pembangunan secara besar-besaran atau diproduksi secara masal. Konsekuensi pembangunan secara masal adalah; bahan. konstruksi, luas kapling dan denah sudah dibakukan. Kritik para pakar terhadap pembangunan perumahan seperti ini adalah tidak peka dan kurang menyentuh kondisi penghunian calon penghuni khususnya dari aspek psikologis seperti, kebiasaan, aspirasi, persepsi kekentalan komunitas dan harapan calon penghuni.Upaya yang dibakukan agar lebih dapat menyentuh dan peka terhadap kondisi penghunian calon penghuni, tetapi tetap terjangkau oleh golongan berpenghasilan rendah, pemerintah melalui Perumnas membangun perumahan sederhana, khususnya perumahan sederhana tidak lengkap atau lebih dikenal dengan rumah inti.Pembangunan perumahan sederhana tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan dalam penelitian :1. Apa kriteria keberhasilan pembangunan sederhana ditinjau dari keberhasilan penghuniannya ?2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penghunian?Adapun tujuan penelitian di samping untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut di atas, juga ingin mengetahui tingkat keberhasilan penghunian di daerah penelitian.Sedangkan cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. dilakukan tahapan sebagai berikut:1. Mengetahui kedudukan manusia di dalam lingkungan dan kriteria keberhasilan penghunian sebagai dasar untuk menentukan pola hubungan variabel-variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan tingkat keberhasilan penghunian. Model hubungan manusia dengan lingkungannya Moore (1984) akan dioperasionalkan pada penelitian ini.2. Menentukan lokasi penelitian untuk menguji kebenaran pendugaan yang mempengaruhi keberhasilan penghunian, dengan kasus penghunian perumahan sederhana tidak lengkap (Rumah Inti) di Perumnas Klender yang berada pada wilayah Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.3. Tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus Cohran. Di dapat jumlah sampel 100 responden yang dipilih secara acak sederhana.4. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang berpedoman pada kuesioner berstruktur dan sekaligus pula dilakukan pengamatan lapangan, disamping melakukan penelaahan data sekunder dari instansi terkait.5. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatip dan kualitatip. Analisis kuantitatip digunakan teknik statistik non parametrik, uji statistik Kai Kuadrat dioperasionalkan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel, sedangkan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan digunakan Koefisien Kontingensi. Analisis kualitatip berdasarkan pengamatan lapangan analisis kuantitatif.6. Tahap terakhir adalah mengintepretasi data dan mengambil kesimpulan dari analisis kuantitatip dan kualitatip.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penglntnian yang terbagi dalam kondisi fisik, psikologis dan sosial ekonomi adalah sebagai berikut :a. Keberhasilan fisik adalah kelayakan rumah di Perumnas Klender yang mencapai 61% untuk tingkat rumah layak dan sehat, dipengaruhi oleh :1. Motivasi penghuni dalam memperoleh rumah pada saat membeli rumah.2. Pendapatan perkapita keluarga3. Jenis pekerjaan kepala keluarga.Sedangkan kelayakan rumah sendiri dapat meningkatkan rasa puas penghuni terhadap rumah dan lingkungannya.b. Keberhasilan psikologis adalah kebetahan penghuni yang mencapai 99% untuk tingkat betah dan sangat betah, dipengaruhi oleh :1. Rasa aman tinggal dalam rumah dan lingkungannya.2. Rasa puas terhadap rumah dan lingkungannya.3. Motivasi penghuni dalam memperoleh rumah pada saat membeli rurnah.4. Status rumah yang ditempati.c. Keberhasilan sosial kemasyarakatan adalah tingkat partisipasi penghuni dalam memelihara dan mengembangkan perumahan dan lingkungannya yang mencapai 99%, untuk tingkat cukup dan sangat berpartisipasi, dipengaruhi oleh :1. Rasa aman tinggal dalam rumah dan lingkungannya.2. Pendidikan kepala keluarga.3. Persepsi tentang keberhasilan partisipasi penghuni dalam memelihara dan mengembangkan perumahan dan lingkungannya.Keberhasilan sosial ekonomi adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang mencapai 48%, untuk adanya peningkatan di atas 1,5 kali dibandingkan pada saat menghuni, dipengaruhi oleh:1. Pendidikan Kepala ketuarga2. Jenis pekerjaan kepala keluarga3. Pendapatan perkapita keluargaSedangkan adanya peningkatan pendapatan perkapita dapat terlihat atau berpengaruh terhadap kondisi rumah tambahan.Dari rincian tersebut di atas, aspek-aspek atau variabel-variabel keberhasilan penghunian tersebut tidak secara langsung saling berhubungan dan mempengaruhi antar variabel, tetapi dapat mempengaruhi variabel keberhasilan penghunian lainnya melalui variabel antara.Setiap penghuni dapat mengalami variasi keberhasilan penghunian yang berbeda dengan yang lainnya, tetapi keberhasilan penghunian perumahan sederhana pada tahap pertama di Perumnas Klender, lebih terlihat pada kondisi psikologis dan sosial kemasyarakatan, yaitu kebetahan dan partisipasi dibandingkan dengan kondisi fisik kelayakan rumah dan meningkatnya pendapatan perkapita.Hal ini dapat dimengerti karena kelayakan rumah dan meningkatnya pendapatan perkapita keluarga bagi golongan berpendapatan rendah seperti penghuni Perumnas Klender menjadi prioritas kedua dan merupakan keberhasilan penghunian pada tahap berikutnya. Seperti yang dapat dilihat dari keberhasilan penghunian sederhana di Perumnas Klender adalah, 32% sangat berhasil (4 variabel), 43% cukup berhasil (3 variabel) dan 25% kurang berhasil (2 variabel), dan ternyata variabel keberhasilan penghunian yang selalu dicapai penghuni, mayoritas (98%) adalah rasa betah dan partisipasi.Daftar kepustakaan : 47 (1963-1992)

---

Factors Affecting The Success of The Low-Cost Housing Habituation at Perumnas KlenderThe success of the housing development very often used as country standard of success in prospering its people. Therefore, the objectives of the housing development in order that each family can live in decent house in orderly and healthy housing environment, in sense there is housing which is suitable with its definition and function to increase prosperity.The housing problems which are faced especially in big cities in indonesia beside other quality problems such as feasibility, environmental health, densely populated residence space, etc also quantitative problem such as wider gap between rapid population growth and the availability of new housing or replacement housing. Therefore, through Government Regulation no 29 - 1974 concerning appointment of Perumnas as developer of the housing at national level, the government implements the housing development.The housing developments approach which only quantity oriented results in mass production. The consequences of mass development are on material. construction. Area and standardized blueprint. Criticism toward such housing development is considered not sensitive and less touching the prospective resident condition such as habits. Aspiration, community solidity perception and expectation of the prospective resident.In order to touch and be sensitive to the prospective resident condition, but still can be afforded by the lower income group, the government through Perumnas build incomplete low cost housing or well known as core house.The low cost housing development above several questions in the research:1. What is the success criterion of low cost housing development in term its residents?2. What factors which influence the extent of resident?s success?While the objectives of the research besides to answer research question also to know the extent of the residence success in the area surveyed. Methods used to answer research questions will be in stages as follows:1. The first stage is to know the position of human being in environment and the criteria of residence success as a basis to determine the variable relationship pattern which is presumably has relationship with the extent of residence success. The Moore (1984) model of human being relationship with the environment will be employed in this research.2. Determine the research location to test the validity of hypothesis which influence the residence success. Perumnas Klender which is located in subdistrict of Malaka Jaya, District of Duren Sawit. East Jakarta is selected as the research location.3. The next stage is to determine the number of sample based on Cohran method. There are 100 respondents which is selected randomly.4. The data collection will be done by interview based on the structured questionnaire and in the same time as field observation. beside study of secondary data from related authority.5. The data collected will be analyzed quantitatively and qualitatively. For quantitative analysis will be used non parametric statistic, and Chi Square used to determine the relationship. while to measure the intensity of relationship will be used Coefficient Contingency. Qualitative analysis base on field analysis of quantitative analysis.6. The last stage is to interpreted the data and make conclusion of the quantitative and qualitative analysis.The research result indicates that factors with influence the extent to which the residence success which is divided into physical, psychological and economic social condition are as follows :a Decent house or the appropriateness housing and health in Perumnas Klender which is 61% influenced by :1. Satisfaction toward housing and its environment2. Motivation/expectation of resident to obtain the housing at the time of purchasing it.3. Income percapita4. Type of household occupationb. Felling positive (comfortability) of the resident reached 99% to stay which influenced by :1. Security living in the house and its environment2. Satisfaction toward the house and its environment3. Motivation/expectation of resident to obtain the housing at the time of purchasing it.4. Status of the housing occupiedc. The residents participation rate in maintaining and developing the housing and its environment achieved 99% for highly participated and medium which are influenced by :1. Security living in the house and its environment2. The household head education3. The success of the inhabitant?s participation in maintaining and developing the housing and its environment.d. The income percapita increase which indicate 48% influenced by:1. The household head education2. Type of household occupation3. Family income percapita4. Condition of additional houseThe success of residence condition in Perumnas Klender is, 32% successful!, 43% moderate successful, and the residence success at first stage are manifested in psychological, economic and social condition that is positive felling (comfortability) and participation compared with housing physical condition. While the next stage the residence success is appropriateness housing and percapita income increase.The success of housing physical condition is lower compared with the psychological and economic - social success, this is due to smaller residence space and cross ventilation which is substandard. In order to increase the physical success it can be done by improving ventilation through expert guidance. white for inhabitance space density it can be improved if married children which is still live with their parents can occupy decent house in other place.Bibliography : 47 (1963 - 1992)"

"Keluarga mempunyai lima fungsi dasar yaitu fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi dan perawatan kesehatan. Keluarga juga berfungsi untuk melaksanakan asuhan keperawatan yaitu mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau merawat anggota yang sakit. Keluarga yang dapat melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan (Friedman, 1998). Kunci penangananan dan pencegahan pada penyakit diabetes mellitus adalah penanganan diit dan olahraga teratur. Setiap orang baik penderita maupun bukan harus mengkonsumsi makanan dan minuman khususnya yang mengandung gula. Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor di keluarga yang mempengaruhi tingkat ketaatan diit klien Diabetes Melitus. Desain yang digunakan peneliti adalah deskriptif sederhana. Sample yang digunakan adalah para penderita Diabetes Melitus di RSU Tangerang yang biasa melakukan senam seminggu 2 kali. Penelitian dilakukan pada 5 dan 12 Mei 2002 di RSU Tangerang. Pengumpulan data dilakukan pada 18 orang peserta (n=18) dengan menggunakan kuisioner dengan teknik berdasarkan quota yang berisi data demografi, serta pertanyaan tentang ketaatan diit kllien Diabetes Mellitus. Data diolah dengan menggunakan tendensi sentral yaitu mean dan modus. Hasilnya diperoleh prosentase tingkat ketaatan diit dan falctor di keluarga yang mempengaruhinya yang meliputi pola penyajian, motivasi, waktu makan, dukungan, jenis makanan, teman makan, perhatian. "

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor ekonomi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan metode pengujian hipotesis. Faktor-faktor tersebut adalah jenis usaha, metode penyusutan, debt equity ratio, profitabilitas dan tarif efektif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan indikator besaran angka koreksi penghasilan neto fiskal hasil pemeriksaan. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian ini adalah jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif.

---

This thesis aims to investigate the influence of economic factors contained in the taxpayer?s declaration (SPT) using the method of hypothesis testing. These factors are type of business, methods of depreciation, debt to equity ratio, profitability, and the effective rate.The results showed that the regression model used to escape from the classical assumption. This study succeeded in identifying the factors that influence corporate tax compliance with the indicator correction rate scale of net income tax assessment. Dominant factors that affect tax compliance according to this study is the type of business, profitability and effective tax rate."