Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kritik mutu lulusan pendidikan tinggi hukum lahir karena terjadinya distorsi antara fakultas hukum sebagai tempat pendidikan dan pengumpan tenaga kerja bidang hukum dengan tuntutan masyarakat. Istilah yang sring dipakai untuk menggambarkan keadaan itu adalah "tidak siap kerja". Konsep"Link and match" ditawarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk masalah tersebut. Fakultas Hukum sebenarnya sedang menghadapi krisis panjang. Krisis ini juga lahir dari kondisi masyarakat kita sekarang ini. Upaya yang serius yang berkelanjutan kiranya dapat mengatasi krisis ini."

"The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law Number 9 in 2009 on Educational Legal Entity, granted the request of the apllicant for the most part. One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contract to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay analyzes the juridical implications of The Constitutional Court Verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Juridical implications of the verdict related to the existence of a legal vacuum (rechvacuum) and the implementation levels of education. The juridical implications influence legislation governing the management and implementation of education, especially the education ubit of governance. Therefore, it is necessary immediately to establish a law as a substitute for The Law of Educational Legal Entity and do a redesign for the conductor of the educational unit."

"Indonesia sudah 63 tahun merdeka. Sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia memiliki tiga undang-undang yang mengatur pendidikan nasional, yaitu (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 junto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia: (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbagai perangkat peraturan-peraturan naannya pun disusun untuk menjamin isi undang-undang pelaksa tersebut dijalankan oleh para penyelenggara negara. Penulis mengamati bahwa ternyata berbagai undang-undang yang pernah ada dan yang sedang berlaku beserta perang ternyata kurang pelaksanaannya, serta perangkat peraturan-peraturan berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan nasional untuk melahirkan angkatan kerja berkualitas. Penulis melihat bahwa kualitas pendidikan nasional kita belum memenuhi kebutuhan pasar kerja. Produk pendudukan nasional berupa lulusan yang berkualitas ternyata juga belum dipenuhi. Wajah pencapaian pendidikan nasional ternyata masih dipenuhi oelh kuantitasnya saja dan bukan kualitasnya."

"Dalam era demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dengan adanya keterbukaan perilaku aparatur pemerintah akan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus memperhatikan AAUPB ketika akan menerbitkan suatu keputusan. Pihak yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan Pejabat TUN yang merugikan dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum menjadikan perguruan tinggi yang memperoleh status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) memperoleh kewenangan penuh untuk melaksanakan salah satu tugas Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, rektor perguruan tinggi BHMN, sebagai pimpinan dari perguruan tinggi, dapat digugat di PTUN apabila menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan, misalnya SK tentang Penghentian Pendidikan Mahasiswa. PTUN akan memeriksa setiap gugatan yang diajukan dan memberikan putusan. Putusan diambil setelah seluruh proses jawab menjawab dan pembuktian dilakukan dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan, “Apakah tindakan rektor yang menghentikan pendidikan mahasiswa sudah sesuai dengan AAUPB? Apakah telah dilakukan upaya yang maksimal untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap AAUPB oleh rektor?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu beberapa kasus yang melibatkan mahasiswa sebagai penggugat dan rektor sebagai tergugat. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari pertanyaan di atas. Pertama, bahwa rektor kerap kali melakukan pelanggaran terhadap AAUPB ketika menghentikan mahasiswa. Kedua, upaya yang dilakukan oleh PTUN untuk membuktikan adanya pelanggaran AAUPB oleh rektor belum maksimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan rektor selalu menerapkan AAUPB dalam mengambil setiap keputusan dan PTUN dapat melakukan upaya maksimal dalam membuktikan telah dilanggarnya AAUPB oleh Pejabat TUN."

"Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tesis ini membahas mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam Pemberhentian Mahasiswa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Sengketa yang terjadi dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL antara mahasiswa dengan universitas swasta adalah perbuatan hukum yang memiliki sifat administratif sehingga menyebabkan dampak hukum bagi kedua belah pihak, Objek Gugatan ialah Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Simpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis adalah Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam pemberhentian mahasiswa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini karena RektorPerguruan Tinggi Swasta dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap keputusan pimpinan perguruan tinggi swasta terkait pemberhentian mahasiswa dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL dilakukan melalui proses peradilan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

---

State Administrative Decision According to Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, it explains that State Administrative Decisions are written decisions issued by state administrative bodies or officials containing state administrative legal actions based on applicable laws and regulations, which are concrete, individual, and final, which have legal consequences for a person or civil legal entity. This thesis discusses the Authority of State Administrative Courts in resolving disputes over Decisions of Private Higher Education Leaders in Dismissing Students. The research method used in this study uses doctrinal research. The dispute that occurred in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL betweenstudents and private universities is a legal act that has an administrative nature so that it causes legal impacts for both parties. The Object of the Lawsuit is the Decree of the Chancellor of Teknokrat Indonesia University dated January 27, 2021 concerning Dismissal as a Student of Teknokrat Indonesia University. The conclusion obtained based on the results of the analysis is that the Decision of the Head of a Private Higher Education Institution in dismissing students is included in the category of State Administrative Decisions. This is because the Chancellor of a Private HigherEducation Institution is considered a State Administrative Agency or Official who carries out government affairs in thefield of education in accordance with the provisions of laws and regulations. Law enforcement against the decision of the head of a private higher education institution regarding the dismissal of students in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL is carried out through an administrative court process at the State Administrative Court (PTUN)."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengaruh yang timbul akibat adanya putusan tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang berkaitan dengan pembentukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peran pemerintah terhadap kebijakan rencana dan strategi pendidikan nasional, hal ini tak lepas dari fungsinya dalam memberikan jaminan perlindungan pendidikan yang layak untuk warga negara, adanya putusan tersebut bukan berarti penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah dan/atau pemerintah daerah lepas tangan begitu saja untuk mengembangkan RSBI/SBI tetapi justru harus lebih berperan lagi, sepanjang dalam prakteknya tetap memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi karena sejatinya tujuan awal dikembangkannya RSBI/SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar internasional/dunia tetapi tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan negara serta budaya lokal. Penulisan tesis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

---

This thesis discusses how the role of government in an effort to advance education in Indonesia in accordance with the constitutional mandate of Article 31 of the 1945 Constitution and the Law on National Education System and also analyze how the interpretation of the Constitutional Court in the Judicial Article 50 Paragraph (3) of the Law Number 20 Year 2003 on National Education System, As well as the effects that arise as a result of the decision. With the decision of the Constitutional Court No. 5/PUU-X/2012 on National Education System, relating to the establishment of international school or international school directly and indirectly affect the role of government to plan policies and national education strategy. it is not separated from its function in providing protection guarantee a decent education for citizens, the ruling does not mean the state officials in this case the government and/or local governments just hand off to develop RSBI/SBI but it should be more involved again, all in practice taking into account the legal reasoning of the Constitutional Court because his initial goals developed RSBI/SBI is to produce graduates who have the competence to international standards/ world but still maintain high values ​​of the nation and the state as well as local culture.

The thesis using research methods of juridical normative research. The research is done by examining secondary data or library materials and analyzing in term of the legislative approach (statue approach)."