Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pembangunan perumahan rakyat bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan pemerintah melaksanakan program pembangunan perumahan rakyat. Rumah susun sederhana adalah suatu fenomena bertinggal di perkotaan yang muncul karena terbatasnya lahan, terutama kota besar seperti Jakarta. Seiring dengan bertumpuknya penghuni di rusuna, persoalan yang muncul juga terus menumpuk. Penghasilan warga yang menjadi sasaran tidak mampu untuk memikul biaya hunian. Sehingga sebagian penghuninya mulai berganti kepada mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik.Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan dan ketidakjelasan terhadap batasan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipengaruhi oleh nilai guna/tukar rumah bagi penghuninya. Hal ini dapat dilihat sebagai apresiasi komoditas rumah yang berbeda bagi setiap kosumen. Upaya penanggulangannya dirunut melalui evaluasi kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang telah disusun. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat lebih jelas apa yang menyebabkan masalah dalam kebijakan pembangunan perumahan.Pernbahasan dilakukan melalui aspek sosio-kultural dan ekonomi penghuni. Menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan pendekatan tentang makna rumah dengan masalah supply-demand dan pengaruh nilai gunaltukar terhadap rumah sebagai komoditas.Dari hasil analisis ditemukan bahwa masalah yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pembangunan rusuna diakibatkan hubungan-hubungan antara moda produksi industrial dalam supply perumahan dengan demand yang ada. tekanan yang ada menyebabkan nilai guna/tukar pada rumah sebagai komoditas yang mempunyai market yang sangat potensial. Pada akhirnya dari hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan rumah susun sederhana belum mencapai tujuan yang diharapkan.

---

Housing policy in Indonesia encompass two main issue: 1) housing delivery of provision; 2) Upgrading. Public housing is supposed to provide housing for the needy. In reality this is not the case. PERUMNAS housing in many cases has missed its objective's, it has been required by those who are not eligible.

This study examines the mismatch of housing supply to the income groups. It seeks to evaluate the deficiencies of housing policies that many cause the mismatch.

Evaluation study uses the methods of Turner's priorities; of Drakakis-Smith's supply and demand; and of Burgess's idea in commodities. This evaluates: 1) What housing means to the poor; 2) Who supply's whom; 3) The dialectic of use-value and exchange-value.

Four PERUMNAS flat housing have been chosen as case studies. Tanah Abang flat housing; Kebon Kacang flat housing; Kemayoran flat housing; and Cengkareng flat housing. Tanah Abang and Kebon Kacang flat housing represent the personal property of housing, Kemayoran and Cengkareng flat housing represent the rental housing; that provide by government and it has to be used by the poor.

Findings show that the relationship between dweller and housing is closely related to socio-cultural and economic aspect, for example: housing is also a means of earning a living (waning kelontong, arung makan, wartel, laundry, etc); it is not about found standardized housing; strong market forces, especially those who afford market price will increase the exchange value and therefore, tendencies for seeks the house to those who are not eligible."

"ABSTRAKKeterbatasan lahan merupakan suatu kendala dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi warga perkotaan. Ditambah dengan arus urbanisasi dan pertambahan penduduk mengakibatkan munculnya daerah permukiman yang kumuh dan tidak memenuhi standar kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil suatu kebijakan membangun rumah susun dengan pendekatan membangun tanpa menggusur sehingga masyarakat memperoleh berbagai keuntungan dalam memenuhi kebutuhan rumahnya.Perubahan tempat tinggal dari rumah tipe horizontal ke tipe rumah susun merupakan kendala sendiri bagi warga penghuninya. Hal ini disebabkan adanya fasilitas bersama dan kondisi lingkungan sosial baru yang memerlukan adaptasi, dan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan bersama yang memerlukan partisipasi bagi penghuninya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola adaptasi penghuni rumah susun terhadap adanya perubahan lingkungan fisik dan sosial tempat tinggal mereka. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menerangkan berbagai gejala dan fenomena yang berkaitan dengan pola adaptasi terhadap lingkungan di rumah susun Kemayoran.Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah i..bu rumahtangga yang tinggal di lokas.i rumah susun paling sedikit 2 tahun dan mempunyai anak berusia 12 tahun ke bawah. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memperoleh gambaran kehidupan warga lebih nyata dan mendalam.Dari analisis terhadap variabel penelitian diketahul bahwa tingkat pendidikan responder mempunyai pengaruh terhadap partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan bersama. Makin tinggi tingkat pendidikan warga, makin tinggi kesadaran mereka dalam partisipasi pengelolaan lingkungan.Kondisi bangunan rumah susun menyebabkan hubungan warga secara fisik lebih dekat dibanding rumah horizontal. Namun demikian, pola komunikasi antar warga kurang akomodatif terhadap pemecahan masalah-masalah yang ada. Sikap toleransi yang dikembangkan cenderung .bertujuan untuk sekedar menghindari konflik terbuka, dan belum merupakan suatu penerimaan atau penyelesaian dari sumber permasalahan.Beberapa faktor yang mempengaruhi penghuni untuk tetap bertahan tinggal di rumah susun adalah berbagai fasilitas dan sarana ekonomi yang memberikan peluang guna meningkatkan penghasilan. Kemampuan warga dalam memanfaatkan sarana ekonomi ditambah kemampuan menyesuaikan antara jumlah anggota keluarga dengan luas ruang hunian, telah dapat mengangkat status sosial ekonominya. Selanjutnya dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik penghuni akan mempunyai kesempatan dan kemampuan melakukan penyesuaian diri di tempat tinggalnya. Hal ini membuktikan adanya hubungan timbal balik antara status sosial ekonomi dengan kemampuan warga beradaptasi.Selanjutnya persepsi dan kesadaran warga tentang masalah-masalah yang menyebabkan lingkungannya berkesan kumuh akan memotivasi mereka mengadakan berbagai kegiatan dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kondisi lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian motivasi untuk berpartisipasi akan mempermudah proses penyesuaian penghuni terhadap kondisi fisik dan sosial di lingkungan permukiman yang baru.

---

ABSTRACT

The limited size is an obstacle to meet the housing demand of the people, especially in urban areas. Additional, urbanization and population, resulted in the establishment of unsanitary housing and its environment. To overcome the problems, the government took the policy of building high-rise apartments. The approach was development without condemnation so that the people will gain various advantages in meeting their housing need.

The change of horizontal housing in vertical type is a constraint the inhabitants. This is brought about by the presence of joint facilities and new social environment which need adaptation and various activities environmental management that need participation of all the respective inhabitants.

This research is aimed to know the apartment inhabitants' adaptation pattern in correlation with the changing housing type including the physical and social environment. The study is qualitative descriptive in nature. It describes the various behavioral phenomena of the inhabitants in the Kemayoran environmental apartment.

The data is collected by doing in depth interview as well as using guided structured interview as re-search instrument. The respondents of this research are housewives who have lived in Kemayoran Apartment minimally two years and over and they have children of not more than 12 years old. Participative approach was carried out to get a picture of the real life style of the inhabitants.

From the results of research variable analysis disclosed that respondents' education have influence towards their participation in managing the apartment environment and common living area. If higher education wider the participation.

The condition of the apartment building caused the inhabitants' inter-relationship, physically; closer to each other than in horizontal housing. Nevertheless, the communication pattern among them tends to be unaccommodative towards solving the existing problem. The developed tolerance attitude was meant to avoid open conflict, not an acceptance or a solution to the source of the problem.

Some economic facilities in the apartment environment provide opportunities to the inhabitants in obtaining additional income as well as increasing their social economic condition. This is one factor that motivated the inhabitants to choose living at Kemayoran Apartment permanently. The inhabitants' ability to make use of the economical opportunity and their ability to adapt between the number of family members and size of their housing space showed their effort towards adaptation. It proved that there is interdependency and reciprocal relationship between the increasing social economy and inhabitants' ability towards adaptation.

Further more the inhabitants awareness concerning the problems which caused their environment look dirty will motivate them to conduct activities and participate to increase better environmental condition. So it proved that motivation to participate will facilitate the adaptation process of inhabitants towards their physical and social environment in their new housing settlement."

"Latar BelakangPerumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yang bahkan seringkali dianggap sebagai pangkal yang menentukan seluruh tingkah laku dan kegiatan yang kemudian dilakukan manusia sepanjang kehidupan. Ideal sekali apabila setiap orang dapat menempati rumah yang layak dan dengan tersedianya fasilitas sosial memadai dalam lingkungan yang sehat dan serasi. Dalam hubungan ini, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPH/1988 telah memberikan arah dan strategi dalam bidang perumahan dan pemukiman yaitu: 1. Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terns ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman,dan serasi. 2. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk pembangunan kota-kota baru perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju. Pembangunan perumahan dan perumahan harus dapat pula mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu dan untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi, dan masyarakat luas. 3. Lembaga pembiayaan yang melayani pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah yang besar. Sejalan dengan itu perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan baik oleh masyarakat maupun oleh perorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang memadai, pengaturan persewaan dan hipotik perumahan. Di samping itu, perlu didorong partisipasi masyarakat dalam pemupukan dana bagi pembangunan perumahan. Perbaikan dan pemugaran kampung serta lingkungan pemukiman di pedesaan dan perkotaan termasuk peremajaan kota yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah, perlu makin ditingkatkan dan diperluas dengan mendorong prakarsa dan mengembangkan kemampuan serta peranan masyarakat."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Partai BuruhAustralia untuk memprakarsai kebijakan perumahan National Affordable HousingAgreement (NAHA) pada masa pemerintahan Kevin Rudd (2007-2010). Skripsiini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori yangdikonstruksikan oleh Katharine Dommett, penulis menegaskan bahwa tiga faktoryang mempengaruhi keputusan Partai Buruh Australia untuk memprakarsaikebijakan NAHA adalah (1) ideologi sosial demokrasi Partai Buruh Australiasebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan; (2) motivasi untukmewujudkan negara kesejahteraan yang dilihat berdasarkan sisi historiskarakteristik kebijakan Partai Buruh Australia; dan (3) tekanan kontekstual berupapermasalahan keterjangkauan perumahan di Australia.

---

ABSTRACT This study examines the factors affecting Australian Labor Party’s decision toinitiate National Affordable Housing Agreement (NAHA), a housing policy in theera of Kevin Rudd’s government (2007-2010). This study is a qualitative research.Applying the theory whose constructed by Katharine Dommett, the authorconfirms that there are three factors affecting Australian Labor Party’s decision toinitiate NAHA; (1) social democratic ideology of the Australian Labor Party as abasic principle in the decision-making process; (2) motivation to ensure thewelfare state, based on the historical characteristics of the Australian LaborParty’s policy; and (3) contextual pressures from the housing affordabilityproblems in Australia."

"Hunian layak dan terjangkau merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Dengan fenomena pergeseran demografi yang sedang terjadi, kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau juga ikut mengalami perubahan. Meningkatnya populasi generasi Y dan Z di masa sekarang menjadi sebuah tantangan pada kota-kota padat seperti Jakarta agar penyediaan hunian layak dan terjangkau turut beradaptasi dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z. Saat ini, penyediaan hunian layak yang ada di Jakarta menjadi kurang relevan dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z karena keterbatasan tipe rumah yang ada. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja tipe-tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z di Jakarta dan bagaimana kesesuaiannya dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 31 Tahun 2022. Dengan memahami keterkaitan antara data lapangan, teori kajian literatur, dan kebijakan perumahan dan permukiman yang berlaku serta tinjauan dari preseden hunian di kota pada negara maju, penulisan ini mencoba mengungkap kesenjangan tipe rumah dalam kebijakan berdasarkan kebutuhan hunian generasi muda. Melalui hasil analisis data, teori, dan kebijakan, dapat dikatakan bahwa Jakarta memerlukan tipe-tipe rumah baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan hunian generasi muda saat ini, tetapi mengalami tantangan dalam realisasinya karena aturan kebijakan yang berlaku. 

---

Affordable housing that meets someone's needs is every human right that must be fulfilled. With the growing population and demographic shifting toward generation Y and Z that’s currently happening, housing needs are slowly changing to a new direction of ‘affordable’. The current growing splurt and shifting demographic become a new challenge in cities with high population like Jakarta to adapt with new types of house because the current housing types in Jakarta are slowly being irrelevant and not affordable to younger generations anymore. The purpose of this writing is to identify types of houses that meet generation Y and Z’s housing needs and to see how the housing regulation and policy in Jakarta works on that. Through the understanding of data, literature review, and housing regulation and policy with precedent study of another city, it can be said that Jakarta needs new types of houses that fit more with housing needs of generation Y and Z, but at the same time still facing challenges from the housing regulation and policy itself."

"Permasalahan perumahan di perkotaan sudah sangat mendesak. Pertumbuhan penduduk dan arus perpindahan dari pedesaan ke perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan menyebabkan adanya daerah kumuh. Di Provinsi DKI Jakarta, lebih dari 50% rumah tangga belum memiliki tempat tinggal milik sendiri. Selain itu, backlog perumahan tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta yaitu 302.319. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menyediakan Rumah Susun Sewa untuk masyarakat relokasi dan masyarakat umum berpenghasilan rendah. Akan tetapi, relokasi masyarakat dapat terjadi secara sukarela ataupun terpaksa. Masyarakat relokasi merupakan masyarakat yang terkena program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, dan penertiban ruang kota. Saat ini penelitian terkait efektivitas relokasi ke Rumah Susun Sewa sangat terbatas. Di Provinsi DKI Jakarta salah satu permasalahan terkait Rumah Susun Sewa yaitu tingginya tunggakan biaya sewa unit hunian. Dengan mengambil studi kasus Rumah Susun Sewa di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan status pemilik unit hunian relokasi dengan umum, yaitu terkait tunggakan sewa unit hunian. Penelitian ini menganalisis data cross section berupa data demografi dan data tunggakan sewa unit hunian Rumah Susun Sewa Tahun 2022. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status unit hunian berpengaruh terhadap tunggakan penghuni, dimana penghuni dengan status relokasi lebih banyak yang menunggak dibandingkan penghuni dengan status umum.

---

Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. More than 50% of households in DKI Jakarta have not own any housing property yet. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for the relocated and public residents with low income. However, the relocated residents can occur voluntarily or involuntarily. The relocation residents referred to are the residents affected by development programs for the public interest, natural disasters, and controlling urban space. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental housings is very limited. The public housings create higher rent overdue in Jakarta. Therefore, this research's objective is to compare the relocated and public residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents. "

"Dengan kekurangan kebutuhan rumah susun sewa yang masih sangat besar, maka kebutuhan pembangunan rumah susun sewa di masa yang akan datang masih sangat tinggi. Pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat.Industri konstruksi adalah industri yang berbahaya sehingga sering memakan korban. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja. Khususnya pada pekerjaan elektrikal, banyak terjadi kecelakaan kerja saat pekerjaan elektrikal yang mebahayakan para pekerja elektrikal. Untuk itu perlu dibuatkan simulasi pemodelan biaya SMK3 agar dapat memperkirakan biaya yang dibutuhkan dengan informasi proyek yang minimum pada tahap awal. perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Untuk membuat perhitungan biaya berbasis aktivitas, membuat WBS dan menentukan item pekerjaan secara tepat merupakan upaya yang bermanfaat dan diperlukan untuk penilaian risiko berbasis aktivitas yang efektif. Maka berdasarkan temuan di atas, mengingat masih tingginya rencana pembangunan rumah susun sewa, masih tingginya angka kecelakaan kerja dan masih belum diterapkannya pembiayaan K3 secara menyeluruh, maka penelitian ini fokus terhadap pengembangan biaya K3 untuk pekerjaan komponen elektrikal pada bangunan gedung rumah susun sewa di Provinsi DKI Jakarta berbasis WBS. Dan hasil akhir penelitian ini didapatkan bahwa presentase total biaya K3 sebesar 0.087%, dengan adanya perhitungan biaya K3 membuat nilai proyek semakin meningkat.

---

With the lack of rental housing needs still very large, the need for building rental apartments in the future is still very high. In the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. The construction industry is a dangerous industry that often takes its toll. Referring to the Manpower Social Service Provider (BPJS) data, nationally the number of occupational accidents in the construction sector is recorded as the highest national sector work accident rate. Especially in electrical work, there are many work accidents during electrical work that endanger electrical workers. For this reason, it is necessary to make a simulation of SMK3 cost modeling in order to estimate the costs needed with minimum project information at an early stage. Activity-based cost calculation has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. To make activity-based cost calculations, making WBS and determining work items appropriately is a useful effort and is needed for effective activity-based risk assessment. So based on the above findings, given the high plan of building rental flats, the high number of occupational accidents and the lack of comprehensive OSH funding, this study focuses on developing OSH costs for the electrical component work in rental flats in DKI Province. Jakarta-based WBS. And the final results of this study found that the percentage of total OHS costs was 0.087%, with the calculation of OHS costs made the value of the project increased."