Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The relationship between Indonesia-Malaysia in 2005 and 2006 is quite problematic concerning three main issues; illegal migrant, illegal logging, and Ambalat 's dispute. Historically, there were disputes which broke up the relationship between the two countries in 1963 until 1966. Forty years later (1996-2006), three main issues occurred, which have no correlation with formerly disputes. Those issues have become significant after Indonesia entered multidimensional crisis in 1997-1999 and the effects remain. At the other side, Malaysia has reached rapid growth in economic, business, manufacture, and financial in the last past seven years. These two realities of circumstances have become Indonesia and Malaysia position background, considering their own self as the right one of the three sensitive issues. The reconstruct of a good, close, and maximal neighbourhood between the two countries is really expected. This article observes the needed of consideration from Indonesia on policy aspect and new perspective in facing pressure from Malaysia. It is obvious that those matters are the consequences for the establishment of an advantage relationship between the two countries."

"Hubungan Hukum Internasional dan ilmu Hubungan Internasional HI yang terdisintegrasi dalam waktu yang cukup lama mulai menunjukkan keterkaitan satu sama lain dalam mengkaji fenomena-fenomena hubungan internasional. Dinamika hubungan internasional kontemporer yang menunjukkan terproliferasinya berbagai kerangka formal atau hukum serta berbagai macam aktor yang aktif dalam mendorong pembentukan norma-norma baru melatarbelakangi munculnya pandangan-pandangan baru dari berbagai perspektif Ilmu HI mengenai fenomena tersebut. Tugas Karya Akhir TKA ini bertujuan untuk menemukan relevansi antara Hukum Internasional dan ilmu HI. TKA ini mengelompokkan literatur-literatur berdasarkan perspektif realisme, perspektif liberalisme, perspektif konstruktivisme, dan perspektif institusionalisme dengan menggunakan taksonomi sebagai metode. Perspektif realisme menekankan bahwa baik itu perumusan maupun penegakan hukum internasional tidak terlepas dari peran dan kepentingan negara. Sementara itu, dalam mengkaji hukum internasional, perspektif liberalisme lebih berfokus kepada proses yang terjadi dalam level domestik dan level sistem sehingga peran aktor-aktor domestik juga relevan. Perspektif konstruktivisme berfokus pada signifikansi norma dan agen-agennya dalam membentuk norma baru. Terakhir, perspektif institusionalisme lebih berfokus kepada pandangan yang fungsionalis mengenai signifikansi institusi dan kerangka hukum sebagai dasar untuk mewujudkan kepentingan negara sebagai aktor rasional. Berdasarkan kajian literatur tersebut, teridentifikasi bahwa kedua disiplin saling terkait secara substansial dan kontekstual. TKA ini menemukan bahwa perspektif konstruktivis merupakan perspektif HI yang membuka peluang untuk pengembangan kajian antardisiplin Hukum Internasional dan HI oleh karena kemampuannya dalam mengkaji signifikansi norma dalam hubungan internasional.

---

The relations between International Law and International Relations HI, which had been disintegrating for some time, have begun to show their linkages to study the phenomena of international relations. The dynamics of the contemporary international relations that signify the proliferation of various formal or legal frameworks as well as various actors who actively build the formation of new norms develop the emergence of new views from various perspectives of IR of the phenomenon. This paper aims to find the relevance between International Law and IR. This paper classifies the literatures based on realist, liberalist, constructivist, and institutionalist perspective by using taxonomy as method. Realism emphasizes that both law-making and law-enforcement can rsquo;t be separated from the role and the interest of state. Meanwhile, in examining international law, liberalism focuses more on the process occur both in domestic and system level so that the role of domestic actors are also significant. Constructivism focuses on the significance of norm and the agents in generating new norms. Lastly, institutionalism focuses on the functionalist view of the significance of institution and legal frameworks as the basis to manifest the interest of state as rational actor. Based on the literatures rsquo; substantial findings, it is identified that both discipline are interrelated both substantially and contextually. Hence, this paper argues that constructivist perspective reveals the opportunities for further development of an interdisciplinary study of International Law and IR due to its ability in explaining the significance of norms in international relations."

"Dalam tesis ini, penulis bermaksud menjelaskan "Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada Era Fukuda (1976-1978)". Tema ini amat menarik penulis mengingat kebijakan luar negeri terhadap Asia Tenggara yang diformulasikan oleh Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda beserta para pembantunya merupakan dasar hubungan antara Jepang dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Di samping itu, penulisan ilmiah mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dengan menggunakan analisa kognitif terhadap aktor-aktor birokrasi maupun politisi amat jarang ditemukan. Sebagian besar studi mengenai kebijakan luar negeri Jepang lebih menekankan pada aspek implikasi kebijakan maupun strategi negosiasi.Dengan menggunakan kerangka pemikiran Allison mengenai pendekatan bureaucratic politics, tipologi hubungan antara politisi dan birokrat dari Yasunori Sone dan kerangka teori Coplin mengenai bureaucratic influencer pada proses pengambilan keputusan, penulis mencoba menguraikan proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara. Ditunjang oleh teori kognitif Harold dan Margareth Sprout, Steinbruner serta Goldman mengenai, ideo-sinkretik, penulis menganalisis karakter individual para aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan luar negeri Jepang tersebut.Tesis ini merupakan penelaahan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan serta data yang berasal dari otobiografi dan dokumen resmi pemerintah Jepang.Hasil penelitian terhadap proses pembuatan kebijakan era Fukuda menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan dimaksud dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara para birokrat dari Kementrian Luar Negeri Jepang (Gaimusho) dengan para politisi, khususnya Perdana Menteri Takeo Fukuda. Dapat dikatakan bahwa pola pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang bersifat elitis yang merupakan hasil kerjasama antara politisi dan birokrasi. Salah satu manfaat yang dapat dipetik dengan membaca tesis ini adalah proses rekrutmen birokrasi maupun politisi yang baik pada sistem birokrasi dan sistem politik dapat menghasilkan birokrat dan politisi yang profesional dan berkualitas."

"Perubahan drastis yang dialami masyarakat dunia sebagai dampak dari berakhirnya perang dingin telah melahirkan inisiatif-inisiatif baru dalam mengupayakan sebuah tatanan dunia yang damai. Masyarakat Eropa merupakan salah satunya. Mereka merintis usaha tersebut melalui integrasi, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi mencakup politik dan urusan dalam negeri, dalam rangka memperkuat kerjasama di antara mereka, melalui Perjanjian Maastricht.Salah satu pilar dari Perjanjian Maastricht, Common Foreign Security Policy (CFSP) dijadikan pijakan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Mekanisme dalam menjalankan CFSP untuk meraih cita-cita Uni Eropa memasukan unsur HAM dan demokratisasi sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam menata hubungan dengan negara lain.Hubungan Uni Eropa terhadap Indonesia pun tidak lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Padahal di antara keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap HAM Uni Eropa memandang HAM dari sudut hak-hak sipil dan politik, sedangkan Indonesia memandang dari sudut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di tengah-tengah kontroversi tersebut, kesalingtergantungan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin menguat, dipicu oleh membaiknya situasi perekonomian di Asia Pasifik pada dekade 1990-an.Tesis ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana upaya kedua negara dalam mengelola hubungannya berdasarkan prinsip-prinsip mereka yang berbeda, dan ingin melihat apakah isu yang semakin mengglobal sejak Deklarasi Vienna dan Program Aksi ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, memiliki peranan sebagai penengah dalam mengimbangi perbedaan pemahaman terhadap HAM apakah isu tersebut berimplikasi terhadap perekonomian kedua negara."