Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeranan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dan upaya untuk lebih meningkatkan efektivitasnya1. Sebagaimana diketahui kedudufcan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tata perekonomian Indonesia merupakan salah satu dari tiga pelaku ekonorai yang diharapkan secara aktif berke-cimpung dan bekerjasama berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.Pada akhir-akhir ini kedudukan BUMN tersebut mengalami kegun-cangan karena adanya tuduhan dari sebagian masyarakat bahwa pengelolaan BUMN dewasa ini tidak efisien dan lebih banyak merugi.Pro dan kontra terhadap tuduhan sebagian masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi polemik yang ramai di berbagai mass media, karena sebagian menginginkan agar BUMN yang tidak efisien/merugi itu dijual saja kepada swasta atau dibubarkan. Seraentara itu pihak yang membela eksistensi BUMN mengatakan bahwa tidak semua BUMN itu telah beroperasi secara tidak efisien, terbukti dari masih banyaknya BUMN yang raenghasilkan ke-untungan dan memberikan sumbangan yang besar kepada negara.2. Menanggapi hal tersebut Pemerintah nampaknya segera mengambil beberapa langkah pengaraanan, antara lain mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 1988 dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan de-ngan tujuan menyehatkan kondisi BUMN. Penyehatan tersebut di-dahului oleh usaha untuk menilai tingkat kesehatan dan produktivitas setiap BUMN (Keputusan Menteri Keuangan Nomor:3. Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan BUMN (Perjan, Perum dan Persero), telah dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN yang bertugas membantu manajeraen/Direktur Utaraa untuk menilai pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.Diharapkan bahwa dengan adanya SPI yang kedudukannya secara langsung di bawah Direktur Utaraa tersebut dapat mengurangi ke-tidakefisienan pengelolaan manajeraen, dengan cara melakukan pemeriksaan internal, menemukan temuan dan menyusun rekomen-dasi kepada Direktur Utama.Untuk itu, seperti dikatakan oleh Menteri Muda Keuangan baru-baru ini SPI BUMN hendaknya dapat bekerja secara efektif, yaitu dengan menunjukkan sikap yang profesional, merapunyai in-tegritas yang tinggi, mempunyai sifat yang obyektif, dan pengetahuan serta keterampilan yang cukup.Apafaila persyaratan itu dipenuhi maka diharapkan SPI dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan pengelolaan BUMN.4. Dilandasi rasa ingin tahu bagaimana sesungguhnya peranan yang telah dimainkan oleh SPI BUMN selama ini dan bagaimana upaya untuk dapat lebih mengefektifkan peranan SPI BUMN, maka dalam karya akhir ini kami mencoba melakukan penelitian, dengan menggunakan metode kepustakaan dan maupun metode lapangan {dengan jalan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan beberapa SPI BUMN).5. Dalam metode kepustakaan, kami amati terlebih dahulu hubungan masalah peranan SPI BUMN tersebut dengan beberapa konsepsi/ teori dasar tentang :1 ) . Ilmu manajemen pada umumnya dan pengendalian manajemen, pada khususnya,"

"Tesis ini membahas perubahan paradigma auditor internal, dan bagaimana perubahan paradigma tersebut berperan dalam proses manajemen risiko pada salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Auditor internal merupakan unsur penting dalam entitas. Auditor internal memiliki peran untuk memberikan nilai tambah bagi entitas, dengan melakukan peran selain melakukan fungsi audit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Maupun dengan menyebarkan kuesioner kepada individu-individu yang menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal telah mengalami perluasan peran dalam entitas, dan telah meninggalkan peran penjaga. Tetapi disisi lain auditor internal masih belum berperan secara penuh dalam manajemen risiko, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh auditor internal.

---

The focus of this study is the paradigm change of internal auditor, and how the changing play a role in the risk management process on one state-owned company in Indonesia. Internal auditor is an element that essential in a entity. Internal auditor role is to give an adding value, by doing function other than audit role. The research was conducted using a descriptive approach through observation and interviews with some parties. Questionnaire also were given to individual that becomes subject in this research. The results indicate that the obeserved internal auditor has expand it role in the entity, and leaving the role of a watchdog. But on the other hand the internal auditor is still not fully participate in the risk management, there are some roles that can be done but not done by the internal auditor."

"ABSTRAKSatuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan komponen penting dalam menunjang dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat mewujudkan University Governance. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Universitas Jambi sebaiknya menerapkan penilaian dan pengendalian terhadap risiko dalam pencapaian tujuan, khususnya di bidang non akademik sesuai dengan fungsi dan peran SPI dalam Tata Kelola Universitas Jambi. Selain itu, untuk dapat mengoptimalkan dan mengefektifkan peran SPI dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, maka SPI perlu menginformasikan dan mengkomunikasikan pelaporan hasil kerja SPI ke semua pimpinan, personil SPI memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, serta peningkatan dukungan yang kuat dari pimpinan Universitas Jambi.

---

ABSTRACTInternal Audit Unit (SPI) is an important component to support and strengthen the implementation of Internal Control System to realize the University Governance. This research is qualitative descriptive interpretive. The results suggests that the University of Jambi should apply the assessment and control of risks in the achievement of goals, especially in non-academic areas according to the SPI's role and function in the governance of Jambi University. In addition, to effectiveness the roles of SPI are give the report of Internal Control results to all management, SPI’s personnil have adequate competence and understanding, and increase in strong support from the top management."

"Dalam perusahaan yang kecil, pimpinan dapat secara langsung mengawasi dan mengikuti seluruh kegiatan dan perkembangan perusahaan. Tetapi dengan berkembangnya suatu perusahaan maka pimpinan tidak lagi dapat mengawasi secara langsung jalannya perusahaan. Sehingga untuk mengatasi hal ini pimpinan memerlukan bantuan pemeriksa intern untuk membantu terpeliharanya pengawasan atas jaringan pengendalian manajemen. Dalam melakukan fungsi sebagai pemeriksa intern Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Jasa Marga (Persero) telah mendapat dukungan penuh dari Direksi, maupun dari obyek yang diperiksa. Peranan atau keberadaan dari pemeriksa intern tergantung pada peran sertanya sesuai dengan fungsinya dalam proses pengambilan keputusan. Kedudukan pemeriksaan intern yang tepat dalam organisasi perusahaan secara keseluruhan merupakan satu syarat yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan intern. Seperti halnya pada PT Jasa Marga (Persero) dimana SPI nya ditempatkan sebagai staf dan betanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, oleh karena itu SPI PT Jasa Marga (Persero) memiliki independensi dalam pemeriksaan sehingga para pemeriksa intern dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dan obyektif, hal ini membuat pemeriksaan dapat terlaksana secara efektif. Untuk mengatasi reaksi pertentangan dari pihak-pihak yang diperiksa (auditee), maka SPI perlu mengadakan pendekatan yang baik terhadap auditee dengan mengembangkan hubungan kerjasama untuk menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif dalam melaksanakan pemeriksaan untuk memperbaiki keadaan. Hubungan antara SPI pada PT Jasa Marga (Persero) dengan pemeriksa ektern cukup baik, hal ini dapat ditandai dengan kondisi dimana setiap ada pemeriksaan ekstern maka pemeriksa intern terlebih dahulu dihubungi dan dijadikan mitra kerja mereka, sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan pemeriksaan yang tumpang tindih dan berulang-ulang untuk obyek pemeriksaan yang sama."

"Pemeriksaan intern adalah kegiatan penilaian yang bebas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, sebagai pemberian jasa pada pimpinan. Kegiatan pemeriksaan intern merupakan salah satu unsur pengendalian manajemen yang menjalankan fungsinya dengan menilai unsur-unsur pengendalian lainnya. Didalam Badan Usaha Milik Negara kegiatan pemeriksaan intern dilakukan oleh bad an yang bernama SPI. Efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern di dalam BUMN "X" dapat diukur melalui kedudukan organisasi, dukungan manajemen, wewenang dan tanggung jawab, kondisi personal pemeriksa, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan tadi. Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku auditing dan penelitian langsung, khususnya yang menyangkut teoriteori standar-standar, pendapat-pendapat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil penelitan yang didapat Untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang baik, kegiatan pemeriksaan intern perlu didukung dengan personil yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dan sikap mental yang baik. Keberhasilan pemeriksaan intern juga ditentukan oleh dukungan manajemen dan pengelolaan kegiatan yang tepat. Dukungan pimpinan tercermin dari penetapan kedudukan BPI yang tepat dalam organisasi adanya wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta dilaksanakannya tindak lanjut yang jelas dan segera atas saran dan rekomendasi BPI. Selain itu, keberhasilan pemeriksaan intern mensyaratkan juga adanya pengelolaan yang tepat terhadap tahap-tahap dalam kegiatan pemeriksaan intern, yang meliputi tahap perencanaan- pelaksanaan. serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan intern masih dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan pelaksanaan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang selama ini dilaksanakan lebih mengarah pada pemeriksaaan keuangan dan ketaatan, dapat ditingkatkan dengan mengarahkan pada pemeriksaan operasional."

"ABSTRAKSatuan Pengawasan Interen (SPI) sebagai salah satu unsur sistem pengendalian manajemen menghasilkan keluaran berupa temuan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Apabila produktivitasnya tinggi, maka akan mempunyai dampak terhadap perbaikan sistem pengendalian manajemen perusahaan.Tingkat produktivitas tersebut ditentukan oleh efektivitas pencapaian hasil dan efisiensi penggunaan masukan, dimana efektivitas pencapaian basil pemeriksaan berfokus pada sasaran atau tujuan pemeriksaan serta tingkat penggunaan hasil pemeriksaan oleh manajemen penasahaan. Sedangkan efisiensi penggunaan masukan ditentukan oleh tingkat penggunaan hari pemeriksaan dan biaya pemeriksaan serta komponen lainnya.Hasil pengukuran produktivitas tahun 1994/95 sd.1997/98 dengan menggunakan matriks tujuan menunjukkan adanya perubahan produktivitas sebesar 216,83% pada tahun 1996197, dan sebesar 50,24% pada tahun 1997198. Dari hasil analisa permasalahan yang dilakukan dengan menggunakan diagram sebab akibat dan tehnik bertanya mengapa beberapa kali, dapat dikemukakan rencana perbaikan produktivitas sebagai berikut: mengkaji ulang jumlah objek pemeriksaan dan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab SPI Pusat sehingga realisasi pemeriksaan akan meningkat; implementasi prinsip-prinsip pemeriksaan dituangkan dalam rencana induk pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat terlaksana dengan baik; melakukan penilaian basil kerja pegawai secara konsisten berdasarkan kriteria yang baru ditetapkan yaitu RPSK (Rangkuman Penilaian Sasaran Kerja) sehingga pembinaan atau kaderisasi di lingkungan SPI terlaksana dengan balk; pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Direksi secara berkala sehingga mendorong pimpinan objek yang diperiksa untuk melaksanakan tindak lanjut tepat waktu terhadap temuan basil pemeriksaan.

---

ABSTRACT

Internal Audit is the one of internal control system's element to provide things like fact finding and given to manager or president director in audit report type. If the productivity is high, it has an impact on internal control system.

Productivity's level is indicated by result of achievement effectiveness and the use of input efficiency, where the investigation result of achievement effectiveness is making focus on investigation purpose and employing level of result investigation by manager; while the use of input efficiency is determined by the use of mandays; audit 's cost; and other components.

Result of productivity's measuring by the objectives matrix showed that along period 1994/95 to 1997/98 has change of productivity as big as 21683% in 1996/97 and 50.24% in 1997/98. From set of problem analysis result was done by fishbone diagram and submit some questions repeatedly (five whys), it can suggested that improvement productivity planning are: review audit object and division auditor job arrangement, so audit activity will be mounting; implementation audit principles poured into audit planning, so the investigation can does correctly; to do fact evaluation consistently based on the new criteria that is ' RPSK' (Summary of Objectives Job's Evaluation), so regeneration in Internal Audit area does correctly; monitoring pull up internal audit's report to president director continuosly, so it motivated executive manager pulling up on time for fact finding."

"ABSTRAKSalah satu usaha untuk mendukung terwujudnya tujuan negara dengan menerapkan prinsip efisien good governance dalam pengawasan keuangan negara, perlu diciptakan suatu sistem pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang efisien. Untuk mewujudkan efisiensi dalam pengawasan keuangan negara, pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara harus dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui efisiensi pengawasan keuangan negara, dianalisa kepastian hukum dan kedudukan dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern, sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia dilihat dengan prinsip efisien good governance, dan implikasinya dari segi penerapan ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti kerugian. Kepastian hukum dan kedudukan pengawasan intern dan pengawasan ekstern belum terjamin secara baik, karena adanya berbagai lembaga pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa pelaksanaan atau penyelenggaraan keuangan negara, yang memiliki fungsi dan kewenangan yang hampir sama pada ruang lingkup wilayah kerja yang juga saling bersinggungan antara yang satu dengan yang lain. Sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia masih belum efisien bila dilihat dengan prinsip efisien good governance, karena belum dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Akibatnya penerapan ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti kerugian di Indonesia masih belum memadai, karena tindak lanjut hasil pemeriksaan seringkali terkendala pada kepastian hukum dan kedudukan pengawasan intern dan pengawasan ekstern sebagai institusi atau lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kemudian mempengaruhi mutu hasil pengawasan. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai fungsi, tugas, kewenangan, dan ruang lingkup kerja dari masingmasing lembaga pengawasan keuangan negara, dengan melakukan mekanisme pengawasan berjenjang dan terpadu, dimana lapisan pengawasan yang lebih dalam hendaknya diberi peranan yang lebih besar ketimbang lapisan pengawasan di luarnya. Sehingga untuk mengefisienkan sistem pengawasan keuangan negara, sudah saatnya mekanisme pengawasan diperbaiki dengan memperhatikan indikator efisiensi administrasi dan organisasi, dan ditujukan sepenuhnya hanya sebagai tugas pokok organisasi negara yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

---

ABSTRACT

One of the effort to support target of state by applying efficiency principle of good governance in state auditing. To realize efficiency in state auditing, inspection and management of state's finance responsibility have to earn and reach benefit and target of its execution, and also maximizing the solving of loss by exploiting available resource. To know efficiency of state auditing, analysed by rule of law of internal control and eksternal control, efficiency of state auditing system by efficiency principle of good governance, and its implication to applying of rule of crime, administrative sanction, and compensatory. Rule of law of internal control and eksternal control not guaranted well yet. State auditing system in Indonesia not efficient, because not yet earned to reach benefit and target of its execution, in maximizing the solving of loss of state by exploiting available resource. As a result applying of rule of crime, administrative sanction, and compensatory not adequate yet, because the follow-up result of inspection is burdened by rule of law of internal control and eksternal control. Then it?s need a clearer arrangement of function, duty, and scope work from each institute of state auditing, by doing mechanism where internal control shall give larger of role compared to eksternal control. So to efficient of state auditing system, must improve auditing mechanism with administration efficiency indicator and organization."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan intern salah satu Kegiatan PNPM Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pembagian tugas pengawasan di dalam KKP terhadap kegiatan tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari kegiatan PUGAR terletak pada kecukupan Tenaga Pendamping (TP) sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan petambak garam, ketegasan pemerintah dalam menegakkan tata niaga garam dan larangan impor garam konsumsi, peningkatan kualitas SDM petambak garam dan TP, serta penyediaan infrastruktur produksi yang memadai.

---

This thesis is focused to analyse the internal control of PNPM Mandiri activity that organized by Ministry of Marine Affairs and Fisheries and analyse how they segregate their duties to control the activity among the ministry itself. Method that being used areinterviewing and literature study. The analysis is concluded that the key to achieve success from PUGAR activity are the adequacy of Tenaga Pendamping (TP) as a party that interacts with salt farmers directly, government strictness in salt price regulation and upholding a ban on import of salt consumption, improvement of salt farmer's skill and also TP?s skill, and sufficient infrastructure of salt production."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP menggunakan Internal Audit-Capability Model IA-CM dengan studi kasus pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas Inspektorat Utama BPS saat ini berada pada level 2 infrastructure mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang berada pada level 1 initial , serta langkah peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama BPS menuju level 3 integrated di tahun 2019.

---

This research aims to evaluate the capability improvement of internal audit rsquo s officer by adopting Internal Audit Capability Model IA CM , case study at general inspectorate of central bureau of statistics. This research is designed as a qualitative model with a descriptive method by which literature reviews, questionnaire distributions, observations, interviews and law referencing are used as a primary data collection. This research shows, currently the capability of general inspectorate of BPS reaches second level infrastructure , increased from 2010 that was in initial level first level and the attempt in improving its capability has generated a positive progress toward third level integrated on 2019."