Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan dan koordinasi terhadap efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang.Data dikumpulkan melalui kuesioner, responden diambil dengan menggunakan metode penarikan sampel berlapis sebanyak 180 orang yang terdiri atas 27 orang Tim Pelaksana dan 153 orang Masyarakat Pengguna P2KP.Berdasarkan pengujian hipotesis beda dua rata-rata menunjukkan bahwa persepsi antara Tim Pelaksana dan Pengguna tidak berbeda/sama terhadap variabel perencanaan, koordinasi dan efektivitas kegiatan P2KP.Berdasarkan model regresi berganda, variabel perencanaan dan koordinasi berpengaruh signifikan secara positif terhadap efektivitas kegiatan P2KP. Variabel efektivitas P2KP lebih responsif terhadap variabel perencanaan dibandingkan dengan variabel koordinasi. Dalam model tersebut ditunjukan bahwa efektivitas kegiatan P2KP bukan hanya dipengaruhi oleh variabel perencanaan dan koordinasi tetapi masih ada faktor lain yang mempengaruhinya. Faktor lain yang diduga peneliti berpengaruh terhadap efektivitas program tersebut adafah faktor budaya, tingginya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan ketaatan terhadap hukum."

"Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di perkotaan, yang mengedepankan aspek partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks ini, melalui P2KP masalah pengentasan kemiskinan tersebut diharapkan bisa dilaksanakan karena Spesifikasi dari program P2KP adalah ditempatkannya masyarakat miskin sebagai "subyek" program, artinya masyarakat memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi programnya sendiri. Kondisi ini berbeda dengan program sebelumnya dimana masyarakat lebih ditempatkan pada posisi "obyek" dari program. Inti dari pemikiran ini adalah gagasan yang kuat untuk menempatkan masyarakat sebagai titik Sentral program pembangunan.Untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam program P2KP di kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, maka permasalahan penelitian difokuskan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu; pertama, bagaimanakah gambaran partisipasi masyarakat dalam program P2KP, kedua, bagaimanakah kecenderungan partisipasi masyarakat kelompok sasaran dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program P2KP, dan ketiga, faktor-faktor apakah yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian evaluatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang proses partisipasi serta faktor-faktor yang menghambat proses partisipasi pada program P2KP di kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan, untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan menyeluruh yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang memuat garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain dengan wawancara mendalam penulis juga melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan maupun perilaku masyarakat. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menumpulkan data sekunder dari tulisan-tulisan atau laporan- laporan yang pernah dibuat oleh pihak pelaksana program.Hasil penelitian menunjukkan, partisipasi masyarakat cenderung masih rendah, baik pada lahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan tahap pngawasan (evaluasi). Hal ini tidak terlepas dari konsep program P2KP yang cenderung mengedepankan partisipasi pasif bagi masyarakat sasaran program. Artinya konsep partisipasi pada program P2KP masih berupa partisipasi pasif, dimana masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh orang lain. Jangka waktu program yang relatif singkat, juga menyulitkan munculnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan P2KP ini juga ditemui beberapa hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Aspek pelaksanaan program. Masyarakat yang terlibat dalam proyek ini, umumnya yang sudah mempunyai usaha relatif stabil dan tetap. Pemilihan ini didasarkan pada upaya menjamin kemampuan masyarakat dalam pengembalian dana pinjaman. Sementara masyarakat miskin yang sebenarnya sangat membutuhkan tetapi tidak mempunyai usaha yang stabil dan tetap tidak bisa memanfaatkan program ini. 2) Segi koordinasi program. Koordinasi program yang menyangkut daya gerak pelaksanaan program antar tingkatan yang masih lemah dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan dalam hal komunikasi, daya serap kebijakan dan pengelolaan program. 3) Segi pendampingan dan pengawasan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kelurahan kurang ditujukan pada upaya penyadaran terhadap masyarakat akan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan penggalian sumber-sumber daya yang ada di lingkungan yang dapat dimanfaatkan, tetapi semata- mata hanya pada hal-hal administrasi berkaitan dengan proposal pengucuran dana.Agar program PZKP dapat memunculkan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pernatauan/monitoring serta evaluasi program, maka direkomendasikan; pertama, program P2KP hendaknya lebih mengedepankan aspek "proses" dibanding aspek "output", bahwa memunculkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan dalarn waktu singkat,. Kedua, khususnya untuk kasus kegiatan usaha produktif, bahwa kelompok sasarannya hendaknya benar-benar masyarakat miskin versi masyarakat, bukan masyarakat yang sudah mapan dari segi ekonomi/sudah memiliki usaha produktif; ketiga, sebelum melakukan perencanaan program sebaiknya dilakukan penjajakan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, fasilitator kelurahan hanya berperan sebagai fasilitator/pendamping masyarakat; masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam semua daur program, mulai dari tahap penjajakan prioritas masalah/kebutuhan, tahap perencanaan program, tahap pelaksanaan program, tahap pemantauan program dan tahap evaluasi program. Untuk melibatkan masyarakat dalam kesemua tahapan program ini, salah satu metode yang dapat digunakan adalah Participatori Urban Appraisal (PUA)."

"Penelitian ini mengkaji tentang input, proses dan kecenderungan hasil pelaksanaan proyek P2KP di kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan proyek dalam menjangkau sasarannya dan proses partisipasi masyarakat pelaksanaan proyek. Upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin ini diangkat sebagai topik penelitian, di samping didasari rasa prihatin melihat kondisi kehidupan kaum miskin yang akhir-akhir ini semakin tertekan akibat krisis ekonomi, juga karena melihat penanganan terhadap permasalahan kemiskinan sering tidak berdampak pada meningkatnya keberdayaan golongan miskin yang menjadi sasaran program.Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yakni ingin menggambarkan kondisi riil di lapangan mengenai proses pelaksanaan proyek di lapangan dan kecenderungan hasilnya. Data kualitatif yang dikumpulkan berkisar tentang pemahaman, sikap, pandangan serta tanggapan para informan terhadap hasil dan proses pelaksanaan proyek. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan tehnik studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain berasal dari pihak pemerintah sebanyak 6 orang; dari konsultan sebanyak 3 orang; dan dari pihak masyarakat sebanyak 13 orang. Dari 13 informan yang berasal dari masyarakat tersebut, 6 orang diantaranya adalah sebagai pihak pengelola bantuan; 4 orang sebagai pihak penerima bantuan; dan 4 orang adalah warga masyarakat yang bukan penerima bantuan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa informan tersebut mengetahui permasalahan yang sedang dikaji.Penelitian ini menggunakan kerangka teori pemberdayaan sebagai alat analisis untuk mengkaji hasil temuan lapangan. Pendekatan pemberdayaan ini terutama digunakan untuk memahami seberapa jauh hasil proyek telah dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian penerima program, baik secara perorangan, kelompok maupun sebagai satuan komunitas, dalam upayanya mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan pada tingkat kelompok, konsep pemberdayaan digunakan untuk melihat bagaimana KSM mampu memfasilitasi Para anggotanya untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sedangkan pada tingkat komunitas akan dilihat bagaimana masyarakat mengorganisasi diri melalui kelembagaan yang dikembangkan yakni BKM. Perhatian akan diarahkan pada berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan maupun aktivitas ke dua jenis lembaga itu guna mengetahui apakah proses pemberdayaan benar-benar berlangsung dalam pelaksanaan proyek.Hasil penelitian lapangan menunjukkan, bahwa golongan miskin yang mengalami ketidakberdayaan dari segi ekonomi, sosial dan politik, justru cenderung tidak tersentuh oleh pe]ayanan yang diselenggarakan melalui proyek P2KP ini. Demi keberlanjutan program, pengelola bantuan (BKM) cenderung menyalurkan dana bergulir kepada golongan masyarakat yang relatif mampu, karena lebih dapat diharapkan pengembaliannya. Seleksi calon penerima program yang berlangsung di antara warga masyarakat sendiri, juga cenderung menghindari golongan miskin. Karena menyadari resiko yang harus ditanggungnya, maka setiap warga cenderung memilih golongan yang relaitf mampu dalam membentuk KSM. Demikan juga alokasi dana hibah untuk perbaikan prasarana lingkungan, karena lemahnya golongan miskin dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam rapat warga dusun (selaku anggota KSM fisik) menyebabkan alokasi dana tersebut lebih merupakan keinginan golongan elit dusun yang tidak selalu memberi kontribusi bagi peningkatan kegiatan ekonomi golongan miskin.P2KP yang dilaksanakan di kelurahan Condongcatur memang telah berhasil daiam menyalurkan kredit ke masyarakat, namun belum cukup berhasil dalam mengembangkan lembaga yang responsif terhadap permasalahan kemiskinan. Penyediaan modal usaha memang memberi keleluasaan kepada penerima program untuk memilih, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Namun pembentukan kelompok dan pemberian modal usaha tidak secara otomatis dapat memberdayakan mereka karena proses belajar sosial cenderung tidak berlangsung. Padahal, proses belajar sosial ini penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan kepercayaan diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam upaya memecahkan persoalannya.Rekomendasi yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah perlunya program pengentasan kemiskinan lebih memprioritaskan golongan miskin dalam mengakses bantuan yang ada. Di samping itu partisipasi masyarakat, khususnya dari golongan miskin sendiri adalah merupakan hal yang krusial dalam rangka mencapai tujuan program. Untuk itu lembaga yang dibentuk agar lebih disesuaikan dengan aspirasi masyarakat sehingga proses belajar sosial menuju keswadayaan masyarakat lebih dapat diharapkan. Peran pemerintah mestinya tidak hanya sampai pada berjalannya kegiatan proyek, tapi lebih pada bagaimana memfasilitasi berlangsungnya kerjasama antara BKM dengan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat."

"Tesis ini merupakan hasil peneiitian tentang proses pelalsanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PZKP), untuk mengetahui apakah sudah atau beIum terjadi proses pemberdayan didalamnya, Serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan dalam pelalcsanaan PZKP tersebut. Penelihan ini penting mengingat paradigma yang dianut dalam P2KP tersebut berbeda dcngan paradigma-paradigma yang digunakan pada program-program pembangunan Sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam PZKP menerapkan paradigma baru yaitu pemberdayaan masyarakat (empowerment). Dimana diberikan porsi yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap Lilhapan program (bottom-up p/ann/ng). Karena pendekatan yang digunakan dalam PZKP merupakan hal yang masih relatif baru, tentunya masih banyak Hhak yang meragukannya. Permasalahan yang berkembang adalah apakah dalam pelaksanaan PZKP benar-benar telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat ? Hal inilah yang mengilhami penulis untuk mengambil topik penelitian pada tesis ini.Penelitfan ini menggunakan tipe pendekatan kualitalif dengan jenis penelibian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan proses peIa|