Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari tesis ini ada dua. Pertama melihat kondisi Produktivitas Kota/Kabupaten dan Komponen Shift-share (Industrial Mix, Differential Productivity Sectoral dan Allocative) serta membandingkan dengan Kota/Kabupaten tetangga di region makro Jawa. Kedua menentukan pengaruh faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga terhadap Produktivitas Kota/Kabupaten di region makro Jawa. Kasus yang ditelaah adalah 110 Kota/Kabupaten di region makro Jawa dan 9 sektor tahun 2003, penulis menggunakan cara kerja Kamarianakis (2003), dimana Spatial Shift-share dipakai. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa di region makro Jawa faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga mempengaruhi Produktivitas Kota/Kabupaten."

"Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah di Indonesia pada pasca penerapan desentralisasi fiskal periode tahun 2001 sampai 2003. Penelitian menggunakan analisis panel data dengan model regresi fixed effect dan metode Generalized Least Square (GLS).Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Implikasi dari financial sharing, pemerintah pusat memberikan bagi hasii pajak dan bagi hasil sumber daya alam pada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal. Distribusi sumber daya alam dan pajak tidak merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus pada daerah yang dianggap kurang mampu membiayai kegiatannya dari penerimaan daerahnya sendiri.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kebijakan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam secara rata-rata nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (2) variabel dana alokasi umum tidak memberikan hasil positif meminimalisir ketimpangan/ disparitas pendapatan daerah."

"Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bekasi sudah diperbincangkan oleh berbagai kalangan sejak beberapa tahun terakhir. isu ini semakin mendapat tempat setelah bergulirnya era pemerintahan daerah dengan konsep yang lebih desentralistik melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disparitas pembangunan yang paling mendapat sorotan adalah ketimpangan antara wilayah utara dan wilayah selatan, serta antara koridor barat dan timur Kabupaten Bekasi, walaupun gaungnya tidak sekeras disparitas Utara - Selatan. Isu ketimpangan ini telah memicu beberapa kelompok seperti LSM dan tokoh masyarakat di Wilayah Utara untuk menyuarakan pemekaran Kabupaten Bekasi.Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan mengamati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Adapun Tujuan Penelitian dari tesis adalah untuk:a. Menganalisa tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi serta kecenderungannya dalam tahun 1996-2004b. Mengkaji tingkat kemajuan perekonomian antar kecamatan di Kabupaten Bekasi.c. Menganalisa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pencapaianIPM di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi antara tahun 2001-2004Tehnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson (Iw) Nilai indeks berkisar antara nol dan satu. Alat Analisis yang kedua adalah Tipelogi Klaasen dengan melihat perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita kecamatan terhadap angka LPE dan PDRB perkapita rata-rata Kabupaten. Sedangkan alat Analisis selanjutnya adalah regresi data panel dengan IPM sebagai Variat el babas, dan variabel terikatnya terdiuri dari: PDRB per kapita kecamatan ADHK 1993; Sarana pendidikan (jumlah gedung SD dan MI); Rasio guru SD dan MI; ]umlah sarana kesehatan kecamatan; Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk; Kepadatan Penduduk kecamatan; Akses penduduk terhadap air bersih.Adanya kerisauan beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang ketimpangan antar kecamai:an terhukti dari hasil perhitungan distribusi pendapatan (PDRB) dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana hasilnya diperoleh nilai indeks yang sangat tinggi dari secara umum cenderung meningkat.Untuk rnencari upaya dalam mengatasi ketimpangan ini, selanjutnya diidentifikasi kecamatan-kecamatan mana yang tertinggal, masih berkembang atau sudah maju dalarri Tipologi Klaasen. Hasilnya menunjukkan kecamatan yang tertinggal masih cukuo banyak dibandingkan dengan yang sudah maju, bahkan ada kecamatan yang mengalami kemunduran kesejahteraan ekonomi.Setelah diidentifikasi kesejahteraan dari sisi pendapatan (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi, maka dilanjutkan dengan analisa tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan ukuran yang Iebih luas, dalam hal ini variabel analisa yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Dari persamaan regresi diperoleh data bahwa dari tujuh variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi, ternyata hanya empat variabel yang secara signifikan berpengaruh. Ke empat variabel tersebut adalah variabel PDRB, Rasio guru terhadap murid pads tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih."

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil memicu munculnya aglomerasi serta isu disparitas antar wilayah. Aglomerasi dapat di lihat dengan munculnya kota sebagai sentra aktivitas ekonomi. Terjadinya disparitas bisa dilihat dari indikator jumlah PAD pada APBD di masing-masing propinsi. Disparitas dalam Ilmu Ekonomi Regional dapat diukur dengan indikator PDRB antar propinsi. Isu disparitas antar propinsi juga disebabkan karena faktor ketersediaan sumber daya dan fasilitas infrastuktur. Isu disparitas merupakan tantangan bagi efektivitas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia The geographical condition of Indonesia which consist of five large islands and thousands of small islands, triggers agglomeration and disparity issue. Agglomeration can be seen with the emergence of cities as centers of economic activity. The disparity can beseen from the indicator of the amount of PAD in the APBD in each province. Disparity in Regional Economics can be measured by inter-provincial GRDP indicators. The disparity issue is also due to the availability of resources and infrastructure facilities. The disparity issue is a challenge for the effectiveness of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia."

"Oleh karena luasnya wilayah dan beragamnya masyarakat di Indonesia, sudah seharusnya ada pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara peme-rintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan baik. Keuangan pemerintah daerah harus lebih diperhatikan dan diberikan kewenangan lebih seperti memperluas pu-ngutan pajak daerah. Pajak rokok merupakan salah satu perluasan pungutan yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun, terhadap pemanfaatannya pajak rokok yang tidak jelas menim-bulkan persoalan hukum, karena ada aturan lain yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (PERPRES JKS) yang menambahkan pemanfaatan pajak selain dari yang di atur dalam UU PDRD, yaitu untuk penda-naan program jaminan kesehatan yang diselenggrakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Ketidakpastian hukum tersebut akan menim-bulkan ketidakpercayaan para investor untuk berinfestasi di Indonesia, khususnya di daerah dan pembangunan ekonomi daerah akan terhambat. Sehinggga perma-salahan dalam penelitian ini adalah tetang pengaturan pajak rokok di Indonesia dan kontradiksi pemanfaatan pajak rokok dan pengaruhnya terhadap pembangu-nan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan  menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dila-kukan dengan cara Penelitian Kepustakaan. Pengaturan pajak rokok di Indonesia diatur dalam UU PDRD. Undang-undang ini mengatur mengenai subjek pajak rokok, objek pajak rokok, dasar pengenaan pajak rokok, tarif pajak rokok, per-hitungan pajak rokok, dana bagi hasil rokok kepada kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pemanfaatan pajak rokok untuk program jaminan kesehatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDRD, karena pemerintah pusat telah memberikan kewengan mengenai pajak rokok kepada pemerintah daerah melalui UU PDRD, sehingga pemanfaatan pajak rokok seharusnya dike-lola oleh pemerintah daerah. Tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 66P/HUM/ 2019, yang menyatakan bahwa pemanfaatan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat. Majelis Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara hukum seharusnya secara komprehensif dan mendalam.

---