Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari tesis ini ada dua. Pertama melihat kondisi Produktivitas Kota/Kabupaten dan Komponen Shift-share (Industrial Mix, Differential Productivity Sectoral dan Allocative) serta membandingkan dengan Kota/Kabupaten tetangga di region makro Jawa. Kedua menentukan pengaruh faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga terhadap Produktivitas Kota/Kabupaten di region makro Jawa. Kasus yang ditelaah adalah 110 Kota/Kabupaten di region makro Jawa dan 9 sektor tahun 2003, penulis menggunakan cara kerja Kamarianakis (2003), dimana Spatial Shift-share dipakai. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa di region makro Jawa faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga mempengaruhi Produktivitas Kota/Kabupaten."

"Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah di Indonesia pada pasca penerapan desentralisasi fiskal periode tahun 2001 sampai 2003. Penelitian menggunakan analisis panel data dengan model regresi fixed effect dan metode Generalized Least Square (GLS).Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Implikasi dari financial sharing, pemerintah pusat memberikan bagi hasii pajak dan bagi hasil sumber daya alam pada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal. Distribusi sumber daya alam dan pajak tidak merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus pada daerah yang dianggap kurang mampu membiayai kegiatannya dari penerimaan daerahnya sendiri.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kebijakan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam secara rata-rata nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (2) variabel dana alokasi umum tidak memberikan hasil positif meminimalisir ketimpangan/ disparitas pendapatan daerah."

"Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bekasi sudah diperbincangkan oleh berbagai kalangan sejak beberapa tahun terakhir. isu ini semakin mendapat tempat setelah bergulirnya era pemerintahan daerah dengan konsep yang lebih desentralistik melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disparitas pembangunan yang paling mendapat sorotan adalah ketimpangan antara wilayah utara dan wilayah selatan, serta antara koridor barat dan timur Kabupaten Bekasi, walaupun gaungnya tidak sekeras disparitas Utara - Selatan. Isu ketimpangan ini telah memicu beberapa kelompok seperti LSM dan tokoh masyarakat di Wilayah Utara untuk menyuarakan pemekaran Kabupaten Bekasi.Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan mengamati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Adapun Tujuan Penelitian dari tesis adalah untuk:a. Menganalisa tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi serta kecenderungannya dalam tahun 1996-2004b. Mengkaji tingkat kemajuan perekonomian antar kecamatan di Kabupaten Bekasi.c. Menganalisa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pencapaianIPM di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi antara tahun 2001-2004Tehnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson (Iw) Nilai indeks berkisar antara nol dan satu. Alat Analisis yang kedua adalah Tipelogi Klaasen dengan melihat perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita kecamatan terhadap angka LPE dan PDRB perkapita rata-rata Kabupaten. Sedangkan alat Analisis selanjutnya adalah regresi data panel dengan IPM sebagai Variat el babas, dan variabel terikatnya terdiuri dari: PDRB per kapita kecamatan ADHK 1993; Sarana pendidikan (jumlah gedung SD dan MI); Rasio guru SD dan MI; ]umlah sarana kesehatan kecamatan; Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk; Kepadatan Penduduk kecamatan; Akses penduduk terhadap air bersih.Adanya kerisauan beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang ketimpangan antar kecamai:an terhukti dari hasil perhitungan distribusi pendapatan (PDRB) dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana hasilnya diperoleh nilai indeks yang sangat tinggi dari secara umum cenderung meningkat.Untuk rnencari upaya dalam mengatasi ketimpangan ini, selanjutnya diidentifikasi kecamatan-kecamatan mana yang tertinggal, masih berkembang atau sudah maju dalarri Tipologi Klaasen. Hasilnya menunjukkan kecamatan yang tertinggal masih cukuo banyak dibandingkan dengan yang sudah maju, bahkan ada kecamatan yang mengalami kemunduran kesejahteraan ekonomi.Setelah diidentifikasi kesejahteraan dari sisi pendapatan (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi, maka dilanjutkan dengan analisa tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan ukuran yang Iebih luas, dalam hal ini variabel analisa yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Dari persamaan regresi diperoleh data bahwa dari tujuh variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi, ternyata hanya empat variabel yang secara signifikan berpengaruh. Ke empat variabel tersebut adalah variabel PDRB, Rasio guru terhadap murid pads tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih."

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil memicu munculnya aglomerasi serta isu disparitas antar wilayah. Aglomerasi dapat di lihat dengan munculnya kota sebagai sentra aktivitas ekonomi. Terjadinya disparitas bisa dilihat dari indikator jumlah PAD pada APBD di masing-masing propinsi. Disparitas dalam Ilmu Ekonomi Regional dapat diukur dengan indikator PDRB antar propinsi. Isu disparitas antar propinsi juga disebabkan karena faktor ketersediaan sumber daya dan fasilitas infrastuktur. Isu disparitas merupakan tantangan bagi efektivitas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia The geographical condition of Indonesia which consist of five large islands and thousands of small islands, triggers agglomeration and disparity issue. Agglomeration can be seen with the emergence of cities as centers of economic activity. The disparity can beseen from the indicator of the amount of PAD in the APBD in each province. Disparity in Regional Economics can be measured by inter-provincial GRDP indicators. The disparity issue is also due to the availability of resources and infrastructure facilities. The disparity issue is a challenge for the effectiveness of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia."

"Through fiscal decentralization, local governments are expected toassume more responsibility for regional problems such asunemployment. This study aims to analyze the effect of fiscaldecentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multipleregression analyses. The results show that Regional Revenue andRevenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate.Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for thenext two years, while goods and services expenditures have a positiveeffect on the unemployment rate. In addition, the General AllocationFund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affectthe unemployment rate.Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampumenyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lainpengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruhpelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran diWilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknikanalisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya,sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positifterhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, DanaAlokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikanterhadap tingkat pengangguran."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping memberikan pelayanan umum, salah satu misi utama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan DKI Jakarta adalah mencari keuntungan atau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam menjalankan misi tersebut ternyata kinerjanya belum memuaskan. Sumbangan BUMD kepada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 1993/1994 hanya sebesar 0, 81%. Kemudian menurut hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan BPKP, kondisi kesehatan BUMP di lingkungan DKI Jakarta pada umumnya belum memuaskan. Penelitian ini terpusat pada faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kinerja BUMD yang demikian dengan menggunakan Pendekatan Biaya Transaksi Ekonomi (BTE) sebagai alat analisis, yaitu suatu pendekatan interdisipliner yang mencakup hukum, ekonomi, dan teori organisasi. Periode yang diteliti adalah tahun 1990-1994. BUMD di lingkungan DKI Jakarta yang seluruhnya berjumlah 34 buah, dikelompokkan ke dalam, tiga bentuk yaitu Perusahaan Daerah (PD), Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Daerah (BUD). Penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada dua bentuk BUMD, yaitu PD dan PT, sedangkan bentuk BUD tidak diteliti karena belum dapat dikategorikan sebagai organisasi bisnis penuh dan masih beroperasi seperti organisasi Dinas atau Biro Pemerintah. Beberapa aspek BTE yang diteliti adalah (1) kerangka hukum, (2) organisasi perusahaan, (3) hubungan keagenan, (4) birokratisme, (5) biaya yang berpotensi sebagai biaya transaksi ekonomi, dan (6) kinerja BUMD. Dari hasil penelitian disinrpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT, dan kinerja PD lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PT yang dibuktikan dengan angka rata-rata Rol per tahun: PD sebesar 1,68% dan PT sebesar 12,66%; angka rata-rata perkembangan aktiva per tahun: PD sebesar 23,49% dan PT sebesar 38,74%; angka rata-rata perkembangan labs busk per tahun: PD sebesar 22,15% dan PT 84,32%; dan opini Akuntan Publik dan BPKP dengan nilai PD sebesar 1,92 dan PT sebesar 2, 75. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT. Oleh karena itu sesuai dengan anggapan dasar teori BTE, maka BUMD berbentuk PD selayaknya digantikan oleh struktur pengaturan lain yang lebih rendah BTEnya, seperti pasar, myriad hybrid organization, struktur multidivisi, struktur holding company, strategic business units dan strategic networks. Di samping melalui perubahan struktur pengaturan PD, beberapa kebijaksanaan lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD di lingkungan DKI Jakarta adalah regulasi dan deregulasi kerangka hukum, mendesentralisasikan kewenangan pengambilan keputusan, mengurangi pengaruh birokratisnne dan mengatasi masalah keagenan yang secara simultan akan mengurangi komponen biaya yang berpotensi menjadi BTE."

"ABSTRAKArtikel ini berfokus pada kesenjangan ekonomi yang terjadi di Prancis dalam lagu rap Nes Sous la Meme Etoile karya IAM. Lagu ini menceritakan kehidupan narator Aku, sebagai seorang imigran, yang hidup dalam kemiskinan dan penuh dengan kesulitan dan kemalangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis struktural dan analisis semiotika melalui analisis aspek semantik dan pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis pada lirik lagu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa lagu rap Nes Sous la Meme Etoile karya IAM mengangkat salah satu isu sosial yang memang benar adanya dan sudah menjadi polemik di Prancis, yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di Prancis dalam lagu ini ditampilkan melalui perbandingan kehidupan antara narator Aku dengan Dia dalam berbagai aspek kehidupan seperti gaya hidup, jenis pekerjaan, status pendidikan, dan kegiatan yang menjadi keseharian mereka. Melalui penelitian ini, kesenjangan ekonomi di Prancis tidak hanya terbukti keberadaannya, namun juga dapat terlihat dampak dari kesenjangan ekonomi pada aspek sosial dan pendidikan. Dari penelitian ini juga terlihat reaksi narator Aku akibat adanya kesenjangan ekonomi. Tidak hanya itu, perubahan sudut pandang narator Aku terhadap isu yang telah menjadi polemik di Prancis juga terlihat di sini.

---

ABSTRACTThis article focuses on the economic disparities found in France according to the rap song Nes Sous la Meme Etoile by IAM. This song tells the life of the narrator. I, as an immigrant, whose life is trapped in poverty and is full of difficulties and misfortunes. The theory used in this study is the structural analysis and semiotic analysis theory through analysis of semantic and pragmatic aspects. The method used in this study is a qualitative method by analyzing the song lyrics. The results of this study show that the rap song Nes Sous la Meme Etoile by IAM raises one of the social issues that is indeed true and has become a polemic in France, that is economic disparities. The economic gap in France in this song is conveyed through a comparison of life between the narrator I and Him in various aspects of life including lifestyle, type of work, educational status, and activities that become their daily life. This research has proven not only the existence of economic disparities in France, but also its impacts on social and educational aspects. Furthermore, it has also shown the reaction of the narrator I to the economic disparities. In addition, the change in narrator s perspective on the issue, that has become polemic in France, can also be seen here."

"This study is about the development gap in eastern Indonesia. This research is motivated by the existence of big problems that still faced by Indonesia up to now is the happening of development gap. The purpose of this research is the policy strategy in overcoming the gap between eastern Indonesia and West Indonesia region. This research uses the qualitative approach with discourse analysis method. Data collection method is done by triangulation technique of data source. Meanwhile, the data processing conducted by the researcher is data reduction. The result of this study is to provide an alternative policy that can be used and somewhat different from the mainstream which usually overcomes the gap by directly implementing the infrastructure development policy which until now based on the evaluation did not directly solve the problem, as evidenced by the many results of the construction of the stagnant infrastructure. Through this study, it is found that there are major issues that are more fundamental and often overlooked by policy makers. The main issues are grouped into three major groups of major issues, namely: Comprehensive Planning and Budgeting, Data and Information Effectiveness, and Professionalism of Civil State Apparatus."

"Fenomena urban development menuntut tingginya tingkat permintaan (demand) dari masyarakat terhadap bangunan gedung untuk hunian dan tempat usaha serta tingginya nilai ekonomis dari properti tiap tahunnya. Hal ini memicu pembangunan gedung bertingkat untuk hunian seperti apartemen dan rumah susun di Kota Bekasi. Aplikasi dari teknologi LIDAR dan Foto Udara terlihat sangat membantu didalam menganalisis pola persebaran spasial terhadap obyek gedung bertingkat hunian yang ada di Kota Bekasi menggunakan teknik analisis tetanggga terdekat dan kernel density. Hasil menunjukkan bahwa pola persebaran spasial terhadap obyek gedung bertingkat hunian yang ada di Kota Bekasi adalah cenderung mengelompok dengan ciri jarak antara lokasi gedung bertingkat yang satu dengan lokasi gedung bertingkat lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Sedangkan kesesuaian antara tata ruang wilayah Kota Bekasi dengan lokasi sebaran gedung bertingkat hunian baik yang befungsi sebagai apartemen, maupun hotel, plaza secara umum memperlihatkan adanya ketidaksesuaian. Implikasi pola spasial gedung bertingkat yang dijumpai di Kota Bekasi memperlihatkan semakin bertambahnya gedung bertingkat hunian, akan mengakibatkan semakin bertambahnya share pembangunan gedung terhadap sektor bangunan pada PDRB yaitu yang tercantum pada PDRB Atas Dasar Harga Bangunan. Namun kondisi tersebut tidak semata ? mata secara total meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi regional di Kota Bekasi.

---

The phenomenon of urban development requires high levels of demand (demand) from the public against the building for residential and business premises as well as the high economic value of the property each year. This triggers the construction of multi-storey buildings for residential as apartments and flats in the city of Bekasi. Application of LIDAR technology and Air Photo looks very helpful in analyzing the spatial distribution pattern of the object existing residential high rise building in Bekasi using analytical techniques a neighbor nearby and kernel density. Results showed that the spatial distribution pattern of the object-storey residential building in the city of Bekasi tend to cluster with the characteristic distance between the location of the one-storey building with other tall buildings adjacent locations and tend to cluster in certain places. While the conformity between the spatial distribution of Bekasi City with locations storey residential building both functioned as apartments, hotels, plazas generally showed discrepancies. Implications of spatial patterns storey building found in Bekasi show the increasing of multi-storey residential buildings, would result in the increasing share of the building construction sector for the GDP listed in GDP Based On Building Price. However, these conditions might have partly improved the rate of economic growth in Bekasi."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesenjangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Banten dan mengetahui hubungan faktor-faktor mempengaruhi tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kesenjangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (Time Series) periode 1983-2003.Untuk perhitungan tingkat kesenjangan digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan dan tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 3.00. Model regresi yang digunakan adalah model double log linear dengan variabel bebas yaitu Investasi (digunakan pendekatan dengan nilai PMTDB), jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan dari pemerintah pusat yang diterima oleh daerah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.Dari hasil perhitungan Tingkat Kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa tingkat kesenjangan selama periode 1983-2003 berfluktuatif dan semakin menurun. Nilai terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 0,16 dan tertinggi pada tahun 1984 sebesar 0,49.Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel PMTDB dan Tenaga Kerja memiliki hubungan yang negatif yang berarti apabila jumlah PMTDB dan Tenaga Kerja meningkat maka akan menurunkan tingkat kesenjangan. sedangkan variabel sumbangan memiliki hubungan yang positif artinya apabila jumlah sumbangan meningkat maka akan meningkatkan tingkat kesenjangan. Dari besarnya koefisien, maka variabel sumbangan lebih elastis dibandingkan dengan tenaga kerja dan PMTDB.Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan investasi dan kebijakan tenaga kerja."