Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah (APBD provinsi) di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu rnelalui analisis dokumen yang dieksplorasi dari data sekunder yang berasal dari Departemen Keuangan dan Biro Pusat Statistik. Metode bagi hasil PPN menggunakan metode ESNA (Equity and Specific Need Approach) pendekatan pemeratan dan kebutuhan khusus, yaitu pertumbuhan ekonorni), ENA (Equity and Need Approach) pendekatan pemerataan dan kebutuhan umum, yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah, dan ERA (Equity and Revenue Approach) pendekatan pemerataan dan penerimaan, yaitu konsumsi) masing masing dengan porsi bagi hasil 20%, 25%, dan 30%. Kemudian, untuk mengukur dampak masing-masing metode dan porsi bagi hasil terhadap pemerataan fiskal (penerimaan APBD provinsi, konsolidasi provinsi, dan perkapita provinsi) menggunakan Koevisien Variasi (KV) dan Indeks Williamson (IW) serta Indeks Theil (IT).Dengan ketiga metode ini semakin besar/kecil porsi bagi hasil maka akan semakin besar/kecil dampak pemerataannya kecuali pada penerimaan kosolidasi provinsi sebaliknya, makin besar porsi bagi hasil makin tidak merata penerimaan antar provinsi.Dan ketiga metode bagi hasil tersebut yang mampu mengoreksi KV, IW, dan IT terbesar dari sebelum bagi hasil PPN adalah metode ESNA. Metode ini mampu mengoreksi (menurunkan) 33% ketimpangan rata-rata (dari KV, IW, dan IT dengan porsi 30%) pada penerimaan provinsi dan menurunkan 5,8% ketimpangan pada konsolidasi provinsi serta menurunkan 3,9% pada ketimpangan penerimaan perkapita provinsi.Dengan demikian bagi hasil PPN dapat diaplikasikan untuk mengoreksi ketimpangan fiskal antar provinsi di Indonesia. Bila akan dibagihasilkan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya menggunakan metode ESNA dan diukur berdasarkan penerimaan perkapita provinsi sehingga pemerataan fiskal atar provinsi lebih baik. Adapun besarnya porsi untuk bagi hasil PPN tergantung kemampuan pemerintah pusat (misalnya berdasarkan tingkat pertumbuhan PPN), semakin tinggi pertumbuhan PPN; semakin besar porsi PPN yang dapat dibagihasilkan serta semakin merata penerimaan APBD antar provinsi di Indonesia."

"Tesis ini membahas kemungkinan penerapan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan sumber keuangan daerah. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh bagi hasil PPN dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mencari pendekatan dan porsi bagi hasil PPN terbaik dari beberapa alternatif yang disimulasikan. Simulasi dilakukan atas dua pendekatan yaitu pendekatan alokasi dasar PDRB (Growth Base Allocation - GBA) dan pendekatan alokasi dasar Konsumsi (Consumption Base Allocation - CBA) dimana masing-masing pendekatan menggunakan porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%, bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan daerah masingmasing sebesar sekitar 8-9%; 12-13%; dan 17-18%. Dengan menggunakan Indikator Ruang Fiskal Daerah (IRFD) diketahui bahwa dengan adanya alokasi bagi hasil PPN, kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk mendanai belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka mengalami peningkatan sebesar 3,63% pada bagi hasil dengan porsi 20%, sebesar 5,27% pada bagi hasil dengan porsi 30%, dan sebesar 6,79% pada bagi hasil dengan porsi 40%. Dari ketiga porsi yang disimulasikan, hanya porsi bagi hasil 20% dan 30% yang masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional yang diukur dari rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2008. Namun jika yang dijadikan acuan batas aman defisit anggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka ketiga porsi bagi hasil tersebut masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional. Ditinjau dari aspek ketimpangan horizontal, diketahui bahwa pendekatan CBA pada porsi 20% lebih dapat meminimalisir ketimpangan horizontal antar daerah.

---

This thesis focusess on the possibility of applying Value Added Tax (VAT) sharing in Indonesia that could be used as an alternative to strengthen local financial resources. The study was a quantitative descriptive that using secondary data drawn from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance. The study aims to find how far VAT sharing could improve subnational fiscal capacity, and to find out the best approaches and portion from several alternative VAT simulations. Simulations performed on two bases allocation approaches, namely Growth Base Allocation (GBA) and Consumption Base Allocation (CBA) which each approach uses the following portions 20%, 30% and 40%.

The study concluded that by using 20%, 30% and 40% of sharing portion, VAT sharing could increase subnational revenues for each VAT sharing portion about 8-9%, 12-13% and 17-18%. By using the Regional Fiscal Space Indicators (IRFD), it is known that VAT sharing could increase the Subnational ability and flexibility to cover their real needs for about 3.63% on VAT sharing 20%, 5.27% on VAT sharing 30%, and 6.79% on VAT sharing 40%.

From the three simulated portions, only the 20% and 30% of sharing portion which is still in the safe threshold of national fiscal sustainability as measured by the ratio of budget deficit to Gross Domestic Product (GDP) based on Miniter of Finance Regulation (PMK) No.123 of 2008. But if the referenced of budget deficit is the Act No. 17 of 2003, the three VAT sharing portion is still in the safe threshold national fiscal sustainability.

From the horizontal inequality aspect, the CBA approach of 20% portions is the most approach which could minimize horizontal inequality between regions."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Untuk mengurangi emisi dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060, Indonesia mendorong penggunaan kendaraan listrik. Namun, penjualan mobil listrik berbasis baterai masih rendah. Untuk meningkatkan penjualan mobil listrik, Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di samping insentif fiskal dan nonfiskal lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan insentif PPN DTP terhadap penjualan mobil listrik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Difference-in-Differences (DID) dan Propensity Score Matching (PSM) dengan data penjualan mobil listrik bulanan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) periode Januari 2022 hingga September 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan insentif PPN DTP sejak April 2023 berpengaruh positif signifikan terhadap penjualan mobil listrik. Faktor-faktor lain seperti first-mover advantage, event promosi, harga, merek, dan spesifikasi mobil juga berpengaruh terhadap penjualan.

---

Indonesia is one of the world's largest emitters of greenhouse gases, contributing significantly to global warming. To reduce emissions and achieve its net zero emission target by 2060, Indonesia is promoting the use of electric vehicles. However, sales of battery electric vehicles (BEVs) remain low. To boost BEV sales, the government has implemented a Value Added Tax Incentive Borne by the Government (PPN DTP) policy, in addition to other fiscal and non-fiscal incentives. This study analyzes the impact of the PPN DTP incentive on BEV sales in Indonesia. Using a Difference-in-Differences (DID) approach combined with Propensity Score Matching (PSM), the study analyzes monthly BEV sales data from the Indonesian Automotive Industry Association (Gaikindo) from January 2022 to September 2024. The findings reveal that the implementation of the PPN DTP incentive since April 2023 has had a significant positive effect on BEV sales. Furthermore, the study identifies other factors influencing BEV sales, including first-mover advantage, promotional events, price, brand, and vehicle specifications. This research provides valuable insights for policymakers seeking to promote EV adoption and support Indonesia's transition towards a more sustainable transportation sector."

"Ruang lingkup penelitian ini adalah studi tentang analisa bagi hasil PPN antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bagi hasil PPN tersebut terhadap ketimpangan penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances) dan ketimpangan penerimaan antar pemerintah daerah (horizontal imbalances). Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Data yang dijadikan dasar dalam simulasi adalah data penerimaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan APBD tahun 2004 dari Biro Pusat Statistik dan Departemen Keuangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dengan mengasumsikan tingkat pertumbuhan PPN. Simulasi bagi hasil tanpa mengasumsikan tingkat pertumbuhan PPN hanya akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah tetapi menurunkan penerimaan pemerintah pusat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis, simulasi bagi hasil PPN dengan menarik pajak hotel dan restoran lebih dapat memperbaiki kondisi vertical imbalances antara pemerintah pusat dengan daerah jika dibandingkan dengan simulasi bagi hasil PPN dengan tanpa menarik pajak hotel dan restoran.Berikutnya metode bagi hasil PPN yang dapat menghasilkan distribusi dana bagi hasil yang paling merata adalah metode ENA atau Equity and Need Approach dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu ESNA atau Equity and Spesifc Needs Approach dan ERA atau Equity and Revenue Approach. Akan tetapi distribusi bagi hasil PPN dengan metode ESNA lebih dapat mengurangi ketimpangan penerimaan antar daerah (horizontal imbalances) jika dilihat dari sturktur alokasi dana bagi hasil PPN. Hal ini karena metode ini memberikan porsi alokasi dana bagi hasil yang paling tinggi bagi kelompok provinsi berpendapatan rendah dibandingkan dengan dua metode lainnya. Sebaliknya metode ini memberikan porsi alokasi dana bagi hasil yang paling rendah bagi kelompok provinsi berpendapatan tinggi dibandingkan dengan dua metode lainnya."

"Tesis ini membahas tentang Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai terjadinya disharmonisasi pengaturan lintas sektoral antara pengaturan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan atau transaksi pengangkutan laut. Selain itu juga permasalahan mengenai ketidakhati-hatian secara hirarki hukum ketika Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Kep.370/PJ/2002 yang bertentangan secara substansi dengan aturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah No. 144/2000. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, penelitian peraturan dan pengamatan jalannya proses pengadilan atas sengketa PT. XYZ di Pengadilan Pajak.Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa. Disharmoni pengaturan PPN pada industri pengangkutan laut terjadi karena kekurang hati - hatian dari Ditjen Pajak dalam menerjemahkan peraturan yang lebih tinggi menjadi suatu aturan tata laksana teknis, yakni ketika menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak No. 370/PJ/2002 tanpa memahami maksud dari Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000 sebagai aturan yang lebih tinggi. Selain itu kekuranghati-hatian Ditjen Pajak terlihat dalam hal mengedepankan kepentingan sektoral dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Disharmoni yang terjadi pada pengangkutan laut, mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan hukum yakni : kepastian hukum ; keadilan ; dan kemanfaatan.

---

This Theses discuss about the Disharmony in VAT Rules in Voyage Carrier Industry : Study in PT. XYZ VAT Dispute in Tax Court.The problems of this research are about the disharmony in cross sector rules between the Department of Transportation and the Department of Finance - Directorate General of Tax, regarding the VAT object in transaction of Voyage Carrier; there also problem regarding the law hierarchy when the Directorate General of Tax release Kep.370/PJ/2002 on VAT that substantially in conflict with the higher regulation in the Government Regulation No. 144/2000. The research done for this theses is legal normative research with focus in bibliography research, regulation research and observing the dispute hearing session of PT. XYZ VAT dispute in the Tax Court.The research come up with result that, the disharmony of VAT Rules is the effect of Directorate General of Tax Release No. 370/PJ/2002 that in conflict in legal hierarchy with higher regulation that is Regulation No. 144/2000.; and the cross sector conflict between the Department of Transportation rules and Department if Finance - Directorate General of Tax caused by the release No. 370/PJ/2002.; the disharmony in VAT in Voyage Carrier caused the objective of law : legal certainty, justice, and utility."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan mengembangkan suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penghitungan potensi PPN. Berdasarkan realisasi penerimaan yang terus bertambah setiap tahunnya serta rasio PPN terhadap PDB di Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara di dunia, maka dapat diduga bahwa terdapat potensi PPN yang masih dapat digali. Hasil penghitungan potensi PPN kemudian dibandingkan dengan realisasi penerimaannya untuk mengukur kinerja pemungutan pajak berdasarkan tax coverage ratio.Terdapat beberapa pendekatan/metode yang dapat digunakan untuk menghitung potensi PPN, diantaranya adalah addition method dengan menggunakan data PDB (Pandiangan, 2000), pendekatan dengan menggunakan data pengeluaran nasional yang digunakan di Nepal (Jenkins dan Yan Kuo, 1995), pendekatan dengan menggunakan tabel Input Output yang digunakan oleh McKenzie (1991), dan Stephen V. Marks (2003) serta pendekatan yang menggabungkan data PDB dan tabel 1-0 yang digunakan oleh Pellechio dan Hill (1996). Penghitungan potensi PPN dalam penelitian ini menggunakan formula yang dikembangkan oleh Stephen V. Marks dengan beberapa penyesuaian terhadap porsi Pengusaha Kena Pajak yang diasumsikan sebagai pengusaha kecil dalam tabel Input-Output UKM Indonesia tahun 2000. Potensi PPN yang dihitung adalah potensi tahun 2003 sampai 2005 berdasarkan tabel 1-0 terakhir yang dipublikasikan yaitu tabel 1-0 up-dating 2003. Untuk penghitungan potensi PPN tahun 2004 dan 2005 dilakukan up-dating tabel-1-0 dengan menggunakan data PDB sektoral dan PDB penggunaan pada tahun yang bersangkutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tabel 1-0 untuk menghitung potensi PPN dapat memberikan gambaran yang mendekati kondisi nyata sebenarnya karena tabel 1-0 dapat memberikan informasi yang komprehensif dan marnpu memperlihatkan hubungan dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Berdasarkan hasil penghitungan terdapat tiga sektor utama dengan potensi PPN terbesar yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, dan sektor industri alat pengangkutan dan perbaikannya. Perbandingan antara potensi dan realisasi PPN tahun 2003 sampai dengan 2005 menghasilkan rata-rata tax coverage ratio sebesar 74,66%. Berdasarkan hasil tersebut masih terdapat potensi penerimaan PPN yang belum tergali. Oleh karena itu, DJP selaku pemungut pajak perlu melakukan analisa untuk meningkatkan faktor-faktor penunjang suksesnya penerimaan pajak, antara lain adalah melalui peningkatan kepatuhan mengisi SPT oleh Wajib Pajak, peningkatan jumlah Wajib Pajak, pemodernisasian sistem perpajakan, serta peningkatan kesadaran dan kepedulian pajak."

"This research analyzes the effect of fiscal transfer and income sharing among center and local of per capita income regency / city in North Maluku Province, 2003 - 2007 years. It used the method of regression analysis in pooling data form of eight regencies / cities in North Maluku Province. This research used a model developed by Tochkov (2004) in China's case and the next modified model until DAU (Dana Alokasi Umum) and DAK (Dana Alokasi Khusus) is transfer fiscal variable which simulataneously with income sharing as variables taht assumed effect of per capita income...."