Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UNIVERSITAS INDONESIAFAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU PO1JTIKPROGRAM P ASC ASARJ ANAPROGRAM STUDI ILMU POLHTKKEKHUSUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALABSTRAKDERRY A. ADIWIJAYA8398080086PERUBAHAN ORIENT AST BALANCE OF POWER? AV A PASCA PERANGDINGIN: SUATU ANALISIS TERHAD AP PEMUNCULAN MATA UANGTUNGGALEROPAviii, 124 Halaman, 38 buku-buku, 1 makalah, 6 surat kabar, 1 situsBerakhirnya Perang Dunia H telah membentuk suatu sistem internasional yang bipolar. Bipolaritas ini ditunjukan dengan adanya persaingan dua kekuatan utama yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, Persaingan antara kedua negara ini membentuk suatu balance of power dalam bidang militer yang memberi pengaruh positif pada stabilitas sistem internasional.Perang dingin yang berakhir pada 1991 telah mengubah fenomena hubungan internasional yang selama ini terjadi. Faktor ekonomi muncul menjadi suatu isu yang signifikan dalam hubungan internasional. Kekuatan militer pada pasca perang dingin tidak lagi menjadi fokus bagi negara-negara. Setiap negara lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah ekonotnl dan kesejahteraan.Perubahan fenomena hubungan internasional pasca perang dingin berpengaruh terhadap konstelasi dan distribusi power pada sistem internasional. Dengan menggunakan konsep balance of power dari realisme, peneliti berupaya untuk menemukan bentuk balance of power pasca perang dingin. Melalui pengkajian konsep balance of power dari realisme, peneliti memunculkan beberapa indikator yang menunjukan terbentuknya suatu balance of power. Indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk balance of power pasca perang dingin.Dalam penelitian ini fenomena pemunculan mata uang tunggal Eropa {euro dollar) diangkat oleh peneliti sebagai fakta yang determinan dalam pembentukan balance of power. Munculnya euro dollar yang berupaya mengimbangi pergerakan dollar Amerika Serikat merupakan suatu bentuk balance of power pasca perang dingin. Dapat dikatakan demikian karena kenyataan tersebut sesuai dengan indikator terbentuknya balance of power yang dikemukakan dalam penelitian ini.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi perubahan orientasibalance of power pasca. perang dingin dari bidang militer ke ekonomi. Pada pasca perang dingin isu ekonomi memiliki peran yang lebih signifikan dibanding isu lainnya. Oleh karena itu ekonomi menjadi faktor yang determinan dalam pembentukan balance ofpowerpasca perang dingin."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh penyatuan ekonomi Eropa (Integrasi Uni Eropa) yang ditandai dengan penyatuan mata uang negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa yaitu Euro. Sejak tanggal 1 Januari 2002. Peredar.m Euro sebagai alat tukar baru menggantikan uang nasional 12 negara anggota UE (Austria, Belgia, Belanda, Finlandia, frlandia, ltalia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Portugal, Spanyol, Yunani) berlangsung relatif mulus. Apakab penyatuan mata uang tersebut akan berpengarub terbadap ekspor Indonesia, maka kam.i menganaJisa 6 (euarn) negara EU (Perancis, Jerman, Italia, Belgia Luxemburge, Belanda).Tujuan tesis ini adatah untuk mengkaji ekspor Indonesia terhadap 6 {eanam) Negara Uni Eropa, sejak mulai 1995 hingga tahun 2008 dan mengetahui sejauh mana pengaruh GDP 6 {enam) negara Uni Eropa terhadap perkembangan Ekspor Indonesia. Analisis dalam tesis ini menggunakan data sekunder runtun waktu (time series). yang diambil dari data yang telah dipublikasikan oleh BPS dan European Statistic (Eurostat) dan data primer. Hasil yang diperoleh berdasarkan data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis regresllinier berganda dengan metode Fix Effect. Dengan metode ini maka dapat dijelaskan variable-variabe1 yang mempengaruhi ekspor lndonesia, cara meningkatkan ekspor pemerintah, dan seberapa besar.

---

This thesis is motivated by the economic unification of Europe is marked by the currency union countries that joined the European Union. Since January 1, 2002. Circulation of the Euro as a new tender to replace the national currency of 12 EU members (Austria, Belgium, the Netherlands, Finland, Ireland, Italy, Germany, Luxembourg, France, Portugal, Spain, Greece) took place relatively smoothly. Is the currency union will affect the exports of Indonesia, then we analyze the 6 (six) EU countries (France, Germany, Italy, Belgium Luxemburg, Netherlands).The purpose of this thesis is to examine exports of Indonesia to 6 (six) European Union member, since the beginning of 1995 until the year 2008 and determine how far the influence of GDP, Exchange Rate (ER) and Single currency implementation of the European Union member on the development of Indonesian exports. The analysis in this thesis uses secondary data time series, derived from data published by BPS and the European Statistics (Eurostat) and the primary data. The results obtained on the basis of these data were analyzed using multiple linear regression analysis by the method of Fix Effect."

"Salah satu alternatif mengatasi persoalan dispersi mata uang adalah dengan membentuk mata uang tunggal, tetapi harus memenuhi berbagai persyaratan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari kerugian. Salah satu teori yang mendasari pembentukan mata uang bersama adalah Teory Optimum Currency Area (OCA), di mana nilai tukar negara-negara dalam OCA harus bergerak ke arah derajat yang sama (co-movement). Nilai tukar nominal akan mengambil alih peran variabel riil dalam melakukan penyesuaian terhadap goncangan. Co-movement nilai tukar harus dipengaruhi oleh indikator makro, yaitu inflasi, suku bunga, produk domestik bruto, dan jumlah uang beredar. Arah permodelan dan teknik estimasi yang digunakan harus ditujukan untuk mendeteksi terpenuhinya ketiga karakteristik di atas, sehingga digunakan vector error correction model (VECM). Hasilnya, diketahui co-movement jangka panjang hanya diperoleh dari pergerakan ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Namun, tidak semua indikator makro menjadi faktor penjelas dari pegerakan nilai tukar itu. Dengan demikian, secara keseluruhan tidak ditemukan indikasi pementukan mata uang tunggal dari pergerakan nilai tukar dan indikator makro ekonomi ASEAN5.

---

One alternative to overcome the dispersion problem is the currency by establishing a single currency, but must meet various requirements for benefits greater than the losses. One theory that underlies the formation of a common currency is the Theory of Optimum Currency Area (OCA), in which the exchange rate of countries in the OCA should be moving toward the same degree (comovement). Nominal exchange rate would takeover the role of real variables in making adjustments to the shocks. Co-movement rate should be influenced by economic indicators, namely inflation, interest rates, gross domestic product, and the money supply.

The direction of modeling and estimation techniques used should be directed to detect the fulfillment of the three characteristics above, so the used vector error correction model (VECM). The result, known to long-term co-movement is only obtained from the movement of Malaysian ringgit and Singapore dollar. However, not all macro indicators of movement explanatory factors of exchange value. Thus, overall indication to create not find a single currency exchange rate fluctuations and macroeconomic indicator ASEAN5."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primier, sekunder dan tersier, termasuk hasil wawancara dengan nara sumber. Adapun fokus penelitian terutama pada permasalahan mengenai perlu tidaknya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang mata uang dan pokok-pokok materinya. Adapun pokok-pokok materinya merupakan unifikasi dan penyempurnaan ketentuan mata uang yang saat ini berlaku, sepeti pengaturan ciri minimal uang; pengeluaran uang khusus; pembatasan uang logam sebagai legal tender; kewenangan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang termasuk mencetak uang rupiah; kewajiban layanan penukaran uang oleh bank umum kepada masyarakat; perlindungan hukum atas penggunaan desain uang; pembentukan pusat data dan analisa uang palsu; dan ketentuan pidana terkait dengan kejahatan uang rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pelaksanaan dari amanat amandemen UUD 1945 dan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia terdapat semangat untuk melakukan unifikasi terhadap pengaturan mata uang dalam suatu undang-undang tersendiri.

---

This thesis is written using a normative legal research method using primary, secondary and tertiary legal materials and including the results of interviews with resources persons. The research is focused primarily on the neccessity for Indonesia to have a specific currency regulation and the main points of its regulation material. The research shows that as mandated in the amendment of the 1945's Constitution of Republic of Indonesia and the amendment of Bank Indonesia Act, there is a spirit to legislate the unification of the currency regulatins that currently apply, such as the minimum arrangement of currency characteristic; the issuance of commemorative coins/banknotes; the limitation of coin-made-payment as legal tender; the authority of Bank Indonesia in the field of currency circulation, including Indonesian Rupiah; the obligation to exchange rupiah as a service from commercial banks to the public; legal protection of Rupiah designs; establishment of counterfeit data and analysis center regarding to currency crimes."

"ABSTRAKTerbentuknya Uni Eropa tidak terlepas dari adanya cita-cita untuk melakukankerjasama dan integrasi dibidang ekonomi dan moneter di antara negara-negaraEropa. Salah satu perwujudan dari cita-cita tersebut adalah dengan menghadirkanmata uang tunggal yang saat ini dikenal dengan nama Euro. Dari 28 negara anggotaUni Eropa, ada dua negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidakmenggunakan mata uang Euro, salah satunya adalah Denmark. Akibat dari tidakbergabungnya Denmark dengan Euro, maka ada sejumlah konsekuensi yang harusmereka alami, baik secara ekonomi maupun hukum, seperti yang diatur di sejumlahperaturan dalam hukum Uni Eropa.

---

ABSTRACTThe establishment of the European Union can not be separated from their ideals tocooperate in the economic and monetary integration among European countries.One embodiment of these ideals is to have a single currency which is currentlyknown as the Euro. Among the 28 EU member states, there are two EU memberstates that decided not to use the Euro currency, one of them is Denmark. As a resultof not joining the Euro, there are a number of consequences that should beexperienced by Denmark, both in economic and law, as stipulated in the regulationsof EU laws."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan devaluasi mata uang franc CFA oleh Prancis pada 1994. Mata uang yang dibentuk pada 1945 tersebut masih digunakan oleh empat belas negara bekas koloni Prancis di Afrika Subsahara sampai saat ini. Pembentukan mata uang tersebut awalnya bertujuan membantu Prancis memulihkan ekonominya selama periode dan pasca-PD II. Memasuki periode dekolonisasi pada 1960-an, sistem mata uang CFA mendapatkan tantangan dari kaum nasionalis di negara-negara koloni Prancis namun mata uang tersebut tetap bertahan. Metode sejarah dalam artikel ini digunakan untuk menjelaskan periodisasi pembentukan mata uang CFA serta cara kerja sistem mata uang yang digunakan oleh Prancis guna mengikat negara-negara CFA agar kuasa Prancis tetap bertahan. Pendekatan decolonization studies digunakan untuk melihat bagaimana politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Prancis terhadap negara bekas koloninya pada 1960-an membuat kuasa Prancis tetap kuat atas wilayah negara bekas koloninya meskipun kemerdekaan sudah diraih. Faktor internal (kekeringan, industrialisasi yang masif, ketidakstabilan politik, dan kurangnya SDM untuk mengatur negara) dan faktor eksternal (menurunnya harga biji besi, minyak bumi, komoditas ekspor) menjadi faktor pendorong negara-negara CFA untuk menyetujui kebijakan sepihak tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut membuat kinerja ekonomi negara-negara CFA mengalami penurunan selama beberapa tahun. Meskipun pada akhirnya ekonomi di kawasan tersebut meningkat, namun kebijakan devaluasi tetap membuktikan masih kuatnya pengaruh Prancis terhadap negara-negara bekas koloninya.

---

This article aims to explain the factors driving France's policy of devaluing the CFA franc in 1994. The currency that was formed in 1945 is still used by fourteen former French colonies in Sub-Saharan Africa to this day. The formation of the currency was originally intended to help France recover its economy during and after World War II. Entering the decolonization period in the 1960s, the CFA currency system was challenged by the nationalists in the French colonies, but the CFA currency persisted. The historical method in this article is used to explain the periodization of the formation of the CFA currency as well as the currency system used by France to bind the CFA countries so that French power remains. The decolonization studies approach is used to see how the decolonization politics carried out by France against its former colonies in the 1960s made France maintain strong control over the territories of its former colonies even though independence had been achieved. Internal factors (drought, massive industrialization, political instability, and lack of human resources to manage the country) and external factors (decreased prices of iron ore, oil, export commodities) became the driving factors for CFA countries to agree to this unilateral policy. As a result of this policy, the economic performance of CFA countries has decreased for several years. Although in the end the economy in the region improved, the devaluation policy still proved the strong influence of France on the countries of its former colonies."

"Melalui laporan United States Trade Representative (USTR), berjudul “Section 301Investigation: Vietnam Currency,”AS menuduh Vietnam telah melakukanmanipulasi nilai tukar dengan cara melemahkan nilai tukar mata uangnya dengancara membeli cadangan devisa pada tahun 2019. Maka, hal ini membuat hargaPVLT asal Vietnam menjadi menurun guna untuk peningkatan nilai eksporVietnam. Lebih lanjut, AS menuding Vietnam karena telah melakukan subsidikarna telah memberikan bantuan untuk melemahkan nilai mata uangnya gunameningkatkan ekspor dan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai hal ini.Nilai tukar, walaupun bukan merupakan faktor penentu, berpengaruh terhadapsurplus atau defisit perdagangan, yang selanjutnya mempengaruhi nilai tukar, danseterusnya. Namun, secara umum, mata uang domestik yang lebih lemahmerangsang ekspor dan membuat impor lebih mahal. Sebaliknya, mata uangdomestik yang kuat menghambat ekspor dan membuat impor lebih murah. Darilatar belakang tesis ini, yang dapat dijadikan sebagai pokok-pokok permasalahansebagai berikut: pertama, bagaimana pembuktian terkait dugaan kebijakanmanipulasi nilai tukar mata uang oleh Vietnam dan bagaimana praktik tersebutberdampak pada perdagangan internasional? Kedua, bagaimana ketentuanAgreement on Subsidies and Countervailing Measure (ASCM) / Perjanjian SCMterhadap praktik dugaan manipulasi mata uang oleh Vietnam? Ketiga, agaimanaanalisis mengenai Laporan “Section 301 Investigation: Vietnam Currency” olehUSTR terkait dengan tuduhan manipulasi nilai mata uang oleh Vietnam?Penelitian ini dapat diklasifikasikan juga sebagai penelitian hukum doctrinal(doctrinal legal reserach). Penelitian doktrin berkaitan dengan analisis suatu doktrinhukum dan bagaimana ia dikembangkan dan diterapkan. Cara ini sering kalibercirikan mempelajari teks hukum, sehingga sering juga disebut dengan 'hukumhuruf hitam' atau dikenal dengan istilah studi normatif.Hasil tesis ini menunjukkan bahwa menurut data dari International Monetary Fund(IMF) bahwa memang benar Vietnam telah membeli cadangan devisa di tahun 2019dan menurunnya nilai tukar VND. Namun, kontribusi pemerintah tersebut bukanmerupakan subsidi menurut Perjanjian SCM. Lebih lanjut, USTR tidak memiliki hakuntuk melakukan investigasi kebijakan moneter di suatu negara.

---

Through United States Trade Representative (USTR) report, entitled “Section 301

Investigation: Vietnam Currency,” the US accused Vietnam of manipulating the

exchange rate by devaluating its currency exchange rate by buying foreign

exchange reserves in 2019. Thus, this made the Vietnam’s PVLT price has

decreased in order to increase the value of Vietnam's exports. Furthermore, the US

accused Vietnam of conducting prohibited subsidy because the Vietnam

Government’s financial contribution weakening the value of its currency has

increased exports and US further initiate investigations on this matter. The

exchange rate, although not a determining factor, affects the trade surplus or

deficit, which in turn affects the exchange rate, and so on. In general, however, a

weaker domestic currency stimulates exports and makes imports more expensive.

In contrast, a strong domestic currency discourages exports and makes imports

cheaper. From the background of this thesis, which can be used as the main points

of the problem as follows: First, what is the evidence related to the alleged policy

of currency manipulation by Vietnam and how this practice has an impact on

international trade? Second, how does the provisions of the Agreement on Subsidies

and Countervailing Measure (ASCM) regulates the alleged practice of currency

manipulation by Vietnam? Third, how is the analysis of the “Section 301

Investigation: Vietnam Currency” Report by USTR related to allegations of

currency manipulation by Vietnam?

This research can also be classified as doctrinal legal research (doctrinal legal

research). Doctrinal research is concerned with the analysis of a legal doctrine and

how it is developed and applied. This method is often characterized by studying

legal texts, so it is often also referred to as 'black letter law' or known as normative

studies.

The results of this thesis has shown that according to data from the International

Monetary Fund (IMF), it is true that Vietnam has purchased foreign exchange

reserves in 2019 and the VND exchange rate has decreased. However, the

government contribution is not categorized as subsidy under ASCM. Furthermore,

USTR does not have the right to conduct monetary policy investigations towards

other country."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengumuman kebijakan devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok) yang dilakukan oleh People's Bank of China (PBoC) atau Bank Sentral Tiongkok yang diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2015 terhadap abnormal return saham dan dampaknya pada setiap sektor industri dari 9 (sembilan) sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode event study yang terdiri dari 133 estimation period dan 31 hari event period atau event window (t-15, t=0, dan t+15). Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari pengumuman devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok), kedua terdapat abnormal return yang heterogen pada setiap sektor industri dari 9 (sembilan) sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa signifikansi hanya terdapat pada sektor Trade & Service t = 0 atau pada saat hari terjadi pengumuman devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok).

---

This study aims at analyzing the impact of policy announcements devaluation of the Yuan (China) currency conducted by the People's Bank of China (PBoC), or the Central Bank of China, which was announced on August 11, 2015 on the abnormal stock return and its impact on each of the 9 (nine) sectors of the industry listed in the Indonesia Stock Exchange. This study uses event study consisted of 133 estimation period and 31-day event or event window period (t-15, t = 0 and t + 15). The research found that first, there is no significant abnormal returns on the announcement day of the devaluation of the Yuan (China), Secondly there is a heterogeneous abnormal return in each of 9 the (nine) sectors listed in the Indonesia Stock Exchange. The results also showed that they are only significant in the Trade & Service sector t = 0 or on the announcement day of the devaluation of Yuan (China) currency."