Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlapis-lapisnya lembaga audit sektor publik (pemerintah) di Indonesia telah menimbulkan aroma tersendiri. Setiap tataran pemerintahan memiliki lembaga audit. Di luar lembaga kepresidenan terdapat satu badan pemeriksa keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Lembaga audit tersebut merupakan lembaga audit ekstern. Di lingkungan eksekutif (Presiden RI) terdapat beberapa lembaga audit intern pemerintah. Lembaga audit tersebut terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tingkat nasional; Inspektorat Jenderal Departemen untuk tingkat departemen; Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen; Badan Pengawas Provinsi untuk tingkat provinsi; Badan Pengawas Kabupaten untuk tingkat kabupaten; dan Badan Pengawas Kota untuk tingkat kota. Maraknya lembaga-lembaga audit di atas telah memunculkan dugaan terjadinya penugasan yang datang silih berganti kepada entitas pemerintahan yang diaudit khususnya entitas pemerintah daerah. Dengan lain perkataan, permasalahan yang dominan dan potensial terjadi adalah audit berulang-ulang atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dugaan terjadinya audit berulang-ulang terus bergulir dari masa ke masa termasuk pasca dilaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal (tahun 2001). Padahal pada tahun 2001 telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan mandat atau kewenangan lembaga audit sektor publik. Solusi terhadap permasalahan dimaksud memerlukan identifikasi terhadap penyebab utama dan akibat dari, audit berulang-ulang atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Best Practice system pengawasan keuangan negara di negara lain merupakan salah satu bahan pertimbangan solusinya. Dengan demikian polemik terjadinya audit berulang-ulang atas penggunaan dana anggaran satuan keria perangkat daerah dari suatu pemerintahan daerah seharusnya tidak perlu berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi, apabila semua pihak yang berkompeten melihat permasalahan audit atas APED secara jernih, obyektif dan tidak resisten."

"Laporan magang ini membahas proses audit atas pendapatan dan piutang yang dilakukan oleh KAP TWR atas Engagement ABC 2013 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Secara lebih rinci, dibahas mengenai kebijakan akuntansi, prosedur audit, temuan audit, serta analisis atas siklus pendapatan dan piutang ABC dan proses audit KAP TWR. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas pendapatan dan piutang PT ABC (Persero) telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, serta prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP TWR atas siklus pendapatan dan piutang PT ABC (Persero) telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The report is aimed to explain the audit process of Revenue and Receivables Cycle done by KAP TWR on Engagement ABC 2013 for the period ended December 31st, 2013. Furthermore, the report discusses the accounting policies, audit procedures, audit findings as well as analysis of revenue and receivables cycle of ABC and the audit process done by KAP TWR. Based on the result of the audit process, the policies of revenue and receivables of PT ABC (Persero) have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). In addition, the audit procedures, which are applied by the KAP TWR, have complied with the theory and the standards which prevail."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan asistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap audit report lag (ATR) pada 330 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013. ATR diukur dengan jumlah hari dari tanggal penerimaan LKPD sampai dengan tanggal penyerahan laporan audit atas LKPD oleh Badan Pemeriksa Keaungan Republik Indonesia. Audit internal diproksikan dengan kecukupan jumlah auditor internal dan jumlah auditor internal yang didiklaikan oleh pemerintah daerah, sedangkan asistensi BPKP diproksikan dengan implementasi sistem informasi. Penelitian ini mampu memberikan hasil bahwa kecukupan jumhh auditor internal jumlah auditor internal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, implementasi sistem informasi berpengaruh negatif terhadap audit report hg. Selain itu penting juga untuk mengimplementasikan sistem yang handal dalam pengebhan keuangan agar proses pengebban keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan asistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap audit report lag (ATR) pada 330 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013. ATR diukur dengan jumlah hari dari tanggal penerimaan LKPD sampai dengan tanggal penyerahan laporan audit atas LKPD oleh Badan Pemeriksa Keaungan Republik Indonesia. Audit internal diproksikan dengan kecukupan jumlah auditor internal dan jumlah auditor internal yang didiklaikan oleh pemerintah daerah, sedangkan asistensi BPKP diproksikan dengan implementasi sistem informasi. Penelitian ini mampu memberikan hasil bahwa kecukupan jumhh auditor internal jumlah auditor internal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, implementasi sistem informasi berpengaruh negatif terhadap audit report hg. Selain itu penting juga untuk mengimplementasikan sistem yang handal dalam pengebhan keuangan agar proses pengebban keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan."

"Laporan magang ini membahas kesesuaian praktik akuntansi pendapatan dan piutang usaha serta proses audit yang dilakukan oleh KAP KZP Indonesia terhadap akun pendapatan dan piutang usaha PT AJA - perusahaan operator kapal LNG untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Praktik akuntansi atas pendapatan PT AJA telah sesuai dengan PSAK 23 dan piutang usaha PT AJA telah sesuai dengan PSAK 55 dan teori yang berlaku. Pelaksanaan audit KAP KZP Indonesia telah dilakukan sesuai dengan standar dan teori audit yang berlaku.

---

This report discusses the appropriateness of the accounting practices of revenue and trade receivable as well as the audit process conducted by KAP KZP Indonesia towards PT AJA's revenue and trade receivable - company of LNG vessels for the year ended December 31, 2017. Accounting practices of PT AJA's revenue have complied with PSAK 23 and trade receivable of PT AJA have complied with PSAK 55 and applicable theories. KAP KZP Indonesia's audit process has been conducted in accordance with accepted standards and audit theory."

"Laporan ini membahas pelaksanaan audit dan pengakuan pendapatan terhadap pendapatan jasa yang dilakukan oleh KAP MUT sebagai auditor eksternal. PT XYZ Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan dan beroperasi di 12 bandara besar di Indonesia. Terdapat dua jasa kebandarudaraan yang diberikan oleh PT XYZ Tbk, yaitu jasa pergudangan dan jasa penunjang penerbangan. Pada jasa pergudangan terdapat adanya masalah selisih waktu dalam mengakui pendapatan jasa yang disebabkan oleh sifat bisnis PT XYZ Tbk dan akan menimbulkan keterlambatan pengakuan pendapatan jasa di akhir periode pelaporan. Adapun yang menjadi lingkup pembahasan adalah penerapan pengakuan pendapatan jasa PT XYZ Tbk terhadap PSAK 23 dan IFRS 15 serta pelaksanaan audit yang dilakukan atas pendapatan jasa, pada khususnya dilakukan untuk mendeteksi salah saji material yang ditimbulkan oleh masalah selisih waktu pendapatan jasa pergudangan. Semua proses audit dilakukan sesuai standar audit yang berlaku di Indonesia (SA - Standar Audit). Berdasarkan pengujian terhadap bukti audit yang diperoleh, auditor KAP MUT menyimpulkan bahwa tidak terdapat salah saji material yang menyebabkan diperlukan adanya perubahan opini pada laporan keuangan PT XYZ Tbk. Secara keseluruhan, pelaksanaan audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This report discusses the implementation of an audit of the revenue account by KAP MUT as external auditor. PT XYZ Tbk is the company that engaged in aero services field and operated at 12 airport in Indonesia.There are two aero services provided by PT XYZ Tbk, which is cargo handling service and ground handling service.In cargo handling service, PT XYZ Tbk face a problem of time lag in recognizing the revenue caused by the nature ofthe company and causing delay in recognition of revenue at the end of reporting period.As for the scope of the discussion is related to the application of revenue recognition at PT XYZ Tbk based on PSAK 23 and IFRS 15 and audit performed related to the revenue, in particular performed to detect material misstatements caused bythe problem of time lag in cargo handling service revenue. All audit processes are adjusted to the rules associated with (SA - Standard) Audit that applied in Indonesia. Based on testing of audit evidence obtained, KAP MUT auditors conclude that no material misstatement have led to the need for change the opinion in financial statement of PT XYZ Tbk. Overall, the audit practices performed are in conformity with applicable standards."

"Laporan magang menganalisis kebijakan akuntansi, PPN, dan prosedur audit atas akun pendapatan PT LHJ, sebuah perusahaan jual beli mobil bekas. Analisis atas pendapatan PT LHJ didasarkan pada PSAK 23 dan PPN atas pendapatan didasarkan atas peraturan perpajakan khususnya PMK-74/PMK.03/2010 tentang Penghitungan Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. Prosedur audit dianalisis kesesuaiannya dengan standar audit secara umum. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perlakuan akuntansi atas akun pendapatan telah sesuai dengan PSAK 23 dan PPN atas pendapatan telah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya PMK-74/PMK.03/2010. Prosedur audit juga telah sesuai dengan standar audit dan tidak terdapat salah saji material sehingga dapat disimpulkan bahwa akun pendapatan dan PPN telah disajikan dengan wajar.

---

The internship report analyzes the accounting policies, VAT, and audit procedures of PT LHJ's revenue account, a used car buying company. The analysis of PT LHJ's earnings is based on PSAK 23 and VAT on income based on tax regulations especially PMK-74/PMK.03/2010 concerning Income Tax Calculation that can be credited to Taxable Enterpreneur conducting Certain Business Activities. Audit procedures are analyzed in accordance with general audit standards. Based on the analysis performed, the accounting treatment of income account has been in accordance with PSAK 23 and the income tax payable is in accordance with the tax regulations especially PMK-74 / PMK.03 / 2010. Audit procedures are also in compliance with audit standards and there is no material misstatement so it can be concluded that the income and the VAT accounts have been presented fairly."

"Tesis ini meneliti pengaruh ukuran audit daerah dan implementasi tindak lanjut hasil audit terhadap kualitas audit di Indonesia. Audit di Indonesia dibagi menjadi dua jenis: eksternal dan internal audit. Eksternal dan internal audit didasarkan pada pertanggungjawaban audit dimana internal audit berada dalam lingkup pemerintahan sedangkan eksternal audit independen dari subyek audit. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah rekomendasi audit dari audit eksternal untuk memperbaiki laporan keuangan subyek audit. Audit eksternal akan memberikan rekomendasi audit kepada internal audit untuk mengatasi temuan audit eksternal.Tesis ini menganalisa panel data 33 provinsi dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dan Daerah Dalam Angka Bada Pusat Statistik (DDA BPS) menggunakan model OLS, TSLS, FEM dam REM. Ada dua jenis variabel dependen yaitu jumlah temuan audit dan nominal temuan audit.Tesis ini menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ukuran audit berpengaruh signifikan terhadap temuan audit dan internal audit yang didasarkan pada jumlah internal auditor, jumlah unit subyek audit, dan jumlah pegawai provinsi juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya mempengaruhi jumlah dan nominal temuan di tahun berjalan tetapi nominal tindak lanjut hasil pemeriksaan audit di tahun berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap temuan audit di tahun berjalan. Ini menunjukkan tindak lanjut hasil pemeriksaan mempengaruhi temuan audit secara keseluruhan jumlah audit tanpa dipengaruhi nominal temuan audit.

---

This study examines the effect of local audit size and the audit feedback implementation to audit quality in Indonesia. Indonesian government has two audit institutions: external and internal audit. The external and internal audits are based on the bureaucratic responsibility of each audit where the internal audit is supervised by an audit subject itself while the external audit is independent from the audit subject. The audit feedback is a recommendation from the external audit to correct the audit subject?s financial report. The external audit gives audit feedback to the internal audit to solve financial issues in the audit findings.

This study analyzes panel data of 33 provinces from 2009 to 2013 from Audit Report Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and Badan Pusat Statistik (BPS), using OLS, TSLS, FEM, and REM models. There are two dependent variables: the number of audit findings and the amount of audit findings.

The study finds that audit feedback and audit size are statistically significant to influence the audit findings and the internal audit size based on auditor's number, the number of auditor?s subject unit, and number of provincial employees is statistically significant to the number of audit findings as well. The number of feedback in the previous year affect to both amount and number of audit finding in the current year. The amount of audit feedback in the previous year, however, does not significantly affect the amount of audit finding in the current year. It implies that the audit feedback implementation affects the audit findings as a whole without being disturbed by the nominal amount of audit findings."

"Laporan magang ini membahas prosedur audit yang dilakukan KAP YDW atas pendapatan kontrak konstruksi PT PSJ dan perlakuan akuntansinya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. PT PSJ telah mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pendapatan kontrak konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 34 revisi 2014 setelah diberikan penyesuaian oleh auditor. Berdasarkan pengujian bukti audit yang diperoleh, auditor KAP YDW menyimpulkan tidak terdapat salah saji material pada laporan keuangan. Secara keseluruhan, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP YDW telah sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.

---

This report is aimed to explain audit procedures performed by KAP YDW on construction contract revenue of PT PSJ and its accounting policies for the period ended December 31st 2017. PT PSJ have recognize, measure, present, and disclose its construction contract revenue in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards after adjustment from auditor. Based on the testing of audit evidence obtained, KAP YDW auditors conclude that there are no material misstatements in the financial report. Overall, Audit procedures performed by KAP YDW have compiled with Auditing Standards."