Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklan merupakan suatu strategi yang ampuh bagi para pengusaha (produsen) untuk melakukan penawaran-penawaran barang dan jasa. Demikian juga dengan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut maka promosi produk dilakukan melalui iklan. Di Indonesia pengaturan tentang periklanan tersebar di berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti di Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Erika dan tata Krama Periklanan, hukum persaingan usaha, dan tentunya pada UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, meskipun tidak secara eksplisit tercantum di dalam Pasal. 12 huruf k UU No. 19 Tahun 2002, namun di dalam penjelasan pasal tersebut baru dijelaskan bahwa film iklan adalah termasuk karya sinematografi. Bagi pelaku pembuatan iklan yang biasa disebut juga sebagai unsur-unsur penting pembuatan iklan, pengaturan Periklanan khususnya iklan televisi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, ataupun dalam etika periklanan adalah belum begitu memadai dalam arti kurang memberi kepastian hukum, karena belum diatur peraturan secara mendetil tentang bidang periklanan, karena kita tahu bahwa bidang periklanan terutama iklan televisi merupakan sarana yang penting untuk memasarkan suatu produk dan dalam proses pembuatannya kadang-kadang bermasalah, seperti pengaturan jangka waktu, hak cipta iklan televisi, dan lain sebagainva, untuk itu saya rasa perlu untuk membuat perundang-undangan sendiri mengenai periklanan, karena banyak sekali terjadi penyimpangan khususnya tentang hak cipta iklan itu sendiri, meskipun sudah diatur dalam UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun dalam kenyataannva tetap diperlukan suatu perundang-undangan baru untuk mengatur hal ini secara tersendiri."

"Realita yang terjadi saat ini, iklan merupakan sarana pemasaran pemegang peranan penting, bahkan utama dalam mempromosikan suatu produk yang ditawarkan oleh sebuah Perusahaan. Jarang sekali suatu Perusahaan, terutama yang menghasilkan produk berupa barang konsumsi, tidak menggunakan sarana periklanan untuk memasarkan keberadaan produknya kepada masyarakat. Dan untuk mendukung sarana pemasaran iklan tersebut. Perusahaan memesan iklan yang mereka inginkan kepada Biro Iklan melalui suatu Perjanjian Pemesanan Iklan. Perjanjian Pemesanan Iklan ini harus dibatasi oleh asas kebebasan berkontrak dan itikad baik baik dari Perusahaan maupun Biro Iklan. Oleh karena itu, pada Perjanjian Pemesanan Iklan harus seimbang antara hak dan kewajiban para pihak dengan melindungi kepentingan Perusahaan dan Biro Iklan. Namun, pada praktek yang terjadi sekarang ini adalah Perusahaan yang membayar pembuatan iklan yang mendaftarkan iklan tersebut dengan mereka sebagai Pemegang Hak Cipta atas iklan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, belum tentu Perusahaan yang berhak atas Hak Cipta tersebut, ada kemungkinan justru Biro Iklanlah Pemegang Hak Cipta, sebagai pihak yang menciptakan (Pencipta). Hal ini tentunya tidak melindungi Biro Iklan sebagai Pencipta. Karena Biro Iklan yang mengerjakan keseluruhan proses pembuatan karya iklan. Pada Perjanjian Pemesanan Iklan yang akan dianalisa ini, kepentingan Biro Iklan sebagai Pencipta tidak di lindungi oleh Perjanjian Pemesanan Iklan. Perusahaan menginginkan agar seluruh Hak Cipta atas iklan di alihkan dari Biro Iklan kepada Perusahaan dan Perusahaan menginginkan agar hak moral dikesampingkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, Perjanjian Pemesanan Iklan harus melindungi hak-hak Perusahaan dan Biro Iklan dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak dengan tidak bertentangan undang-undang terkait, ketertiban umum, dan kepatutan."

"ABSTRAKTindakan plagiarisme merupakan tindakan mengunakan, menjiplak, menyalin karya, tulisan, ide orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah plagiarisme dalam tayangan televisi. Undang-Undang Tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit mengenai plagiarisme, namun terdapat ketentuan dalam Undang-undang Tentang Hak Cipta yang dapat digunakan untuk memberikan konskwensi hukum pelaku plagiarisme, yaitu ketentuan mengenai hak yang terdapat dalam ciptaan yang dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme. Agar kepentingan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat terlindungi diperlukan pengaturan secara spesifik dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta mengenai plagiarisme yang melanggar Hak Cipta.

---

ABSTRACTPlagiarism is the act to use, to steal, to commit literary theft, someone else?s works, words, ideas, without giving proper credit to creator and passing them off as the product of ones?s own mind. The focus of this study is plagiarism act in television show. In Law Concerning Copyrights there is no explicitly regulation about plagiarism, but there are some regulations in Law Concerni Copyrights that can be use to give a law consequence to plagiator, that are regulation about rights in a works that has been breached by plagiarism act. Because of that, in order to give creator or copyrights holder perfect protection, it needs a specific regulation in Law Concerning Copyrights about breach of copyrights plagiarism."

"Realita yang terjadi sekarang ini, iklan, terutamaiklan televisi, merupakan sarana pemasaran yang memegangperanan penting, bahkan utama, dalam mempromosikan suatuproduk atau servis yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan.Perusahaan menggunakan jasa Biro Iklan dalam menghasilkaniklan produk atau servisnya. Dengan demikian, terciptalahsebuah karya cipta iklan televisi yang merupakan bagiandari objek perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU No. 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Selain Hak Cipta,berdasarkan pengaturan dalam UUHC tersebut, pelaku karyacipta juga mendapatkan perlindungan, yakni berupa HakTerkait, di mana dalam karya iklan televisi yang menjaditopik skripsi ini, seorang model juga memperolehperlindungan Hak Terkait tersebut. Dalam penelitian yangmenganalisa dan mengkaji Kontrak Kerja Sama Pembuatan IklanTelevisi antara Perusahaan dengan Biro Iklan dan KontrakKerja Sama Pembuatan Iklan Televisi antara Biro Iklandengan Model, penulis bermaksud untuk menemukan jawabanatas masalah penting, yakni mengenai bagaimana perbandinganpengaturan Hak Cipta atas Iklan Televisi dan perlindunganHak Terkait Model Iklan berdasarkan UUHC dan berdasarkanKontrak Kerja Sama. Dari penelitian kepustakaan yang telahdilakukan ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa PerlindunganHak Cipta dan Hak Terkait yang diberikan oleh UUHC berbedadengan pengaturan dalam Kontrak Kerja Sama."

"Tesis ini membahas bagaimana cara mengklaim suatu folklor milik bangsa adalah mumi milik bangsa Indonesia serta apakah rezim hak cipta mampu mengakomodir perlindungan atas folklor tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan bentuk penelitian preslcriptif. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa untuk mengklaim suatu folklor milik bangsa adalah mumi milik bangsa tersebut diperlukan beberapa alat bukti yaitu alat bukti tertulis, saksi, saksi ahli, dan pemeriksaan setempat Sedangkan upaya hukum yang bisa dilakukan adalah upaya hukum pidana, upaya hukum perdata, penetapan sementara pengadilan, dan arbitrase. Namun hal itu baru sebatas pada pengaturan saja karena peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bsampai saat ini belum terealisasi. Sehingga rezim hak cipta yang ada dianggap kurang bisa melindungi kekayaan bangsa khususnya folklor.

---

This theses discusses about how to claim a folklore and how if the copyright regime is able to accomodate the folklore protection. This research is normative research with prescriptive research form. The conclution to claim the folklore is owned of the nation, needed some evidence like written evidence, witness, expertise, and descente. And the effort of law consist of criminal law, private law, interlocutor injuctioa, and arbitration. But, implementation of of regulation have no realized until now, so copyright Act claimed can not to protect the folklore. "

"Pemunculan film Ayat-ayat Cinta menimbulkan tanda tanya, apakah terdapat indikasi bahwa usaha perbioskopan dewasa ini masih banyak diwarnai oleh praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengingat sejarah mencatat bahwa pada masa-masa yang lalu usaha di sektor ini banyak di dapati praktik anti persaingan usaha. Melalui Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sebagai tolok ukur dan sumber data primer maupun sekunder, fakta-fakta akan ditelaah sehingga dapat diambil kesimpulan. Studio Bioskop operasionalnya sangat bergantung dengan adanya pasokan film, tanpa film tidak mungkin studio bioskop dapat bekerja dengan baik. Minimnya pasokan film yang di butuhkan di pasaran salah satu penyebabnya kemungkinan di sebabkan pemenuhan permintaan pasokan yang besar akan film oleh Group 21 hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan bagi studio bioskop yang lain, kebutuhan pasokan film yang besar dari Group 21 kemungkinan dapat di sebabkan karena banyaknya studio bioskop yang dimilikinya, dimana hal tersebut mencerminkan pangsa pasar yang dikuasai, dikarenakan demikian tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut berhubungan dengan ketentuan mengenai Posisi Dominan dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

Film appearances of "Ayat-ayat Cinta" to evoke sign ask, what exists that indication effort about cinema mature it stills a lot of dyed by practice monopolizes and insanitary effort emulation remember history to note that on efforts last terms at sectorallies it a lot of at dropped upon practice anti effort emulation. Via No.5's Law year 1999 About Prohibition Praktik Monopolizes and insanitary Effort emulations as yardstick and primary data sources and also secondary, facts will be studied so get to be taken by conclusions. Operational Cinema studio its very dependent with marks sense film supply, without film may not cinema studio can work properly. Its minim is film supply that at needs at marketing one of cause it pretty much at causes accomplishment sees dammed hell first big supply will film by Group 21 it can beget its dwindling supplies for the other cinema studio, film supply requirement that big of Group 21 possible get at cause since a lot of cinema studio that its proprietary, where does that thing reflect henpecked market compartment, because of such doesn't close that condition possible in reference to rule hit Dominant Position in Statute No.5 year 1999 About Prohibition Practice Monopolizes and Insanitary Effort emulations."

"Perkembangan dari dunia program komputer mengalami perkembangan yang sangat cepat sejak program komputer pertama kali dikembangkan. Perkembangan dunia program komputer telah menampilkan fenomena dalam hal pengembangan, pendistribusian dan penyalinan program komputer. Melihat fenomena yang ada sangatlah beralasan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap program komputer, karena program komputer merupakan basil karya intelektual seorang programmer atau pencipta yang memiliki hak atas manfaat ekonomi atau hak atas nilai ekonomi dari karya ciptanya tersebut. Hak cipta sebagai salah sate cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual, sering disebut sebagai instrumen perlindungan hukum yang paling tepat atas keberadaan suatu program komputer. Pendapat ini tidak serta merta benar karena meskipun program komputer dapat dikategorikan sebagai literary work yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, namun program komputer mempunyai karekteristik yang berbeda dari karya-karya cipta lainnya yang dapat dinikmati ekspresi penciptanya. Dalam menggunaaan program komputer, pengguna mendapatkan dan menggunaaan fungsi dari program tersebut, bukan menikmati ekspresi dari seorang programmer karena yang dapat menikmati ekspresi dan seorang programmer itu tidak lain hanyalah si programmer itu sendiri, karena hanya ia seorang yang mengetahui dan memiliki source kode atas program komputer yang dibuatnya. Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta melindungi source code yang membentuk perintahperintah yang kemudian disebut sebagai literary works, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk' mencapai basil khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak melindungi fungsi atas program komputer, karena hak cipta-tidak memberikan pemegang hak cipta atas program komputer hak monopoli terhadap bagaimana program komputer tersebut bekerja, namun memberikan hak bagi pemegang hak cipta atas program komputer untulc melarang pihak lain yang meniru, menjiplak ekspresi dari instruksi atas program yang dapat diaplikasikan dalam perangkat komputer. Ukuran kuantitatif harts dapat diterapkan dalam menentukan adanya pelanggaran hak cipta, karena jika dikaitkan dengan program komputer dimana yang dilindungi adalah berupa source code-nya maka akan lebih memberikan kepastian hukum pada para pencipta program komputer atau para programer. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta terhadap program komputer apabila memiliki kesamaan source code hanya bersifat kualitatif, hal ini sangat disayangkan mengingat dapat saja suatu program komputer hanya memiliki sebagian kesamaan source code dengan program komputer lain atau bahkan tidak ada kesamaan source code sama sekali namun dapat dikategorikan melanggar Hak Cipta. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan tersebut."