"
ABSTRAKPerkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalan
dengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi,
perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini juga
dibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanya
pelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan dan
juga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasama
antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hak
dan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahami
hukum sacara mendalam akan sangat menyulitkan, karena
dihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksi
hukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengerti
hukum. Oleh karena itu kehadiran dan keberadaan Notaris
sebagai Pejabat Umum yang paham hukum akan sangat membantu
agar usahanya berjalan secara legal sesuai dengan perijinan
yang dimilikinya, agar tidak digugat atau didakwa oleh
pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian peranan Notaris
akan sangat menentukan khususnya bagi para pelaku usaha dan
umumnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk
itulah Notaris dalam membuat akta otentik bagi pihak yang
memintanya haruslah hati-hati, cermat, tegas, terbuka dan
tidak memihak, menjunjung tinggi moral agar tidak melanggar
peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga akta
otentik yang dibuat olehnya dapat melindungi kepentingan
hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Walaupun
Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan Kode
Etik Jabatan Notaris sudah menjadi dasar hukum dan acuan
serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
jabatannya, namun dalam prakteknya ternyata terdapat
Notaris yang melanggarnya dengan mengeluarkan akta-akta
otentik yang isinya saling bertentangan antara satu akta
dengan akta lainnya. Melalui penyusunan tesis ini penulis
menganalisa secara yuridis menggunakan data sekunder
berupa buku, artikel, peraturan perundangan dan kamus serta
mewawancarai beberapa Notaris, sehingga dapat disimpulkan,
bahwa akta otentik yang tidak memenuhi syarat objektif
adalah batal demi hukum, dan harus dimintakan melalui Hakim
pengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, dan
selanjutnya Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian
tersebut sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.
ABSTRACTIndonesia business affairs has been developing
rapidly these days, including development in the
entrepreneurship sector, economic, trade and other business
sector. This rapid development is also accompanied by the
forming of various government regulations in order to
anticipate business violations, disputes and disagreement,
to maintain harmony of cooperation among the parties
involved and to ensure the parties shall execute their
rights and obligations properly. To business practitioners
who do not have good knowledge regarding laws and
regulations, things can be troublesome because in front of
the law anyone is considered knowledgeable and an excuse of
not knowing the law is not acceptable.Therefore,the
presence of notaries as public servants who are
knowledgeable regarding laws will be a great help for
business practitioners to seek advice so that the business
can be performed in accordance with laws, regulations and
licenses, and therefore the possibility of being sued by
other party can be avoided. Consequently, public notaries
will have a very significant role especially to business
owners and to Indonesian economic growth in
general.Therefore, notaries must, in making authentic deeds
for those who require, be very cautious, thorough, stern,
open, not taking side, take heed to moral standards, not to
act against the laws, social norms and public order, so
that the authentic deed being made can preserve the legal
interest of the parties who have good intentions. Even
though the Law of Notaries Number 30 of year 2004 and
Ethical Code of Notaries have been the legality base,
reference and guidance in executing professional tasks and
duty, nonetheless, in day to day practice we can still find
certain notaries who breach the rules, that is a Notary who
issued authentic deeds that contradictory to each other in
its content. Through this thesis, writer is making
analytical legal reviews using secondary data from books,
articles, laws and regulations, and also by making some
interviews with several notaries, from which can be
concluded that an authentic deed which is not in compliance
with the objective requirement of the laws and regulations
shall be void, and must be solicited to the Judge of the
District Court by the injured party, and further, the Notary shall be deemed responsible for the damage done in
accordance to the decision of the"
