Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksessibilitas kecamatan seabgai hinterland bagi pusat pertumbuhan, mengetahui arah pengembangan kegiatan ekonomi kecamatan dan keterkaitan antar sektor perekonomian, serta menganalisis pengaruh nilai location quotient (lq), nilai total aksesibilitas dan belanja pembangaunan terhadap perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dari analisis model gravitasi diketahui bahwa sebagian besar kecamatan mempunya tingkat aksesibilitas yang lebih kuat terhadap Pusat Pertmbuhan Tembilahan dibanding pusat pertumbuhan lain. Berdasarkan kekuatan aksesibilitas juga dapat dikelpompokkan wilayah-wilayah hiterland bagi setiap pusat pertumbuhan. Dengan formula LQ diketahui bahwa kecamatan Reteh memiliki sektor / sub sektor unggulan terbanayak namun penyebaran sektor / sub sektro tidak merata antar kecamantan. Dari analisis model persamaan simultan diketahui bahwa variable belanja pembangunan tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap semua sektor perekonomian begitu juga dengan variabel aksesibilitas. Semenara itu, nilai LQ masing masing sektor berpengaruh signifikan terhadap sektornya, kecualai sektor transportasi dan komunikasi dan sektor jasa jasa."

"Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya terencana dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya adalah pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan dengan investasi padat modal. Ia diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan wilayah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas kecamatan sebagai hinterland terhadap pusat pertumbuhan, mengetahui arah pengembangan kegiatan ekonomi dan mengetahui keterkaitan antar sektor perekonomian serta pengaruh nilai location quotient (LQ), nilai total aksesibilitas, dan belanja pembangunan terhadap perkembangan ekonomi daerah.Analisis dilakukan menggunakan data sekunder tahun 2001-2003 pada 17 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dengan model gravitasi didapat bahwa sebagian besar kecamatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang kuat terhadap pusat pertumbuhan Tembilahan. Berdasarkan kekuatan aksesibilitas dapat di kelompokkan hinterland-nya setiap pusat pertumbuhan. Dengan formula LQ Kecamatan Reteh yang memiliki sektor/sub sektor unggulan terbanyak (8 kegiatan unggulan). Penyebaran sektor/sub sektor juga tidak merata di setiap daerah. Dengan pendekatan ekonometrika model persamaan simultan, dapat diketahui keterkaitan antar sektor perekonomian dan variabel lainnya. Sektor bangungan/konstruksi (S5) berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor pertambangan dan penggalian (S7). Sektor perdagangan, restoran dan hotel (S6) berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih (S4); sektor transportasi dan komunikasi (57); dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (S8). Variabel belanja pembangunan hanya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perkembangan sektor pertanian (S1); sektor listrik, gas dan air bersih (S4); dan sektor bangunan/konstruksi (S7). Variabel aksesibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap sektor bangunan/konstruksi (S5); sektor transportasi dan komunikasi (S7); dan sektor jasa-jasa.(S9). Sedangkan nilai LQ masing-masing sektor berpengaruh signifikan terhadap sektornya, kecuali sektor transportasi dan komunikasi (S7); dan sektor jasa-jasa (S9). Nilai LQ sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (S8) mempunyai elastisitas lebih tinggi dibandingkan dengan nilai LQ sektor lainnya."

"ABSTRAKSIPtnglitlan ini berlangswg dl kawasan pertambakan udang Kecamatan Stippa Kabupattn Pinrang selama Mei - Juli 2001. Tujuannya adalah untuk mengetahuipermasalahan dan potensi produksi budidaya udang w/«efcj/Tiger Prawn (Penaeus monodon), serta untuk membantu pemerintah daerah setempat merencanakan pembangunan masyarakat desa melalui pengembangan pertambakan udang sebagai alternatif kegiatan perekonomian yang handal, stabil dan sinambimg bagi masyarakat desapantai.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk kitantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer menggunakan metoda simple random sampling melalui wawancara terhadap petani tambak udang selaku responden sebanyak 82 orang (n = 82). Analisis data primer mengunakan metoda SWOT, dan Multiple Regression and CorrelationHasil analisis SWOT memtnjukkan bahwa stakeholder utama untuk meningkatkan PDRB tambak udang adalah Dinas Eksphrasi Laut dan Perikanan Kabupaten Pinrang, Rencana strategisnya berupa Peningkatan Nilai Produksi (total revenue) tambak udang rakyat melalui Pembentukan Sentra Perekonomian desa pantai. Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan dan kesinambungan produksi maupnn hargajual udang tambak.Analisis multiple regression menghasilkan model pendugaan kapasitas produksi tambak udang rakyat (dependent variable) yang dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel bebas (explanatory variables) yang dapat dikendalikan. Variabel-variabel tersebut terdiri dari tinggi pematang, tinggi air tambak, jumlah tebar benur, pemakaian urea & TSP, konsumsi pakan, dan tinggi ganti air. Analisis multiple correlation memperlihatkan nilai R2 - 0,693 yang berarti 69,3% variasi Y dapat dijelaskan oleh model, sehingga model dianggap cukup untuk membuatpendugaan/peramalan (forecasting). OS423Gwa meningkatkan PDRB tambak udang, disarankan menjadikan kawasan pertambakan udang sebagai sentra perekonomian desa pantai dengan mengupayakan agar tambak udang rakyat menghasilkan output yang sinambimg dan menguntungkan. Program-program yang perlu dilakukan untuk itu adalah (I) penyusunan, uji coba, validasi dan sosialisasi model peningkatan nilai volume produksi tambak udang, (2) peningkatan kemampuan SDM (PPL dan petani tambak), (3) perencanaan dan pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas ekonomi, (4) pembentukan perseroan terbatas usaha/bisnis milik bersama, dan (5) peningkatan modal kerj a petani tambak melalui fasilitas perbankan."

"Terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), telah melatarbelakangi dibentuknya Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET). Pada Kapet-kapet tersebut akan diprioritaskan upaya-upaya pembangunan baik berupa pengembangan infrastruktur, pengembangan sumberdaya alam yang menjadi komoditas potensial, pengembangan sumberdaya manusia, maupun pengembangan kelembagaam Untuk mendukung aktifitas pembangunan di Kapet, pemerintah memberikan bermacam-macam insentif atau kemudahan-kemudahan kepada dunia usaha maupun masyarakat untuk menanamkan modalnya. Kapet- ini diharapkan dapat menjadi `Pusat Pertumbuhan' yang pada gilirannya mampu merangsang pertumbuhan wilayah seldtarnya (hinterlands) melalui apa yang disebut `trickle down effects'.Pembangunan growth centre dipercayai para pengambil kebijakan maupun perencana bail( di negara maju ataupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia sebagai suatu strategi yang dapat mengatasi kesulitan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah. Namun strategi pengembangan growth centre ini menimbulkan silang pendapat di antara para ahli. Niles Hansen (1972:103), misalnya mengatakan bahwa strategi di atas, khususnya di negara-negara berkembang mengalami banyak hambatan atau kegagalan, antara lain disebabkan karena masalah `keuangan' yang ternyata merupakan kendala terbesar bagi berhasilnya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Demikian pula halnya dengan Harry W. Richardson (1978:134) menyatakan bahwa banyak dari negara-negara berkembang yang meninggatkan konsep pembangunan ini karena `spread effects' yang dihasilkan dan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah sekitarnya ternyata tidak pemah terwujud dan hanya menyerap sedikit sekali tenaga kerja.Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi KAPET Parepare dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertanian dan sektor industri. Upaya ini didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana yang sudah tersedia, agar dapat lebih menarik minat investor menanamkan modalnya di kawasan ini. Dad basil perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor bangunan dan konstruksi menjadi sektor basis di kawasan ini. Analisis shift share menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di KAPET Parepare secara umum lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor yang sama di tingkat propinsi_ Hal ini mengindikasikan strategi pembangunan KAPET Parepare secara sektoral memang berbeda dengan Sulawesi Selatan. Analisis regress data panel menunjukkan bahwa PDRB seluruh daerah yang termasuk KAPET Pare-Pare dipengaruhi oleh nilai produksi pertanian, jumlah tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, kapasitas daya listrik terpasang, konsumsi listrik, dan variabel bonekaldummy (menunjukkan perbedaan sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan pembentukan KAPET Parepare). Analisis disparitas menunjukkan bahwa setelah pembentukan KAPET Parepare, kesenjangan pendapatan perkapita antar daerah dalam kawasan sernakin bertambah_ Berarti pengembangan KAPET Parepare belum membawa manfaat bagi pemerataan terhadap pendapatan perkapita antar daerah.Perlu ada diciptakan keterpaduan dan keterkaitan fungsional berbagai kegiatan dan program antar sektoral dan antar daerah. Hal ini selain untuk menciptakan sinergi potensi wilayah KAPET Parepare, juga semakin memperkecil disparitas antar daerah dalam kawasan tersebut."

"Contents : Teori pertumbuhan ekonomi -- Adam Smith -- Ricardo -- Arthur Lewis -- Schumpeter -- Harrod-Domar -- Solow-Swan -- ''Golden rule'' dan "Turnpike" -- Kemajuan teknologi -- Peranan ulang dalam pertumbuhan"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Tangerang merupakan salah satu masalah serius yang harus segera ditangani melalui langkah-langkah kebijakan dengan strategi yang tepat. Hal ini jika tidak mendapat perhatian yang serius dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya akan menciptakan konflik antar kelompok dan antar wilayah yang akan mengganggu stabilitas keamanan wilayah. Masalah pengembangan wilayah (Regional Development) oleh sebagian ahli dianggap sebagai masalah yang ditimbulkan oleh adanya gejala "regional inequality", yaitu adanya perbedaan tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta adanya perbedaan tingkat pendapatan dan tingkat kemakrnuran masyarakat. Pengembangan wilayah merupakan usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat setempat atau merupakan alat untuk tercapainya keseimbangan dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah. Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Poles) adalah salah satu teori yang paling terkenal dalam ilmu Ekonomi Regional. Kepopuleran teori ini pada dasarnya timbul karena ia dapat merupakan salah satu alat utama yangdapat melakukan penggabungan antara prinsip-prinsip "konsentrasi" dengan "desentralisasi" secara sekaligus (Allonso,1968). Dengan demikian diharapkan Teori Pusat Pertumbuhan ini akan dapat merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Disamping itu teori ini merupakan salah satu alat yang paling "ideal" untuk dapat menggabungkan kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah danperkotaan secara terpadu. Karena itu tidaklah mengherankan bila para ahli dan penulis selalu menghubungkan antara Teori Pusat Pertumbuhan dengan dengan teknik perencanaan wilayah. Konsep Pusat Pertumbuhan berasal dari seorang Ahli Perencanaan Wilayah berkebangsaan Perancis bernama Francois Perroux (1955) yang pendapatnya bersumber dari Teori Inovasi ciptaan Schumpeter. Menurut Perroux, konsep poles de croissance lebih banyak menyangkut dengan konsep economic region daripada geographic region. Karena itu Pusat Pertumbuhan didefinisikan sebagai sekelompok industri yang mampu menggerakkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat antara satu dengan lainnya melalui keterkaitan input output industri unggulan. Industri dan sektorsektor yang saling tergantung ini tumbuh lebih cepat dari pada kegiatan ekonomi lainnya karena pemanfatan teknologi canggih dan tingkat inovasi yang tinggi, elastisitas income yang tinggi terhadap permintaan akan barang-barang, penjualan pada pasar nasional, dan adanya efek multiplier serta dampak pada berbagai kegiatan ekonomi."

"

Proporsi kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan, khususnya di perdesaan sudah seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap program pengentasan kemiksinan. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan termasuk di wilayah perdesaaan karena didukung sektor pariwisata yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari program “smart kampung” dan pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan melalui industri lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan 30 informan yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi ekonomi lokal dan masyarakat lokal. Hasil Penelitian ini menunjukan proses pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan sudah terlaksana dengan cukup baik. Kemudian BUMDes Ijen Lestari sebagai inovasi pelayanan publik memberikan dampak yang positif dalam pembiayaan kegiatan ekonomi lokal dan lapangan pekerjaan. Kemudian pemberian pelayanan dan media untuk perubahan dan interaksi. Selanjutnya pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat memberikan dampak positif, dimana ada kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja. Namun demikian, komunitas dan BUMDes Ijen Lestari perlu juga bermitra dengan stakeholder lainnya dalam upaya pengembangan destinasi strategis serta meningkatkan sumber daya manusia lokal untuk pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) melalui website dan media sosial dengan konten yang menarik perhatian wisatawan.

 

---

The proportion of rural poverty is always higher than urban poverty in Indonesia. Poverty reduction programs, especially in rural areas, should put the community as the priority subject in each program. Banyuwangi Regency in East Java Province is one of the best example in poverty reduction program. Banyuwangi succeed to reduce its poverty rate significantly from tourism sector. This tourism increases income per capita of Banyuwangi from year to year. The poverty reduction in Banyuwangi is influenced by “smart kampung” and local economic development through a community-based tourism. (CBT) and Initiating local industry. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. Whereas the data collection used in-depth interview method with 30 informants who were composed of local governments, local economic organizations and local communities. The results of this study show that the process of developing the local economy through CBT carried out quite well. Later, Village-Owned Enterprises (BUMDes) Ijen Lestari is an innovation for public services contributes to the community by giving loan fund to finance local economic activities and employment. BUMDes also provides services and a media for positive change and interaction. Furthermore, the development of the local economy through CBT on the economic well-being of the community has a positive impact, where there is progress in the economic mindset, increasing new livelihoods, increasing income and financial management and ways and work behavior. This research, concluded that communities and BUMDes gives positive impacts to provision of employment and tourism business income. However, as an innovation of public services, BUMDes also needs to enhance its networking with other stakeholders in order to develop its strategic destinations and improve the skills of their local human resources for using Information Technology to attract the tourists attention.

 

"

"Setelah terjadi penurunan harga minyak di pasaran dunia awal tahun 1980-an Indonesia mulai memperluas sektor-sektor ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, perubahan sikap terhadap mekanisme pasar itu telah membuat daya saing dan produktifitas sektor ekonomi nonmigas Indonesia meningkat mulai menjelang pertengahan tahun 1980-an. Namun, secara keseluruhan peningkatan daya saing tadi belum optimal karena pemerintah masih memiliki sikap mendua dalam menerima sistem ekonomi pasar. Sikap mendua tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan protektif yang diberikan terhadap subsektor atau komoditas tertentu, dan terhadap kelompok usaha tertentu.Kebijakan-kebijakan protektif tadi tidak terlepas dari kekosongan institusi-institusi yang diperlukan bagi pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang baik dan kekosongan institusi-institusi politik yang demokratis. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, baik institusi ekonomi pasar maupun institusi-institusi politik yang demokratis di Indonesia masih jauh dari memadai. Kecuali dengan kemajuan pada institusi pasar modal, institusi-institusi pada pasar uang maupun pasar barang dan jasa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Institusi yang mencegah persaingan usaha tidak sehat hampir tidak ada. Bank Indoensia sebagai Bank Sentral, juga berada pada posisi subordinat dari pemerintah (eksekutif). Sementara, institusi-institusi yang mengatur eksternalitas dan memerangi praktek-praktek korupsi juga sangat tidak memadai.Goncangan harga minyak kedua yang terjadi pada tahun 1986, di satu sisi makin mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dan dideregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut memang berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya. Namun memasuki fase ini, pemerintah Indonesia bukan saja tidak memperlihatkan upaya serius untuk membangun institusi-institusi ekonomi pasar, tetapi juga membiarkan perekonomian Indoensia tumbuh tinggi di atas kondisi bubble economy. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga sebelum krisis juga berhadapan dengan ancaman persoalan sosial yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi tadi.Ancaman persoalan sosial tadi memang tidak semuanya disumbangkan oleh persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi dari sistem politik dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dibuat pemerintah. Tetapi, kajian ini melihat, kesemuanya itu secara bersama-sama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya angka kemerosotan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997 dan sulitnya memulihkan krisis tersebut jika dibanding dengan kemampuan negara-negara lain yang sama-sama dilanda krisis, menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditentukan oleh dukungan institusi politik, dan struktur serta perilaku sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan tergantung juga kepada sejauhmana negara mengeluarkan panduan kebijakan yang tepat, dan sejauhmana kesungguhan pemerintah bersama lembaga legislatif membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan institusi-institusi yang diperlukan oleh sistem ekonomi pasar yang baik, lebih menyempurnakan lagi institusi-institusi politik, dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan sosial guna mewujudkan iklim sosial yang nyaman sebagai salah satu syarat dari iklim investasi yang baik."

"Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Artinya unit analisis ekonomi regional adalah wilayah ataupun sektor. Jadi secara ringkas, persoalan utama yang dibahas dalam ekonomi regional adalah menjawab pertanyaan dimana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut dilakukan.Pusat pertumbuhan (growth centre) dapat diartikan dengan dua cara, yakni secara fungsional dan geografis. Secara fungsional pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi balk ke dalam maupun ke iuar (daerah beiakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas clan kemudahan sehingga rnenjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah tersebut.Pembangan wilayah yang dikonsentrasikan pada pusat-pusat pertumbuhan dengan industri padat modal adalah sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan wilayah.Berkaitan dengan letaknya yang strategis dan luasnya wilayah yang dimiliki dengan berbagai macam potensi sumberdaya alam yang dimiliki dad masing-masing wilayah serta berbagai corak kegiatan perekonomian, maka beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan untuk itu diperlukan suatu kajian dan konsepsi perencanaan yang komprehensif dan matang dalam jangka menengah dan panjang terutama dalam rangka pengembangan wilayah. Dalam kaitan dengan pusat pertumbuhan, Perroux (1955) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak merata terjadi diberbagai daerah, tetapi mempunyai kecondongan untuk mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan. Dalam konteks yang sama Sukirno (2001), mengatakan bahwa pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan menentukan perkembangan daerah Iainnya. Begitu pula menarik tidaknya suatu wilayah dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada keadaan sarana prasarana serta sumberdaya alam yang dimilikinya.Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui atau mengidentifikasi kecamatan yang berpeluang atau berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten lampung Selatan; (2) mengetahui interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan (growth centre) dengan hinterland-nya; (3) mengetahui arah atau fokus pengembangan kegiatan ekonomi dengan melihat komoditas unggulan tiap kecamatan.Adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis scalogram untuk mengetahui pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan, analisis interaksi untuk melihat keterkaitan pusat pertumbuhan dengan hinterland-nya (daerah pendukung), dan analisis location quotient yang digunakan untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Lampung Selatan dan komoditas unggulan ditiap kecamatan gura !pendukung spesialisasi masing-masing kecamatan.Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) di Kabupaten Lampung Selatan teridentitikasi sebanyak enam kecamatan yang mempunyal hirarki Iebih tinggi sebagai pusat pertumbuhan, karena ketersediaan fasilitasnya Iebih bervariasi dan banyak jumlahnya, yaitu Kecamatan: Kalianda; Natar; Penengahan; Kat;bung; Padang Cermin; dan Sidomulyo. (2) pengembangan wilayah dengan menempatkan pada pusat-pusat pertumbuhan memiliki daerah cakupan atau hinterland-nya masing-masing. (3) dari sembilan sektor yang dianalisis, menunjukkan bahwa hanya ada tiga sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian: sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan subsektor yang termasuk unggulan yaitu subsektor: tanaman bahan makanan; peternakan; perikanan; pertarnbangan tanpa migas; penggalian; pengangkutan; komunikasi; bank; persewaars; dan subsektor hiburan dan rekreasi. (4) masing-masing wilayah pusat pertumbuhan didukung oleh wilayah pengembangan dengan berbagai komoditas dominan yang dapat dikategorikan sebagai komoditas unggulan dari masing-masing wilayah kecamatan."