Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insani yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Upaya ini digariskan dalam GBHN 1993 sebagai sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJPII), yaitu terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan pembangunan perlu diketahui pengaruhnya terhadap kesejahteraan penduduk dan kualitas kehidupannya, terutama pada penduduk di sekitar kegiatan pembangunan yang merasakan langsung pengaruh kegiatan pembangunan tersebut.Pembangunan industri (industrialisasi) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya melalui pendapatan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan industri yang tinggi akan mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Di samping itu perubahan struktur ekonomi dari berat sebelah pengolahan bahan pertanian ke arah ekonomi yang seimbang (adanya keseimbangan antara sektor pertanian dan industri) dan disertai dengan perluasan usaha ekonomi, mengakibatkan semakin berubahnya lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia.Sejauh ini industrialisasi di Aceh Mara dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelum adanya kegiatan industri, penduduk setempat sebagian besar bergerak di bidang pertanian saja. Setelah adanya kegiatan industri tersebut maka penduduk beralih kepada sektor industri untuk meningkatkan sejahteraan dan kualitas hidupnya. Dari uraian .tersebut, timbul suatu permasalahan, yakni bagaimanakah pengaruh industrialisasi terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitar industri tersebut.Tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui pengaruh industrialisasi terhadap kualitas hidup secara makro dan mikro; 2) untuk mengetahui persepsi penduduk terhadap keberadaan industri di daerahnya.Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah 1) Diduga bahwa industrialisasi (melalui tingkat pendapatan) mempunyai korelasi yang nyata terhadap kualitas hidup baik diukur secara makro maupun secara mikro; 2). Diduga bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap kehadiran industri di daerahnya, bahwa industrialisasi akan dapat memperbaiki kualitas hidupnya.Pengambilan data dilakukan dalam 2 tahap, pertama penentuan lokasi penelitian dan kedua penentuan responden. Penentuan lokasi penelitian memakai pendekatan purposive sampling dan terpilih 3 desa sebagai sampel, yakni : desa Keude Krueng Geukuh, Tambon Baroh dan Tambon Tunong. Pengumpulan data primer (pada responden) dilakukan terhadap sampel, dan dilakukan dengan teknik random sampling.Dalam analisis data, untuk melihat adanya korelasi antara industrialisasi dengan kualitas hidup alas analisis yang dipakai adalah metode x2 (chi-square) dan Psysical Quality of Life Index (PQLI). Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan industri dipergunakan metode descriptif analysis.Kesimpulan penelitian : 1) Industrialisasi di Kecayaatan Dewantara Kabupaten Aceh Mara telah berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terbukti bahwa hasil perhitungan X2 terdapat pengaruh yang nyata antara industri terhadap pendapatan; pendapatan terhadap, kondisi tempat tinggal, pengeluaran untuk makan, crowding index, kesehatan balita, air bersih, kemiskinan dan pendidikan. Pengukuran secara makro juga menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Dewantara baik, dengan nilai PQLI sebesar 80,561.; 2) Persepsi masyarakat terhadap kehadiran industri (industrialisasi) cukup baik. Persepsi masyarakat terhadap kehadiran industri sebagai berikut : a) Sebagian besar masyarakat menyatakan sangat senang dan senang atas adanya industrialisasi, masing-masing mempunyai nilai 43,2% dan 53,7k; b) Sebagian besar masyarakat (67,45) menyatakan bahwa sejak adanya industri, mendapatkan pekerjaan mudah; c) Sebagian besar masyarakat (80,05) menyatakan bahwa sejak adanya industri desa mereka menjadi semakin baik; d) Sebagian besar masyarakat (64,2°x) menyatakan bahwa di antara mereka (khususnya dengan tetangga) mempunyai hubungan yang akrab; e) Sebagian besar masyarakat (65,3%) menyatakan bahwa industri yang ada di kecamatan Dewantara telah berkembang dengan baik.

---

ABSTRACT

The national development emphasizes man as a human being which life has to be built and at the sometime poses as the development resources that quality and ability have to be developed to raise their dignity all the time. This effort is line in the quidelines of State." Policy (GBHN) 1993 as a second long term development goals, is to obtain the quality of a man and The Indonesian Forward society as well as self supporting community. Then in each development activity, it's important to know the impact on the citizen welfare and its quality of life, especially toward the population in the development area which directly under going the impact of the development activity.

The industrial development aims to raise the society welfare; due through the income will raise the society quality of life. On the other side, high industrial growth will cause pressure on the natural resource and the environment.

Besides that, the change in the economic structure from the sides of collecting agriculture material toward the economic balance (the balance between the agriculture and. the industrial sector) and inherent with the development of the economic activity, will cause the change of the natural resources into the man made environment.

So far the industrial in north Aceh practically has successfully raised the domestic income of the district, the society income, and the local economic growth. Before the industrial evolution the greater part of domestic population lived only from the agricultural sector. Then, the society change their life into the industrial sector to raise their welfare and quality of life.

Based from mentioned above, the problems are: with the industrialization, how is the quality of life of the society in the industrial area.

The purposes of the research are: 1) to get to know the impact of the industrialization of the population quality of life in a macro as well as a micro. 2) To find out the perception of the population towards the existence of industry in their area.

Work hypothesis in this research are: 1) It is predicted that the industry (through the income rate) has a significant influence on the quality of life, measured macroly as well as microly; 2) It is predicted that the society has a positive perception toward the existence of industry in the district, the industry will promote the quality of life.

The data collecting was done in two stages, first to fix the research location. To fix research location we use purposive sampling method and there are 3 villages as samples, is: Keude Krueng Geukuh, Tambon Sarah and Tambon Tunong village.

The data needed in this research included the primary and the secondary data's. The data collecting was done through the random sampling method.

In the data's analysis, to know a correlation exist between industrialization with the quality of life, the analysis's instrument is used the X2 (chi square) method and the Physical Quality of Life Index (PQLI) method. To know the community perception towards the existence of the industry is used the description analysis method.

The conclusion of the research are: 1) The industrialization in the Kecamatan Dewantara, the district of north Aceh has already been environmental scope and able to raise the quality of life of the society, proved there is a significant influence between industry toward income, income toward housing condition, expense for food, crowding index, the health of infant, clean water, poverty and education. Macro measuring showed that quality of life of the Dewantara society is good with the value PQLI 80.561; 2) The society perception towards the industrial existence is quite well. The Society perception toward the industry e.g.: a) the greater part of the society stated very pleased with the industry, each has the value of 43.2% and 53.71; b) The greater part (67,41) stated that the industry gives facility to the work vacancies; c) The greater part of the society (80.0%) stated that since the industry flourishes, the welfare of the village growth; d) the greater part of the society (64,2%) stated that between then (especially the neighbor) has at close relation; e) The greater part of the society (65.3% stated that the industry in the Dewantara village is well growth."

"Skripsi ini membahas pengaruh industrialisasi terhadap perubahan peran keluarga Korea. Pembahasan tersebut menguraikan bagaimana pengaruh industrialisasi terhadap peran keluarga di Korea, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan dan juga menguraikan nilai-nilai yang berubah di dalamnya. Penelitian akan dibuktikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif atas perubahan dari peran masing-masing anggota keluarga di era modern Korea dan nilai-nilai yang berubah di dalamnya. Hasil studi ini membuktikan adanya pengaruh industrialisasi terhadap perubahan peran keluarga di Korea. Dari pembuktian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai nilai-nilai apa saja yang berubah di dalam keluarga Korea akibat industrialisasi.

---

The focus of this study is to explain the changing role of the Korean family as a result of industrialization that applied there. The discussion outlines the effect of industrialization on the changing role of the family in Korea and the values that are changed in family. This study will be conducted by descriptive-qualitative approach of the changing role of each member in the family in the modern era of Korea and the values that are changed in it. The results of this study demonstrate the effect of industrialization on the changing role of the family in Korea. From the evidences, it can be deduced about what values are changed in the Korean family as a result of industrialization."

"Proyek akhir ini membahas tentang pengaruh Undang-Undang Diplomasi Publik Korea Selatan ditinjau dari peran industrialisasi budayanya. Undang-Undang Diplomasi Publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan citra negara Korea Selatan. Citra negara bagi Korea Selatan sangat penting untuk menguatkan posisi mereka sebagai negara dengan kekuatan menengah serta untuk mengurangi persepsi negatif akibat konflik dengan Korea Utara. Dengan menggunakan konsep diplomasi publik serta metode sejarah, penelitian ini menganalisis alasan Korea Selatan memerlukan Undang-Undang Diplomasi Publik kemudian pelaksanaan diplomasi publik setelah pengesahan undang-undang tersebut dan manfaat dari undang-undang itu terhadap peningkatan citra negara Korea Selatan yang ditinjau secara kritis dari peran industrialisasi budaya Korea Selatan. Industrialisasi budaya Korea Selatan mencakup musik, festival film dan pariwisata. Industrialisasi budaya ini kemudian dimanfaatkan oleh Korea Selatan dalam diplomasi publiknya yang sejalan dengan penerapan Undang-Undang Diplomasi Publik. Hasil dari penelitian kemudian, memperlihatkan benar-benar ada peningkatan citra negara Korea Selatan setelah adanya Undang-Undang Diplomasi Publik yang dipengaruhi oleh industrialisasi budaya Korea Selatan.

---

This final project discusses the influence of South Korea's Public Diplomacy Law in terms of its cultural industrialization role. The Public Diplomacy Law has the objective of enhancing the image of the country of South Korea. The country's image for South Korea is very important to strengthen their position as a middle power country and to reduce negative perceptions due to conflict with North Korea. By using the concept of public diplomacy and historical methods, this study analyzes the reasons South Korea needs a Public Diplomacy Law then the implementation of public diplomacy after the ratification of the law and the benefits of the law on improving the image of the country of South Korea which is critically reviewed from its role South Korean cultural industrialization. South Korea's cultural industrialization includes music, film festivals and tourism. This cultural industrialization is then used by South Korea in its public diplomacy which is in line with the implementation of the Public Diplomacy Law. The results of later research show that there is actually an increase in the image of the country of South Korea after the Public Diplomacy Act was influenced by the industrialization of South Korean culture."

"Skripsi ini membahas kebijakan ekonomi Orde Baru mengenai industrialisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat petani di Kabupaten Karawang pada tahun 1989-1997. Hasil penelitian mendapati fakta bahwa Pemda Kabupaten Karawang membagi Karawang menjadi dua bagian, yaitu bagian selatan dikhususkan untuk kawasan industri dan bagian utara untuk pertanian. Pembagian ini mempengaruhi pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya petani. Urbanisasi, terbukanya kesempatan kerja, dan percampuran budaya menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan kehidupan sosial dan ekonomi petani ini. Kondisi ini baru terjadi di Karawang bagian selatan pada periode ini. Sedangkan petani di bagian utara Karawang belum terpengaruh industrialisasi hingga tahun 2000-an.This research discusses Orde Baru economic policy of industrialization and its impact on the lives of peasant society in Karawang Regency at 1989-1997. The Writer found the fact that Karawang Regency Local Government split Karawang into two parts, the southern part for industrial area and the northern part for agricultural area. The division affects the economic and social life of Karawang Regency, especially peasants. Urbanization, opportunity to work, and culture acculturation are causing changes of economic and social life of peasant society. This condition just happen at southern part that period. Whereas northern part peasants no influent yet until 2000s."

"Tukad Badung merupakan salah satu sungai utama di Propinsi Bali yang mengalir di tengah-tengah Kota Denpasar. Tukad Badung memiliki panjang aliran ± 21 km, berhulu di Desa Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan bermuara di daerah Teluk Benoa (Estuary Dam), Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Daerah Aliran Tukad Badung diperkirakan sekitar 29,23 km2 dengan debit rata-rata 2,39 m3/dt di musim kemarau dan 3,04 m3/dt di musim hujan.Desa/kelurahan yang ada di sekitar daerah aliran Tukad Badung adalah 12 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar 143.476 jiwa. Sejalan dengan perkembangan penduduk dan ekonomi, maka berkembang pula berbagai aktivitas penduduk/masyarakat di sekitar Tukad Badung, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi kualitas dan kuantitas air Tukad Badung.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perubahan kualitas air Tukad Badung akibat adanya berbagai aktivitas masyarakat di sekitar daerah aliran Tukad Badung dan juga untuk mengetahui bagaimana berbagai aktivitas masyarakat itu dapat mempengaruhi kualitas air Tukad Badung.Berdasarkan karakteristik sistem pengelolaan limbah cair di sepanjang daerah aliran Tukad Badung dan observasi awal, maka dapat diklasifikasikan berbagai aktivitas masyarakat yang ada di sepanjang daerah aliran Tukad Badung menjadi 9 (sembilan) kelompok aktivitas masyarakat, yaitu; aktivitas rumah sakit, aktivitas hotel, pasar, bengkel, pertanian, peternakan, industri pencelupan/sablon, industri tahu/tempe, dan aktivitas rumah tangga.Selanjutnya untuk menentukan lokasi daerah sampel, sasaran responden dan jumlah sampel/responden, digunakan metode purposive qouta sampling. Guna dapat melihat hubungan yang terjadi dilakukan uji statistik non parametric rank spearman terhadap variabel pandangan (pola pikir), variabel kondisi sistem pengelolaan limbah cair dan variabel indeks mutu kualitas air (IMKA).Untuk dapat mengetahui kondisi kualitas air Tukad Badung secara umum dalam kategori sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk, digunakan metode National Sanitation Foundation-Water Quality Index (Ott, 1978).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan (pola pikir) tentang Tukad Badung dari berbagai aktivitas masyarakat di seluruh segmen sungai (hulu, tengah, dan hilir) didominasi oleh pandangan atau pola pikir yang berkategori baik, sedang, dan buruk. Sedangkan untuk kondisi sistem pengelolaan limbah cairnya, rata-rata didominasi oleh kondisi yang berkategori buruk. Bila dihubungkan dengan uji statistik antara variabel pandangan (pola pikir) tentang Tukad Badung dengan kondisi sistem pengelolaan limbah cair yang dimiliki oleh berbagai aktivitas masyarakat, ternyata terdapat hubungan yang signifikan dan positif. Demikian pula antara variabel kondisi sistem pengelolaan limbah cair dari berbagai aktivitas masyarakat dengan nilai indeks kualitas air (IMKA) Tukad Badung, ternyata terdapat hubungan yang signifikan dan positif.Berdasarkan hasil pehelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:1. Kualitas air Tukad Badung diduga telah mengalami penurunan dari tahun 1998-2002. Pada tahun 2002, nilai indeks mutu kualitas air di daerah aliran bagian hulu Tukad Badung (segmen 1) berkategori sedang, di daerah aliran bagian tengah (segmen 2) berkategori buruk, dan di daerah aliran bagian hilir (segmen 3) berkategori buruk pula.2. Kualitas air sungai Tukad Badung yang buruk akibat dari pandangan (pola pikir) yang salah tentang Tukad Badung sehingga mempengaruhi kondisi sistem pengelolaan limbah cairnya.Dari berbagai aktivitas masyarakat yang ada di sepanjang sungai Tukad Badung pada umumnya kondisi sistem pengelolaan limbah cair (SPLC) berkategori buruk dan sangat buruk.

---

Tukad Badung river is one of main rivers in Bali Province, which flows in the middle of Denpasar City. Tukad Badung has a flow ± 21 km long, upstream at Lukluk Village, Mengwi Sub-District, Badung District and estuary into Teluk Benoa of Pemogan Village, South Denpasar Sub-District. Tukad Badung is estimated to have 29.23 km2 flowing area with water capacity rate of 2.39 m3/sec during dry season and 3.04 m3/sec during rainy season.

Villages around Tukad Badung flowing area involving 12 villages, with total population of 143,476 persons. As population and economic grow, community activities various around Tukad Badung also increases, which are finally could affect both quality and quantity of Tukad Badung water.

This research aims to identify changes occur on Tukad Badung water quality due to activities performed by communities surrounding Tukad Badung flowing area and to understand effects of such community activities various on Tukad Badung water quality.

Based on characteristics of liquid waste management system applied along Tukad Badung flowing area and initial observation, then community activities various around Tukad Badung flowing area could be classified into 9 (nine), including: hospital, hotel, market, workshop, agriculture, ranch, dipping industry, tofu/tempe industry, and household activities.

Furthermore, to determine sample area, respondents? target, and number of sample/respondents, purposive quota sampling method is applied. In order to see the relationships occur, statistics test using spearman non parametric rank is conducted on perspective, liquid waste management system, and water quality index (IMKA) variables.

To understand quality of Tukad Badung water in terms of general categories involving excellent, good, average, poor, and extremely poor, National Sanitation Foundation-Water Quality Index (Ott, 1978) is used.

>

Research results reveal that perspective on Tukad Badung based on community activities in all river segments (upper, middle, down streams) is dominated by good, average, and poor perspectives. Whereas for the liquid waste management system, poor perspective is dominant.

Relating statistics test between perspective variable on Tukad Badung and liquid waste management system variable used during community activities reveals significant and positive correlation. Similarly, liquid waste management system conditions of community activities variable and Tukad Badung water quality index (IMKA) variable also have significant and positive correlation.

Based on research results and discussion, it could be concluded that:

1. Tukad Badung water quality is predicted as has decreased compared to of 1998-2002 period. During 2002, water quality index score of upper stream area (segment 1) of Tukad Badung was categorized into average, of middle stream area (segment 2) was categorized into poor, and of down stream area (segment 3) was categorized into poor as well.

2. Low quality of Tukad Badung water is caused by wrong perspective developed concerning Tukad Badung that affected its liquid waste management system conditions.

4. Community activities various along Tukad Badung flow area generally have poor and extremely poor categories for their liquid waste management system conditions."

"ABSTRAKBenturan kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan sering kali sulit atau tidak dikompromikan, sehingga menjadi beban fungsi lingkungan hidup (LH). Lingkungan hidup sebagai pendukung sistem kehidupan yang terdiri atas kesatuan ruang dengan segenap pengada(entity), berupa Benda(materi) serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, akhir-akhir ini mengalami penurunan kualitas yang mulai mengkhawatirkan. Ruang (tanah) di suatu wilayah, ada yang diutamakan untuk keperluan permukiman, sehingga bergesekan dengan kepentingan lain yaitu untuk keperluan pelayanan yang dimaksudkan untuk mencari daya atau peluang yang lebih baik. Salah satu gejala yang perlu mendapat perhatian untuk ditelaah di dalam penelitian ini adalah kebutuhan penduduk di Kota Metropolitan Jakarta akan rumah yang terus meningkat, sementara ruang (tanah) yang tersedia makin menyempit, sehingga permukiman menebar ke wilayah di pinggirannya.Pembangunan dapat mengakibatkan penggunaan tanah yang beragam, untuk mendukung dinamika kehidupan secara keseluruhan. Tetapi ada kecenderungan juga yang justru dikembangkan ke arah penggunaan tanah tunggal yakni untuk permukiman. Tanah pada umumnya dikuasai oleh perorangan atau oleh pengembang skala besar, sedang akibatnya terhadap penduduk lokal, seperti penggusuran, dan kehilangan pekerjaaan tidak cukup mendapat perhatian, sehingga mereka makin miskin.Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pola penggunaan tanah yang memungkinkan penduduk lokal dapat memperoleh makna dan manfaat pembangunan, sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik.Perluasan permukiman yang tidak menghemat ruang pada berbagai wilayah menunjukkan bahwa dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Gejala itu dapat ditelaah dari penelusuran kejadian pemanfaatan sumber daya alam (SDA) oleh manusia melalui lingkungan hidup buatan atau binaan berupa penggunaan tanah. Dari pola penggunaan tanah dapat ditelaah juga interaksi antara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi. Interaksi antarfungsi yang kompleks memerlukan pemikiran tentang usaha kompromi dan koordinasi untuk mencapai pembangunan yang sustainable. Jadi konsep dasar dalam penelitian ini adalah penghematan ruang (tanah), peningkatan nilai tambah SDA, pengelompokan wilayah yang disusun atas dasar kesamaan karakteristik daerah, dan indikator kualitas hidup.Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah perluasan penggunaan tanah permukiman yang terus berlangsung ke wilayah pinggiran kota metropolitan mengakibatkan penduduk lokal kehilangan pekerjaan dan menjadi miskin. Hipotesis kedua adalah pembangunan yang tidak memperhatikan kegiatan penduduk lokal dalam memanfaatkan tanah, mengakibatkan penurunan pada kualitas hidup. Interaksi fungsi pelayanan dari segi pendidikan, peluang kerja, proporsi hasil, keadilan dalam RT/RW yang memungkinkan penggunaan tanah beragam memberi pengaruh pada peningkatan kualitas hidup penduduk lokal.Penelitian ini dilakukan di Depok, Serpong, dan Pacet, karena daerah itu menunjukkan perbedaan fisik, dan juga terdapat berbagai variasi dari kegiatan sosial-ekonomi penduduknya.Analisis faktor yang disertai penerapan analisis komponen utama, analisis pengelompokan, dan analisis pembeda digunakan untuk mengolah berbagai variabel, seperti kepadatan penduduk, persentase petani, penduduk miskin, sawah, kebun campuran, permukiman, industri, jasa, jarak ke pasar dan lain-lain. Hasilnya menunjukkan terdapat lima tipe wilayah di Depok, dan di Serpong, yaitu kampung miskin, perumahan pengembang, perumahan tradisional, pertanian, dan industri. Sedangkan Pacet tergolong sebagai wilayah usaha pertanian.Untuk melakukan proses analisis yang berikutnya telah dilakukan wawancara terhadap 176 responden di Depok, 70 responden di Serpong, serta 50 responden di Pacet. Jumlah responden dihitung berdasarkan proporsi penduduk miskin. Bahan wawancara yang digunakan adalah indikator kualitas hidup yang terdiri atas tingkat kesehatan, kemiskinan, pendidikan, kesempatan kerja, proporsi hasil, keamanan sosial, serta daya dukung SDA,Kelompok wilayah dan waktu tempuh dari permukiman ke daerah pelayanan umum (DPU) menggambarkan struktur ruang wilayah. Di Depok DPU terletak berdekatan dengan perumahan pengembang, perumahan tradisional, industri dan pertanian. Sementara di Serpong DPU terletak di sekitar perumahan mewah yang berdampingan (hanya dibatasi tembok) dengan perumahan penduduk miskin. Keadaan ini mencerminkan bahwa pengembang besar membangun permukiman di wilayah (yang 20 tahun sebelumnya) merupakan kampung miskin. Sedangkan di Pacet DPU terletak di sekitar perumahan tradisional, dan daerah pertanian.Korelasi fungsi yang cukup kuat menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang disertai oleh perluasan permukiman diikuti peningkatan persentase penduduk miskin, karena kegiatan yang dapat ditekuni penduduk menghilang, sementara untuk memasuki bidang formal tidak cukup tingkat pendidikannya. Hasil analisis ini menjelaskan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Sebaliknya pada wilayah yang tetap dapat memberi peluang kerja untuk penduduk yang rendah tingkat pendidikannya, persentase penduduk miskin rendah. Keadaan itu menyebabkan kualitas hidup di Depok adalah baik, sementara di Pacet adalah cukup, dan di Serpong adalah sedang. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pada wilayah dengan penggunaan tanah beragam dapat berkembang pelayanan jasa, dan industri yang mendukung pertumbuhan penduduk yang tinggi, disertai fungsi ekologi dan sosial yang tetap baik, sehingga kualitas hidup penduduk baik. Hasil analisis ini menjelaskan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima, dan menjadi dasar dari teori jejak penggunaan tanah.Oleh karena itu pemerintah perlu membatasi izin penguasaan tanah untuk perluasan permukiman. Pengusaha perlu mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaannya, untuk memberi nilai tambah hasil pembangunan, dengan turut serta dan membantu upaya masyarakat dalam peningkatan pendidikan, peluang kerja, keamanan sosial, serta membantu memasarkan hasil pascapanen, maupun pemanfaatan SDA yang tersia-siakan seperti meningkatkan nilai produk yang dihasilkannya, pembuatan dan pemanfaatan kompos. Selanjutnya diperlukan peningkatan kemitraan dalam menumbuhkan hubungan serasi dan setara antara penduduk yang memperoleh manfaat dari pembangunan permukiman dengan penduduk lokal untuk memperoleh dasar penataan ruang yang baru.

---

ABSTRACT

Conflict of interest in the development is often difficult and un-compromised, and these conditions became a burden of the environmental function. Environment that supported a living system consist of spatial unit with the whole entity such as material and other organism included human and its behaviors, in the recent time began a bothered experience of degradation of its quality. There were a space of land on one region, which prioritized for the residential area, until it scratching with other interest such as service for various interests, which intended to search for better strength and possibilities. One phenomenon, which has to be considered to study in this research, was the increasing need of Jakarta Metropolitan citizens, of housing; meanwhile, the accessible land space was decreasing, until the residential area spread to the edge area of Jakarta.

The development could cause the diversity of land use, to support the dynamic of total living entity. But there were a tendency that had been developed to use the land one way that was a settlement area. Land authorized by individual or big scale developer generally, while the local people received negative results such as residential removal, and occupational lost. This negative effect was not received attention enough and as a result the people were getting poorer.

The intention of this research is to study the land use patterns, which gave possibility for local people to obtain the benefit of development and to improve their quality of life.

The expansion of residential area is not using space (land) economically on some regions showed an influence on the quality of life of the local people. The phenomena can be examined through the study of incidence of natural resources or natural capital utilization through the made of man-made environment by land utilization, Based on land use pattern can be studied the interaction of function such as economic, social, and ecological functions. Inter-functional interaction needed a consideration on compromise and coordination efforts, to reach sustainable development. Thus, the basic concepts of this research were the save or efficient utilization of space (land), increasing of natural resources additional value, regional classification which based on homogeneities characteristic of area, and quality of life indicators.

First hypothesis said that the continuous expansion of settlement from Jakarta Metropolitan to the areas in its vicinity causes the local people loosing their job, and made poorer. Second hypothesis said that the development which unconsidered without local people activities which was done on the land, it will result in the decreasing the local people quality of life. And third hypothesis said that the interaction of services function, in term of education, job opportunity, proportion of income, justice of spatial planning which allowed to various used of land utilization, gave influence on increasing of the local people quality of life.

The study was conducted at Depok, Serpong, and Pacet based on their different physical character, and the variety of the socio-economic activities of the people.

Factor analysis, which is followed by principal components analysis, and also cluster analysis, discriminant analysis are used to examine and classify the area using some variables. Those variables are population density, percentage of farmer, percentage of poor people, percentage of area of rice field, mixed garden, settlement, industry, services, trading, waste land, distance to the market place, and so on. The result showed that there were five regions in Depok and Serpong, Those are poor villages or poor kampong, real estate areas, and traditional housing areas, agricultural areas, and industrial area. On the contrary, some villages at Pacet are classified into agricultural region, with most of the people lived as a local farmer.

Furthermore, the interviews were done at random to 170 respondents in Depok, 70 respondents in Serpong, and 50 respondents in Pacet. The samples size was calculated based on the poor people proportion at that region. The interview substances are the quality of life indicators that comprise level of health, poverty, education, and job opportunity, proportion of income, social security, and also the carrying capacity of natural resources.

Type of regions and distance to travel from the settlement areas to the central business district (CBD) explained the urban spatial structure. In Depok, the real estate, traditional housing, industrial areas, and farming areas are located consecutively closed to CBD. Meanwhile, in Serpong, the luxury housing region and the low class housing areas both only separated by a wall are located consecutively close to the new CBD. This phenomenon shows that, 20 years ago, the real estate built by the large-scale developers were developed in the poor village region. While in Pacet, the CBD was closed to the traditional housing areas and farming areas.

The strong enough functional correlation showed that the land authority and the expansion of real estate built by the large-scale developers was accompanied by the higher percentage of poor people, because there was no more opportunity for the less-educated people to utilize the land for their activity, meanwhile the less-education competence of the local people cannot support to find other jobs. This analysis showed that the first hypothesis could be accepted. On the other hand or opposite, at the region where the job opportunity for the less-educated people exist, the percentage of poor people are still low. This condition leads the quality of life for the local people in Depok is good, while in Pact is quite good, meanwhile in Serpong is modest. This analysis showed that the second hypothesis could be accepted. This research also explains that the region with multiple land use could be developed services industry, and manufacturing industry, which are able to support the high population growth, followed by continuing good social and ecological function, so that the quality of life for the local people is good. This analysis showed that the third hypothesis can be accepted, and can be a foundation of the footprints of land use theory.

Due to these facts, the local government should control the permit of land acquisition for settlement expansion. The private sectors are in need to develop a corporate social responsibility to take their role on giving the value added on development by joining and supporting the efforts of societies to increase their level of education, social security, and also to assist on marketing of post-harvest agriculture product and recycling the wasted resource such as producing compost. Furthermore, there is an urgent need to develop a friendly partnership of the relationship between the people, who lived in the luxury house areas with the local people in order to stimulate a new optimal spatial planning."

"Berdasarkan kajian ilmiah yang dipaparkan pada KTT Perubahan Iklim di Copenhagen tahun 2009, lebih dari 70% emisi karbon berasal dari industri bangunan. Industri bangunan merupakan industri yang terus berkembang di Indonesia, terutama DKI Jakarta. Salah satu cara untuk mengatasi kerusakan alam yang disebabkan industri bangunan, adalah dengan perancangan arsitektur berkelanjutan. Konsep bangunan berkelanjutan masih belum dapat diterima di Indonesia. Kualitas bangunan bangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek ekonomi, masih diragukan oleh para stake holder, sehingga konsep ini masih sering ditolak pada saat perancangan gedung.Penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor dominan dalam perancangan arsitektur berkelanjutan, pengalaman para stake holder industri bangunan di indonesia, dalam perancangan arsitektur berkelanjutan dan konsep-konsep perancangan arsitektur berkelanjutan, serta tingkat pengaruh perancangan arsitektur berkelanjutan terhadap kualitas ekonomi bangunan. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey, dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada stake holder industri bangunan. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan parameter-parameter analisis yang dibutuhkan dan relevan dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini, dan hasilnya menjadi dasar dalam studi kasus yang akan dipilih.Hasil dari survey menunjukan bahwa responden sangat menitikberatkan perancangan arsitektur berkelanjutan terhadap aspek lingkungan, dibandingkan dengan aspek ekonomi dan sosial, dan didapat bahwa faktor dominan yang menjadi isu utama dalam perancangan arsitektur berkelanjutan adalah energi. Perancangan arsitektur berkelanjutan bukanlah konsep baru di indonesia, tetapi pendekatan berkelanjutan untuk bangunan modern merupakan fenomena baru di Indonesia, sehingga hanya sebagian kecil saja profesional di Indonesia yang memiliki pengalaman dan teknologi di bidang bangunan hijau. Studi kasus yang diambil adalah perhitungan Life Cycle Cost (LCC) pada penerapan Photovoltaic (PV) Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia. Berdasarkan temuan dan bahasan pada studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancangan arsitektur berkelanjutan dengan konsep efisiensi energi pada studi kasus yang disebutkan diatas, belum dapat meningkatkan kualitas ekonomi bangunan dengan reduksi Life Cycle Cost (LCC).

---

Based on scientific studies presented at the Climate Change Summit in Copenhagen in 2009, there are more than 70% of carbon emissions come from building industry. The building industry is a growing business in Indonesia, especially Jakarta. Sustainable architecture is one of many ways to overcome environmental damages caused by the building industry and its concept is still ignored in Indonesia. Its quality, especially from economic point of view, is still a hesitation for the shareholders and undesirable at the designing stage.

The study is carried out to analyze the dominant factors in sustainable architecture design, the practice of stakeholders in Indonesia as designing sustainable architecture, and the sustainable architecture design?s degree of influence on the quality of building economy. The method used in this research is survey using questionnaire distributed to the building industry stakeholders. The questionnaire is prepared based on the analysis of required and relevant parameters of this research, and its results will be the basis for selected case studies.

Rather than economic and social aspect, the outcome shows that sustainable architectural design on environments aspect more important for respondents. It is also found that the dominant factor in sustainable architecture design is energy. Sustainable architecture is not a new concept in Indonesia; however the approach of sustainable to modern building is a new phenomenon in Indonesia. Therefore, there are only a few professional involved in the area of green building in Indonesia. The model for Life Cycle Cost (LCC) calculation on the application of photovoltaic (PV) is The University of Indonesia?s Library Building. Based on the fact findings and discussion during research, it comes to a result that the design of sustainable architecture with the concept of energy efficiency is yet to improve the economic quality buildings with reduced Life Cycle Cost (LCC)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi Pengukuran efisiensi investasi mengacu kepada model pengukuran yang digunakan Biddle et al 2009 sedangkan kualitas laporan keuangan diukur menggunakan perhitungan discretionary accrual yang digunakan Kothari et al 2005 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi multinomial logistik dengan total 301 observasi firm year dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 2010. Hasil penelitian menunjukkan discretionary accrual memiliki pengaruh positif signifikan terhadap underinvestment namun tidak berpengaruh terhadap overinvestment Perusahaan dengan kualitas laporan keuangan yang tinggi diproksikan dengan rendahnya nilai discretionary accrual lebih kecil kemungkinan mengalami underinvestment Kualitas laporan keuangan yang tinggi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer perusahaan.

---

The objective of this research is to analize the effect of financial reporting quality on investment efficiency The measurement of investment efficiency follows to Biddle et al 2009 model Financial reporting quality measured by estimation of discretionary accruals from Kothari et al 2005 model The examination of hypotesis testing is carried out by using statistical multinomial logistic regression with 301 observation firm year of non financial company listed in Bursa Efek Indonesia during the year 2009 2010. The result indicate that discretionary accrual has positive significant effect on underinvestment but doesn rsquo t have effect on overinvestment Firm with higher financial reporting quality proxied by lower discretionary accrual will be less likely to experience underinvestment The higher financial reporting quality could reduce information asimetry between shareholders and managers."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas peran komite audit, proporsi komisaris independen dan kualitas audit terhadap kualitas akrual. Efektivitas peran komite audit dinilai berdasarkan aktivitas, ukuran dan kompetensi komite audit. Kualitas akrual diukur menggunakan model Dechow dan Dichev (2002) dan dimodifikasi oleh McNichols (2002) dan Francis et al. (2005). Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 114 perusahaan manufaktur untuk periode 2008 – 2010. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual, dan variabel efektivitas peran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual. Variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual, namun apabila perhitungan proporsi komisaris independen disesuaikan dengan masa jabatan anggota komisaris independen, maka variabel tersebut menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas akrual.

---

ABSTRACTThe aim of this research are to determine the effect of audit committee’s role effectiveness, proportion of independent commissioner and audit quality on accrual quality. The effectiveness of audit committee’s role is measured by activity, size and competence of the audit committee. Accrual quality is measured by using the model which proposed by Dechow and Dichev (2002) and modified by McNichols (2002) and Francis et al. (2005). The method of analysis used multiple regression. This research uses empirical data from Indonesia Stock Exchange with 114 samples from manufacturing firms for 2008 to 2010 period. Based on the test result, this research found that audit quality have a significant impact on accrual quality, and the audit committee effectiveness have a significant effect to accrual quality. Proportion of independent commissioners has no significant effect on accrual quality, but when the calculation of proportion of independent commissioner is adjusted with independent commissioner tenure, the result shows a significant impact on accrual quality."

"Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara industrialisasi, energi terbarukan, dan emisi karbon pada sampel 9 negara ASEAN periode 1990–2019. Dengan estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL), membuktikan hipotesa EKC dalam analisis jangka pendek dan jangka panjang di ASEAN. Selain itu, energi terbarukan memediasi hubungan antara industrialisasi dan emisi CO2. Dalam jangka pendek, keberadaan hipotesis EKC juga ditemukan di hampir semua anggota ASEAN. Saat menguji efek moderasi energi terbarukan dalam industrialisasi, energi terbarukan dapat mempercepat titik balik emisi CO2 per kapita di Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Maka dari itu, negara-negara di ASEAN harus terus meningkatkan sektor industrinya sesuai dengan hipotesis EKC yang divalidasi dalam penelitian ini, dengan tetap mengintensifikasikan energi terbarukan di sektor industri untuk perbaikan lingkungan.

---

This research examines industrialisation, renewable energy, and carbon emissions in 9 ASEAN nations from 1990 to 2019. Based on Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimate, short- and long-term studies reveal ASEAN has EKC. Renewable energy also mediates industry value add-CO2 emissions. Short-term, most ASEAN members support the EKC theory. Renewable energy can change the turning point of CO2 emissions per capita in Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, and Malaysia throughout industrialisation. Thus, switching to renewable energy might mitigate ASEAN’s environmental damage from development. According to the models’ EKC hypothesis, regional nations should keep boosting their industry sector. ASEAN energy target nations must deploy renewable energy in industry sectors for environmental benefits.

"