Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The paper investigates the variation and the distribution of development expenditure among regions and provinces in Indonesia By using data from Statistical Year Book of Indonesia 1996 published by the Central Bureau of Statistics, using Theil's Coefficient as the tool. The analyses show that the Ievel of development expenditure relate to the variation of potency and allocation of resources and the stage of development in each region. In Java, the variation of development cxpenditure is higher than other regions in Indonesia, this is due to the variation of potency of resource among provinces in this region is also higher"

"Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi kepentingan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahateraan masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan melakukan pembangunan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan secara ekonomi biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita meningkat jika terjadi pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi diukur secara moneter dari penambahan output suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pertumbuhan saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi. Berbagai upaya pengukuran dilakukan, antara lain kesempatan kerja dan indeks pembangunan manusia.Penelitian ini mengukur seberapa besar porsi pengeluaran pemerintah terhadap output (PDRB) yang optimal sehingga masih memberi dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian juga melihat sejauh mana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dipisahkan menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dilihat dari nilai proyek yang ada dalam satu propinsi. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilihat dari besarnya pengeluaran yang bersumber dari APBD. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan, IPM dan kesempatan kerja.Dari penelitian ini terlihat porsi pengeluaran pemerintah yang optimal pada suatu propinsi adalah 24%. Porsi pengeluaran pemerintah yang kurang dari 24% masih mungkin untuk ditingkatkan dan masih memberi dampak yang positif. Sedangkan porsi pengeluaran yang melebihi 24% sudah tidak layak untuk ditingkatkan lagi karena akan memberi dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Porsi pengeluaran pemerintah di Indonesia rata-rata masih 20% dan sebagian besar justru di bawah 20%. Bahkan secara keseluruhan porsi total pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB se-Indonesia baru 13%, jauh dari tingkat optimal.Terhadap pembangunan ekonomi pengeluaran pemerintah daerah lebih berpengaruh dari pada pengeluaran pemerintah pusat. Melihat dampak pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar, ada baiknya bila dana pembangunan dari pemerintah pusat dialihkan menjadi dana pembangunan bagi pemerintah daerah. Tentu hal ini tidak dilakukan secara gegabah, perlu kajian lebih mendalam untuk mengambil langkah lebih lanjut."

"Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan sektoral pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diukur berdasarkan niiai PDRB) propinsi-propinsi di Indonesia selama tahun 1983 hingga tahun 1998. Selain itu tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan substitutabilitas dan komplementaritas antara masing-masing input yang diteliti.Studi ini menggunakan bentuk fungsi produksi Translog dengan stok modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksinya. Modal terdiri dari modal sektoral pemerintah dan modal swasta. Modal pemerintah yang dipilih adalah modal di sektor Perhubungan dan Pariwisata, modal di sektor Pendidikan dan Kesehatan serta modal pemerintah di sektor lainnya yang tergabung dalam sektor Lain-lain. Pemilihan sektor ini sesuai dengan teori mengenai pengeluaran pemerintah khususnya di negara berkembang yang umumnya menitikberatkan pada kedua sektor tersebut.Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel selama 16 tahun dan meliputi 26 propinsi yang dikelompokkan menurut kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu besar stok modal diperoleh dari akumulasi investasi dengan Perpetual Inventory Method (PIM) yang memperhitungkan tingkat depresiasi (penyusutan). Untuk mengetahui saat tingkat investasi awal (initial investment) dilakukan backcasting dengan menggunakan data investasi yang dimiliki.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh beberapa pola sektor yang memberi dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi propinsi-propinsi di K8I maupun KTI. Modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata memiliki hubungan komplementer dengan modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta keduanya masing-masing komplementer dengan modal swasta. Swastanisasi jelas tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, modal swasta substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain baik bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KTI.Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di wilayah KTI masih cukup besar mengingat antara setiap sektor pemerintah memiliki hubungan komplementer satu sama lain. Sementara bagi propinsi-propinsi di wilayah KBI, modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata serta modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan masing-masing substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain. Bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KR, investasi pemerintah yang ditujukan ke sektor Perhubungan dan Pariwisata dapat dilakukan secara bersamaan dengan investasi yang dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, investasi swasta mapun peningkatan jumlah tenaga kerja. Sehingga peningkatan modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata tidak bertentang dengan tujuan peningkatan output, perluasan tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang diperluas hingga tahun-tahun terkini sehingga dampak krisis dapat lebih jelas terlihat. Disarankan pula penelitian meliputi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah sesuai pelaksanaan otonomi daerah."

"Keterkaitan antara perdagangan bebas dengan kesenjangan ekonomi antar wilayah masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Khususnya pada negara berkembang, seperti Indonesia, karena keuntungan perdagangan bebas yang di dapatkan pada setiap wilayah provinsi di Indonesia akan berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan bebas terhadap kesenjangan ekonomi antar provinsi dan di dalam provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 33 provinsi dalam rentang tahun 2002-2011, hasil yang didapatkan adalah perdagangan bebas - penurunan tarif impor -- berpotensi akan memberikan keuntungan bagi provinsi yang memiliki tenaga kerja tidak terampil lebih banyak dan infrastruktur yang lebih baik (kesenjangan ekonomi antar provinsi berkurang). Hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa dampak perdagangan bebas dapat di minimalisasi dengan menguatkan PMDN pada provinsi tersebut.

---

Debates over the effect of trade liberalization on inequality across regions in a country participating in trade liberalization have been arising. The debates mainly apply on developing countries, such as Indonesia, because different regions will have different level of development causing different gains from trade liberalization across regions. Therefore, this study is aimed at determining the effect of free trade on inequality inter provinces and intra provinces in Indonesia. A panel data analysis of 33 Indonesian provinces in the period of 2002-2011 has showed that free trade - i.e reduction in tariff barriers - will potentially benefit to the province that have abundant unskilled labor and better infrastructure (decreasing inequality inter provinces). This study also reveals that the impact of trade liberalization can be minimized by having a strong domestic investment in the province."

"Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pemerintah daerah melalui penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Metodologi yang digunakan adalah panel data untuk 26 propinsi di Indonesia pada periode 1991-1999. Variabel yang dipakai adalah investasi swasta, tenaga kerja, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah. Regresi dilakukan dengan menggunakan model dari Sung Kim Tai yang pernah dipakai untuk menganalisa sektor pemerintah daerah di Korea.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia. Pengeluaran pembangunan dan rutin sesuai dengan hipotesa bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang positif sedangkan penerimaan daerah tidak sesuai dengan hipotesa yang menyatakan mempunyai pengaruh posilif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.Elastisitas variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan penerimaan pemerintah daerah berada di atas satu persen, elastisitas terbesar adalah pengeluaran rutin kemudian diikuti oleh pengeluaran pembangunan dan penerimaan daerah. Besarnya elastisitas tersebut menunjukan besarnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah."

"Perlunya peningkatan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate bagi Negara Republik Indonesia untuk pengakumulasian human capital yang selanjutnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable growth) sudah tidak dapat dihindari lagi. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate adalah dengan meningkatkan pengeluaran belanja bidang kesehatan dan pendidikan.Melihat terdapat pandangan beberapa peneliti yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran belanja bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate maka tesis ini akan menganalisis signifikansi pengaruh dari pengeluaran pemerintah propinsi-propinsi di Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut. Model yang akan digunakan untuk melakukan analisis pengaruh pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan propinsi-propinsi di Indonesia terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut adalah model regresi linier persamaan pendidikan dan kesehatan yang dikembangkan oleh Gupta, Verhoeven dan Tiongson pada tahun 1999. Data yang digunakan adalah panel data, runtut waktu data mulai dari tahun 1997 sampai dengan 2000 untuk 26 propinsi-propinsi yang ada di Indonesia.Hasil studi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia terhadap Infant Mortality Rate, dan Net Enrollment Ratio Primary School. Selain itu, pada pengamatan propinsi-propinsi yang dibagi menjadi kelompok propinsi di Indonesia bagian Barat dan Timur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat (Sumatera dan Jawa) dan propinsi-propinsi di Indonesia bagian Timur (Bali, Kalimantan, NTT, NIB, Sulawesi, Maluku dan Irian) terhadap infant mortality rate masing-masing kelompok propinsi tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran pendidikan, signifikansi pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap Net Enrollment Ratio Primary School hanya terbukti untuk kelompok propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat."

"Penelitian ini meneliti dampak dari pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenjangan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Alokasi yang tepat khususnya pada sektor pendidikan diharapkan dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berdasarkan penelitian menggunakan data level provinsi di Indonesia dengan periode 2003 sampai dengan 2011 dan menggunakan fixed effect model, peneliti menemukan bahwa kenaikan anggaran pendidikan samapai dengan 20% mampu untuk mengurangi Koefisien Gini sebesar 1,601. Oleh karena itu kebijakan ini mampu untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran antar rumah tangga di Indonesia. Temuan lainnya, dampak desentralisasi pengelolaan dana pendidikan secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa baik dana pendidikan dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dampak pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenajang pengeluaran ruamh tangga relatif sama.

---

This study investigates the impact of government education spending on expenditure inequality in Indonesia. Since the government of Indonesia has limited resources to finance public sector, right budget allocation on public sector, particularly education is expected to encourage reducing poverty and inequalities. By investigating data across provinces in 2003-2011 using fixed effect model, this study finds that increase in the proportion of the education spending up to 20% of the government budget are able to reduce gini coefficient by 1.601. Therefore, this policy are able to reduce expenditure inequality among households in Indonesia. Another finding is that the impact of dezentralization of the education spending on expenditure inequality is statistically insignificant. It means that wether the manager of education funds is central governmnet or local government, the impact of education spending on expenditure inequality among households is relatively the same."

"Pembangunan sektor industri pengolahan (Manufacturing industry) sering mendapat perhatian prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional kebanyakan negara berkembang, karena sector ini dianggap sebagai perintis dalam pembangunan ekonomi negaranegara tersebut. Industrilisasi harus mampu mendorong perkembangan industri. Penelitian mengenai pertumbuhan jangka pendek maupun jangka panjang telah banyak dilakukan. Antara lain adalah Profesor Simon Kuznet dan Profesor Hollis Chenery dari Universitas Harvard. Penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum peranan sektor industri semakin lama tumbuh jauh lebih pesat dari sektor industri semakin lama tumbuh jauh lebih pesat dari sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan sektor industri pada Gross National Product yang semakin meningkat. Sejak Repelita II, strategi pembangunan ekonomi diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada kegiatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang kemudian pada Repelita selanjutnya ditekankan pada bahan baku menjadi bahan jadi. Dalam buku Repelita V (lima) buku II disebutkan bahwa pembangunan sektor industri harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga kontribusi sektor di luar sektor pertanian terhadap produksi nasional semakin besar, sektor mampu mendorong perkembangan sektor industri sebagai penggerak utama di dalam perluasan lapangan kerja maupun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada pembangunan jangka panjang berikutnya lebih ditekankan pada pembangunan industri, sebagai basis pertumbuhan ekonomi sebagaimana ciri-ciri negara berkembang lainnya. Pengalaman meunujukkan bahwa industrilisasi menjadi gambaran umum dari tranformasi struktur perekeonomian yang erat kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, oleh karena itu produktivitas industri terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu arah dan strategi industrilisasi di Indonesia mengarah kepada ekspor. Peningkatan produktivitas input dan kualitas input dari output perlu diperhatikan dalam rangka memasuki pasar dunia yang penuh daya penuh daya saing dan dapat merebut pangsa pasar."

"Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia telah membentuk suatu pola makro dimana Sumatera, Jawa dan Bali menjadi pusal (core) bagi Kalimantan, Sulawesi dan Wilayah Lain di bagian timur nusantara yang berperan sebagai sekitar (periphery) yang marjinal.Dekomposisi dengan metoda Block Structrural Path Analisis (BSPA) terhadap IRIO Indonesia membuktikan bahwa ketimpangan tersebut secara umum disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam struktur economic influence, yang terdiri atas economic self-influence dan transfers of economic influence. Membandingkari kedua struktur tersebut, kontribusi economic self-influence yang jauh lebih besar menunjukkan bahwa perekonomian setiap wilayah sangat bertumpu pads permintaan intrawilayah, dengan kata lain produksi di setiap wilayah sebagian besar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lokal. Proses produksi itu jugs sebagian besar memanfaatkan suplai input barang dan jasa lokal, karena jarak geografi maupun jarak ekonomi memiliki implikasi biaya tersendiri. Selain itu, kecilnya kontribusi transfers of economic influence terjadi karena wilayah-wilayah dalam studi ini pada dasarnya mewakili daratan yang sangat luas, yang terkendala oleh kondisi geografis karena terpisahkan oleh laut, selat atau samudera.Meski kontribusi relatifnya sangat kecil, struktur feedback mengkonfirmasikan bahwa perekonomian Sumatera sangat terikat dengan Jawa. Sebaliknya, Jawa lebih terbuka dengan membagi keterkaitan ekonominya hampir secara berimbang dengan Sumatera dan Kalimantan. Sebaliknya, Kalimantan dan Sumatera sangat terkait dengan Jawa dalam struktur ini. Pala keterkaitan ekonomi yang melibatkan ketiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa integrasi ekonomi Jawa dan Sumatera cenderung berlanjut dengan melibatkan Kalimantan. Di sisi lain, struktur feedback yang diperlihatkan Sulawesi dan Wilayah Lain secara urnum mengisyaratkan adanya tarikan terhadap perekonomian di kedua wilayah tersebut yang relatrif berimbang antara untuk terintegrasi kedalam (ke kawasan timur Indonesia) dan keluar (ke kawasan barat Indonesia), khususnya ke Jawa dan Kalimantan.Kombinasi masalah tipikal tingkat rata-rata pendapatan perkapita yang rendah, dan distribusi spasial pendapatan yang sangat tidak merata antarwilayah maupun intrawilayah, rnenyebabkan upaya mengatasi ketimpangan struktural di Indonesia menjadi lebih remit dibandingkan pengalaman negara-negara maju dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah. Oleh sebab itu dibutuhkan sinergi pendekatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi pembangunan ekonomi wilayah, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara pendekatan sektoral dan spasial dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan ekonomi wiIayah hares bertujuan mendorong spesialisasi di satu sisi, dan meningkatkan perdagangan antarwilayah di sisi lain. Tujuan pertama menyangkut aspek sektoral, sedangkan yang kedua menekankan aspek spasial."