Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan diberlakukannya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan perlakuan khusus kepada BUMN berupa pengecualian praktek monopoli. Pengecualian ini disebabkan oleh komoditi (barang dan jasa) yang dimonopoli menguasai hajat hidup orang banyak, dilakukan oleh BUMN dan diatur oleh undang-undang. Dalam Hukum Persaingan BUMN adalah salah satu subyek UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Kegiatan BUMN yang cenderung berkaitan dengan kegiatan monopoli tentu saja harus berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peran BUMN sudah meluas menjadi tiger kegiatan utama, yaitu, perencana, pelaku dan regulator. Hal ini terjadi karena setiap kegiatan BUMN tidak terlepas dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Kondisi ini dapat dipertanyakan pada saat privatisasi BUMN, apakah pada saat itu pertimbangan dilakukannya privatisasi adalah karena setiap kegiatan BUMN harus dikontrol dengan alasan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah tetap berperan besar dalam petentuan kepemilikan BUMN. Industri telekomunikasi Indonesia, sejak tahun 1961 diselenggarakan oleh perusahaan milik negara. Perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi juga memainkan peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia secara umum. Sasaran pemerintah dalam industri jasa telekomunikasi adalah meningkatkan akses, daya jangkau dan mutu jasa telekomunikasi. Pemerintah telah menempuh kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor telekomunikasi dengan mempermudah keikutsertaan sektor swasta yang diharapkan meningkatkan perkembangan industri tersebut dan memberikan tambahan modal serta keahlian teknis."

"Isi buku mencoba mendudukan posisi yang tepat bagi BUMN dalam pasar di indonesia khususnya, BUMN yang karakteristik industrinya monopoli alamiah. Hal ini didasarkan pada 2(dua) fakta posisi strategis BUMN saat ini yaitu pertama BUMN ternyata sudah bukan lagi anak bawang dalam kompetisi global ditingkat dunia furtune 500 menempatkan kurang lebih 30% BUMN dari berbagai negara sebagai perusahaan terbesar didunia, yang sebagian memiliki karakteristik monopoli alamiah kedua, BUMN memiliki tugas strategis di negaranya masing-masing yaitu sebagai agen pembangunan dan aktor kunci mencapai kesejahteraan rakyat."

"Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikonsentrasikan pada permasalahan PT. Krakatau Steel (Persero). Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana terjadi pertentangan dalam menerapkan kebijakan Privatisasi yakni dengan menggunakan cara Penjualan Strategis maupun dengan Penawaran Umum Perdana (IPO). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Krakatau Steel (Persero) dan melihat lebih jauh keunggulan Privatisasi dengan cara IPO sebagai bentuk yang hendak diterapkan pada PT. Krakatau Steel (Persero). Hasil penelitian ini melihat bahwa pengaturan mengenai Penjualan Strategis tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena hak penguasaan negara tidak terdapat di sana. Selain itu, IPO tidak hanya menambah modal usaha melainkan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ada pun PT. Krakatau Steel (Persero) tidak dapat melakukan IPO disebabkan situai perekonomian dan juga proses due dilligence yang belum terlaksana diakibatkan laporan keuangannya sudah kadaluarsa.

---

The focus of this study is the implementation of State Owned Enterprise Privatization which is concentrated in PT. Krakatau Steel (Persero) set of problem. The research background is started when conflict began actualize Privatization policy that used Strategic Sales Method or Initial Public Offering (IPO) Method. This study is the qualitative research and use the normative research method because of the data which is used is the secondary data. The problem solving is how to implemented State Owned Enterprise Privatization and inspect the excellence point of Initial Public Offering method for Privatization which is implemanted for PT. Krakatau Steel (Persero). Result of the research that regulation with Strategic Sales is not appropriated with 1945 Indonesian Constitution because of state autority right was not included. Otherwise, IPO do not only increase the capital effort instead of to increase enterprise productivity. Then PT. Krakatau Steel (Persero) could not execute IPO because of economic situation and PT. Krakatau Steel (Persero) was not implemented due to their financial statement was expired."

"Privatisasi BUMN banyak diartikan sebagai penyerahan kepemilikan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kepada swasta melalui penjualan saham-sahamnya (divestasi). Hal ini menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat terhadap kebijakan privatisasi ini. Alasan yang pro terhadap privatiasi BUMN bahwa dalam pengembangan BUMN khususnya dalam bidang permodalan diperlukan dana segar dan besar, hal ini tidak cukup diperoleh dari negara selaku pemodal BUMN tersebut. Bagi yang kontra privatisasi alasan yang diajukan adalah bahwa berdirinya BUMN merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari sini timbul pemikiran bahwa kalau BUMN diserahkan kepada swasta dikhawatirkan bahwa kemakmuran (bagi seluruh) rakyat tidak akan tercapai karena pemilik modal swasta hanya akan mengejar keuntungan mereka sendiri dan bahkan dapat saja dengan mengabaikan kemakmuran rakyat.Privatisasi BUMN tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tetapi karena alasan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pemerintah maka dilakukan privatisasi terhadap BUMN. Hal ini perlu diatasi dengan adanya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang baik termasuk law enforcementnya antara lain melalui penerapan prinsip good corporate governance."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kepailitan PT IGLAS (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta analisis terhadap pertimbangan hukum putusan para Hakim dalam perkara kepailitan PT IGLAS (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah pengaturan kepailitan BUMN yangbergerak di bidang kepentingan publik diatur secara khusus di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan dikaitkan dengan undang-undang lain yang berkaitan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hakim dalam menangani proses kepailitan PT IGLAS (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsipprinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan benar. Hasil penelitian menyarankan perlu dilakukannya pembaha ruan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik dan memasukkan syarat wajib Insolvency Test bagi debitor yang dimohonkan pailit, serta perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN.

---

The following thesis is examining regarding the bankruptcy regulation of PT IGLAS (Persero) as the Stated Owned Enterprises based on the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation, and analysis of judge's legal considerations in the process of Bankruptcy of PT IGLAS (Persero). The thesis used judicial norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data. The conclusion of this thesis is the process of Bankruptcy of the Stated Owned Enterprises was specifically regulated by Article 2 paragraph (1) and (5) the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation and associated with other laws related as Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises. The judges who ajudicated the process of bankruptcy of PT IGLAS (Persero) cannot be determined has already applied the prevailing laws and regulation on the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation. The end result of this thesis suggests that there should be a amendment of Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation to have the same understanding regarding the meaning of public interest in State Owned Enterprises and necessitate Insolvency Test requirement for debtors, and there should be a harmonization of the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

---

This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatussebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan danpermasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam asetNegara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untukmembayar utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) dalam kasus KepailitanPT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desainperskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapatdilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUKepailitan dengan menghilangkan kata-kata "'terbagi atas saham”; MA SebagaiPengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnyamengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitanharus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayarutang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) sebagai salah satu syaratmengajukan Kepailitan.

---

ABSTRACTThe focus o f this study is discusses the Bankruptcy case o f PT DirgantaraIndonesia, which are shaped as the state-owned company based on theBankruptcy Law and problems related with assets o f PT Dirgantara Indonesia,including assets o f the state or assets of the company and the needs o f test for theability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case o fPT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptifdesign. Research results suggest that the best step that can be done is to changethe provisions o f the Explanation of Article 2, paragraph (5) o f Bankruptcy Lawwith erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a StateSupreme Court must be consistent with the decision, especially about thedecision o f the Supreme Court considered the status o f the state-owned companyassets; Bankruptcy Law should be revised to include tests o f test for the ability topay debt and financial health (solvency test) as one o f the requirements toBankruptcy."

"Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Customer Relations Management pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya di PT Surveyor Indonesia dan sejauh mana efektivitas penerapannya di dalam kegiatan pelayanan pada konsumen ?. Sistem CRM bukanlah merupakan hal yang sederhana, karena dalam penerapan CRM, banyak konsekuensi yang harus dihadapi perusahaan. PT. Surveyor Indonesia (PTSI) sendiri dipilih sebagai obyek penelitian atas dasar pemikiran bahwa perusahaan ini sudah mulai mengembangkan CRM dalam usaha untuk menangani hubungan dengan pelanggannya, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa PT. SI dalam kegiatan inspeksi dan survey. CRM di PTSI ini mulai dikembangkan sejak tahun 2003, artinya penerapan CRM ini sudah bisa dievaluasi untuk keperluan pengembangan sistem CRM yang lebih baik lagi. PTSI adalah sebuah perusahaan BUMN, yang selama ini lebih banyak menerima order dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hubungan baik dengan pelanggan sering dianggap tidak perlu oleh perusahaan pemerintah, karena target sasaran yang jelas dan ada di depan mata. Tetapi, sebagai sebuah perusahaan pemerintah, ternyata PT. SI sudah mulai mengembangkan dan menerapkan CRM di dalam mengelola hubungan dengan para pelanggannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan pada penerapan CRM tersebut, antara lain masih kurang tersedianya informasi yang ditampilkan pada perangkat IT yang dimiliki oleh PTSI itu sendiri. Disamping itu website corporate dianggap sebagai pelengkap saja bukan di jadikan suatu tools yang mendukung penerapan CRM. Selain itu komitmen dari manajemen yang dianggap masih setengah hati dalam implementasi CRM sehingga mengesankan BUMN ini masih mengejar captive market atau bantuan dari pemerintah.Hasil penelitian memberikan implikasi perlunya adanya perubahan kultur atau budaya perusahaan karena konsep CRM itu sendiri adalah sebuah strategi yang berfokus pada pelanggan yang mampu mendorong pertumbuhan keuntungan dengan memberikan nilai kepada pelanggan. CRM adalah sebuah strategi bisnis yang secara pro-aktif membangun preferensi untuk sebuah organisasi dengan tiap-tiap individu pekerja, saluran dan pelanggan menghasilkan peningkatan performa dan retensi.Penerapan CRM di PT. SI masih belum efektif. Hal ini memang disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya kendala dalam organisasi itu sendiri dimana belum tercapainya komitmen dewan direksi yang kuat dalam pelaksanaan sistem CRM tersebut. Kemudian, dibutuhkan konsep mekanisme atau Standard Operation Procedure (SOP) dalam pelaksanaannya sehingga sistem tersebut dapat dijalankan oleh sumber daya yang ada dalam PT. SI. Selama ini ketiadaan SOP menyebabkan pelaksanaan CRM dilakukan tidak optimal.Efektivitas penggunaan CRM menjadi maksimal bila didukung oleh penerapan teknologi internet. Karena dalam formulasi kesuksesan CRM adalah people-process technolgy ketiga peranan ini mutlak untuk hasil yang efektif dan maksimal. Internet sendiri merupakan implementasi sedangkan kemampuan sumber daya juga sangat penting. Kurang tepatnya implementasi CRM di PT. SI terletak pada organisasi dan proses yang dijalankan selama ini jadi bukan pada penggunaan perangkat IT sebagai media komunikasi.Untuk itu, perlu adanya perubahan tampilan yang mendasar terhadap situs PT. SI, baik desain, menu yang ditampilkan serta informasi yang menunjang bagi penetrasi pasar. Situs merupakan gerbang awal dalam mencari informasi dalam perusahaan, seharusnya PT. SI lebih concern untuk membuat perubahan yang radikal terhadap konsep promosinya. Keuntungan yang didapatkan dalam penerapan CRM bagi PT. SI adalah memudahkan dalam melayani pelanggan serta melakukan fokus bisnis dan tentu dilakukan juga sebagai upaya efisiensi. Selain itu, CRM juga memudahkan pelanggan PT. SI dalam berhubungan sehingga menciptakan hubungan yang loyal dengan pelanggan."