Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 1992 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan penghentian bantuan Belanda dalam kerangka IGGI setelah menilai bahwa pemberian bantuan itu disertai dengan prasyarat yang bersifat politik, dengan mengaitkan bantuan tersebut dengan masalah pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara pada akhir tahun 1997 Pemerintah RI meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Program bantuan yang diberikan oleh IMF dan segala persyaratannya disetujui secara penuh oleh Pemerintah Indonesia. Kedua kasus tersebut sama-sama merupakan masalah pemberian bantuan luar negeri, namun mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah.Ada beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi perbedaan respon Pemerintah tersebut, yakni kondisi internal (kondisi ekonomi dan politik serta peran penting Presiden sebagai pengambil keputusan) dan kondisi eksternal (sifat prasyarat bantuan Iuar negeri). Faktor domestik dan internasional saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan kedua faktor tersebut kini semakin mengabur seiring dengan makin memudarnya batasbatas negara.Untuk menganalisis bagaimana pertautan antara kedua faktor politik ini digunakan teori Adaptasi Politik Luar Negeri dari Rosenau untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh Pemerintah RI untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan lingkungan internal dan eksternalnya. Teori ini didukung dengan teori Linkage yang dikemukakan oleh James N. Rosenau yang menjelaskan interaksi kondisi internal dan kondisi eksternal dalam mempengaruhi politik Iuar negeri suatu negara. Adaptasi dilakukan Pemerintah dengan maksud demi kelangsungan rezim pemerintahannya dan eksistensi negara pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan respon Pemerintah RI terhadap prasyarat kedua bantuan luar negeri tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu peran Presiden sebagai key policy maker, kondisi ekonomi dan kondisi politik, serta faktor eksternal yaitu sifat prasyarat bantuan luar negeri."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh dan ketergantungan PNG akan bantuan luar negeri Australia terhadap politik luar negeri PNG Walaupun terdapat motivasi kemanusiaan, kepentingan strategis Australia juga turut mewarnai pemberian bantuan dari Australia pada PNG Adanya kepentingan Australia di PNG, baik kepentingan strategis maunun ekonomis, mengakioatkan adanya Kemungkinan bagi Australia melalui bantuannya untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap PNGMenurut Holsti, tujuan dalam politik luar negeri biasa¬nya merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara pilihan yang tersedia dan hambatan yang aaa Tetapi ananya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri Australia tersebut mengakibatkan beradanya Australia dalam posisi predomman dalam bidang ekonomi di PNG Suatau negara dalam posisi predominan biasanya akan berusaha untuk mendapatkan pengaruh po¬litik Walaupun demikian menurut Alan Renouf kedudukan predominan ini bisa dihambat melalui interaksi dengan negara-negara di suatu kawasan, dan melalui tekanan internasionalTernyata, pengaruh bantuan luar negeri Australia terha¬dap politik luar negeri PNG cukup besar Dalam hal ini pilih¬an yang tersedia bagi PNG adalah terbatas, karena perluasan hubungan luar negeri PNG didasarkan atas usaha untuk mencari sumber-sumber alternatif bagi bantuan, perdagangan dan kerja sama ekonomi lainnyaDi lain pihak, bantuan luar negeri Australia terhadap PhG mempunyai suatu keuntungan, karena adanya tingkat bantuan yang tinggi tersebut meningkatkan kemampuan tawar menawar PNG terhadap negara lain"

"Krisis Ekonomi yang terjadi di kawasan Asia yang dimulai dengan kejatuhan mata uang Bath Thailand, juga menimpa Indonesia dan Korea Selatan. Rupiah dan Won terpuruk nilainya yang mengakibatkan negara ini terancam akan mengalami kebangkrutan akibat desakan hutang-hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi yang diketahui semuanya dalam denominasi dollar Amerika Serikat. Maka tidak lain kedua negara meminta IMF yang merupakan organisasi keuangan internasional untuk membantu kesulitan finansial dalam negeri kedua negara.IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota yang mengalami kesulitan sebagaimana tertuang dalam Artikel I mengenai peran dan fungsi lembaga ini, bersedia untuk membantu kedua negara. Tetapi terdapat perbedaan perilaku dalam cara-cara pemberian bantuan terhadap Indonesia. Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang dan juga termasuk dalam salah satu Highly Debt Country (Kelompok Negara Penghutang Besar) mendapat cairan dana hanya US$ 10 milyar itupun diberikan dalam waktu yang cukup lama semenjak komitmen IMF untuk memberikan bantuan ekonomi yang berjumlah US$ 43 milyar disepakati tahun 1998. Berbeda dengan Korea Selatan yang sebelumnya tergabung dalam OECD (Kelompok Negara-negara Kaya), IMF dengan mudahnya mengucurkan bantuannya, bahkan sejak tahun 1997 sejak Korea Selatan mulai terjerembab dalam krisis ekonomi, IMF dengan mudahnya mencairkan dana talangannya sebesar US$ 20 milyar. Sebagaimana diketahui penyebab krisis ekonomi yang dialami oleh kedua negara hampir serupa. Pertama, terlalu banyak arus modal jangka pendek dari luar negeri yang masuk ke dalam pasar domestik yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Kedua, budaya dan etika bisnis yang sangat rentan terhadap iklim persaingan dalam pasar global, seperti masih kuatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah.Asumsi dasar yang digunakan adalah berdasarkan keberhasilan kedua negara untuk keluar dari krisis ekonomi. Maka bantuan ekonomi yang diberikan IMF untuk Indonesia dianggap tidak berjalan cukup efektif dibandingkan dengan bantuan ekonomi IMF untuk Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Korea Selatan untuk keluar dari krisis ekonomi terlebih dahulu dengan hasil pencapaian makro dan mikro ekonomi yang dianggap telah baik sejak akhir tahun 1998, dibandingkan dengan Indonesia yang sampai tahun 2000 saja indikator perekonomiannya tidak menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.Dalam penelitian ini sekurang-kurangnya ada dua variabel utama yang menjadi penyebab efektif tidaknya bantuan IMF terhadap Indonesia dan Korea Selatan. Pertama adalah variabel eksternal, yaitu variabel-variabel yang ada di dalam atau di luar IMF dimana kedua variabel tersebut dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektif tidaknya bantuan ekonomi IMF. Kedua, adalah variabel internal yaitu kondisi-kondisi sosioekonomi Indonesia dan Korea Selatan yang berpengaruh kepada efektif tidaknya bantuan ekonomi yang diberikan.Terdapat dua variabel eksternal yaitu : pertama, adalah faktor-faktor internal IMF dalam hal ini proses terbentuknya pengambilan kebijakan IMF, dimana terjadi perumusan kebijakan paket bantuan ekonomi kepada negara-negara yang terkena krisis. Kedua adalah faktor-faktor eksternal IMF, yaitu adanya negara-negara besar (Amerika Serikat dan Jepang) yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan bantuan ekonomi IMF. Kedua variabel eksternal ini selanjutnya akan diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder.Variabel internal merupakan variabel selanjutnya yang menjadi bagian dari proses analisis. Dalam variabel ini terdapat sekurang-kurangnya tiga variabel utama yaitu politik, ekonomi dan sosial. Kemudian dari ketiganya diambil satu sampai dengan empat indikator yang kemudian diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Selanjutnya secara metodologis kedua variabel akan digunakan untuk melihat tidak efektifnya bantuan ekonomi IMF di Indonesia."

"Pemerintah Indonesia pada 25 Maret 1992 silam telah mengeluarkan kebijakan penghentian bantuan Belanda setelah sekian lama berusaha keras menahan diri dari rasa ketersinggungannya terhadap sikap dan tindakan-tindakan Belanda yang ingin menggunakan "politik pemberian bantuan" untuk mengintimidasi Indonesia dengan cara mengaitkan bantuan dengan masalah pelaksanaan HAM di Indonesia. Ada beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah tersebut, yakni politik domestik (insiden Dili 12 November 1991 dan peran individual Presiden Soeharto) dan politik eksternal internasianal (tuntutan global HAM). Pembahasan secara eksplanatif dilakukan dengan menggunakan kerangka teori foreign policy making-process. Menurut Roy C. Macridis (1979), terdapat aktor-aktor the governmental agencies dan the non-governmental agencies dalam suatu proses pembuatan kebijakan, sementara Graham T. Allison (1971) berpendapat bahwa untuk menganalisis suatu proses pembuatan kebijakan luar negeri antara lain dapat digunakan rational policy model. Proses pembuatan kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternall internasional. Masalahnya sekarang ialah perbedaan kedua faktor tersebut kini semakin mengabur seiring dengan semakin memudarnya batas-batas negara di era global dewasa ini. Oleh karenanya untuk menganalisis bagairnanakah pertautan antara kedua faktor politik ini, dapat digunakan teori linkage yang dikemukakan James N. Rosenau (1980). Di samping faktor politik domestik dan ekternall internasional tersebut, menurut Rosenau, terdapat pula variabel individu decision-maker seperti Kepala Negaral Pemerintahan, khususnya mengenai image, persepsi, dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negerinya. Variabel individu ini biasanya terlihat pada gaya kepemimpinan yang khas dari decision-maker tersebut yang umumnya sangat bersifat personal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya sendiri menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut sangat ditandai oleh berperannya aktor-aktor the governmental agencies khususnya Presiden Soeharto dan para menterinya yang terkait: Menteri Luar Negeri, Ali Alatas dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin-Wasbang), Radius Prawiro. Adapun koordinasi di antara instansi pemerintah itu sendiri sepenuhnya berada di tangan Presiden Soeharto selaku chief diplomat politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian variabel individu Presiden Soeharto memang sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Hal ini terbukti dari pendapat para informan bahwa kebijakan tersebut semata-mata lebih disebabkan oleh adanya ketersinggungan Presiden Soeharto terhadap sikap dan ulah J.P. Prank --Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional Belanda yang juga adalah ketua IGGI ketika itu- yang acapkali mengancam akan menghentikan bantuannya sehubungan dengan pelaksanaan HAM di Indonesia yang dinilainya buruk. Tuntutan HAM yang mengglobal ini memang telah menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan pembangunan yang dibiayai dana-dana bantuan luar negeri. Akan tetapi dalam kasus ini ternyata Indonesia (Presiden Soeharto) tegas-tegas telah menyatakan sikap penolakannya terhadap setiap upaya yang ingin menggunakan bantuan sebagai alat politik, sehingga keluarlah keputusan pemerintah Indonesia yang menolak segala bentuk bantuan Belanda sekaligus menandai dibubarkannya forum IGGI. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa diplomasi setengah hati Indonesia terhadap AS dalam kasus bantuan IMF di era krisis dalam kurun waktu 1998 ?2004. Diplomasi setengah hati Indonesia dapat dipahami sebagai usaha negara ini untuk dapat keluar dari krisis ekonomi namun pada dasarnya Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan, sehingga kebijakan yang timbul adalah tidak memuaskan untuk salah satu pihak.Penelitia ini menggunakan pendekatan ekonomi politik yang dikemukakan oleh Robert Gilpin yang menyatakan bahwa ekonomi politik global sebagai interaksi antara berbagai aktor yang saling mempengaruhi baik itu negara, non negara dan firma internasional. Metode penelitian yanng digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, digunakan teknik kepustakaan dengan data sekunder yang berupa buku teks, jurnal, dan data dari internet beserta wawancara.Penelitian ini menemukan bahwa terdapat berbagai tekanan baik yang sifatnya eksternal maupun internal pada masa krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Meskipun demikian Indonesia harus menerima berbagai tekanan tersebut karena mengharapkan bantuan untuk menstimulus perekonomian Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa jatuhnya rezim Orde Baru juga dipengaruhi oleh berbagai tekanan khususnya dari AS dan IMF.

---

This research is intent to analyses Indonesian half-hearted diplomacy toward U.S in case of the IMF?s assistance in the period of economic crisis during 1998-2004. Indonesian half-hearted diplomacy can be understood as an effort of this state to get out from economic crisis, but basically Indonesia not has a lot of option, so the policy result is dissatisfactory for one of the parties.This research using political economy approaching that proposed by Robert Gilpin who assume that global politics economy as interaction among various interplay actor such as state, non state and international firm. The method of this research is qualitative research method. Bibliographical technical with secondary data such as data such as textbook, journal and data of Internet also interview is used to get data in this research.This research finds that were various pressures both of externally and internally on economic crisis term at Indonesian on year 1997. Even so, Indonesia shall accept various pressures because of expecting assistance to stimulating Indonesian economics. Besides, this research also finds that the fall of New Order regime also regarded by various pressures in particular of U.S and IMF."