Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang Pola Pengamanan Swakarsa yang berlangsung di kawasan Pasar Ciputat. Didalamnya mengkaji keberadaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dilingkungan Pasar Ciputat sebagai upaya warga mendukung terselenggaranya keamanan, ketertiban dan terwujudnya keteraturan sosial di kawasan pasar Ciputat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi dengan mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan seharihari dari obyek penelitian atau para petugas pengamanan swakarsa. Metode ini dilakukan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh para petugas pengamanan swakarsa.Tesis ini menunjukkan bahwa kawasan pasar Ciputat selain terkenal macet juga memiliki pola pengamanan swakarsa yang telah berjalan secara tradisional maupun modem. Sistem pengamanan swakarsa tradisional banyak dilakukan masyarakat sekitar kawasan. Patron klien dan tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan terciptanya rasa aman di kawasan pasar Ciputat tersebut. Bentuk pengamanan swakarsa modem di lingkungan atau kawasan pasar Ciputat yang terdapat di beberapa lokasi menerapkan pula hubungan kerja sama dan patron klien. Hal ini terjadi karena pada umumnya anggota satpam yang berada dan bekerja di sekitar kawasan pasar Ciputat adalah penduduk asli sekitar kawasan Ciputat. Dengan kondisi tersebut hubungan sosial berupa saling mengenal secara personal maupun hubungan emosional terjalin cukup lama.Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang terwujud dapat diidentifikasikan sebagai berikut; petugas Satpam, petugas pengamanan tradisional seperti Matrik, petugas Parkir, petugas U-turn (Pak Ogah yang bertugas sebagai memandu kendaraan yang akan memutar atau berbalik arah), Preman Pasar, dan Timer (sebagai wasit yang mengatur waktu antrian angkutan umum).Tujuan utama pengamanan swakarsa balk modern maupun tradisional di kawasan pasar Ciputat tersebut memiliki kesamaan yaitu terciptanya rasa aman, damai dan tertib. Hal tersebut perlu diwujudkan oleh pihak pengamanan swakarsa karena dengan terciptanya kondisi dernikian maka aktivitas usaha akan lancar dan menunjang proses jual beli dan aktivitas kegiatan masyarakat di kawasan pasar Ciputat.Kedudukan Polsek Metro Ciputat sebagai bagian dari lingkungan sosial adalah melakukan interaksi dengan warga masyarakatnya, instansi terkait dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Hal ini dilakukan kepolisian sebagai wujud community relation dengan anggapan bahwa Polsek tidak dapat berdiri sendiri sebagai bagian dari sistem sosial yang ada. Sedangkan sebagai bagian dari sistem ekonomi adalah menciptakan situasi yang aman di wilayah pawl sehingga kegiatan ekonorni dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari suasana khawatir serta takut yang berdampak bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari di pasar Ciputat."

"ABSTRAKBahwa di Indonesia Wall tumbuh dengan pesat perusahaan atau pabrik-pabrik, dan unit-unit perlu pengamanan, Dalam pelaksanaan pengamanan selain dilakukan oleh Kepolisian, juga dilakukan oleh satuan pengaman yang digaji/dibayar perusahaan yang dikenal dengan pengamanan swakarsa (atas Kemauan. Kemampuan dan untuk kepentingan perusahaan sendiri). Pengamanan swakarsa ada yang bersifat tradisional disebut dengan ronda kampung (siskamling), dan ada yang modern (di pabrik atau perusahaan) dikenal dengan Satpam. Satpant dikenal sejak tahun 1980, dan mempunyai tugas untuk mengamankan perusahaan dengan melakukan penjagaan, pengawasan dan mengontrol perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas biasanya dibina oleh Kepolisian. Masa-masa sebelumnya, dalam pengamanan perusahaan banyak dilakukan oleh centeng atau penjaga malam, dan Mulai tahun 1980 ditata dalam bentuk satpam sebagai bentuk pengamanan swakarsa, dikenal adanya 3 macam satpam yaitu satpam yang bekerja di pemukiman, satpam yang bekerja ditempat-tempat umum, dan satpam yang bekerja di perusahaan. Dalam pengamanan industri (Industrial security), satpam bertindak sebagai security guard atau security force yang bertugas menjaga, mengawasi dan mengontrol untuk melindungi dan mengamankan asset perusahaan, termasuk karyawan dan informasi perusahaan. Guna memahami lebih dalam terhadap perilaku Satpamdalam mengamankan perusahaan, dipilih PT. Martina Berto yang berada di Kawasan Industri Pulo Gadung sabagai tempat pengkajian. Perusahaan tersebut dinilai memiliki satpam yang tergolong baik, dan juga terletak di kawasan industri yang berada di perkotaan Pulogadung, JakartaTimur. Hasil kajian ditemukan, bahwa perilaku Satpam dalam mengamanankan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan keperluan perusahaan, dengan menjaga dan mengawasi asset perusahaan. Pelaksanaan tugas Satpam untuk menciptakan security mindedness belum terlaksana. Temuan lain menunjukan bahwa jumlah Satpam relatif kecil, belum seluruhnya ,mengikuti pendidikan Satpam, sebagai kelompok pelaksana, berstatus sebagai pengawal perusahaan, belum tersedia Manajer Sekuriti. Dalam kajian pengamanan swakarsa, disamping Satpam sebagai pelaksana dalam pengamanan diharapkan juga dapat berfungsi sebagai pemberi saran pimpinan dalam menciptakan security mindednes. Berkaitan dengan pengamanan industri (Industrial security), perilaku satpam diharapkan dapat melakukan tugas dalam pengamanan fisik, pengamanan personil dan pengamanan informasi. Sedangkan Kepolisian dalam melakukan pembinaan Satpam dilakukan secara bertingkat, mualai dari Pos Polisi yang terdekat, Polisi Sektor, Polres dan Polda Metro Jaya. Dengan penemuan tersebut disarankan: Kepolisian untuk lebih aktif memberi pemahaman tentang pengamanan swakarsa dan industrial security serta menyarankan adanya Manajer sekuriti di setiap perusahaan/pabrik, guna peningkatan pelaksanaan tugas Satpam diperusahaan masing-masing. "

"Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan organisasi pengamanan swakarsa sekaligus untuk mengetahui eksistensinya di masyarakat Lombok. Fenomena perubahan dalam masyarakat tradisional yang terjadi sejak tahun 1999, ditandai dengan kehadiran berbagai kelompok pengamanan masyarakat secara terorganisir dengan keanggotaan yang besar. Organisasi pengamanan ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial keagamaan bagi anggota dan masyarakat. Realitas tersebut dapat dipandang sebagai gejala baru dari perubahan masyarakat, yang tentu saja membutuhkan pemahaman.mendalam dan menyeluruh.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen-dokumen dan berita-berita koran. Kesimpulan yang diperoleh adalah kemunculannya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain pertama faktor ekonomi yaitu kerugian harta benda, akibat pencurian. Kondisi ini mendorong masyarakat melakukan upaya pembelaan diri secara kolektif dan terorganisir dalam rangka mempertahankan harta benda yang dimiliki. Kedua; faktor ketidakmampuan aparat Polisi memberikan rasa aman kepada masyarakat akibatnya muncul ketidakpercayaan. Ketiga, adanya dukungan Tuan Guru sebagai tokoh agama sekaligus tokoh informal karismatik untuk melawan kemungkaran, menegakkan amar ma?ruf nahi mungkar sesuai perintah agama dengan memberantas pencuri dan perampok yang selalu mengancam dan meresahkan masyarakat. Terakhir kemunculan Pam Swakarsa tersebut, tidak terlepas dari pengaruh reformasi yang membuka iklim kebebasan bagi masyarakat untuk mendirikan suatu organisasi. Sedangkan eksistensinya adalah menjaga keamanan lingkungan di wilayah basis masing-masing organisasi dan melakukan penyadaran hukum bagi para pencuri dan perampok yang tertangkap.Dalam perkembangannya keberadaan Pam Swakarsa telah menjadi wadah untuk memperkuat kohesi sosial (silaturrahmi) warga masyarakat sebab kegiatan organisasi tersebut, telah berkembang menjadi kegiatan-kegiatan sosial keagamaan melalui dukungan Tuan Guru. Kegiatan-kegiatan itu antara lain, seperti bantuan dan santunan bagi anggota yang mengalami musibah, kecurian maupun meninggal dunia. Dan penyelenggaraan pengajian-pengajian serta majelis taklim. Kegiatan-kegiatan tersebut oleh masyarakat tradisional Lombok dipandang sebagai kegiatan yang sangat positif."

"Waktu tempuh dan biaya transportasi dapat menjadi pertimbangan pendudukdalam memilih lokasi tujuan belanja (menuju ke pasar atau ke pusat perbelanjaan).Dalam menentukan kebijakan pada penyediaan layanan ekonomi keseharianmasyarakat untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya transportasi diperlukankajian yang mengetahui aksesibilitas penduduk untuk memenuhi kebutuhan hariandan kebutuhan bukan harian penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipola belanja penduduk di Kecamatan Ciputat tahun 2005 dengan menggunakanwaktu tempuh dan biaya transportasi selama satu kali perjalanan berbelanja sebagaivariabel utamanya. Metode yang digunakan bersifat deskriptif yang mencakuptahapan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis. Persebaran pusatpelayanan yang tidak merata di Kecamatan Ciputat dapat menyebabkan pendudukbergerak ke pusat pelayanan ekonomi yang berbeda satu sama lainnya. Hasilpenelitian didapatkan bahwa penduduk untuk memenuhi kebutuhan harian bergerakke pusat pelayanan ekonomi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sedangkanuntuk memenuhi kebutuhan bukan harian (pakaian, elektronik, buku dan alat tulis),penduduk bergerak ke lokasi tujuan belanja yang tidak selalu dekat dengan tempattinggalnya karena faktor waktu tempuh dan biaya transportasi tidak menjadipertimbangan bagi individu yang melakukan kegiatan belanja."

"Tesis ini tentang Tindakan Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat. Perhatian Utama tesis ini adalah corak tindakan penertiban yang dilakukan oleh petugas Unit Sabhara dan Petugas Tramtib Kecamatan Ciputat. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan penertiban yang bertujuan adanya keteraturan ruang dan waktu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan penertiban yang dilakukan para petugas terhadap pedagang kaki lima.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perdagangan kaki lima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini.Di pasar Ciputat, usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Ciputat tetapi juga banyak dilakukan oleh para pedagang dari luar Ciputat. Mereka menempati lokasi tertentu ditempat umum dan membentuk sebuah lingkungan pasar kaki lima, yang di dalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya.Kemajemukan jenis kegiatan ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya juga merupakan pengelompokkan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokkan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa dan memiliki seorang ketua kelompok suku bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara ketua kelompok dengan warga dalam kelompoknya merupakan hubungan patron klien yang bersifat hubungan bapak-anak.Dalam kehidupan kelompok timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya, maka para warga kelompok merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokkan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya, tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam lingkungan pasar kaki lima.Salah satu sifat pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi-lokasi tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka ditempat umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, sampah bertebaran dan kesemrawutan yang menjadi kerawanan terhadap kriminalitas. Dengan kondisi demikian khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang berperan sebagai patron. Sebagai patron maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kaki lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang dan pembayaran salari.Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk, baik yang bersumber dan kesepakatan maupun yang diciptakan oleh patron, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka akan membentuk suatu pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kaki lima. Dengan adanya pola-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan dalam kehidupan pedagang kaki lima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi pasar sebagai tempat warga masyarakat Ciputat dan sekitamya untuk rnemenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya keteraturan ruang dan keteraturan waktu.Keteraturan tersebut sangat tergantung kepada perencanaan tata ruang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh para pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tindakan penertiban untuk tercipta suatu keteraturan ruang dan waktu pelaksanaannya dilakukan oleh satuan Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat.Pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan bertujuan terciptanya keteraturan ruang dan waktu sangat bergantung kepada motivasi dari para petugas tindakan penertiban. Kesejahteraan dari petugas sangat penting, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam mencapai tujuan. Anggaran tindakan penertiban dipasar Ciputat belum terencanakan, hal tersebut menimbulkan tindakan penertiban dipasar Ciputat belum berjalan secara maksimal.Daftar Kepustakaan : 26 Buku + 9 Dokumen"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publikBerdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat.Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation.Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat."

"The writer argues that ASEAN should drive the economic integration in East Asia Region in an evolutionary manner and by involving as many stakeholders as possible...."