Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota merupakan sebuah sistem, sehingga perlu diatur dengan suatu kebijakan pengelolaan perkotaan (Urban Management). PERDA DKI No. 6/1999 adalah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Didalam sistem kebijakan ini, diatur upaya pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Prinsip KDB adalah menetapkan bagian (porsi) ruang yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun pada suatu rencana pembangunan.Masalah banjir di Jakarta masih menjadi ancaman. Pada tahun 1996, Jakarta dilanda banjir dan berulang kembali pada tahun 2002, 3 tiga tahun setelah keputusan PERDA dengan area yang lebih leas. Kawasan kena banjir di wilayah penelitian meluas dari 6 kelurahan tahun 1996 menjadi 18 pada tahun 2002. Pertanyaannya kemudian : dimanakah Ietak kesalahan kebijakan tersebut sehingga pembangunan kota malahan telah menghasilkan masalah baru ? Prinsip pelaksanaan KDB, secara internal seharusnya mampu menciptakan kondisi lingkungan kota menjadi lebih bails bukan sebaliknya malahan menjadi lebih buruk.Atas permasalahan yang terjadi, pertanyaannya : (1) Bagaimana kriteria KDB ditetapkan dalam suatu rencana pembangunan ? (2) bagaimana konsistensi pelaksanaan KDB dan (3) bagaimana hubungan KDB dengan tumbuhnya kawasan barn kena banjir di wilayah penelitian ? Tujuan penelitian : (1) mengetahui kriteria ketetapan KDB, (2) menilai pelaksanaan kebijakan KDB atas Rencana dan Fakta dan (3) mengukur pengaruh KDB terhadap tumbuhnya kawasan baru kena banjir di wilayah penelitian.Adalah fakta bahwa perubahan penggunaan tanah sejak tahun 1996 hingga 2002 cenderung kepada perluasan Ruang Terbangun, sehingga Ruang Terbuka menjadi berkurang. Dibandingkan dengan kebijakannya, perubahan yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan; yaitu basil Fakta tidak sesuai dengan Target Rencana pada RPTR Kecamatan 2005. Perluasan Ruang Terbangun telah meningkatkan nilai Koefisien Run off pada tanah. Daya resapan tanah terhadap Air menjadi menurun. Pada musim hujan, Air hujan lebih banyak berada di atas permukaan tanah. Ruang Terbuka yang menyempit telah berakibat pada peninggian permukaan Air hujan ketika melimpas di permukaannya. Hasil perhitungan Debit banjir menunjukan adanya perbedaan ketinggian Air tersebut pads banjir tahun 1996 dengan 2002, yaitu 76,01 cm x 178,76 cm.Proses KDB terikat pada RPTR dengan dasar pertimbangan 4 kondisi fisik : Jejaring, Aktivitas, Kepadatan dan internsitas bangunan. Aspek hidrologis seperti daya resapan tanah, koefisien run off dan intensitas hujan tidak menjadi kriterianya; padahal "Ruang" adalah sebuah sistem lingkungan (subyek) yang memiliki fungsi konservasi bagi lingkungan. Unsur kriteria KDB tidak memiliki standar ukuran baku yang tetap dan mengikat besaran KDB, sehingga pelaksanaannya tidak dapat konsisten. Koefisien run-off wilayah telah meningkat sehingga berpeluang besar untuk kena banjir. Orientasi KDB hanya kepada "ruang" untuk' aktivitas (obyek), sehingga perlu di sempurnakan kriterianya dengan menilai aspek hidrologis melalui Reformulasi KDB.

---

Urban is a system, so it need to managed by a management policy called Urban Management. The Region Regulation of Jakarta, i.e. PERDA DKI No. 611999 is a Master Plan Policy for spatial management plan, called RTRW. In this policy system, the purpose of land development has arranged to monitor and controlled through the decision of Building Coverage Ratio, called KDB. The principle of KDB is to proportionally define the urban space that might becomes to either built area or open space.

The flood problem for Jakarta is still potent. In 1996, Jakarta was flood and repeat again in year of 2002 which greater than before; it was 3 years after the PERDA con-ducted. In the study area, the flood area has increase too larger from 6 district areas only at year of 1996 became 18 districts in 2002. It was wondering; what's wrong with the policy so it's gaining a new flood problem? Internally, the KDB principles actually should be produce a better condition to the urban environment then worse.

Pertaining to the problem, the questions are (1) How the KDB criteria's being stated for the develop planning? (2) How the consistency of KDB implementation it? And (3) how the correlate of KDB to the new of flood area? The objectives of the research are: (1) To know the state of KDB criteria's, (2) To judging the KDB implementation due to Planning concept and the Fact result, and (3) To measure the effect of KDB toward the growth of new area in study area which has been flooded.

In fact, the changes of land utilization was since 1996 to 2002, it tend to increase of built area and decrease of open space. Comparing to the policy goal, those change results was unexpected and had no matched to the Detailed Plan for 2005; obviously because the factual is greater than the target planned.

Any way, the increasing of built area will cause to an increasing of earth Run off Coefficient value. An infiltration capacity of earth will be decrease and Iatter on it will effect to the much more number of water volume on the earth surface. The open space that goes to narrow will cause of rain water level at surface that goes to higher. An account of Q factor from two periods, 1996 and 2002 with different run off coefficient i.e. 0.19 and 0.70 and different large of open space, have gaining a result a different water high level, that is 76.01-cm (1996) versus 178,76 cm (2002).

The states of KDB, it most depend on the Land Utilization Detailed Plan (called RPTR) and was considerate by four (4) criteria's i.e. Network, Activity, Density and Intensity. At those criteria's, none of them are concern to the environmental aspects such as land infiltration capacities or land run off coefficient or rain fall intensities were been a hydrological issues. In Fact, space or region is an environmental system, which have a conserve function (subject) but also have limitations. The KDB's orientation just to fulfill spatial needs for activities (object) and the criteria's has no standard rules to tight up KDB being consistence when it conducted. Otherwise, getting higher value of run off coefficient, it will tend to a bigger chance of flood be. Furthermore, the KDB principle need to reformulate to complete it criteria's with hydrological aspects."

"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.

---

Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Ada beberapa dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu: teori manajemen, teori manajemen perkotaan, teori pengawasan dan teori relokasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan, pengumpulan data, dan studi lapangan dengan cara wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang terjadi pada pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara hanya berbentuk pengawasan melekat Waskat internal pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena pemerintah menjalankan dua peran pada waktu bersamaan. Peran tersebut sebagai pelaksana dan sebagai pengawas, sehingga sulit dibedakan antara tugas utama yang mana sebagai pelaksana dan yang mana sebagai pengawas

---

ABSTRACTThis study aims to describe the supervision of resettlement relocation implementation of Pasar Penjaringan North Jakarta. There are several basic theories used for the analyzement of the research problems, namely management theory, urban management theory, supervision theory and theory of relocation. This study uses a qualitative approach, using data collection techniques by way of literature study, data collection, and field study by in depth interviews. The results in this research show that the supervision that occurs in the implementation of the relocation of settlement of Pasar Ikan, Penjaringan, North Jakarta is only limited to inherent supervision in the internal government Waskat . However, the results indicate that supervision is not yet optimal because the government runs two roles at the same time. Roles as an executor and as a supervisor, in which we need to distinguish between those role which one as an executor only and as a supervisor only."

"Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi akuntabilitas publik guna menunjang terwujudnya good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijkan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan perbaikan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan seperti perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan ini.

---

Public information openness is one form of accountability given by the government to the public to fulfill public accountability to support the realization of good governance. This study aims to find out how the implementation of public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018. This study uses a positivist approach with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies and observations. The results showed that the implementation of the public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018 had not been fully implemented well so it still needed improvement. That is because there are still obstacles in the implementation of policies such as changes in the Organizational Structure of Work Procedures (SOTK) and the lack of public knowledge of this policy."

"Sempadan sungai adalah kawasan lindung di kanan kiri sepanjang sungai yang secara alami diperuntukkan bagi vegetasi. Faktanya, kualitas sempadan sungai semakin menurun akibat alih fungsi lahan sempadan sungai oleh masyarakat, terutama di perkotaan sehingga dapat mengganggu fungsi ekologisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi ekologis sempadan sungai morfologi sempadan sungai, keanekaragaman jenis pohon dan burung , menganalisis kondisi sosial ekonomi pemahaman, pandangan, perilaku, dan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan sempadan sungai berbasis hutan kota berkelanjutan. Morfologi sempadan sungai dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geogrfis SIG ; kenaekaragaman jenis pohon diukur menggunakan petak ukur dengan metode jalur berpetak, sedangkan keanekaragaman jenis burung diukur menggunakan transek garis kemudian dianalisis dengan indeks keanekaragaman Shannon Wiener; kondisi sosial ekonomi menggunakan kuesioner, dan penentuan strategi pengelolaan yang tepat menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan tegakan sebesar 15,73. Indeks keanekaragaman jenis pohon sebesar 2,707 dan burung sebesar 2,794 yang termasuk kategori Sedang berdasarkan Indeks Shannon Wiener. Pemahaman masyarakat Tinggi dan pandangan masyarakat Cukup Baik, tetapi kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Kurang Baik. Kesimpulannya adalah melalui strategi pengelolaan lingkungan sempadan sungai berbasis hutan kota berkelanjutan secara collaborative management dengan peranan masyarakat yang tinggal di sempadan sungai dan pemerintah yang saling mendukung untuk meningkatkan fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi sempadan sungai.

---

Stream buffer is a protected area on either side along a river that is naturally destined for vegetation. In fact, quality of stream buffer was declining due to conversion of riparian land by people, especially in urban areas, which may disrupt its ecological functions.

This study aim to analyze ecological function of stream buffer morphology of stream buffer, diversity of tree and birds species, to analyze socio economic conditions understanding, point of views, behavior, and economic conditions of riverside community, and to formulate strategies that will be used for managing sustainable stream buffer based on urban forests.

Stream buffer morphology was analyzed using Geographic Information System GIS diversity of tree species was measured using a stripping route plot method, while diversity of bird species was measured using line transects and then analyzed by Shannon Wiener 39 s diversity index socio economic conditions was investigated using questionnaires, and appropriate strategies was determined using Analytical Hierarchy Process AHP.

The results showed a decrease in stands of 15,73. Tree species diversity index was 2,707 and bird species diversity index was 2,794, which belongs to moderate category based on Shannon Wiener Index. Understanding of riverside community is high and their viewpoint is quite good, but their economic and behavioral conditions are less adequate.

This study conclude that through sustainable urban forest based management of environmental stream buffer strategy in collaborative management with role of riverside community and mutually supportive government to improve the ecological and sosio economic functions of stream buffer."

"Kawasan Mangga Besar didominasi bangunan dengan fungsi perkantoran, komersil, hingga hunian. Istilah kota padat penduduk mungkin bisa menggambarkan suasana kawasan Mangga Besar. Jarak bangunan yang terlalu rapat membuat masyarakat tidak memiliki ruang gerak untuk beraktivitas di ruang terbuka. Penyediaan ruang terbuka di perkotaan menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakatnya. Namun, ruang terbuka dapat dikatakan berhasil jika banyak aktivitas yang bisa dilakukan di dalamnya. Green Village Transit merupakan salah satu solusi yang dapat diwujudkan dalam penyediaan ruang hijau untuk kawasan Mangga Besar. Green Village Transit adalah kawasan berorientasi transit yang mudah dijangkau dengan moda transportasi publik, yaitu MRT. Pengalaman ruang hijau yang ditawarkan memiliki banyak aktivitas di dalamnya seperti koridor ekologis, panggung pertunjukan, area kuliner dengan kemasan yang reusable, hingga ruang komunitas untuk para pelestari lingkungan. Bangunan di sekitar Green Village yang compact memudahkan para pengunjung untuk berjalan kaki mengunjungi dari bangunan satu ke bangunan lainnya. Tujuan utama dari penyediaan Green Village Transit ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan serta menumbuhkan kepedulian masyarakat mengenai pelestarian lingkungan.

---

The Mangga Besar area is dominated by offices, commercials, and residential functions. Building distances are too close making it hard to have open spaces. The provision of open space in urban areas is a special attraction for the community. However, open space can be said to be successful if many activities can be carried out in it. Green Village Transit is one solution that can be realized by providing green space for the Mangga Besar area. Green Village Transit is a transit-oriented area that is easily accessible by public transportation, MRT. The green space experience offered has many activities in it such as ecological corridors, stage performances, culinary areas with reusable packaging, to community spaces for environmental conservationists. The compact buildings around Green Village make it easy for visitors to walk from one building to another. The main objective of providing Green Village Transit is to improve the quality of life of the people around the area and to raise public awareness about environmental preservation."

"Tesis ini menganalisis serta membangun kompetensi jabatan supervisor divisi marketing dan collection di PT. XYZ yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan manager divisi human resource planning and development, beberapa orang dari divisi marketing (area manager dan supervisor) dan beberapa orang dari divisi collection (area manager dan supervisor), visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, serta deskripi pekerjaan diperoleh hasil bahwa kompetensi yang sesuai untuk jabatan marketing supervisor terbagi kedalam 4 kategori, yaitu achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, dan personal effectiveness. Sedangkan untuk kompetensi jabatan collection supervisor terbagi menjadi 6 kategori, yaitu Achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, managerial, cognitive, dan personal effectiveness.

---

This thesis analyzed and building the role competence of marketing and collection supervisor in PT. XYZ as one of multifinance company in Indonesia. Based on the result of behavioral event interview, the vision and mission of the company, the corporate values, and the job descriptions obtained the outcome that the role competences of marketing supervisor are divided into 4 categories including achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, and personal effectiveness and the competences of collection supervisor are divided into 6 categories including Achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, managerial, cognitive, and personal effectiveness."

"ABSTRAKRencana Strategis Teknologi Informasi PT XYZ berkomitmen menerapkan sistem pengamanan dan monitoring berupa pengembangan kehandalan keamanan infrastruktur TI. Namun kenyataannya masih ditemukan kejadian insiden keamanan yang mengakibatkan kerugian finansial maupun non-finansial, selain itu hasil pengukuran oleh Hewlet Packard Enterprise (HPE) pada tahun 2016 menyatakan tingkat kematangan security operations PT XYZ berada di level Incomplete, sehingga PT XYZ memiliki permasalahan pengelolaan security operations yang belum layak.Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan security operations saat ini berdasarkan hasil pengukuran HPE sebelumnya dan melakukan pengukuran tingkat kematangan secara mandiri menggunakan tools SOC-CMM. Perancangan Security Operations Center (SOC) menggunakan pendekatan Design Science Research (DSR). Metode DSR digunakan peneliti untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan aktual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Fokus area yang diukur antara lain Business, People, Process dan Technology.enelitian ini menghasilkan penilaian beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mengamankan sistem keamanan informasi. Penilaian kembali diperoleh beberapa area telah dilaksanakan sesuai rekomendasi HPE, namun masih terdapat 38 aktivitas yang belum dilaksanakan. Hasil penilaian secara mandiri menggunakan tools SOC-CMM diperoleh pencapaian tingkat kematangan di angka 1.3 (Initial) meningkat dibandingkan dengan hasil pengukuran HPE sebesar 0.78 (Incomplete). Penilaian berdasarkan framework NIST Cybersecurity diperoleh 16 area yang belum tercapai. Dibutuhkan pengembangan SIEM lebih lanjut untuk mengantisipasi secara dini ancaman. Pembangunan fasilitas SOC saat ini diperlukan, namun sebelumnya perlu dilakukan terlebih dahulu peningkatan beberapa area untuk mematangkan sistem keamanan PT XYZ.

---

ABSTRACT

nformation Technology Strategic Plan PT XYZ is committed to implementing a system of security and monitoring in the form of developing IT infrastructure security reliability. But in reality there were still security incidents that resulted in financial and non-financial losses, in addition the results of measurements by Hewlet Packard Enterprise (HPE) in 2016 stated that the maturity level of PT XYZs security operations was on incomplete level, so PT XYZ had problems managing security operations not yet feasible.

This study evaluates the current management of security operations based on previous HPE measurement results and independently measures maturity level using SOC-CMM tools. The design of the Security Operations Center (SOC) uses the Design Science Research (DSR) approach. The DSR method is used by researchers to find solutions to actual problems. Data collection is done by document study, interview and observation. The focus of the area measured includes Business, People, Process and Technology.

This research resulted in the assessment of several areas that need to be improved to secure information security systems. Re-assessment obtained by several areas has been carried out according to HPE recommendations, but there are still 38 activities that have not been implemented. The results of the self-assessment using SOC-CMM tools obtained the achievement of the maturity level at 1.3 (Initial) increased compared to the HPE measurement result of 0.78 (Incomplete). Assessments based on the NIST Cybersecurity framework obtained 16 areas that have not been reached. Further development of SIEM is needed to anticipate threats early. The construction of the SOC facility is currently needed, but beforehand it was necessary to do an increase in several areas to finalize the security system of PT XYZ."

"Dalam penyusunan dokumen penawaran suatu tender proyek sering kita diminta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwai pelaksanaan serta jadwal pengadaan material, tenaga kerja dan alat yang dipakai. Seringkali daiam penyusunan jadwal pemakaian surnber daya baik berupa material tenaga kerja dan alat tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan RAB. Disini dapat ditarik kesimputan bahwa dalam penyusunan dokumen penawanm tersebut tidak ada integrasi antara RAB dan jadwal pclaksanaan dalam artian penyusunan RAB tidak dihubungkan dengan jadwal pclaksanaan sehingga sumber doya yang tersusun dari RAB tidak bisa lerdeleksi digunakan dimana saja dan di waktu kapan saja. Kcmudian setelah pcnyusunan RAB sclesai timbul masalah baru bagaimana RAB yang telah kita susun ditampiikan kedalam hentuk ekstem (konsumsi tender) setelah dibehani profit, over head, biaya tidak langsung dan beban-beban lainnya."