Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penataan Ruang adalah sebuah proses manajemen pembangunan yang merupakan sistem terpadu yang menampung seluruh kegiatan manusia. Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang panting untuk memaksa manusia berpikir lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan yang mampu meminimalisasi dampak negatif dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan somber daya ruang. Peran serta masyarakat yang optimal (aktif dan sistematis) akan menghasilkan sebuah proses dan produk penataan ruang yang bermutu, yaitu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut di atas signifikansi penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bentuk dan cara masyarakat melakukan peran sertanya dalam penataan ruang , untuk mengetahui tingkat peran serta masyarakat (kualitas peran serta ) dalam proses penataan ruang, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong /memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penataan ruang.Dengan pendekatan kuaIitatif, penelitian ini telah memperoleh data dan melakukan analisis yang menunjukkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dengan cara : memberi informasi, menyumbangkan lahan, mengikuti aturan dalam rencana tata ruang, swadaya dan gotong royong dalam komunitas adat Tongkonan dalam membangun jalan desa, menjadikan kawasan pemukiraan tongkonan menjadi objek wisata, sumbangsih keilmuan oleh lembaga pendidikan, dan partisipasi teknologi dan profesionalisme oleh lembaga profesi. Kualitas peran serta pada tingkat yang signifikan yaitu pada tahapan Placation dan Partnership (Sherry Arnstein) atau pada derajat Kolaborasi (ADB) masih menjadi milk segmen tertentu, segmen yang sangat terbatas yaitu lembaga pendidikan (kelompok masyarakat terdidik) dan lembaga-lembaga profesi. Sementara golongan masyarakat luas masih berada pada kualitas peran serta yang masih rendah yaitu tingkat Therapy dan Informing (Sherry Arnstein ) dan derajat Informasi (ADB). Bentuk dan cara masyarakat berperan serta sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi dasar pendorong (memotivasi) bagi mereka untuk berperan serta, yaitu faktor eksternal : Faktor Lingkungan sosial, faktor Regulasi (Aturan, bukum), faktor Sosialisasi PEMDA, Faktor Pala Permukiman. Sedangkan faktor internal : Faktor Pemahaman dan Kesadaran, faktor Idealisms, falctor Kepentingan Langsung, faktor Aluk (Keyakinanikeimanan masyarakat setempat). Masih minimnya langkah sosialisasi dan belum adanya keinginan yang kuat (political will) Bari Pemenintah Daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat secara lugs dalam seluruh tahapan penataan ruang ( Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian) menyebabkan ketidak pahaman masyarakat terhadap hak -hak mereka untuk ikut terlibat dalam penataan ruang. Hal ini berimplikasi pada kualitas peran serta masyarakat menjadi rendah sehingga optimalisasi penataan ruang tidak berjalan baik.

---

Space order are management development process which is integrated system that accommodate a whole of human activity. Awareness that every activities always impacted to the life environment is a fast thinking that important to make people more concern about strategy that can minimalize negative impact from each activity which connected with space order manage. An optimal society participate (active and sistematic) would be result a quality space order process and product, there are increase quality og society life. The significancy of this research about the context above is purpose to knowed the space order society participate form and style, to knowed the level of space order society participate (quality of participate), and to knowed the factors that increased or motivated space order society participate. With qualitatif approach, this research have got a data and did an analyses and show that space order society participate form are formed by : giving an information, giving their land, followed the rules of space order plan, Tongkonan tradition community effort and partnership in develop their village road, make Tongkonan resident area become a tour object, science contribution by education institution, technology and profesionalism participate by profession institution. A participate quality at significant level are at the placation and partnership (Sherry Arnstein) or at collaboration degree (ADB) are still belong a certain segment, segment that very limited, there are education institution (educated society) and professional institution. Meanwhile the major of society are still at a lower quality participate, there are therapy and informing level (Sherry Arnstein) and information degree (ADB). Society participate form and style it's influence by many factor that become a basic motivated for them to participate, there is an external factor : social environment factor, regulation factor (rules, law), territory government socialitation factor, resident system factor, direct needed factor, Aluk factor (society belief). Are still getting minimalize socialitation step and didn't have a strong political will from territory government to involved major society participate in whole of space order step (Planning, Exploit, Controlling) makes a misunderstanding of society about their right to participate at space order. This situation implicated a quality society participate become lower, so optimalitation of space order can't be right."

"Kajian penataan kawasan Ke'te Kesu', Tana Toraja, Sulawesi Selatan dalam rangka pelestarian, pemanfaatan, pengembangan sumberdaya budaya merupakan kajian manajemen sumberdaya budaya (Cultural Resources Management) dengan menggunakan pendekatan perencanaan secara komprehensif dan holistik. Kawasan Ke'te Kesu' merupakan kawasan yang mempunyai tinggalan budaya, lingkungan alam (lansekap) dan lingkungan sosial.Data yang dipergunakan untuk penulisan tesis ini yaitu tradisi kehidupan yang masih berlanjut, perkampungan dan rumah tradisional, perkuburan dalam goa dan ceruk, tempat upacara dan monumen-monumen megalitik, hasil-hasil kerajinan tradisional masyarakat, kondisi lingkungan fisik atau lansekap, pemanfaatan lahan dan kehidupan ekologinya, serta lingkungan sosialnya.Metode penelitian untuk menyusun tesis ini terdiri atas metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis. Pengumpulan data lapangan di kawasan Ke'te Kesu' dilakukan dengan cara survei, wawancara, pengamatan, pencatatan, pemetaan dan pendokumentasian. Data lapangan dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik bentuk lahan dan pemanfaatan lahan, mengetahui luas kawasan adat, fasilitas-fasilitas publik di sekitar daerah penelitian, wawancara dengan masyarakat, pengunjung dan petugas pemerintah khususnya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Data yang diperoleh dari dari hasil survei lapangan untuk menganalisis proses penataan kawasan Ke'te Kesu dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan secara keruangan yang berbasiskan konsep pemintakatan dan pelestarian serta keseimbangan lingkungan. Setelah dianalisis ditampilkan melalui tampilan visual peta-peta. Selain itu, digunakan juga analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk penataan kawasan Ke'te Kesu' dalam rangka pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya budaya.Dari hasil penelitian dan penulisan tesis ini, serta melihat kenyataan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa dinamika penataan kawasan Ke'te Kesu' dalam rangka pelestarian, pemanfaatan, pengembangan sumberdaya budaya dapat diringkas sebagai berikut :- Distribusi prasarana publik dan yang menunjang kepariwisataan dalam kajian ini lebih diarahkan pada diferensiasi layanan fasilitas yang sesuai dengan utilitasnya, yang diperoleh melalui teknik penataan kawasan dengan pendekatan perencanaan secara komprehensif dan holistik. Penataan kawasan Ke'te Kesu' dibutuhkan 24 obyek pengembangan fasilitas.- Dikaitkan dengan tujuan penelitian, tujuan-tujuan tersebut dapat dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu (1) Aspek fisik, sesuai dengan tujuan pengembangan, asas optimalisasi penataan ruang kawasan Ke'te Kesu' yang serasi dan seimbang dalam rangka pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan sumberdaya budaya. (2) Aspek sosial, sesuai dengan gambaran masyarakat tradisional setempat diambil sebagai arahan untuk mengendalikan living tradition yang berkelanjutan (3) Aspek ekonomi, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat oleh sektor-sektor lain yang berkaitan dengan sektor pertanian, sektor industri kerajinan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi dalam pengembangan pariwisata.- Selain itu penelitian ini juga memperlihatkan citra kawasan budaya sebagai lansekap budaya yang merupakan bagian dari sumberdaya budaya yang ada di kawasan Ke'te Kesu'."

"Penelitian ini berjudul "Peninggalan Megalitik di Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan, Suatu Rekonstruksi Masyarakat atas Dasar Kajian Etnoarkeologi". Pemiihan topik tersebut, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu pertimbangan keilmuan, daerah tersebut belum pernah diteliti secara arkeologis, potensi data arkeologis dan data etnografi, data arkeologis yang kompleks dibanding situs lainnya di Tana Toraja, adanya kepercayaan masyarakat bahwa daerah tersebut sebagai kampung tertua, penyelamatan data arkeologi, dan keterjangkauan dalam mengumpulkan data, waktu dan biaya. Temuan yang didapatkan, adalah : menhir (bentuk, tata letak, komposisi berbeda), lumpang batu, lesung batu, altar batu, tahta batu, temu gelang, umpak, batu angsa, teras berundak, pagar batu, karopik, batu batu monolit, dan hang. Temuan-temuan tersebut, tersebar pada enam situs, yaitu situs Tongkonan Layuk, situs Pakpuangan, situs Rante Simbuang, situs Bubun, situs 'Rante Sarapuk, dan situs Liang. Berdasarkan variabilitas temuan tersebut, maka permasalahan yang sangat mendasar adalah fungsi masing-masing temuan dan situs, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola keletakan temuan dan situs. Tujuan penelitian ini secara umum, adalah untuk merekonstruksi kehidupan komunitas di daerah Sillanan pada masa lampau. Secara khusus tujuan penelitian ini, adalah untuk merekonstruksi sebahagian kecil dari sistem religi komunitas di daerah Sillanan pada masa lampau, terutama sistem religi yang erat kaitannya dengan unsur-unsur peninggalan budaya fisik. Dalam hal ini, adalah merekonstruksi tentang fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena peninggalan budaya tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan, adalah dengan pendekatan konsep religi dengan interpretasi berdasarkan metode etnoarkeologi. Langkah-langkah penelitian, adalah pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi data. Hasil dari penelitian ini, adalah : 1. Inventarisasi data : a. Situs Tongkonan Layuk : menhir (basso, tumpuang, pesungan banek), lumpang, lesung, umpak, temu gelang, tahta batu, pagar batu, teras berundak, dan fragmen gerabah. Situs ini secara umum berbentuk terasan berundak, terdiri dari tiga teras, yaitu teras I, teras II sembilan petak, teras III tiga petak. b. Situs Pakpuangan : lumpang batu, menhir pesungan banek, dan batu angsa. Secara umum situs ini berbentuk terasan berundak, yang terdiri dari tiga teras. c. Situs Rante Simbuang : menhir ,smbuang, karapik, batu-batu monolit. Situs ini berbentuk tanah lapang. d. Situs Bubun : tiga buah menhir jenis pesungan banek, bentuk situs adalah empat persegi panjang. e. Situs Rante Sarapuk : menhir jenis pesungan banek dan altar batu. Bentuk situs adalah lapangan memanjang timur-barat. f. Situs Liang : Jiang sillik, Jiang erong, Jiang tokek, Jiang pak, patane, dan kandean dulang, wadah erong berbentuk kerbau, perahu, dan persegi. Situs ini berada di tebing perbukitan batu gamping. 2. Hasil Pembahasan Hasil interpretasi, dapat diketahui fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola keletakan masing-masing temuan dan situs, sebagai berikut : a. Temuan yang menjadi fokus utama pada situs Tongkonan Layuk, situs Pakpuangan, situs Rante Simbuang, situs Bubun, situs Rante Sarapuk, adalah menhir, sedangkan temuan-temuan lainnya seperti lumpang, lesung, altar, batu angsa, temu gelang, hanyalah sebagai sarana pundukung dalam pelaksanaan upacara. b. Fungsi menhir, erat kaitannya dengan bentuk, tata letak, komposisi, dan konteks. c. Fungsi temuan dapat dikelompokkan atas : - Sarana upacara pemujaan, seperti : menhir pesungan banek, menhir basse, menhir tumpuang, altar batu, batu angsa, lumpang batu, dan kandean dulang. - Sarana upacara intekrasi dan pengukuhan sosial, seperti menhir basse, menhir simbuang, dan tahta batu. - Batas antara daerah sakral dan profan, seperti : menhir turnpuang, susunan batu terrmu gelang, dan pagar batu. Sarana upacara kematian, seperti menhir simbuang dan karopik - Aktivitas keseharian (profan), seperti : lumpang no. 1, lesung batu, umpak batu, dan fragmen gerabah. - Sarana penguburan, seperti karopik, hang, dan wadah kubur erong. d. Fungsi masing-masing situs, adalah : - Situs Tongkonan Layuk, sebagai situs pemukiman dan upacara - Situs Pakpuangan sebagai situs pemujaan kepada Puang Matua - Situs Rante Simbuang sebagai situs upacara kematian Situs Bubun sebagai - - - Situs upacara pemujaan kepada Puang Matua - Situs Rante Sarapuk sebagai situs upacara pemujaan kepada Deata - Situs Liang sebagai situs penguburan. e. Dalam kepercayaan otang Toraja, antara alam fana dan alam baka tidak jelas batas dan perbedaannya secara tegas dapat dilihat pada pola pemukiman dan pola tata letak kubur, stratifikasi sosial dan stratifikasi dewa (arwah leluhur). f. Refleksi stratifikasi sosial, secara simbolis tampak pada menhir, tahta batu, bentuk-bentuk //wig, bentuk dan tats letak wadah kubur (erong), fungsi ruang tertentu seperti teras-teras dan petak-petak. g. Pola keletakan temuan dan situs, sangat dipengaruhi oleh fungsi dan peranan yang diatur oleh konsep kosmologi yang dipahami oleh masyarakat pendukungnya sebagai sistem gagasan. Kosmos dibagi atas : timur - barat, utara - selatan, atas -- bawah. Kehidupan manusia adalah alam antara, sebagai keseimbangan dan keselarasan yang berpusat pada Tongkonan sebagai simbol kosmos (mikrokosmos). h. Tongkonan sebagai simbol dari tokoh adat, dengan demikian yang menjadi pusat dari mikrokosmos adalah tokoh adat itu sendiri."

"ABSTRAKBerkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia telah disusul dengan tuntutan demokratisasi dalam berbagai bidang termasuk dalam penataan ruang. Menguatnya tuntutan masyarakat agar diikutsertakan dalam perencanaan tara ruang kota merupakan salah satu indikasi perubahan tersebut. Sebelumnya, kebijakan nasional yang mengadopsi PSM dalam perencanaan sudah banyak. Fakta lapangan, penyelenggaraan PSM dalam perencanaan tata ruang masih terus dipertanyakan banyak pihak. lni berani pendekatan PSM belum terinstitusionalisasi dalam arti belum diterima, belum dinilai tinggi, dan belum dipaluhi.Rencana tata ruang kota merupakan kebijakan publik (public poiicy). Pemasalahan kebijakan akan terjadi apabila kebutuhan-kcbutuhan (needs), nilai-nilai (valtrex), dan potensi/peluang untuk perbaikan belum tercalisasi padahal seharusnya dapat didorong melalui public action. Munculnya tunlulan masyaral-:al berperan serla dalam perncanaan lata ruang kota mengindikasikan adanya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, nilai-nilai terdistorsi, dan peluang perbaikan yang tidak termanfaatkan. Kesenjangan yang ada antara kebijakan pnblik dengan harapan masyarakat merupakan persoalan kebijakan (policy probiem).Berdasarkan permasalahan dikemukakan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah persoalan kebijakan (policy problem) PSM dalam perencanaan tata ruang kota di kota Jakarta? 2) Bagaimana model PSM yang diinginkan stakeholders dapat ditransformasikan dalam proses pelembagaan perencanaan tata ruang kota Jakarta? 3) Bagaimana institusionalisasi PSM tersebut di dalam perencanaan tata ruang kota Jakarta?Penelitian ini berlolak dari asumsi, proses perencanaan tata ruang kota merupakan proses pembuatan kebijakan publik. Berdasar asumsi ini, proses perencanaan tata ruang pada dasarnya mengikuti kerangka proses pembuatan kebijakan publik (public policy making). Untuk mengkaji persoalan kebijakan mengenai PSM, dilakukan analisis secara policy content terhadap tatanan peraturan nasional serta tatanan peraturan dan kebijakan yang terkait langsung dengan PSM dalam perencanaan di DKI Jakarta. Ada beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis. Pertama, A ladder of citizen participation dari Arnstein. Kedua, lnstitusionalisasi yang diangkat dari teori institution building dari The Inter-University Research Programme for Instituion Building. Ketiga teori tentang instrumen kebijakan dari Howlett & Ramesh.Eksplorasi terhadap model PSM yang diinginkan stakeholders, didekati dari teori tentang lingkup PSM oleh Ronald McGill dan Margareth, teori tentang obyek PSM dari Fagence, teori tentang isu-isu panting dalam penyelenggaraan PSM dari Margareth. Untuk mengetahui pola interaksi antar kelompok stakeholders, didekati dengan paradigma jaringan kolaboratif PSM yang dikemukakan Innes & Booher, serta teori social capital khususnya pola interaksi antar institusi yang dikemukakan Ismail Serageldin & Christian Grootaert. Sedangkan untuk mengetahui institusionalisasi PSM dalam perencanaan tata ruang Kota Jakarta, didekati dari teori institution building dikemukakan diatas.Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif-eksploratif. Disebut deskriptif karena merupakan penelitian klarifikasi PSM sebagai fenomena sosial. Sebagai penelitian eksploratif penelitian ini berupaya mencari jawaban-jawaban mengenai How dan Why perihal PSM. Data kuantitatif diperoleh dari pengolahan terhadap jawaban responden atas kuesioner, dan data kualitatif diperoleh dari wavtancara mendalam dengan para informan, hasii telaahan terhadap tatanan peraluran, kebijakan, dan dokumen terkait lainnya, Serta observasi lapangan. Responden dipilih dari stakeholders kelompok government, pi-ivote sector, dan civil society secara purposive yang diwakili institusi, asosiasi, organisasi, dan kelompok yang berpartisipasi dalam penataan ruang.Temuan penelitian menyingkapkan bahwa tatanan peraturan nasional membatasi PSM hanya pada tingkatan informing, consultation, dan plocotion (tangga ke 3, 4, dan 5), dan sedikit pada taraf kemitraan ("partnership?). PSM yang lelah diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta mencapai tingkatan kemitraan (partnership) melalui perwakilan institusi dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Asosiasi Pelaku Bisnis, institusi-institusi pemerintah pusat dan daerah, dan LSM sehingga PSM bersifat institusional. Sedangkan PSM yang diharapkan stakeholders mencapai tingkatan delegated power dan citizen control (tangga ke 7 dan 8 Arstein). Namun khususnya kelompok civil society, memilih tetap dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan private sector secara terbuka.Sebagian besar stakeholders menyatakan tingkat pelibatan PSM selama ini tidak cukup, padahal dinilai sangat panting. Nilai-nilai keadilan, dan pernerataan sosial-ekonomi dinilai belum terealisasi. Stakeholder menyatakan bahwa tujuan utama PSM adalah untuk memastikan aspek keadilan dan pemerataan sosial ekonomi diakomodasikan dalam rencana tata ruang kota. Penelitian ini menyimpulkan tidal( efektifnya pelaksanaan PSM dalam perencanaan, bersumber dari tidak adanya pcngaturan PSM pada sebagian besar unsur/sub-unsur institusionalisasi, baik pada tatanan peraturan nasional maupun daerah. Kebijakan strategis (UU Penataan Ruang) yang telah mengadopsi pendekatan PSM, temyata juga tidak ditindaklanjuti dengan penetapan instrumen-instrumen kebijakan yang memadai agar kebijakan strategis tersebut efektif sehingga untuk menyelenggarakan PSM pedomannya tidak memadai.Model PSM dalam perencanaan tata ruang kota yang diinginkan stakeholders, memiliki pola benjenjang/bertahap. Bukan seperti PSM paradigma tradisional lagi, tetapi tidak pula seperti paradigma jaringan kolaboratif yang dikemukakan Innes and Booher. Untuk tahap awal, stakeholders menghendald forum-forum informal, dimana kelompok civil society harus dipisah dengan kelompok bisnis (private sector). Selain itu, stakeholders menginginkan adanya Komisi Perencanaan, bertugas mengembangkan pendekatan, menyusun strategi, mengagendakan, dan membahas hasil akhir dari proses PSM dalam perencanaan tata ruang kota.Penelitian ini menunjukkan bahwa institusionalisasi PSM masih rnenghadapi masalah besar. Sebanyak 21 dari 27 unsur/sub-unsur institusionalisasi kondisinya masih "tidak memadai? sebagai persyaratan berlangsungnya proses institusionalisasi PSM dalam perencanaan tata ruang kota. Dinas Tata Kota DK1 Jakarta sebagai institusi perencanaan, tidak disiapkan untuk menyelenggarakan PSM dengan partisipasi yang lebih luas dari civil society, private sector dan government sebagai implementasi pendekatan PSM yang sudah diadopsi UU Pcnataan Ruang . Hal ini terkait dengan tidak memadainya instrumen kebijakan dari UU tersebut.

---

ABSTRACTThe evolvement of democratic life in Indonesia has been followed by the need of democratization in all sectors including in spatial planning. lnvigorating contention from community demanding to be involved in the urban planning process is one ofthe indications of such evolvement. Prior to that, the national policy adopting Public Participation (hereinafter ?PP?) in planning had reached numerous numbers. ln contrary, the empiric Facts show that the implementation of PP in urban planning process remains questioned frequently by many parties. This implies that the approach of PP has not been institutionalized, in a way that it has not been well-accepted, not highly praised, and has been neglected.Urban planning is a public policy. Policy problems will occur if needs, values, and opportunities for improvement have not been executed, whereas they could be encouraged through public action. The existence of public contention to be involved in urban planning indicates that there arc unfullilled needs, distorted values, and unutilized opportunities for invoking improvement. Gap occurred between settled public policies with public?s expectations constitutes as a policy problem. According to problems elaborated above, this research questions: l) ?What are policy problems of implementating PP in urban planning process in Jakarta?? 2) ?How could the PP model desired by stakeholders be transformed in institutionalization process of urban planning of .lakarta'?? 3) ?How has the institutionalization of PP in the urban planning of Jakarta been institutionalized??This research is based on the assumption that the process of urban planning is a process of public policy making. Evolving from such assumption, the process of urban planning basically follows the frame of public policy making process. In reviewing policy problem of PP in urban planning, analysis through policy content is conducted towards the set of national regulations and provincial regulations directly attached with PP in the planning of Jakarta. There are several theories utilized as tools of analysis in this research. The first theory is ?A ladder of Citizen Participation" from Amstein. The second theory is the institutionalization which arises from the theory of institution building from ?The Inter-University Research Programme for Institution Building?. The third theory is concerning the policy instrument by Howlett & Ramesh.Exploration of the PP model intended by the stakeholders is observed by the approach using several theories; the theory on the coverage of PP by Ronald McGill and by Margareth, the theory on the object of PP by Fagence, and also the theory conceming major issues in the implementation of PP also by Margareth. In identifying the interaction pattern among the stakeholders, a theory on the paradigm of colaborative network of PP by Innes & Booher, and also a theory on social capitol specifically on the interaction pattem among institutions by Ismail Serageldin & Christian Grootaert, are applied. In the other hand, in identifying the institutionalization of PP in the Jakarta urban planning, the aforementioned institution building theory is applied.This research is built as descriptive-explorative research. It is descriptive because it is a research on the clarification of PP as a social phenomenon. It is an explorative research because it aims to find solutions on ?how? and ?why? regarding PP. Quantitative data is obtained through the analysis of respondents? answers to questionnaires, and qualitative data is obtained through profound interviews with informants, critical review on the set of regulations, law, related documents and field observation. Respondents are chosen from groups of stakeholders, government, private sector, and civil society in purposive order represented by institutions, associations, organizations, and groups of participants on spatial planning.Research finding reveals that the set of national regulation enacts limitation to PP only to the degree of informing, consultation, and placation (the 3rd, 4th, and 5th ladder), and a little to the degree of partnership. PP implemented by the provincial government of Jakarta has reached the degree of partnership through institution representatives from universities, professional associations, business associations, central and regional govemmental institutions, and non-governmental organizations that makes PP institutional. However, PP aspired by stakeholders reaches the degree of delegated power and citizen control (the 7th and 8th Amstein?s ladders). Though, groups of civil society in particular, prefer to participate together with government and private sector transparently.Most of stakeholders narrated that the involvement degree of PP up to the present is not suflicient, whereas its value considered being very substantial. Values of justice and redistribution of social-economics are argued to be not realized yet. Stakeholders affirm that the main objective of PP is to ensure that the aspects of justice and social-economics equality are being accommodated in urban planning process. This research concludes that the ineffectivencss of the implementation of PP in planning is rooted from the absence of the regulation of PP in most of institutionalization elements in both national and regional/provincial set of regulations and policies. The strategic policy (The Spatial Planning Act No.24/1992) adopting PP implementation is infact not equipped with sufficient policy instruments in order to make the strategic policy becomes effective. Thus, the directive of PP implementation is also insufficient.Model of PP in urban planning process intended by the stakeholders has a grading pattern. It is not similar to the traditional paradigm of PP or either to the collaborative network paradigm stated by limes & Booher. In the first grade of the model, stakeholders yearn for informal forums, in which civil society groups must be separated from private sector groups. Moreover, stakeholders request for a Commission of Planning. This commission has the obligation to develop model of approach, set strategies, arrange agenda and discuss the linal results of PP process in urban planning.This research illustrates that the institutionalization of PP still faces problems. 21 out of 2? elements/sub-elements of institutionalization still struggle with the condition of ?insufficiency? as a requirement to implement PP institutionalization process in the urban planning. City Planning Agency of Jakarta?s Government, as a planning institution, is not prepared to perform PP implementation with a wider range of participation from the civil society, private sector, and the govemment, as an implementation of PP approach that had been adopted by The Spatial Plaruiing Act No.24/1992. This is in accordance to the fact of the insufficient policy instrument in the derivative of such act."

"Rabies adalah penyakit infeksi akut yang menyerang susunan saraf pusat dan disebabkan oleh virus rabies. Kasus rabies di Kecamatan Makale dari tahun 2010-2011 terjadi peningkatan kasus yang disebabkan oleh perilaku kontak dengan anjing, keterbatasan pengetahuan dan cara memelihara anjing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan mayarakat dan hubungannya dengan perilaku pencegahan rabies di Kecamatan Makale tahun 2013. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif, menggunakan desain studi cross sectional dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara. Pengambilan sampel dilakukan secara systematic Random Sampling. Sampel yang diambil sebanyak 171 responden yaitu pada masyarakat yang datang berkunjung di Puskesmas Makale dan berdomisili di Kecamatan Makale. Penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam pada ketiga instansi yaitu camat makale, petugas peternakan dan petugas puskesmas yang menangani rabies. Analisa dengan menggunakan Chi Square pada 7 variabel dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, pencarian pengobatan dan keterpaparan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pencarian pengobatan (OR=5,80) dan keterpaparan informasi (OR=1,99) terhadap perilaku pencegahan rabies.Variabel karakteristik (umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan) dan pengetahuan tidak berhubungan dengan perilaku pencegahan rabies.

---

Rabies is the acute infection disease which assault central nerves system and it is caused by rabies virus. The case of rabies at sub district of Makale from 2010-2012 has increase caused by contact with dog behavior, limitation of knowledge and the way of raising the dog. The observe of research is to determine the people’s knowledge and its relationship to rabies prevention at Sub District of Makale District of Tana Toraja South Sulawesi Province in 2013.

Research design is quantitative and qualitative. In quantitative, cross sectional design is conducted by questionnaire and interview. Sampling used is Systematic Random Sampling. Sample taken is 171 respondents of the people visit Makale Public Health Center and live in Sub District of Makale.

In qualitative, comprehensive interview is conducted in three departments which are Head of Makale Sub Distirct, livestock officer, and Public Health Center officer who deal with rabies. The analysis is using Chi Square with seven variables which are age, gender, education, occupation, knowledge, treatment, and information exposure.

Research result showed that there is a meaningful relationship between treatment (OR= 5,80) and information exposure (OR=1,99) to rabies prevention action. Characteristics variable (age, gender, education and occupation) and knowledge do not have any relationship to rabies prevention action."

"ABSTRAKDalam masyarakat pertanian yang ada di desa-desa, ternyata pertukaran sosial maupun ekonomi dilakukan secara ekstensif, meliputi berbagai aspek kehidupan. Salah satu arena dimana pertukaran sosial terwujud ialah dalam upacara sekitar daur hidup (life cycle) Salah satu upacara daur hidup ialah upacara kematian. Dalam upacara kematian, pertukaran sosial dapat berbentuk saling memberikan tenaga bantuan, benda-benda, termasuk hewan, dalam hal kerbau dan babi yang dipergunakan sebagai hewan sesaji dalam pelaksanaan upacara kematian tersebut. "

"Tesis ini merupakan laporan hasil kajian tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ditinjau dalam perspektif ketahanan nasional. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dengan studi kasus di Kabupaten Bekasi, penelitian ini mencoba mengeksplorasi sejauh mana peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di samping itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dari peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Dan terakhir penelitian ini juga ingin mengkaji peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dalam perspektif ketahanan nasional.Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi : (1) peran serta masyarakat Kabupaten Bekasi dalam penataan ruang (mulai tahap perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang) masih sangat terbatas; hal itu disebabkan oleh kekurangpahaman (yang pada akhirnya menyebabkan ketidak pedulian) masyarakat, disamping karena kurangnya kamauan aparat pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pemberdayaan; (2) ada kekuatan (strengs) dan peluang (opportunity) yang berpotensi dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, diantaranya: berkembangnya kesadaran berdemokrasi, dan munculnya berbagai LSM (kekuatan), serta berkembangnya freedom of expression - termasuk kebebasan pers, digulirkannya kebijakan otonomi daerah, dan munculnya isu global tentang pentingnya HAM dan peran serta masyarakat; (3) namun ada juga kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) yang menghambat peran serta masyarakat dalam penataan kegiatan ruang, yaitu antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang, terbatasnya LSM yang mempunyai perhatian (concern) terhadap masalah tata ruang, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tentang tata ruang, dan kelemahan masyarakat dalam beroganisasi (weakness), serta peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai, produk tata ruang yang sangat teknis dan ilmiah sehingga sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas, dan lemahnya sistem informasi dan pengelolaan sumber daya aparat (threats) ; dan (4) dilihat dari perspektif politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang mencerminkan sekaligus memperkuat ketahanan nasional."

"Sertifikasi CAFÉ Practices merupakan standarisasi yang diterapkan oleh Starbucks Coffee agar mampu menciptakan suatu sistem perdagangan kopi yang berkelanjutan dan mampu memenuhi standar konsumen. Sertifikasi itu sendiri hanya akan efektif dan efisien diterapkan pada karakter wilayah dan petani tertentu. Di Sulawesi Selatan Terdapat beberapa wilayah penghasil kopi yang memiliki karakter berbeda-beda yang akibatnya setelah diterapkan sertifikasi CAFÉ Practices menghasilkan perubahan pola mata rantai nilai. Adanya ikatan yang kuat dengan tanah adat, penerapan sertifikasi menghasilkan perpanjangan pola mata rantai nilai kopi. Perpanjangn pola ditandai dengan munculnya simpul baru yang menandakan penerapan sertifikasi tidak efisien di wilayah yang ikatan dengan tanah adatnya masih kuat.

---

CAFÉ Practices certification is a standardization applied by Starbucks Coffee to create a sustainable coffee trade and to fulfill the consumers standards. Certification will be effective and efficient in a particular character of region and farmer. South Sulawesi has various characters of farmers and regions. Those characters influential to the changing of coffee value chain pattern after the assembling of CAFÉ Practices Certification. The tied of land custom is the strongest cause of the changing pattern. It makes the value chain become longer, it indentified by the appearance of a new node, which is mean a new actor of the chain. The appearance of a new node after applying CAFÉ Practices indicates inefficiency of that certification applied in a region which is has a strong tide of custom land."

"Rumah tradisional Toraja atau biasa disebut Tongkonan merupakan rumah yang dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Toraja. Bagi orang Toraja, memiliki Tongkonan merupakan kebanggaan tersendiri. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi modern, dan perubahan sosial, telah mengubah dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Dan sejak saat itu rumah tradisional Toraja (Tongkonan) di daerah tersebut mulai mengalami transformasi pola tatanan ruang dan bentuk, dari bentukan tradisional yang masih dipengaruhi kepercayaan Aluk Todolo kepada bentukan serta fungsi yang lebih modern dan disesuaikan dengan kebutuhan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat transformasi apa yang terjadi pada rumah Tongkonan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Tongkonan terjadi pada tatanan ruang dan fungsi karena faktor kebutuhan ruang yang semakin kompleks. Transformasi pada material juga terjadi karena keberadaan material alam sekitar yang semakin sedikit. Kemajuan teknologi, sosial, budaya, religi, dan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya transformasi Tongkonan."