Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Serangan terorisme ke AS pada 11 September 2001 telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan globa} dan kawasan. Dalam rangka merespons aksi-aksi terorisme yang sungguh-sungguh telah mengancam eksistensi negaranya, serta stabilitas dan keamanan dunia dewasa ini, pemerintah AS telah mengintroduksi kebijakan luar negeri dan militer baru di atas prinsip zero-sum game. Dalam konteks ini, Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ancaman instabilitas keamanan dalam negeri, menghadapi dilema yang sulit antara harus memenuhi tekanan AS dan koalisi global melawan terorisme dan memperhatikan tuntutan kekuatan-kekuatan politik domestik. Sebagai sebuah masalah yang kontroversial, terorisme semakin membuat nyata paradigma "baru" keamanan internasional pasca Perang Dingin, yang kini tidak lagi terfokus pada isu-isu tradisional berupa ancaman militer dari sebuah negara, tetapi pada isu-isu non-tradisional yang datang dari para pelaku non-negara. "

"ABSTRAKBerakhirnya Perang Dingin dan Disintegrasi Uni Soviet menyebabkanterjadinya perubahan mendasar di bidang politik dan ekonomi Rusia. Perubahan-perubahan yang ada ternyata membawa dampak terhadap masalah keamanan nasional Rusia, sebab bagaimanapun masalah kelanjutan Rusia sebagai bekas negara adidaya tidak semata masalah reformasi ekonomi dan demokrasi, tetapi jauh Iebih penting adalah bagaimana mengembalikan status Rusia sediakala seperti Uni Soviet, dengan kapabilitas kekuatan militer dan nuklirnya.Untuk itu, Rusia merasa perlu dan segera merumuskan atau memperkirakan apa dan bagaimana menghadapai dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman keamanan nasionalnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan tersebut dengan sendirinya, strategi keamanan dan militernya juga harus dikaitanatau disesuaikan dengan perkembangan realitas yang dihadapi oleh Rusia saat ini dan masa depan.Kepentingan keamanan Rusia tidak lain adalah masalah konflik-konflikregional antara negara-negara bekas Uni Soviet dan masalah ancaman perluasan NATO ke Eropa Timur dan Tengah atau negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa. Kedua ancaman tersebut sebenarnya saling mempengaruhi, instabilitas dalam negeri dan regional akan mempengaruhi kredibilitas Rusia sebagai pewaris kekuasaan Uni Soviet di internasional.Ketidakberdayaan Rusia dalam mencegah NATO tersebut menunjukkanbahwa Rusia tidak memiliki kekuatan tawar menawar (bargaining power) yang kuat terhadap Amerika Serikat. Pada gilirannya Rusia mengalami dilema, di satu sisi tidak ingin AS bertindak sebagai hegemoni tunggal. Di sisi lain, Rusia masihmembutuhkan bantuan dan dukungan ekonomi dari AS dan negara-negara majulainnya (G-7).Dari pandangan strategi tradisionil, Rusia secara historis memilikipenyebaran pengaruh (sphere of infiuence) di seluruh wilayah bekas Uni Soviet. Dengan kata Iain secara geopolitik, Rusia masih merasa perlu menyatukan bekas negara-negara Uni Soviet dan Pakta Warsawa bahkan RRC untuk menggalang kerjasama kemanan dan militer regional. Di samping itu, sebagai upaya pencarian keseimbangan kekuatan (balance of power) terhadap NATO.Konsekuensi logis dari ancaman tersebut adalah Rusia tetapmengandalkan kekuatan nuklirnya secara terbatas (finite nuclear deterrence) untuk menghadapi perang-perang lokaI. Dalam hal ini, diarahkan kepada kekuatan NATO yang mencoba mengancam kedaulatan Rusia."

"Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin dengan batasan waktu tahun 1973-1993. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat terjadi karena munculnya masalah di dalam negeri negara yang bersangkutan maupun peristiwa lain yang terjadi di lingkungan internasional negara tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, Jepang merubah kebijakan luar negerinya secara umum. Beberapa hal yang terjadi di lingkungan internasional merupakan faktor dominan bagi perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut. Berubahnya kebijakan luar negeri Jepang juga turut berdampak pada kerjasamanya dengan organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain pengajuan Proposal Nakayama, penambahan lingkup kerjasama pada Forum ASEAN-Jepang, serta bergabungnya Jepang dengan ASEAN Regional Forum bentukan ASEAN.

---

The content of this thesis is focused on Japanese foreign policy towards ASEAN during Cold War and its alteration when the war ended in 1991. The thesis takes year 1973 until year 1993 as its time scope. Alteration of one_s foreign policy might be caused by its domestic fluctuation or another event happens in international environment surrounds the country. When Cold War ended in 1991, Japan altered its foreign policy in general. Issues happened in international environment is assumed as dominant factors causing the alteration. The alteration of Japanese foreign policy in general also impacts its diplomatic relation with association of Southeast Asia nations, commonly known as ASEAN. It was marked by submission of Nakayama_s Initiative, field cooperation additions in ASEAN-Japan Forum and Japan_s pioneering as well as its participation in ASEAN Regional Forum founded by ASEAN."

"ABSTRAKTulisan ini berusaha mengkaji perkembangan literatur mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania pasca Perang Dingin dengan melihat respons Australia sebagai regional power. Tulisan ini mengelompokkan literatur-literatur tersebut dengan menggunakan metode taksonomi ke dalam dua tema besar yang menjadi permasalahan akademisi, yaitu: perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania, dan respons Australia terhadap perluasan Cina. Dalam tema besar pertama, para akademisi melihat adanya kepentingan ekonomi dan politik Cina sehingga melakukan pendekatan terhadap negara kawasan Oseania. Cina dilihat memperluas pengaruhnya hingga ke kawasan Oseania seiring dengan konteks kebangkitan Cina (the Rise of China). Literatur menunjukkan bahwa Cina berupaya meningkatkan kekuatan ekonominya tersebut melalui perluasan pengaruh ke kawasan Oseania. Cina melakukan optimalisasi potensi-potensi kawasan Oseania guna meningkatkan kekuatannya di tingkat global. Perluasan tersebut dilakukan Cina dengan membentuk upaya penempatan diri terhadap negara kawasan. Pada tema besar kedua, sebagai regional power, Australia memiliki pandangan tersendiri mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania dan merespons upaya perluasan pengaruh Cina tersebut. Australia melihat upaya perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania sebagai ancaman tetapi potensial secara ekonomi, sehingga Australia melakukan kerja sama bilateral dengan Cina serta melakukan hedging dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi proses pendekatan Cina ke negara kawasan Oseania dalam rangka memperluas pengaruhnya ke kawasan. Akan tetapi, pandangan mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania di dominasi oleh akademisi Australia dan kurangnya tulisan akademisi dari negara kawasan Oseania sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut di masa depan.

---

ABSTRACTThis paper seeks to discuss the literature about the extent of Chinas influence in the Oceania post-Cold War era with the back of Australia as a regional power. This paper organizes the literatures based on the taxonomy classification method and finding two big themes: the expansion of Chinas influence in Oceania and the response of Australia as a regional power. For the first one, scholars regard the economic and political motives of China so that she is approaching the Oceanian countries. China has been seen to extend her influence into Oceania within the context of the Rise of China. The literature shows that China is gaining her economic power through optimizing the Oceanian potentials. By that, China is laying a connection with the Oceanian countries. For the second one, as the regional power, Australia has her own perspective towards Chinas influence in Oceania. Australia has seen Chinas influence in Oceania as a threat and economically potential, so Australia does cooperation bilaterally with China and hedging with the United States. Therefore, this paper concludes that in general there have been certain processes undertaken by China in approaching Oceanian countries in order to extend her influence. However, this the perspective of Chinas influence extension has been dominated by Australian scholars and the needs of other perspective leads to further research needed."

"Tulisan ini akan melihat perkembangan kehadiran Amerika Serikat (AS) di kawasan Laut China Selatan semenjak berakhirnya Perang Dingin. Dengan mengeksplorasi literatur-literatur yang membahas hal tersebut, penulis berharap mampu menghasilkan suatu gambaran yang utuh terkait dengan evolusi kehadiran AS beserta dengan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh AS terkait dengan isu Laut China Selatan. Pembahasan terhadap ke-34 literatur yang diangkat dalam tinjauan literatur ini kemudian menghasilkan sejumlah temuan berupa: (1) misi naval presence United States Navy (USN/AL AS) merupakan komponen penting dari strategi kebijakan luar negeri AS; (2) terdapat peningkatan kehadiran AS di kawasan Laut China Selatan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun hal ini terbukti gagal untuk membendung perilaku agresif China sebagai akibat dari ketiadaan strategi raya yang mendasari kebijakan luar negeri AS di kawasan serta keengganan AS untuk membangun suatu kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan; (3) peningkatan kapabilitas sistem anti-access/area denial (A2/AD) China membuat AS harus mencari strategi baru untuk bisa mempertahankan kebebasan operasionalnya di kawasan yang berujung pada lahirnya strategi Air-Sea Battle (ASB); (4) diperlukan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan apabila AS ingin membendung China. Sementara itu, terdapat pula sejumlah celah penelitian yang berhasil diidentifikasi oleh penulis, utamanya yang berkaitan dengan pengembangan kapabilitas AS dalam menghadapi praktik grey zone oleh China, termasuk pelibatan penjaga pantai AS dalam Freedom of Navigation Operations (FONOPs).

---

This literature review will take a closer look at the evolution of the United States’ presence in the South China Sea region since the end of the Cold War. By exploring works of literature that discussed this particular issue, the writer hopes that this literature review will be able to provide a comprehensive understanding regarding the evolution of US presence and foreign policies in the South China Sea region. After analyzing the 34 pieces of literature discussed in this literature review, the writer argues that: (1) the naval presence mission of the United States Navy (USN) is an important component in US foreign policy strategy; (2) an increase in US presence in the South China Sea could be seen in recent times, although it has to be admitted that this surge in US presence has proven ineffective in curbing China’s aggressive behavior as a result of the absence of a comprehensive grand strategy that underlies US foreign policy in the region and US’ reluctance to establish a comprehensive economic cooperation with its allies and partners in the region; (3) the increasing capabilities of China’s anti-access/area denial (A2/AD) system have compelled the US to seek new strategies to maintain its operational freedom in the region, resulting in the emergence of the Air-Sea Battle (ASB) strategy; (4) establishing closer cooperation with countries in the region is a must if the US wants to contain China. The writer also identifies several research gaps, particularly concerning the development of US capabilities in dealing with China’s grey zone practices in the region, which could also include the involvement of the US Coast Guard in Freedom of Navigation Operations (FONOPs)."

"Memang ada yang khas pada pemberontakan yang berlangsung antara tahun 1958-1961 di Pulau Sumatera dan Sulawesi tersebut. Latar belakang, aksi serta proses penyelesaian pemberontakan yang terjadi pada saat Indonesia mempergunakan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 tersebut, jauh lebih kompleks dari pemberontakan-pemberontakan lainnya. Jika pemberontakan-pemberontakan lainnya hampir sepenuhnya berkenaan dengan masalah-masalah dalam negeri yang sebagian besar lokal PRRI-Permesta selain berkenaan dengan masalah politik nasional dan menyangkut mantan tokoh-tokoh penting angkatan darat dan politisi di tingkat nasional, juga menyangkut para komandan militer daerah. Selain itu pemberontakan ini mempunyai dimensi internasional dalam perang dingin, dengan keterlibatan operasi intelejin pemerintah Amerika Serikat dalam skala besar melalui Central Intelligence Agency (CIA). Dalam operasi CIA ini juga terlibat pemerintah beberapa negara tetangga saat itu."