Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang variasi-varisi yang terjadi dalam pilihan hukum. Warga masyarakat keturunan Tionghca di Bekasi, da lam bidang waris. Variasi -variasi ini terjadi karena pengaruh dari faktor-faktor ekstern dan intern terhadap bidang waris masyarakat Tionghoa. Hal ini kemudian dianalisa dengan Moore tentang semi autonomous social fields. Temyata memang ditemukan bahwa selain bidang waris itu memang rentan terhadap pengaruh dari luar, di sisi lain keberlakuan suatu sistem hukum daJam hal ini sistem hukum negara (dalam bentuk Hukum Perdata Barat HPB) dalam bidang tersebut pada masyarakat keturunan Tionghoa terjadi melalui serangkaian adaptasi."

"Judul dalam penulisan tesis ini adalah Posisi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat (Suatu Studi tentang Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Tengah-Tengah Masyarakat Muslim Bekasi). Adapun masalah yang dikaji di dalamnya adalah mengenai: (1) Bagaimanakah hukum adat mengatur tentang kewarisan, (2) Adakah kesesuaiannya antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam, (3) Atas dasar apakah masyarakat menyelesaikan permasalahan warisnya berdasarkan hukum adat, (4) Apakah telah terjadi pembauran antara hukum adat dengan hukum Islam serta (5) Bagaimana posisi keduanya di daiam masyarakat. Penelitian yang dilakukan mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan melalui pembauran angket/kuesioner dan wawancara kepada beberapa responden salah satunya adalah tokoh masyarakat yang terkadang diminta memberikan fatwa dan penjelasannya mengenai permasalahan waris.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) hukum waris adat dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan itu lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasa kekeluargaan dan kebersamaan melalui musyawarah di antara para ahli waris dengan memperhatikan kondisi ekonomi para ahli waris. (2) antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam ditemukan persamaan-persamaan di samping perbedaan-perbedaannya, (3) dan ternyata dalam masyarakat telah terjadi pembauran antara kedua sistem hukum tersebut antara yang satu dan yang lainnya tidak bertentangan sehingga dapatlah dikatakan bahwa kedua sistem hukum tersebut diterima dan diakui keberadaannya di tengah tengah masyarakat sebagai suatu sistem hukum yang digunakan daiam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul khususnya mengenai kewarisan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kasus campur kode yang terdapat pada masyarakat keturunan Arab di Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kasus campur kode itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei yang disajikan secara deskriptif dan kuantitatif berdasarkan analisis penggunaan kosakata dan frekuensi pemakaian bahasa. Data diperoleh dari responden yang menjadi sampel populasi melalui kuesioner, wawancara, dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kasus campur kode lebih banyak ditemukan pada responden pria yang belum berkeluarga dalam rentang usia 21-40 tahun dengan situasi di luar rumah. Profesi pedagang dianggap paling mempengaruhi terjadinya kasus campur kode dibandingkan dengan profesi lainnya. Dalam kasus campur kode ini kosakata-kosakata yang paling sering dipergunakan berasal dari kata"

"Latar Belakang Masalah Kini yang masih menonjol pada masyarakat Indonesia dewasa ini adalah 69,29 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan walaupun sedikit menurun dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, dan bagian terbesar menempati Pulau Jawa dengan mengusahakan pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan, yang menciptakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang baru bagi mayoritas penduduk Indonesia. Adanya pertambahan penduduk dan pembangunan di segala bidang diberbagai daerah di Indonesia seperti di Pulau Jawa mengakibatkan munculnya pemilikan baru untuk tanah pertanian sehingga hasil pertanian yang diusahakan oleh penduduk, terutama yang diolah secara tradisional akan membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Walaupun permasalahan ini tampaknya kurang berarti dan kelibatannya sepintas hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi sebenarnya hal itu dapat berlanjut menjadi permasalahan yang berskala nasional. Dengan demikian dalam kurun waktu yang panjang kemungkinan masalah tersebut akan membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap daerah-daerah pertanian lainnya di Indonesia."

"On position of women in pluralism of inheritance law in Indonesia; collected articles"

"Berdasarkan asumsi bahwa pranata-pranata lokal masih banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum sejalan dengan budaya masing-masing masyarakat, maka secara kritis dapat dikemukakan permasalahan pokok penelitian dengan rumusan: "Mengapa warga masyarakat Peresak Timur dan desa Bayan menggunakan mekanisme pranata lokal untuk penyelesaian sengketa mereka?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu menemukan dan menganalisis pranata-pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal pada masyarakat sasaran penelitian dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam sejarah perkembangannya; menemukan dan menganalisis prosedur-prosedur yang mendasari penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal; menemukan dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyelesaian di luar pengadilan formal; menemukan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mempengaruhi pihak-pihak bersengketa memilih mekanisme pranata di luar pengadilan formal tersebut; menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peyelesaian sengketa di luar pengadilan formal dapat tercapai; menemukan dan menganlisis sengketa-sengketa hukum bidang perdata yang diselesaikan melalui pranata-pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, dan menjelaskan implikasi teorits atas penerapan pranata di luar pengadilan formal tersebut."

"Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya maksud Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas tanah dikuasai oleh negara bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. Menganalisis permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai pisau analisis yaitu antara hukum negara dan folk law dengan mengambil contoh masalah pertanahan di Papua khusunya di Kabupaten Mimika Papua. Ternyata permasalahan tanah di Indonesia tidak lepas dari ragamnya hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menambah rumitnya penyelesaian masalah tanah di Indonesia."