Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air adalah satu diantara kebutuhan hidup yang paling penting, Manusia bisa bertahan hidup 2 - 3 minggu tanpa makan, tapi hanya 2 - 3 hari tanpa minum manusia bisa mati. Secara global kuantitas sumberdaya air di bumi relatif tetap, sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun.Sebagai contoh , di DKI Jakarta pada tahun 2003 lalu, dari 43 kecamatan yang ada, ll kecamatan dinyatakan mulai mengalami krisis air bersih. Kapasitas produksi air bersih DKl Jakarta paling banyak hanya mampu melayani empat puluh persen penduduk .Apabila dimasukan kebutuhan air bersih bagi hotel, perkantoran, industri, rumah sakit, pertamanan, rumah-rumah ibadat dan sebagainya, maka ancaman akan defisit air betul - betul meresahkan, sehingga akan mengganggu stabilitas ketahanan daerah.Tujuan dalam penelitian ini meliputi : (I). Menentukan jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih untuk lima tahun kedepan serta mengukur besarnya pengaruh faktor jumlah penduduk dan produksi air bersih terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih , (2). Mengetahui faktor-factor yang menyebabkan semakin terbatasnya kemampuan alam dalam memenuhi ketersediaan air bersih, dan (3). Mengajukan strategi pemecahan untuk mengatasi kelangkaan air bersih dan terbatasnya kemampuan alam guna memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan agar ketahanan daerah provinsi DKI Jakarta tetap stabil.Penelitian ini menggunakan metode deskriptitl regresi dan model AHP. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual yang melukiskan gejala-gejala yang ada secara rinci. Metode regresi ( SPSS ) digunakan untuk menentukan proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih lima tahun kedepan, serta mengukur besarnya pengaruh faktor jumlah penduduk dan peroduksi air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Model AHP digunakan untuk menentukan skala prioritas dari hasil kuisioner dan diolah dengan program Expert Choice.Hasil penelitian : (1) Jumlah penduduk DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan hampir mencapai sebelas juta jiwa dan kebutuhan air bersih diperkirakan mencapai empat ratus sembilan puluh dua juta meter kubik pertahun. Kebutuhan air bersih untuk lima tahun kedepan masih dapat terpenuhi sebcsar enam puluh satu persen. Faktorjumlah penduduk dan produksi air bersih berpengaruh sangat signifikan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dengan koefisien determinasi mencapai hampir sembilan puluh empat persen. (2). Faktor penyebab semakin terbatasnya kemampuan alam dalam memenuhi ketersediaan air bersih adalah kualitas air menurun akibat pembuangan berbagai limbah ke sumber air, iahan untuk resapan air berkurang, meningkatnya bencana banjir , penggunaan air tanah yang semakin meningkat,dan melebihi kemampuan pengisian kembali air tanah. (3). Strategi yang pertama efiseiensi pemakaian air bersih, strategi kedua menambah jumlah PAM Daerah, strategi ketiga mempermudah ijin pendirian PAM Swasta, strategi keempat pasok air bersih dari luar Jakarta, strategi kelima penerapan teknologi penyulingan air laut.Bila pengelolaan sumberdaya air yang bijaksana dan pemakaian air bersih yang tepat guna maka akan memperoleh manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial- budaya yang saling berkaitan satu sama lain, secara simultan akan mendukung peningkatan ketahanan daerah provinsi DKI Jakarta.

---

Water is one of most important basic substance needs, human can survive

without food within two to three weeks, but without drink can survive to live just two to three days, it is inevitably can die. It is relative remain stable of water resource in the earth globally, while the quality is getting more decrease. For example, in Capital City Special Region of Jakarta in 2003 ago, of 43 the existing subdistricts, 11 of them are stated begin to go through freshwater crisis. Freshwater production capacity of Jakarta Special Region at least it only will able to serve forty percent of population. If freshwater need distributed to hotel, offices, industries, hospitals, parks, worship houses and so forth, therefore threaten toward the deficit of water simply give rise to be restlessness, so that it will disturb stability of regions endurance.

The purpose of the research consists of : (1). Decide the number of population and freshwater need for tive years onward as well as measure magnitude of effect of total of population factor and freshwater production for supplying freshwater need, (2). Interpreting factors generating progressively limited nature capacity in fulfilling freshwater availability, and (3) to propose solution strategy to cope with scarcity of freshwater and a limited nature capacity for minimizing negative impact emerging for endurance of Capital City of Jakarta Special Region is remain stable.

This research use descriptive method, regression and AHP model. Descriptive method is aimed to gather actual information representing the detailed existing tendencies. Regression method (SPSS) is used to determine projection of the total population and freshwater need onward, and also measure the magnitude of effect of the amount of population factor and reproduction of freshwater in supplying freshwater need. AHP model is used to determine scores (priority scale) from questionnaires result and adapted and processed with Expert Choice program.

The result of research: (1) The amount of population of Jakarta for five years onward almost to reach eleven million people and freshwater need estimated run into four hundreds ninety two cubic meter per year. Freshwater need for five years onward can be still fulfilled of sixty one percent. Total population factor and freshwater production has most significant role on supply offreshwater need with determination coefficient reach nearly of ninety four percent. (2). Cause factor is progressively the limited of nature capacity in supplying freshwater availability is water quality decrease due to wastewater to the source of water, pervasiveness water area is reduce, flood disaster is more increasing, the use of ground water is getting more increase, and exceeding capacity if ground water refilling. (3) The first strategy is the use of freshwater is efficient, the second strategy is to increase total of District PAM, the third strategy is facilitating the establishment permission of Private PAM, the fourth strategy freshwater supply from out of Jakarta, the fifth strategy is sea water refining technology application."

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas review atau tinjauan terhadap studi kelayakan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di zona 2 Kota Tangerang. Pembahasan difokuskan pada aspek teknis, investasi, dan sosial dan lingkungan. Metodologi yang digunakan berbasis pada pendekatan critical review analysis yang terdiri atas studi literatur, diskusi/brainstorming, survei, dan analisis. Review studi kelayakan dimaksudkan untuk memperoleh acuan yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan teknis dan non-teknis terhadap lelang pekerjaan pengembangan SPAM di zona 2 Kota Tangerang yang dilakukan oleh Perumda Tirta Benteng. Hasil review menunjukkan bahwa perlu dilakukan pemutakhiran data aspek teknis dan aspek sosial dan lingkungan dengan menggunakan data terkini agar menghasilkan analisis dan rekomendasi studi kelayakan yang lebih tepat.

---

This report discusses a review of the feasibility study for the development of a drinking water supply system (SPAM) in zone 2 of the Tangerang city. The discussion focused on technical, investment, and social and environmental aspects. The methodology used is based on a critical review analysis approach consisting of literature studies, discussion/brainstorming, surveys, and analysis. The review of the feasibility study is intended to obtain a reference that can be used to assess the technical and non-technical feasibility of the tender for the SPAM development work in zone 2 of the Tangerang city which is being carried out by Perumda Tirta Benteng. The results of the review indicate that it is necessary to update data on technical aspects and social and environmental aspects using the latest data in order to produce more appropriate analyzes and recommendations for feasibility studies."

"Kondisi saat ini, cakupan layanan air PDAM Kota Bekasi masih sangat rendah hanya 27 persen dari total rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Kota Bekasi saat ini mengembangkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum. Tujuan dari pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bekasi untuk mendukung aktivitas berkaitan dengan edukasi, ekonomi lokal, pemerintah dan kegiatan lain yang mengarah dalam kebutuhan pelayanan air minum. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga diperlukan analisis berbasis risiko untuk mengurangi kegagalan proyek, terutama dari segi aspek finansial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Project Risk Management untuk menghitung dampak risiko terhadap investasi. Output penelitian berupa model risiko finansial yang kemudian dianalisa untuk disusun rekomendasi Risk Response Planning berupa keputusan alternatif untuk menghindari, memitigasi atau pun menerima risiko yang akan terjadi.

---

The existing condition of water service coverage of the district drinking water companies (PDAMs) Bekasi Municipal is very low with only 27 percent of the total household. According to this condition, Bekasi Municipal Government is currently developing a Drinking Water Supply project. The purpose of Drinking Water Supply System Development in Bekasi Municipal is to support activities of education, local economic, government and other activities which lead to enhance need of water services. The construction of water supply system requires a high investment costs which then resulted in the need of risk-based analysis to reduce of failure in financial aspects of the project.

The study was conducted by using Project Risk Management method to calculate the impact of risks in project investment. The output of the research is a financial risk model which is then analyzed to develop a risk responses planning which provides an alternative decision whether to avoid, mitigate, or accept the risks that might occur."

"Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

---

Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved."

"Belum optimalnya pelayanan air minum khususnya di PDAM Kabupaten Tangerang dikarenakan pelayanannya tidak efisien. Saat ini PDAM sebagai penyelenggara penyedia air minum berfungsi sebagai operator dan regulator dan belum adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai ide pembentukan Badan Regutator sebagai upaya mengatasi terjadinya tumpang tindih antara pembuat kebijakan/regulator dengan pelaksana/operator. Selain dengan kondisi yang ada belum menarik minat investor dalam penyedian air minum.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode komunikasi berdasarkan wawancara terbuka penarikan sampel menggunakan Judgment Sampling (Purposive Sampling) dengan pengambilan sampel dari suatu populasi di pelanggan PDAM Kabupaten Tangerang, karyawan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, karyawan PDAM kabupaten Tangerang dan Investor air minum.Dari hasil penelitian ini, dapat di dapat hal-hal sebagai berikut : bahwa Pemerintah akan mendukung ide pembentukan Badan Regulator dan dari hasil penelitian pelanggan air minum juga mendukung ide tersebut. Fungsi utama Badan Regulator adalah sebagai mediator apabila terjadi perselisihan antara pemerintah, pelanggan dan investor termasuk di dalamnya penetapan tariff, mekanisme subsidi silang, perbaikan distribusi, pelayanan serta administrasi yang baik. Dengan adanya Badan Regulator akan menarik minat investor. Pengaturan penyelenggaraan pada masa transisi difokuskan pada pengalihan kewenangan secara bertahap.

---

The apparent failures of the Water Supply Sector in Indonesia including PDAM Tangerang are similar, these are:1. Inadequate project appraisal guidelines, lack of demand analysis, and poor technical design.2. lnsufficient cost recovery measures and monitoring, undermining the sustainability of the Water sustainability.3. No consequences for bad investment decisions, the existing practices of sources of funds thru General Revenue Resources of the Government, create little incentives for private sector to involved on the clean water business.4. The overlapping functions of PDAM, both as Regulator and operators, creates no level of playing field to the sector.5. The government level of intervention is considered high, so that there is an uncertainty of the water sector business still remain.The establishment of water Regulatory Body to accommodate three parties commitment will bwlieve to be the one alternative should be done by the government in order to increase the involvement of the stakeholders.The Research methodology of the study is descriptive and using Interview and questionnaire. The Judgement sampling is the research method throughout the study, by taking into account respondent on the respective location e.g. District Tangerang such as PDAM staff, experts of the clean water from internal Ministry of Settlement and Regional Infrastructure, the water user and investors.The conclusion of the study are stated below :1. All the respondents concerned : Govemment, Investors, and Water Users agree and support the idea of establishing the Water Regulatory body.2. The main function of the Regulatory Body is to be a mediator if there is any dispute concerning clean water supply.3. The establishment of the tariff both initial tariff and ascalation will have to be aggred by all parties.4. Cross subsidy between community class, improvement of distribution, services and good administration will have to be responsibility of the regulatory body.5. Through the transition period, the reform will be done gradually, by taking into account the situation on the field."

"Berbagai upaya yang dilakukan terhadap terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah merupakan salah satu hal penting yang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi justru merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Adapun salah satu elemen guna dapat diwujudkannya keinginan tersebut, sangat banyak berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui ketersediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman secara cukup dan memadai. Sebagai salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat, peran program penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah beserta sebagian lembaga non pemerintah ini, akan berimplikasi luas terhadap terciptanya peningkatan taraf kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang masih banyak tinggal dan hidup diwilayah perdesaan. Hal ini dikaitkan gala dengan orientasi dari program tersebut yang bersifat bantuan dengan tidak mengharapkan perolehan keuntungan secara finansial seperti yang dilakukan oleh PDAM.Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui akan perbedaan yang nyata antara masyarakat desa yang telah memperoleh program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dengan masyarakat desa yang belum memperoleh program tersebut, serta dampaknya terhadap tingkat ketahanan daerah Kabupaten Bima, maka pembuktiannya dilakukan melalui studi dengan memilih sekitar 80 (delapan puluh) responden yang ada di delapan desa dari empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa suplai air bersih yang cukup serta tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman yang memadai, telah banyak membantu masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bima pada upaya untuk hidup dalam tatanan standar kesehatan yang semestinya. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu dari sekian program yang ikut memberikan kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan Kabupaten Bima.Dampak lain terhadap dilaksanakannya program ini secara tidak langsung, adalah selain berkaitan dengan menurunya angka tingkat kematian bayi yang berusia dibawah lima tahun (balita), juga adanya penurunan dari perseteruan/pertentangan antara warga masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh karena perebutan sumber mata air yang ada. Oleh sebab itu, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilaksanakan selama ini, merupakan salah satu unsur penting untuk ikut serta menciptakan ketahanan daerah Kabupaten Bima."

"Kabupaten Maros terletak persis di samping Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros sebesar 1,3 persen per tahun, luas daerahnya sebesar 1.619,09 km2 dan populasi sebanyak 299.662 orang. Apabila tingkat pertumbuhan 1,3 persen per tahun dipertahankan, maka jumlah populasi penduduk akan mencapai sebanyak 325.150 orang pada tahun 2013. PDAM Kabupaten Maros saat ini hanya beroperasi dengan kapasitas produksi 130 lps dari dua permukaan air utama yaitu sungai dan terowongan irigasi yang berfungsi sebagai sumber air. Sumber daya air yang utama adalah sungai Bantimurung, air tersebut dikelola oleh WTP Bantimurung yang terletak 2 km dari sungai yang menghasilkan 80 lps air bersih atau 61,5 persen dari total produksi. Kendala yang dihadapi pada pemanfaatan air baku di Kabupaten Maros sebagai air bersih adalah investasi yang tinggi, sementara potensi sumber air baku di wilayah ini cukup banyak dan belum dimanfaatkan, sebagaimana pada sumber air Panttontongan yang juga berlokasi di Kecamatan Bantimurung. Dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta, untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros memerlukan investasi dana sebesar Rp.115 milliar, dengan pembiayaan konsultan untuk melakukan pra studi kelayakan sebesar USD 215.960 dan akan didanai melalui Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) dibawah item Project Development Facility (PDF) kategori 1B. Adanya proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros, penulis menyadari bahwa adanya risiko dalam pembangunan proyek tersebut. Sehingga, diperlukan studi analisis risiko yaitu kuantitas air dan tarif air dengan menggunakan kondisi risiko terburuk dan terbaik yang nantinya diolah dengan scenario anaysis."

"Air Bersih merupakan Kebutuhan dasar (Basic Need) yang sangat perlu bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia memperoleh sumbangan paling besar dari air untuk kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dapat memberikan kesehatan dasar pada manusia, baik untuk minum, memasak makanan dan keperluan sehari-harinya. Kesehatan manusia ini dapat menunjang kegiatan manusia sebagai pelaku pembangunan. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah, memang dijuluki sebagai daerah gersang, yang tidak tanpa alasan. Kualitas dan kuantitas air yang belum memadai menyebabkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan hal itu berjangkit. Upaya penanggulangan sering dilak.ukan, namun masih sukar untuk menurunk.an jumlah penderita, bahkan dalam lima tahun terakhir ini, prioritas perhatian terhadap penyakit masyarakat masih cenderung didominasi oleh penyakit yang mempunyai hubungan dengan air yang kurang memadai. Hasil upaya mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tersebut merupakan upaya memperbaiki komponen penting yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diperaunakan untuk: menanggulangi berjangkit secara luasnya penyakit tersebut yaitu dengan meningkatkan kuantitas penggunaan air, walaupun segi kualitasnya masih belum memenuhi standar. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Saunders dan Was-ford pada tahun 1976 dengan hasil yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini. Oleh karena itu, kualitas air yang nampaknya masih sukar diperbaiki dapat segera ditanggulangi dengan upaya mencapai target kuantitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian target penyediaan air bersih yang dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dan bahwa aspek kelembagaan implementasi merupakan pokok penting yang hasus diperbaiki, sehingga dapat menunjang program air bersih mencapai target riil. Pencapaian target tersebut mendorong perbaikan derajat kesehatan dengan menurunnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai. Segi kelembagaan merupakan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang dimotori oleh pernerintah dalam upaya mensukseskan program air bersih. Kelemahan penelitian ini ada pada penggunaan teori implementasi yang lebih cenderung bagi model penelitian kasus. Selain itu, kendala paling berat adalah model penelitian survey dengan waktu dan tenaga yang tidak memadai sehingga banyak hal yang nampak, diselesaikan tergesa-gesa. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan seperti: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Watak dan Struktur Dirokrasi dalam kelembagaan implementasi program dapat memberikan sumbangan besar untuk perbaikan program, terutama pencapaian target kuantitas secara riil. Kelemahan kelembagaan pada faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kunci pokok upaya mencapai target kuantitas air bersih yang dapat mendorong perbaikan kualitas harus benar terwujud dalam implementasi program air bersih. Dengan wujud nyata kelembagaan impiementasi yang baik dalam program-program pembangunan, maka sekaligus proses Administrasi Negara dapat menyentuh bidang kesehatan sebagai bagian pelayanan masyarakat."