Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan dalam hal Pendaftaran tanah secara sporadik, antara lain bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah jarang dilakukan atas dasar kesadaran akan kewajibannya sebagai warga negara untuk mendaftarkan hak atas tanahnya tetapi lebih terdorong oleh kebutuhan praktis, tidak terkecuali pada masyarakat desa Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Penelitian difokuskan terhadap pokok-pokok permasalahan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan kendala yang dihadapi dalam praktik pendaftaran tanah secara sporadik di kantor kelurahan Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data sekunder dan didukung dengan penelitan lapangan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dirumuskan sebagai kesimpulan bahwa proses pendaftaran diawali dengan penelitian membuat surat-surat pernyataan mengenai keabsahan kepemilikan tanah. "Lampiran 13" diisi oleh pemohon atau kuasanya dilampiri tanda bukti hak kepemilikan terakhir, surat pernyataan dan pemilikan dan pengusaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa, tidak diperjual belikan atau dijadikan jaminan dan Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Permohonan Pengukuran yang dilampiri dengan keterangan status tanah dan pernyataan pemasangan tanda batas (patok). Pemohonaan harus melunasi PBB dan Penerimaan Pungutan Desa sebelum pendaftaran tanah diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan merupakan data terakhir yang akan dicantumkan dalam sertifikat. Data fisik dan data yuridis diumumkan sebelum sertifikat diterbitkan dengan masa tenggang 60 hari. Kendala yang ada sering timbul dari pembagian hak waris tanpa Akta Penetapan Waris, perselisihan terhadap batas tanah dengan jalan setapak dan "galengan" sawah, batas pada jalan setapak serta tunggakan luran Pungutan Desa."

"ABSTRAKTesis ini membahas status subyek yang berdwikewarganegaraan saat berlakunyaUUPA yang menentukan dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian permasalahanyang timbul berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yangdilakukan saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian inidapat menjadi contoh bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonanpensertipikatan tanah dengan karakteristik yang sama. Penelitian inimenyimpulkan bahwa status subyek pada saat berlakunya UUPA menentukanprosedur yang harus ditempuh oleh pemohon untuk melakukan pensertipikatantanah.

---

ABSTRACTThis thesis describes the status of subject with dual citizenship when UUPAapplied which determines in land registration and settlement of issues arisingrelating to initial registration today. This is a research library. The result can be anexample to the people who will request for land certification with the samecharacteristics. This study concludes that the status of subject when UUPA applieddetermines the procedure to be undertaken by the applicant in land certification."

"Ajudikasi adalah kegiatan dan proses pengumpulan dan pemastian kebenaran atas kepemilikan tanah, yang meliputi data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya. Penelitian ini diarahkan pada (a) bagaimana pelaksanaan kerja pendaftaran tanah di Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak; (b) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Ajudikasi dan (c) se j auh mana tercapa inva jaminan kepastian hukumnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 (PMNA/Ka. BPN nornor.3/1997) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 sudah berlaku effektif dalam praktek di lapangan atau tidak. Penelitian ini menggunakan tipe perencanaan penelitian case study. Dan pengolahan hasilnya secara deskriptif-analitis. Pelaksanaan kerja Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) di Kelurahan Rangkasbitung Barat ada beberapa kegiatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga ada beberapa pasal yang tidak effektif dilapangan. Dengan adanya PAP ini maka sertipikat yang diterbitkan mempunyai kekuatan hukum sama dengan sertipikat pendaftaran sporadik. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang terdaftar dan dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan inilah tujuan utama Pendaftaran Tanah khususnya dalam penelitian ini Pendaftaran Tanah Secara Sistematik."

"ABSTRAKPendaftaran Tanah untuk pertama kali (InitialRegistration) yang dilakukan terhadap tanah-tanah girik ataumilik adat memerlukan data pendukung berupa Salinan Letter C,Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan TidakSengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diambil daribuku-buku register tanah tingkat desa yang memerlukankecermatan pada saat pengisiannya, pemeliharaan danpenyimpanannya sehingga menjadi data yang dijaminkebenarannya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kepala Desakarena apabila terdapat kekeliruan berdampak pada kesalahandata yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan RiwayatTanah dan Surat Keterangan Tidak sengketa, yang pada akhirnyajuga berdampak pada kekeliruan data fisik dan data yuridisdalam penerbitan sertipikatnya. Hal ini dapat menimbulkanpermasalahan tanah seperti overlapping / sertipikat ganda /tumpang tindih. ^ ,Kesalahan dalam mengeluarkan data tanah tersebut,seorang Kepala Desa dapat dimintai pertanggungjawaban baiksecara pidana, perdata atau sanksi administratif berupateguran, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatankepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 ahun2005.Untuk mengurangi terjadinya kesalahan data registertanah tingkat desa, perlu pembinaan, bimbingan dan penyuluhansehingga meningkatkan pengetahuan aparat desa khususnyamengenai peraturan di bidang pertanahan dan a ministrasipemerintahan, sedangkan untuk mengurangi terjadinyaoverlapping tersebut perlu kecermatan dan ketelitian dalamproses pendaftaran tanah khususnya pada pengukuran danpemetaan di kantor pertanahan.Untuk penyelesaian masalah overlapping tersebut,berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Kantor Pertanahandapat membatalkan sertipikat tersebut baik atas permohonanpihak yang berkepentingan ataupun berdasarkan kewenanganPejabat Kantor Pertanahan.

---

ABSTRACTInitial Registration that conducted to land/grounds girik ortradition property needs supporting data in the shape of Copy ofLetter C, Bank statement of Land History and Bank statement "Freeof Law Suit" that released by Kepala Desa (Head of Coutryside)that taken from the books of land/ground register countrysidelevel. Existing Data at register book referred, needed carefulattention when its admission filling, its maintenance andrepository until become veritable data. This condition becomes theresponsibility of Kepala Desa because if mistaken in its admissionfill up the affect to data mistake be at the bottom of Bankstatement making Land History and Bank statement free of lawsuit,which is also affected to physical data and judicial formalitydata in publication certificate. The result in mistake inreleasing such the Kepala Desa can be asked responsibility eitherthrough crime, civil or sanction administrative have the shape ofexhortation, layoff or remain to be from head [position /occupation] countryside.Mistakes of physical data and judicial formality, alsoresulted in the incidence [of] overlapping problem / overlapcertificate or double certificate. Despite of other reasons theproblem, a complete inexistence of land registry map speciallywhen the government applied the Government ordinance Number 10 in1961 and with Government ordinance Number 24 in 1997 possibilitiesoverlapping can be minimized for by PP 24 / 1997 have been enabledusage modern technology in measurement and mapping.For problem solution overlapping certificate, the Office ofLand Affairs has the authority to cancel certificates, based onState's Minister rule of Agrarian Affairs / Head of National ofland affairs Number 9 in 1999. The right of office of land affairsfor cancellation this certificate is an applied system as used inland registry which is publication system negative, since thegovernment does not gives guaranty for the data truth orexplanation existing in certificate referred [as], then there isno rule of law for right owner and related to third partyland/ground is referred [as]. Nevertheless, the system can be fixwith existing principle in customary law. The instituterechtsverwerking that is do to its time can cause lose land rightif pertinent during old ones did not labour it and its land/groundis referred [as] controlled other party pass by rights acquirementin good faith. With principle utility referred [as] then negativepublication system that wearied also, contain positive elementarybody."

"Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Pada kenyataannya pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kotamadya Depok melalui proyek ajudikasi ini banyak mengalami kendala dari para pemegang hak atas tanah yang tidak bersedia tanahnya didaftarkan melalui ajudikasi. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik ini dimulai dengan penyuluhan yang intensif tentang manfaat yang diperoleh bagi para pemegang hak atas tanah sehingga mereka tergerak untuk mendaftarkan tanahnya. Keberhasilan panitia ajudikasi dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah didukung juga peran serta dari Kepala Kelurahan Tanah Baru dan para Ketua RW dan RT setempat dalam memotivasikan warganya untuk mendaftarkan tanahnya secara sukarela dan menerima diadakannya proyek ajudikasi tersebut. Oleh karena itu keberhasilan proyek ajudikasi ini sebagai bukti kerjasama aparat setempat dengan segenap pelaksana operasional karena setiap kendala yang timbul dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat."

"Dalam kenyataannya ternyata hingga kini tanah-tanah di Indonesia, masih banyak dijumpai tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan, antara lain adalah tanah yang berstatus bekas Hak Milik Adat di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, dimana mereka tidak memiliki sertifikat. Mereka hanya mempunyai surat tanda pembayaran pajak atas tanah yang secara yuridis formal bukan merupakan alat bukti hak alas tanah, melainkan sebagai alat pelengkap untuk pendaftaran hak atas tanah.Penelitian ini difokuskan kepada pokok¬pokok permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya tanah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta utara, dan upaya pemerintah melalui Kantor Pertanahan dalam memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang disertai dengan analisis data sekunder yang didukung dengan penelitian lapangan melalui studi dokumen dan wawancara.Hasil penelitian dirumuskan sebagai kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab banyaknya tanah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar adalah faktor kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai mekanisme atau tata cara untuk mendaftarkan tanahnya, faktor ketidak pahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran atas tanah yang dimilikinya. Faktor ekonomi dan jangka waktu yang lama merupakan penyebah masih banyaknya tanah khususnya yang berstatus bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara. Pemerintah melalui Kantor Pertanahan, yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat mulai dari tingkat Kecamatan dalam hal ini ada Kecamatan Tanjung Priok hingga ke tingkat Kelurahan, tclah membual program Kelompok Sadar Tertih Pertanahan (POKDARTIBNA) yang memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan hak atas tanahnya dan penyuluhan tata cara pendaftaran tanah secara sporadik.

---

In Reality, it is apparent that presently lands in Indonesia are still often come across of not yet being registered at the land office, among others, land which are having the status of former Costumay Right of Ownership in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality, in which the owners do not have land certificates. They only have tax payment statementlrecept over the Iand, which in formal juridical manner, is not the evidence of right over land, instead, merely a supplementing instrument for the registration of right over land.

This research is focused on the main issues regarding factors which become the causes of large number of former costumay Right of Ownership lands which are not yet registered in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality, and the efforts of the government through Land Office in providing legal awareness service to the community to register their lands. The method of research being used is documentary research with normative approach supplemented by secondary data analysis supported by field research through documentary study and interview.

The result of research is composed as conclusion that the causing factors of large number of former Indigenous Right of Ownership Lands which are not yet registered are the factor of lack of knowledge of the community regarding the mechanism or procedure for registering their lands, the factor of unawareness of the community regarding the importance of registration of the land which they own. Economic factor and long period of process are the causes of large number of lands, especially having the status of former costumay Right of Ownership, which are not yet registered in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality. The Government through Land Office, in cooperation with the local Regional Government, starting from the level of District, in this case from Tanjung Prink District until Sub-District level, has prepared land order Awareness Group Program (POKDARTIBNA) that appeals to the community regarding the importance of registering their rights over lands and provides counseling regarding the procedure for sporadic land registration."

"ABSTRAKPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community. "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"Di dalam praktek masyarakat masih banyak terdapat tanah-tanah bekas Hak Milik Adat yang sebaiknya didaftarkan hak atas tanahnya, agar pemilik mendapat sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Nyatanya di dalam proses penyelenggaraan pendaftaran atas tanah tersebut masyarakat sering mendapat hambatan yang menyebabkan lambatnya atau tidak dapat diprosesnya pensertipikatan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis meneliti bagaimana prosedur pendaftaran tanah bekas hak milik adat dan apa-apa saja yang menjadi kendala di dalam proses tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian eksplanatoris dari segi sifatnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa proses pendaftaran tanah bekas hak milik adat adalah sebagaimana yang diatur dalam PP 24/1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka-BPN 3/1997. Faktor kelengkapan data dan komunikasi yang baik diantara pemohon, perantaranya, PPAT, dan petugas pendaftaran tanah sangat mempengaruhi pelaksanaan proses pendaftaran tersebut. Apabila terjadi komunikasi yang baik diantara keempat komponen pelaku pendaftaran tanah tersebut akan mempercepat proses penerbitan sertipikat atas tanah tersebut. Agar PP 24/1997 dan peraturan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik maka harus didukung oleh : 1) hukum/peraturan itu sediri ; 2) petugas penegak hukumnya 3) fasilitas pendukung peraturan itu ; 4) masyarakat yang terlibat dalam ruang lingkup peraturan itu."