Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari proporsi gangguan depresi pada penyalahguna zat yang sedang menjalani rehabilitasi di RS Marzuki Mahdi. Penelitian ini adalah suatu penelitian cross sectional yang dilakukan pada 52 orang responden peserta rehabilitasi sejak bulan September 2003 hingga Mei 2004. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan SCID ( Structured Clinical Interview for DSM IV). Dari seluruh responden yang ikut serta didapatkan proporsi responden yang menderita depresi adalah 48,1% (25 responden). Dari ke 25 responden yang menderita depresi, proporsi jenis gangguan depresi yang diderita responden adalah sebagai berikut gangguan depresi mayor saat ini sebesar 26,9% (14 responden), gangguan depresi mayor saat ini disertai distimia sebesar 11,5% (6 responden), gangguan distimia sebesar 1,9% (1 responden), gangguan depresi minor sebesar 7,7% (4 responden). Selanjutnya dilakukan analisis statistik antara beberapa variabel seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan, lama rehabilitasi, motivasi rehabilitasi, lama menyalahgunakan zat, frekuensi kekambuhan, frekuensi rehabilitasi, status HIV dan status hepatitis C dengan gangguan depresi yang diderita responden. Hasil analisis statistik menyatakan hanya variabel motivasi rehabilitasi yang secara statistik terdapat perbedaan proporsi depresi yang berrnakna. Sebagai tambahan didapatkan data bahwa angka infeksi HN pada responden penelitian adalah sebesar 40,4%, dan angka infeksi hepatitis C pada responden sebesar 63,5%. Fakta ini tentunya memerlukan perhatian yang Iebih besar dalam hal usaha - usaha pencegahan agar angka penularan dapat ditekan. Pada akhirnya disarankan agar penelitian sejenis dilakukan di berbagai pusat rehabilitasi lain, responden penderita depresi diberikan penatalaksanaan untuk kondisi depresinya, kemudian dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat prospektif untuk mengkaji angka kekambuhan dan lama abstinensi pada responden yang telah diberikan penatalaksanaan untuk kondisi depresinya.

---

Purpose of the study: This study is designed to find the proportion of depression among drug abusers who attend rehabilitation program at the Marzuki Mahdi hospital. Methods: This is a cross sectional study involving 52 respondents that begins at September 2003 & ends at May 2004. The inventory that is used in this study was SCID (Structured Clinical Interview for DSM IV) and a questionnaire. Results: Of all the respondents that participates in this study, the proportion of depression was 48,1% (25 respondents). The proportion of the type of the depressive disorder was: major depressive disorder 26,9% (14 respondents), major depressive disorder with dysthymic disorder 11,5% (6 respondents), dysthymic disorder 1,9% (I respondent), and minor depressive disorder 7,7% (4 respondents). Then a statistical analysis was conducted between several independent variables such as age, gender, education level, marital status, employment status, length of rehabilitation, motivation for rehabilitation, length of substance abuse, relapse frequency, rehabilitation frequency, HIV status, hepatitis C status and depression. The result of the statistical analysis shows that motivation for rehabilitation is the only variable that has a significant difference of depression proportion statistically. Remarks: this study noted that the proportion of HIV positive respondent was 40,4%, and the proportion of hepatitis C positive respondent was 63,5%. This huge figure certainly calls for attention to the preventive measures that can limit the spreading of the infection. At the end, there is hope that a similar study can be conducted in several other rehabilitation facility, the respondents that has depression is treated for their condition, and then a further prospective study is carried out to assess the relapse rate and length of abstinence of the respondents that has been given treatment for their depressive disorder."

"ABSTRAKKeberadaan lembaga penahanan sering juga disebut sebagai salah satu upayapaksa dalam proses penegakan hukum pidana sering dianggap sebagai sebuah ”anecessary evil” atau hal yang menyakitkan namun tetap diperlukan dan tidakdapat dihindari. Upaya untuk membatasi agar penahanan benar-benar digunakansebagai sebuah upaya terakhir (last resort) pada dasarnya tidak cukup dengansebatas mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat dapat dilakukannyapenahanan, melainkan harus diimbangi dengan sebuah mekanisme pengawasanyang efektif untuk menjamin bahwa berbagai syarat-syarat tersebut dipatuhi olehaparat penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya. Peran pengadilanmenjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan untukmelakukan penahanan dipertimbangkan secara obyektif dan bukan semata-matabersandar pada aspek subyektifitas dari instansi yang melakukan penahanantersebut. Permasalahan menjadi menarik mengingat dengan dianutnya prinsipdiferensiasi fungsional dalam KUHAP, maka masing-masing lembaga penegakhukum berwenang untuk melakukan penahanan sesuai dengan tingkatanpemeriksaannya masing-masing. Namun demikian, terlepas dari pemisahan secarategas berbagai fungsi tersebut, KUHAP juga mengatur sebuah mekanisme lainyang dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaanpenahanan pra persidangan, yaitu melalui mekanisme perpanjangan penahanan.Tesis ini akan berupaya untuk mengupas mengenai keberadaan lembagaperpanjangan penahanan sebagai pengawasan terhadap penahanan prapersidangan, termasuk kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aturanmengenai perpanjangan penahanan dalam KUHAP seta bentuk pengawasanterhadap penahanan pra persidangan dalam Rancangan Undang-Undang HukumAcara Pidana yang saat ini sedang dibahas di parlemen.

---

ABSTRACTThe existence of the detention as an effort in the process of criminal lawenforcement is often regarded as a "a necessary evil", which is painful yetnecessary and unavoidable. Efforts to limit the use of pre trial detention as the lastresort is not enough basically by strictly regulate the conditions of detention, butmust be balanced with an effective monitoring mechanism to ensure that the termsand conditions is observed by law enforcement officers in applying its authority.Role of the courts is essential to ensure that the interests and needs to make anarrest and detention to be considered objectively and not solely rely on thesubjectivity aspect of the agency making the arrest. Issues have becomeparticularly attractive given the espoused principles of functional differentiation inKUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia), the respective lawenforcement agencies are authorized to issue detention order in accordance toeach level. Nevertheless, in spite of the strict separation of these functions, theCriminal Procedure Code also regulates a mechanism that may be used as a formof control over the use of pre-trial detention, the detention extension mechanism.This thesis will attempt to strip the existence of an extension detention mechanismas supervision of pretrial detention, including the weaknesses of extensiondetention mechanism according to KUHAP (The Book of Criminal ProcedureCode of Indonesia) and also about the form of supervision of pretrial detentionaccording to Criminal Procedure Code Draft which is currently being discussed inthe House."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang Oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian inidilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telahberkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yangterorganisasi transnational organized crime , sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO.Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskinmerupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migram di luar daerahtinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan inidimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Dittipidum Polri selama ini telah melakukanberbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemtif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lainadalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksikarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis.Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secarakomprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpastisipasi padaberbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional sepertiAATIP.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling ofTrafficking in Persons by Dittipidum Bareskrim Polri Investigators This research isdone by descriptive qualitative analysis method that comes from primary andsecondary data through interview technique, observation and document review. Theresults show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved intoan organized transnational organized crime, thus requiring cooperation fromcountries in the world. Geographic, economic and socio political conditions makeIndonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. Thecondition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of thereckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeitin an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence thecrime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrantworkers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing variousefforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts.In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crimelocations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 39 sauthority to conduct an overseas examination so as to be challenged by theauthorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 Theintricately scaled up scalper 39 s notes about the main perpetrator, or even the brokersdo not know the main prepertrators at all 4 victims who do not want to testify forfear or are under social, economic and psychological pressure. These obstaclesprevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap theperpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators usethe Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers,and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts thatcan be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity byparticipating in various workshops and trainings 2 continue to encourage lawenforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, andalso to improve cooperation between countries and with international organizationssuch as AATIP"