Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak dari kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia akibat krisis ekonomi global adalah semakin melambungnya jumlah penduduk miskin, yang ditandai dengan meningkatnya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic need). Dari kondisi tersebut pemerintah berusaha menyikapi persoalan yang terjadi dengan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, yakni berupa program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang merupakan program rescue dan recovery terhadap masyarakat miskin. Dan salah satu program diantaranya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK).PPK dirancang secara khusus untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat yang dilakukan dengan meningkatkan keterpaduan pengembangan ekonomi produktif dan pembangunan sarana dan prasarana perd an. Dalam pengelolaannya diberikan langsung kepada masyarakat lokal, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam PPK adalah pemberdayaan masyarakat dimana mawarakat penerima bantuan diberikan kebebasan dalam menentukan kegialan yang akan dilaksanakan alas dasar kesepakatan melalui musyawarah (bottom-up Planning).Diantara kegiatan yang dijalankan dari program PPI( salah satunya berupa pemberian modal usaha ekonomi produktif kepada masyarakat miskin, dengan program tersebut diharapkan masyarakat miskin mendapat manfaat berupa peningkatan pendapatan keluarga dari usaha yang dijalankannya, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need).Persoalan yang timbul adalah apakah dengan pemberian bantuan modal usaha tersebut betul-betul efektif dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ? Berdasarkan dari pemikiran teerebut penulisan tesus ini dilakukan. Penulisan tesis ini merupakan hasil penelitian evaluasi pelaksanaan PPK; dimana program yang dijalankan di Iokasi penelitian apakah memang efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin.Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dan program PPK yakni untuk menanggulangi kemiskinan memang benar-benar dapat efektif difakukan dengan melalui pemberian pinjaman modal usaha. Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang dapat memperjelas bentang keberadaan konsep program PPK setelah diaplikasikan di lapangan.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Melalui pendekatan dan jenis penelioan ini, diharapkan dapat menggambarkan dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai pelaksanaan program PPK kemudian menganalisanya berdasarkan konsep-konsep yang digunakan sehingga dapat diketahui keefektifan program PPK dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin. Sementara itu data selama penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, studi pustaka dan me1a|ui dokumentasi. Sedangkan pemilihan informan dilakukan melalui teknik snowball sampling, dimana informan diperoleh melalui petunjuk dari inforrnan sebelumnya yang telah ditetapkan sebagal infomman awal. Sementara waktu penelitian yang dlgunakan berjalan kurang lebih dua bulan dengan lokasi di kampung Bumi Merapi kecamatan Baradatu kabupaten Way Kanan propinsi Lampung.Dari hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan program PPK di lokasi penelitian dapat dinilai cukup bahasil. Mulai dari pelaksanaan tahap awal berupa sosialisasi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan pelestarian dapat dilakukan dengan cukup berhasil. Partisipasi masyarakat, keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh mampu menambah kemampuan masyarakat dalam mengelola lembaga keuangan masyarakat. Nyata dan keberhasilan pelaksanaan program tersebut telah 3 (tiga) kali berhasil melakukan perguliran dana pinjaman program. Akan tetapi dan keberhasilan tersebut belum menyentuh masyarakat miskin secara keseluruhan. Para pelaku program masih lebih mementingkan ketepalan perguliran dengan masih menyenyampingkan kelompok masyarakat miskin. Sehingga dari pelaksanaan program pemberian pinjaman modal usaha di lokasi penelitian ternyata belum cukup efektif didalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin walaupun telah berhasil melakukan perguliran dana program sebanyak 3 (tiga) kali."

"Program Pengembangan Kecamatan untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1998 dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa. Pengelolaan PPK diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP ). Tujuan dari pelaksanaan PPK secara umum adalah mempencepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di perdesaan.Namun, berdasarkan data yang ada di PLKB Kecamatan Abung Timur pada tahun 2000 terdapat 245 KK yang termasuk keluarga pra sejahtera dart jumlah keseiuruhan 514 KK. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2001 meningkat menjadi 246 KK dan meningkat kembali pada tahun 2002 menjadi 248 KK.Berdasarkan uraian tersebut maka perlu kiranya dilaksanakan suatu penelitian yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK dimana pelaksanaannya selama ini dirasa kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan pada masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan dana pinjaman PPK oleh masyarakat penerima pinjaman dana PPK dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PPK khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Peraduan Waras maka perlu diadakan suatu penelitian untuk menilai pelaksanaan PPK tersebut. Metode kerja yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan menggunakan kerangka logical frame work untuk mengetahui pencapaian kegiatan dari masing-masing aspek yang terdapat dalam project structure ( inputs, outpuuts, project objectives, wider objective) berdasarkan indicators and values menggunakan berbagai sumber verifikasi. Dari analisis ini juga dihasilkan important assumptions yang ingin dicapai dan masing-masing kegiatan yang terdapat dalam project structure tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi masyarakat sebelum dan seteiah pelaksanaan PPK, maka penelitian difokuskan pada 6 keluarga penerima pinjaman dana PPK T.A 1999/2000 yang berada di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan skema analisis penelitian dengan menggunakan kerangka logical frame work.Pada pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan kerangka logical flame work diperoleh jawaban bahwa jalannya pelaksanaan PPK di Desa Peraduan Waras khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga teiah melalui beberapa tahapan kegiatan sesuai dengan project structure (inputs, outputs, project objectives, wider objective). Dari indicators and values yang digunakan untuk mengetahui jalannya masing-masing kegiatan dalam project structure dengan menggunakan berbagai sumber verifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan yang difasilitasi PPK sebagai upaya pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi berbagai masalah yang sekiranya akan menghambat pencapaian target dad pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut.Pemberian dana pinjaman PPK sebagai modal usaha ekonomi produktif kepada masyarakat Desa Peraduan Warns temyata belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai modal pengembangan usaha sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat tidak berjalan dengan baik.Untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemui dalam pelaksanaan PPK, make per-1u dilakukan sosialisasi yang lebih intensif melafui jalur formal maupun informal, pengadaan pelatihan administrasi kepada pengelola PPK di tingkat desa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelola PPK di desa, pengadaan pelatihan usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman PPK seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga."

"Akibat krisis moneter dan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia maka jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Belu mencapai 90% atau 39.914 KK dari 52.672 KK, sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu hanya mencapai -5,64%. Oleh karena itu, mengatasi persoalan kemiskinan bagi pemerintah kabupaten Belu merupakan masalah yang mengedepan untuk ditangani. Di sisi lain, kabupaten Belu mempunyai potensi dalam bidang pertanian atau agrobisnis khususnya usaha penanaman kacang tanah, kacang hijau dan bawang merah, namun nampaknya potensi ini belum dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lahirnya program PPK yang dirancang oleh pemerintah untuk diterapkan pada daerah-daerah miskin dengan cara pemberian bantuan modal usaha serta penyediaan sarana prasana penunjang kegiatan ekonomi melalui fasilitas pemerintahan kecamatan dianggap sebagai media belajar bagi masyarakat dan aparat ditingkat lokal. Untuk itu program seperti ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kabupaten Belu untuk mengatasi kemiskinan penduduknya. Namun demikian, persoalannya adalah bagaimana program PPK yang mengandung unsur-unsur pemberdayaan tersebut diimplementasikan di kabupaten Belu dan bagaimana pula dampak program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu diketahui dengan maksud untuk memahami peran serta masyarakat (kelompok sasaran) dalam mensukseskan program yang berada dalam ruang lingkup kaordinasi kecamatan serta dimaksudkan pula sebagai evaluasi untuk mengefektifkan pelaksanaan program. Tipe penelitian yang dipakai adalah diskriptif evaluatif, hal ini dipakai karena akan memaparkan efektifitas kegiatan program PPK Pendekatan penelitian yang digunakan logical framework yang dilihat dari segi input (masukan), output (hasil) effect (pengaruh langsung) dan impact (dampak) atau kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan oieh kegiatan program diiapangan. Lokasi penelitian ini di kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengkonsentrasikan di kecamatan Lamaknen. Penelitian dilakukan dari bulan September sampai dengan Nopember 2000. Orang-orang yang diwawancarai ditelusuri dengan menggunakan teknik snowboll dan yang dijadikan informan adalah penerima program, tokoh masyarakat (tokoh informal) dan aparat pemerintah lokal (tokoh formal). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi program dilaksanakan secara terbuka meialui lembaga-lembaga yang telah ada di masyarakat, serta lewat brosur dan papan informasi. Namun penerimaan terhadap informasi program kurang dapat diterima secara maksimal oleh kelompok sasaran, karena brosur-brosur program yang diberikan menggunakan bahasa Indonesia, sementara banyak diantara kelompok sasaran yang masih buta hurup dan tidak dapat berbahasa Indonesia. Informasi program PPK akhirnya menjadi terbatas dikalangan tertentu atau hanya diterima oleh mereka yang mempunyai pendidikan. Dalam perencanaan pelaksanaan, kelompok sasaran menentukan rencana program fisik dan non fisik. Dari segi sarana fisik yang direncanakan oleh kelompok sasaran adalah berupa pipanisasi air den irigasi serta pembuatan jalan, sedangkan dalam merencanaan kegiatan usaha ekonomi produktif adalah mengembangkan atau membudidayakan kacang tanah dan bawang merah. Pembangunan fisik ternyata lebih berhasil dari pada kegiatan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif gagal karena harga kacang tanah dan bawang merah sangat murah atau harga jualnya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penerima program. Dengan murahnya harga komoditi kacang tanah yang modal awalnya dari dana PPK maka penerima program tidak mampu mengembalikan pinjaman dana perguliran secara tepat waktu, sehingga yang semula dana/modal dapat bergulir kepada masyarakat lainnya menjadi tidak berputar secara cepat atau mengalami kemacetan. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program, pada akhirnya menjadi terfokus pada target pengembalian dana perguliran dari pada memfokuskan kepada kondisi keberdayaan masyarakat. Untuk itu, dalam program ekonomi produktif perlu dipertimbangkan pula keadaan penerimaan pasar dari produk yang dihasilkan oleh penerima program dan diperlukan pula kepastian harga dari pemerintah terhadap hasil produksi kelompok sasaran."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di desa Pulau Medang dan desa Limbung, Kecamatan Senayang dan Lingga. Penelitian ini penting mengingat semakin terpuruknya kondisi masyarakat nelayan di kawasan tersebut yang merupakan dampak dari kerusakan ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut. Penelitian ini di fokuskan pada desa Pulau Medang di Kecamatan Senayang dan desa Limbung di Kecamatan Lingga berkaitan dengan program Coremap yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun demikian, proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan program Coremap melalui program Pengembangan MPA, apakah dalam prosesnya sudah benar-benar mampu membawa perubahan di dalam masyarakat nelayan bagi peningkatan pendapatan mereka. Untuk itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis proses pemberdayaan melalui program Pengembangan MPA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskripif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan observasi lapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan snowball sampling, dimana informan yang ditemui pertama akan memberikan informasi kepada peneliti menyangkut informan yang dapat ditemui berikutnya yang tentunya dianggap memiliki informasi yang di butuhkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program pengembangan MPA, kehadiran dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun demikian, masih juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaannya. Bahkan terdapat kecenderungan LSM sebagai pelaksana kontrak PBM di lapangan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, pihak pengelola harus tetap berpegang pada tujuan awal program yang lebih memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga upaya peningkatan pendapatan nelayan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peran community worker harus dapat lebih dioptimalkan, khususnya peran mereka dalam melakukan animasi sosial dan menyampaikan informasi yang benar dan efektif kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dikembangkan bagi peningkatan pendapat mereka akan meningkat. Disamping itu, LSM harus mampu bekerja secara profesional dan independent, dan tidak semata-mata mementingkan kepentingan mereka."

"Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Program Pengembangan Kecamatan Fase II merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan sebelumnya. Program Pengembangan Kecamatan Fase II bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin dan perempuan sebagai pendekatan operasionalnya. Dilanjutkannya Program Pengembangan Kecamatan Fase II merupakan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan daerah melalui mekanisme pembiayaan bersama yang di landasi dengan semangat Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling terhadap aparat pemerintah, fasilitator kecamatan dan desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa Gosong Telaga Selatan sebagai kelompok sasaran, dengan jumlah responden 12 orang. Hasil penelitian dianalisis dengan mengaitkan kebijakan sosial dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Fase II telah berjalan dari tahap sosialisasi sampai pelaksanaan kegiatan, belum mencakup tahap pengendalian dan pelestarian kegiatan. Pelaksanaan program dari tahap sosialisasi hingga ke tahap pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan terlihat dalam tahapan-tahapan kegiatan program pengembangan kecamatan. Peran petugas aparat pemerintah kecamatan yang terlibat langsung dilapangan yaitu PJOK dan pendamping yaitu Fasilitator Kecamatan (FK) bertugas memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Pelaksanaan program PPK Fase II mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yaitu pembuatan Sumur Bor Dua Unit, pembangunan Polindes dan posyandu, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) peningkatan usaha pembuatan Ikan Asin, dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk penambahan modal usaha bagi perempuan. Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan melakukan pembentukan kelompok campuran berdasarkan kelompok dusun dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah proses penggalian gagasan agar gagasan atau ide yang muncui betul-betul kebutuhan yang mereka inginkan. Begitu pula pada tahap pelaksanaan kegiatan, partisipasi dan peran aktif masyarakat sebagai penentu kegiatan terlibat langsung mensukseskan program. Pelaksanaan program yang diawali dengan tahap persiapan hingga ke tahap pelaksanaan program sudah terlihat, terjadinya perencanaan dan pelaksanaan keempat kegiatan oleh warga masyarakat menggambarkan telah berhasilnya pemberdayaan kelompok sasaran akan pengetahuan, keterampilan dan modal. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan masih terdapat kendala-kedala, baik dan masyarakat, pelaku PPK di desa maupun dan pelaku PPK di kecamatan. Kendala dari masyarakat yaitu: Pertama, sumber daya manusia yang masih rendah yang di dominasi tamatan SD dan SLIP. Kedua, pelaku PPK di desa yaitu terjadinya penyimpangan pada saat pembentukan kelompok sasaran yang dilakukan Kepala Dusun selaku ketua Kelompok dengan merekrut anggota berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Ketiga, kurangnya koordinasi pelaku PPK di Kecamatan dengan ketua Tim Koordinasi di Kabupaten yang mengakibatkan kendala proses administrasi. Keempat, lambatnya proses administrasi di bendahara proyek, mengakibatkan tertambatnya proses pencairan dana. Merujuk pada kendala-kendala tersebut, dikemukakan rekomendasi untuk penerapan program setanjutnya."

"Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, karena tidak saja berkenaan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (human development). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.Sudah banyak program-program pemerintah yang ditujukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, namun seluruh program penanggulangan kemiskinan tersebut dirasakan kurang menunjukkan basil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan pada waktu yang Ialu, lebih bersifat mobilisasi, bukan partisipasi. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program sering tidak dilandasi oleh kesadaran, tetapi lebih karena terpaksa. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami betul manfaat dan perannya dalam program tersebut.Oleh karena itu diperlukan adanya penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai suatu program pemberdayaan, secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan PPK, sehingga PPK berhasil dalam mengatasi kemiskinan. Keberhasilan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui PPK akan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan daerah yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Ketahanan Daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yaitu metode penelitian yang dlakukan pada populasi besar dalam hal ini masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dana PPK, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sedangkan teknik analisis data dalan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dimana analisis dilakukan melalui data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner.Berdasarkan basil penelitian di Kabupaten Cirebon terlihat bahwa masyarakat miskin belum mampu mengelola bantuan modal Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sehingga pendapatan sebagian besar masyarakat miskin tidak meningkat. Hal ini disebabkan masyarakat miskin kurang memiliid keterampilan, akses terhadap pasar dan akses terhadap teknologi. Akibatnya PPK kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Ketahanan Daerah di Kabupaten Cirebon.

---

Poverty is a complex problem today, as it is not only concerning with the low of people income and the level of society consumption, but also referring to the minimum level of education and health, the impotence of being participated in the process of public decision making, the unability to express aspiration and also various respective problems with human development. Therefore, the effort to anticipate poverty need to be done comprehensively, covering all society life aspects which totally carried out and focusing at society empowerment.

It was so many governmental programs that aimed on the occasion of anticipating poverty, however all of those actions were not effective. One of the reasons is as follows : the implementation of anticipating poverty in the past period tended to be more mobilized, and it was done as a non-participated program. The involving of the people in such program was often not based on the awareness, but it was merely as a forcefull action. This could happen as people did not understand comprehensively the utility and their role in such program.

Therefore it must have been some efforts to enable this anticipating poverty program becomes perfect, with the program so-called District Development Program (PPK). The District Development Program, which rules as the empowering program, can generally aims to accelerate the process of anticipating poverty based on the independence of the people through the increase of people capacity and their institution in the implementation of village and inter-village development, and the improvement of sosio-economic means and infrastructure to accommodate the need of the people.

To achieve the goal, the people have to be able to implement PPK, so They succeed to anticipate the poverty. The success of the people in anticipating poverty through PPK is going to influence towards the improvement of regional resilience which is as the part of national resilience.

Refering to the background mentioned above, researcher is interested to conduct the research. The aim of the research is to know the influence of PPK towards regional resilience. The research uses the survey method at this research that observing to a large-scale population of poor people which are getting some financial aid from PPK program, but the data observed here are those of sample taken from the population. Meanwhile the researcher uses descriptive-analytical method which analizes through primary data collected by some questionaires.

Based on the research conducted at Cirebon Regency, it shows that the poor society have not been able to manage some capital aids of PPK program, so the income of most poor people does not increase. This is because the poor people have less ability, failure to access the market and technology. The impact of those all is that PPK contributes less influence to the improvement of regional resilience at Cirebon Regency."

"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada kota-kota besar saja,melainkan juga mencakup pembangunan desa yang jumlahnya banyak tersebar di seluruh Indonesia, terlebih lagi bagi desa yang berada di luar Pulau Jawa yang relatif miskin termasuk Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang aktif dari seluruh lapisan, tetapi pada kenyataannya sistem perencanaan pembangunan desa selalu bertumpu pada sistem top down dengan mengabaikan bottom up. Atas dasar itulah PPK dirancang untuk lebih mengedepankan peran masyarakat desa dan pemerintahan yang paling rendah agar mampu membuat keputusan bagi pembangunan di desanya dengan tujuan utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat demi menangguiangi masalah kemiskinan.Ada dua tujuan dari penelitian ini, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam program pengembangan kecamatan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengembangan kecamatan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Penelitian ini dilakukan di Desa Pelangko dengan 15 orang informan, menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi literatur.Setelah dilakukan penelitian, ternyata dari hasil wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Pelangko terhadap Program Pengembangan Kecamatan tersebut cukup baik. Perhatian masyarakat terhadap PPK yang dilaksanakan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam program tersebut, baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program.Ada empat kegiatan yang dapat diukur sebagai partisipasi masyarakat dalam perencanaan PPK, yaitu pemilihan fasilitator desa, penggalian gagasan, musbangdes III dan penentuan usulan desa, TTD dan wakil desa. Seluruh proses pada perencanaan program langsung dilaksanakan oleh masyarakat, mereka mempunyai hak suara yang sama dalam memilih, dipilih maupun dalam hal pengajuan usulan kegiatan desa. Serta tiga kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan PPK, yaitu pencairan dana, usulan ekonomi produktif dan kegiatan sarana/prasarana. Adapun proses pada pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing baik oleh masyarakat maupun fasilitator dan penegakkan berbagai aturan yang ada dalam PPK itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat cukup baik dalam PPK adalah karena adanya tokoh-tokoh informal desa, kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah."

"This study aims to determine the implementation, barriers, support, and empowerment activities that become themost effective activity in increasing the empowerment program in rural communities at Sub-District of Tapian Nauli,District of Tapanuli Tengah. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Thesubject selection technique uses purposive sampling and snowball sampling, while the data collection techniques usedare observation, interviews, and literature study (documentation). The results shows that the implementation ofprograms in the empowerment of rural communities at Sub-District of Tapian Nauli, District of Tapanuli Tengah hasnot been able to come to the designated goal. The lack of progress of program activities in increased empowerment of ruralcommunities in this area causes the possibility, strengthening, and protection of powerless groups grow very slowly.Some of the internal factors of the local government are that the supporting programs for activities to increase theempowerment of rural communities are very little, among others, the low availability of inputs especially fund resources,human resources, and lack of bias of government policy itself against the activities of development and poverty alleviationprograms. While the barriers of the society as the main target are the low quality of human empowerment of the poor andthe presence of several cultural communities still lack support for improving the welfare of rural communities."