Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"LPG (Liquefied Petroleum Gas) merupakan bahan bakar yang digunakan untuk sektor rumah tangga di Indonesia. Setelah program konversi dari penggunaan minyak tanah ke LPG secara masif untuk sektor rumah tangga pada tahun 2008, permintaan akan LPG meningkat hingga dua kali lipat dan lebih dari 50% kebutuhan dalam negeri merupakan impor. Sumber energi alternatif dibutuhkan untuk bisa mensubstitusi LPG sebagai bahan bakar sektor rumah tangga guna mengurangi angka impor LPG yang sudah mencapai 70%. Dimetil Eter (DME) merupakan bahan bakar yang memiliki sifat yang mirip dengan LPG sehingga dapat digunakan secara langsung dalam menggantikan LPG dengan sedikit modifikasi. Selain dari pada itu, DME dapat diproduksi dari bahan baku yang terbarukan seperti biomassa dan batubara yang tersedia cukup melimpah di Indonesia. Dalam tahapan aplikasinya sebagai bahan bakar adalah dengan mencampurkannya dengan LPG. Studi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik nyala api pembakaran difusi gas (Jet diffusion flame) dari bahan bakar LPG, DME dan campurannya (LPG mix DME) pada burner tipe barel. Persentase variasi campuran DME dalam LPG yang digunakan adalah 10%,20%,30%,40% dan 50% berat campuran. Pengujian dilakukan menggunakan burner tipe barel dengan diameter lubang nosel 2,5 mm. Seluruh hasil pengujian dikomparasi dengan LPG sebagai bahan bakar referensi. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik nyala api untuk tinggi api (H_f) dan panjang api (L_f) keduanya menurun seiring dengan kenaikan persentase komposisi campuran DME dalam LPG. Karakteristik nyala terangkat (lifted flame) juga mengalami penurunan ketika dibandingkan antara LPG dengan DME namun perbedaannya tidak terlalu jauh untuk keseluruhan campuran. Karaktersitik stabilitas nyala api yang dinyatakan dengan fenomena kecepatan blow-off dan lift off disajikan dalam tulisan ini. Beban pembakaran menunjukkan terjadi penurunan seiring dengan penambahan persentase campuran DME dalam LPG, hal ini berkaitan dengan nilai kalor bahan bakar DME yang lebih rendah sekitar 40% dari LPG.

---

Currently, Liquefied Petroleum Gas (LPG) is the main energy source used in household sector in Indonesia. After the mega conversion project from kerosene to LPG in 2008, the demand of LPG raised in to a double and more than 70% of it fulfilled by import. It is very crucial to find other alternative energy to substitute LPG for household sector. Dimethyl Ether (DME), is a fuel that has similar characteristics to LPG so it can be used in LPG supply chain with minor change. More than that, DME can be produced from coal and renewable feedstock such as biomass which is available abundantly in Indonesia. To introduce the use of DME in current household appliances, we consider applying this fuel in mixture with LPG. This study aimed to investigate jet diffusion flame characteristics of DME and its mixture with LPG with DME concentration 10%, 20%, 30%, 40% and 50% by weight. The experiment was conducted on barrel type burner. A burner tip with centered hole with diameter 2.5 mm is functioned as fuel injector. All of the result is compared to LPG as reference. The results show that the flame characteristic in term of flame height (H_f) and flame length (L_f) both are decline with the increasing of DME composition in the mixture with LPG. The lifted flame is also decline when comparing LPG to DME but only differ slightly between all mixtures. Blow off and lift off phenomena is presented. Burning load is decline with the increasing of DME composition relates with the calorific value of DME which is 40% lower than LPG."

"ABSTRAKPemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dalam negeri dalam hal ini flare gas untuk memaksimalkan sumber energi nasional, peningkatan penyediaan LPG Nasional, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah setempat. Pemanfaatan flare gas saat ini sudah dilaksanakan dengan telah beroperasinya Kilang LPG di Bekasi, provinsi Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150 ton/hari. Kilang LPG menghasilkan produk berupa LPG,condensate, dan lean gas. Berdasarkan data produksi rata-rata tahun 2009, diperoleh produksi rata-rata per hari adalah 89,47ton/hari. Dari data dan kapasitas produksi kilang LPG itu sendiri, maka perlu dikaji dan dievaluasi efektivitas produksi kilang LPG tersebut. Dalam penelitian ini digunakan pemodelan dengan software simulator berdasarkan variabel-variabel yang ada.Hasil analisa dan perhitungan menunjukan bahwa cryogenic unit system pada kilang LPG belum efisien sesuai dengan desain basis. Pada simulasi dengan komposisi dan feed gas data existing pertanggal 3 Agustus 2009, diperoleh hasil produksi LPG sebesar 119,70ton/hari. Dengan merubah temperature E-202 (T out) sesuai dengan data existing pertanggal 3 Agustus 2009 yaitu sebesar 2.91 Deg.F, maka diperoleh hasil produksi LPG dari simulasi sebesar 104.7 ton/hari dengan heat duty sebesar 3.21 MMBTU/hr. Efektivitas produksi LPG pada tahun 2009 belum tercapai. Perbandingan prosentase recovery LPG dari data di simulasi (sebesar 81.17%) dengan prosentase recovery LPG dari data existing (sebesar 71.59%), maka diperoleh deviasi sebesar 11.80%. Untuk meningkatkan efektivitas produksi pada kilang LPG adalah dengan meningkatkan efisiensi pada cryogenic unit.

---

ABSTRACTUtilization of natural gas to meet domestic needs of the domestic market in the flare gas to maximize energy sources nationwide, the National LPG supply enhancement, and improving the quality of the local environment.Utilization of flare gas is now implemented by the operation of Refinery LPG in Bekasi, West Java province with a production capacity of 150 tons / day. LPG plant produces products such as LPG, condensate, and lean gas. Based on the average production data in 2009, obtained an average production per day was 89.47 tons / day. Of data and refinery LPG production capacity itself, it needs to be studied and evaluated the effectiveness of the production of the LPG plant. This study used modeling with software simulator based on existing variables.Analysis and calculation results show that the cryogenic unit at the refinery LPG system has not been efficient in accordance with the design base. In the simulation with feed gas composition and the existing data on August 3, 2009, LPG production results obtained by 119.70 tons / day. By changing the temperature of E-202 (T out) in accordance with the existing data on August 3, 2009 at 2.91 Deg.F, the obtained results from the simulation of LPG production 104.7 tons / day with a heat duty of 3.21MMBTU / hr.Effectiveness of LPG production in 2009 has not been reached. LPG recovery percentage comparison of the data in the simulation (by 81.17%) with the percentage recovery of the data existing LPG (by 71.59%), the obtained deviation of 11.80%.To improve the effectiveness of the refinery LPG production is to increase the efficiency of the cryogenic unit."

"Kebijakan subsidi LPG 3 Kg yang sedang berjalan di Indonesia saat ini berbasis komoditas sehingga beresiko tinggi untuk menyasar target yang salah karena setiap orang dapat dengan bebas membelinya. Untuk mengatasi tingginya beban belanja subsidi pada ruang fiskal, pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan reformasi subsidi yang menghasilkan Rancangan Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran. Namun, isu peralihan kebijakan ini meresahkan kelompok usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi rancangan subsidi LPG 3 Kg sebagai suatu instrumen perlindungan sosial bagi kelompok usaha mikro. Penelitian ini juga berusaha untuk menggambarkan elemen-elemen pertimbangan yang diambil oleh rancangan kebijakan subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran dalam konteks pengambilan keputusan dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan kesejahteraan sosial oleh Gilbert dan Terrel. Wawancara mendalam dilakukan terhadap perencana kebijakan, perwakilan dan pelaku usaha mikro serta ahli perlindungan sosial. Studi dokumentasi dilakukan pada perundang-undangan terkait dan hasil uji coba pemanfaatan teknologi dalam penyaluran subsidi LPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi LPG 3 Kg secara umum merupakan suatu bentuk perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan pada masyarakat melalui pengurangan biaya kegiatan yang dibebankan kepada masyarakat. Selain itu, melalui perspektif kebijakan kesejahteraan sosial, sudah memilih elemen-elemen pertimbangan terbaik pada rancangan kebijakan subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran.

---

The 3 Kg LPG subsidy policy currently ongoing in Indonesia is having a form of commodity-based so there is a high risk of mistargeting as anyone can buy it freely. To overcome the high burden of subsidies spending on the fiscal space, the Indonesian government is planning to conduct subsidy reforms that resulted the Design of Targeted 3 Kg LPG Subsidy. However, the issue of the policy phased out and rationalized is raising the insecurity of the micro businesses. This study aims to see the role of the 3 Kg LPG subsidy as a social protection instrument for the micro businesses. This study also seeks to describe the elements in the dimensions of choices in social welfare policy taken by the targeted 3 Kg LPG subsidy policy design in the context of decision making using a social welfare policy analysis framework by Gilbert and Terrel. In-depth interviews were conducted with policy planners, representatives and owners of microbusinesses as well as social protection expert. The documentation study was carried out on the relevant legislation and the pilot project report of the utilization of financial technology for the distribution of LPG subsidies. The results showed that the 3 Kg LPG subsidy in general is a form of social protection for the poor and vulnerable in society through reducing the cost of activities that are supposed to be accrued by the community. In addition, as per the perspective of social welfare policies, has selected the best consideration elements in the design of targeted 3 Kg LPG subsidy."

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan LPG 3 Kg PSO dan LPG 12 Kg Non PSO. Persamaan awal faktor yang mempengaruhi disusun berdasarkan penjelasan ahli Pertamina yang disusun dengan mengadopsi langkah-langkah pada metode delphi. Faktor yang mempengaruhi merupakan produk Pertamina yang dihubungkan dengan kebijakan terkait program konversi Mitan ke LPG 3 Kg. Selanjutnya persamaan awal tersebut dianalisis dengan menggunakan metode statistik regresi dengan bantuan perangkat lunak Eviews untuk menghasilkan persamaan sebagai model penjualan LPG 3 Kg PSO dan 12 Kg Non PSO. Hasil model mendeskripsikan hubungan antar faktor pengaruh terhadap penjualan LPG 3 Kg PSO dan 12 Kg Non PSO.

---

"

"Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendidtribusian, dan penetapan harga Liquefied Pctrolium Gas tabung 3 kg. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan komparatif. Operasional penelitian menggunakan survey melalui angket dan diperdalam dengan wawancara serta studi kepustakaan. Angket diberikan kepada masyarakat sebagai sampel penelitian yang berjumlah 191 keluarga sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipilih secara cluster sampling dengan menetapkan 7 kecamatan dari 10 kecamatan serta dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan di Jakarta Timur. Adapun analisis data korelasi dilakukan dengan Korelasi Product Moment dan Kendall Tau, serta analisis perbandingan dengan Uji Paired Sample T Test. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan skor 76 % dari skor yang diharapkan; 2) Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan konversi) memiliki skor 61 % dari skor yang diharapkan; 3) Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan) mencapai skor 67 % dari skor yang diharapkan; 4) Perbandingan ketahanan keluarga pemakaian minyak tanah dan LPG secara nyata berbeda, yang berarti bahwa pemakaian LPG secara umum berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan, khususnya pada kebijakan pembagian paket perlengkapan LPG, yakni sebagian masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan paket pembagian, sementara im beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan mendapatkan pembagian. Dalam hal pemakaian LPG meskipun secara keseluruhan pemakaian LPG lebih menjamin untuk peningkatan ketahanan keluarga, namun aspek keamanan pemakaian LPG masih menjadikan kendala dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan umtuk memperoleh tujuan kebijakan yang lebih optimal.

---

This research focussed at policy impact of kerosene conversion to LPG to resilience of public family as policy target in Kota Administrasi Jakarta Timur. The policy has been specified by govemment through Peraturan Presiden Nomor 104 The year 2007 about supply, distribution, and pricing Liquefied Pctroiium Gas tube 3 kg. This research is including quantitative research with comparative and descriptive design.

Research operational applies survey through enquette and deepened with interview and bibliogaphy study. Enquette given to public as research sample which amounts to 191 families as policy target. Public is selected in cluster wmpling by specifying 7 District out of 10 Districts and by paying attention to public characteristic consisted of gender, education, earnings and work type in Jakarta Timur. As for correlation data analysis is done with Korelasi Kendall Tau and Product Moment and comparative analysis with Uji Paired Sample Test.

From inferential analysis that : 1) Execution of kerosene conversion to LPG can run with score 76 % lifom score expected; 2) Resilience of family at kerosene usage ( before executed [by] conversion) has score 61 % fiom score expected; 3) Resilience of family at usage LPG ( after conversion is executed) reaehs score 67 % from score expected; 4) Resilience comparison of usage family of kerosene and LPG manifestly difers in, is meaning that usage of LPG in general aH`ects positive of resilience bound of family compared to kerosene usage.

Things required to is paid attention is that execution of policy of kerosene conversion to LPG has not fully is executed according to purpose, especially at policy division of supply package LPG, namely some of requiring publics has not got division package, meanwhile some publics that is unsatisfying requirw gets division. In the case of umge of LPG though as a whole usage of LPG is more guarantyingly for improvement of resilience of family, but usage security and safety aspect of LPG still making constraint compmed to kerosene usage. Therefore is required stages;steps to improve;repair execution of policy and obtain purpose of policy which more optimal."

"Tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi LPG dengan meluncurkan LPG 3 Kg untuk rumah tangga tidak mampu dan usaha mikro. Pada pelaksanaannya, kemungkinan rumah tangga nonsasaran juga menggunakan LPG subsidi. Untuk menghindari penggunaan LPG subsidi oleh rumah tangga nonsasaran yang berimplikasi terhadap beban fiskal pemerintah, perlu pemahaman tentang perilaku rumah tangga dalam memilih LPG nonsubsidi. Pendapatan rumah tangga, harga dan ketersediaan bahan bakar menentukan pilihan jenis bahan bakar memasak rumah tangga. Namun, belum melihat hubungan tersebut dalam pemilihan antara LPG subsidi dan nonsubsidi sebagai bakar bakar memasak rumah tangga. Dengan menggunakan data Susenas Maret 2018 dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang berjumlah 194.062 rumah tangga Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pendapatan, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi dan kuota LPG subsidi sebagai representasi ketersediaan bahan bakar terhadap pilihan penggunaan LPG nonsubsidi di rumah tangga Indonesia tahun 2018. Menggunakan model estimasi Multinomial Logit, studi ini menemukan bahwa kenaikan pendapatan, kenaikan HET LPG subsidi, dan pengurangan kuota LPG subsidi berkorelasi dengan peningkatan peluang pemilihan LPG nonsubsidi sebagai bahan bakar memasak rumah tangga Indonesia tahun 2018. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa mayoritas pengguna LPG susbidi adalah rumah tangga nonmiskin.

---

In 2007, the Indonesia government launched a 3 kg LPG cylinder for poor households and micro-enterprises to reduce fuels subsidies burden. In implementation, the subsidized LPG may also used by non-target households which implicated to the goverment fiscal burden. In order to avoid this, its necessary to understand households behavior on non-subsidized LPG choices. Household income, fuel price and availability determine the choice of household cooking fuel types. However, existing studies have not seen the relationship between subsidized and non-subsidized LPG as household cooking fuel. Using March 2018 National Socio-Economic Survey (Susenas) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM) information, this study examine the relationship between income, highest subsidized LPG retail price (HRP) and subsidized LPG quota as a representative of fuel availability in Indonesian households with subsidized and non-subsidized LPG choices as cooking fuel in 2018. Multinomial Logit model estimation result found that an increase in income, an increase in subsidized LPG HRP and a decrease in subsidized LPG quotas are correlated with an increase in chances of choosing non-subsidized LPG as Indonesian cooking fuel in 2018. Furthermore, this study revealed that the largest subsidized LPG users are non-poor households."

"ABSTRAKAlasan utama melakukan studi pemasaran ini adalah untuk mengidentifikasi kesempatan/peluang pasar LPG di Sulawesi Utara. Setelah studi/riset dilakukan, selanjutnya mengevaluasi setiap kesempatan pasar, dan secara spesifik mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan dan potensi laba setiap kesempatan pasar.Potensi pasar LPG Sulawesi Utara cukup besar bila dilihat dari target pasar yang akan dimasuki, yakni jurnlah penduduklrumah tangga, jumlah restoranlwarung, jumlah hotel, dan transportasi. Dari potensi pasar LPG yang ada perlu dianalisis kelayakan dan keekonomian pemasaran LPG di Sulut untuk kemudian mencari solusinya.Kendala utama disini adalah tingginya harga jual dan tidak terjaminnya ketersediaan LPG di pasar karena supply point yang terlalu jauh ± 2.051 Km. Kendala ini harus dapat diatasi sesuai dengan tujuan pemasaran yakni : memenuhi kesempatan/peluang pasar LPG dengan melakukan investasi atau memasarkan LPG seperti saat ini tanpa melakukan investasi. Dari kendala ini maka ditawarkan tiga altematif berikut :Alternatif IPenimbunan LPG dan pengisian ke botol LPG atau Filling Plan di Makassar, kemudian dibawa ke Sulut untuk dipasarkan.Alternatif IIAlternatif IIIPenimbunan LPG dan pengisian ke botol LPG atau Filling Plan di Sulut.Dari analisis untung/rugi dari segi subjek yang terlibat dan analisis keekonomian terhadap investasi dari ketiga alternatif tersebut, diperoleh hasil bahwa potensi dan peluang pasar LPG di Sulut cukup besar dan bila dilakukan analisis harga sesuai dengan harga pasar bahan baku LPG, maka alternatif yang menguntungkan adalah alternatif rembangun Depot LPG di Sulut.

---

ABSTRACTThe main reason carry out the marketing study is to identify LPG market opportunities in North Sulawesi. After the study, every market opportunity is evaluated, in specific : the size, growth, and profit potential of market opportunities measured and forecasted.Market potential LPG in North Sulawesi is big enough when we observe target market which going into, such as: population of peoplelhouse holds, restaurant, hotel and transport. Now, the market potential LPG in North Sulawesi is need feasibility study and marketing economical and then looking for the solution.The main constraints are very expensive selling price and unsecure of supply, because the supply point is too far (about 2.051 kilo meters). This constraint must be coped in line with the objective of LPG marketing in North Sulawesi namely : to meet LPG market demand with investment or LPG marketing with the conditions, like now without investment. From this constraint we have three alternative solution :Alternative I:Heap of LPG and filling plan in Makassar, then bring to North Sulawesi for marketing.Alternative II:Heap of LPG in Makassar, and then bring to North Sulawesi in the bulk (skid tank) then in North Sulawesi filling to the LPG bottle and marketing later.Alternative III: Seting Up New LPG Depot in North Sulawesi.Heap of LPG and Filling Plan in North Sulawesi.From profit and loss analysis to subject involvement, and economic analysis toward alternative investment are come to conclude that LPG market opportunities and potency are promising enough in North Sulawesi, and the most profitable alternative solution to setup new LPG Depot in North Sulawesi.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai biaya operasi yang digunakan di LPG Plant dengan kolom fraksionasi pada tekanan atmosfir dan tekanan tinggi. Sistim Refrijerasi yang digunakan adalah sistim refrijerasi kompresi uap tahap tunggal, dan refrijeran yang digunakan adalah refrijeran propana. Hasil simulasi diperoleh bahwa biaya operasi pada tekanan atmosfir lebih murah jika dibandingkan dengan tekanan tinggi.

---

Focus of this study is related with operation cost that used in LPG Plant at atmospheric pressure condition and high pressure fractionation column. Refrigeration system that used in this study is refrigeration with single stage, propane was used as the refrigerant. The result from the simulation was operation cost at atmospheric pressure is cheaper than refrigeration cost at high pressure."

"Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah memberikan ketentuan yang memungkinkan daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah melalui usaha mengeloa kekayaan khas daerah yang dimilikinya. LPG merupakan salah satu produk olahan dari gas alam yang merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang khas. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memberi kesempatan pada daerah untuk dapat melakukan usaha pengolahan gas dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tersebut dalam mengatasi keterbatasan dan memenuhi kebutuhannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga / swasta. Kerjasama tersebut diatur dalam sebuah perjanjian kerja sama tertentu. Untuk itu perlu diketahui bagaimana aspek hukum yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut. Skripsi ini meneliti tentang perjanjian kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan kilang LPG di lapangan Tambun Kabupaten Bekasi yang berlangsung dari tahun 2004. Kerjasama tersebut adalah kerjasama antara PT. Bina Bangun Wibawa Mukti, BUMD milik Pemda Kabupaten Bekasi dan PT. Maruta Bumi Prima. Kerjasama tersebut mengalami persengketaan dari tahun 2004 hingga saat ini 2010. Skripsi ini meneliti hubungan di antara pihak tersebut dan penyelesaian sengketa yang dilaluinya.

---

The law and rules regarding desentralization gives Local Government certain authority to conduct a bussiness related to it?s own natural resources in order to increase its local revenue. LPG is a derived product of natural gas, which is a kind of natural resources. Gas and Oil Law gives Local Government a chance to conduct a bussiness regarding oil and gas processing through Local Government-Owned Enterprise vehicle. In order to overcome the limitations an to fullfill it?s need of fundings, technology and infrastructre, Local Government-Owned Enterprise can conduct partnership with any third party. This partnership is arranged based on certain partnership agreement. For that purpose it is necessary to identify what is the legal aspect between the parties in that agreement.

This mini-thesis is researching the partnership agreement of the built and operation og LPG Plant in Tambun Field, The Regency of Bekasi that valid from year 2004. The parties in agreement are PT. Bina Bangun Wibawa Mukti, Bekasi?s Local-Government-Owned Enterprise and PT. Maruta Bumi Prima as the third party. The agreement is being in dispute from 2004 until now. This writings will explain about the relation between the parties and the dispute-settlement process that have been used within."