Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di akhir Perang Dingin, sistem internasional telah mengalami perubahan, bukan hanya menyangkut aspek-aspek high politics dan lebih bersifat state-centric, namun telah bergeser ke berperannya aktor-aktor lain selain negara (non-state actor) dalam politik global.Di era globalisasi batasan wilayah tidak lagi menjadi penghalang utama bagi lahirnya suatu interaksi antar negara yang membawa dampak positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat. Jaringan kerjasama dalam berbagai bidang merupakan salah satu bentuk positif akibat meningkatnya interaksi antar negara tersebut. Namun, disisi lain, merebaknya kejahatan-kejahatan lintas negara (transnational crimes) sebagai salah bentuk non traditional issues banyak mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun organisasi internasional pada sekitar tahun 1990-an, dan keberadaannya dianggap mewakili ancaman yang bersifat tidak langsung.Kegiatan transnational crimes dalam segala bentuknya dimana salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang, muncul sebagai ancaman yang serius bagi keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Dengan kondisi tersebut, maka masalah drug trafficking bukan lagi mengancam keamanan masing-masing negara namun telah menjadi suatu ancaman bagi ketahanan regional secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang, mengingat sasaran penggunanya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Di samping itu akibat yang .ditimbulkan dari penggunaan narkoba telah terbukti dapat membahayakan kesehatan, mengubah nilai-nilai moral dan dapat menghancurkan eksistensi umat manusia. Untuk itu harus segera ditangani secara serius melalui kerjasama yang lebih intensif oleh berbagai pihak dalam mencegah peredaran narkoba.Studi ini menitik beratkan pada perkembangan kerjasama (melalui diplomasi parlementer) yang diiakukan oleh Organisasi Parlemen Negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Parlementer merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara mengingat sifat dari perrnasalahan tersebut. Apalagi di era sekarang ini peran parlemen tidak dapat dikesampingkan karena kontribusi mereka sangat besar dalam memberi masukan-masukan yang perlu diselesaikan oleh suatu negara.Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada tingkat parlemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dalam menanggulangi masalah drug tricking di kawasan Asia Tenggara. Melalui kesepakatan ini, parlemen dapat menjalankan pengawasan dan penyeimbang bagi eksekutif dalam melaksanankan tugas-tugasnya. Diharapkan pula dengan kerjasama yang intensif antar lembaga eksekutif dan legislatif akan ada keselarasan dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya yang menyangkut masalah obat-obatan terlarang."

"Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM.

---

In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM."

"Fenomena hubungan internasional antar kota (sister city) telah berkembang pesat di manca negara, demikian juga di Indonesia. Hingga saat ini sebanyak 47 pemerintah kota dan 16 pemerintah propinsi di Indonesia telah melaksanakan hubungan kemitraan ini. Berbagai kebijakan serta anjuran telah dikeluarkan oleh Pemerintah agar Pemerintah Kota/Daerah dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memacu pertumbuhan kota/daerah. Namun di sisi lain, hubungan kemitraan kota belum dikenal dan dipahami secara luas, bahkan hanya terbatas pada sebagian jajaran pemerintahan, khususnya Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Kota/Daerah, padahal hubungan kemitraan kota idealnya dilaksanakan secara sinergi antar inslansi pemerintah dan antara pemerintah dan rnasyarakat.Tesis ini berlujuan untuk membuka wawasan mengenai hubungan kemitraan kota dengan mengulas latar belakang perkembangan sister city serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui suatu program kerjasama yang konkrit dan dikelola secara baik. Fokus studi tesis ini adalah salah satu aspek manfaat kerjasama sister city di bidang pembangunan sosial perkotaan, yaitu pembangunan sumber daya manusia (tenaga kerja) di DKI Jakarta yang diperoleh melalui pemanfaatan program pelatihan bagi para tenaga kerja DKI Jakarta cli Tokyo-Jepang.Tesis ini juga meneliti model program pelatihan yang digunakan untuk program kerjasama ini serta implikasinya pada pembangunan sosial di DKI Jakarta, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah DKl Jakarta dalam mengelola program sejenis dimasa datang.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa program pelatihan tenaga kerja (dalam rangka kerjasama sister city Jakarta-Tokyo), telah memberi manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja di DKI Jakarta (peserta program pelatihan) dengan keluaran (output) berupa peningkatan produktivitas serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, serta membawa dampak (outcome) berupa peningkatan kesejahteraan hidup peserta pelatihan, dengan indikator berupa peningkatan jabatan dan pendapatan/gaji.Dengan adanya program kerjasama ini juga telah membantu khususnya bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakanlnrenyelenggarakan program pelatihan bagi tenaga kerja, terutama terhadap kebutuhan program pelatihan tingkat internasional yaitu melalui program `pemagangan' di kotalnegara luar negeri (On the Job Training) yang memiliki keunggulan balk dalam hal teknologi maupun kualitas tenaga kerja (SDM)nya. Dalam hal ini, adanya program kerjasama ini telah memberikan "manfaat ganda" bagi DKI Jakarta, yaitu selain manfaat memperoleh pengetahuan dan penguasaan teknologi tinggi bagi tenaga kerja, juga manfaat dalam hal efisiensi biaya yang dibutuhkan bagi penyelenggraan program pelatihan sejenis (terutama karena sebagian besar biaya bagi penyelenggaraan program ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Tokyo).Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa melalui program pelatihan tenaga kerja dalam rangka kerjasama sister city yang dikelola secara baik, dapat memberi dampak positif dalam upaya pembangunan sosial perkotaan. Oleh sebab itu Pemerintah perlu memberi perhatian yang Iebih besar terhadap fenomena hubungan sister city di Indonesia, baik melalui piranti lunak berupa ketentuan perundangan yang dapat menciptakan suasana kondusif juga melalui bimbingan dan dorongan agar kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan kota dan daerah."

"Penelitian ini membahas evaluasi program kerjasama pencegahan ppenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program kerjasama tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama. Evaluasi tersebut berfokus pada empat indikator yang relevan antara lain mencakup: a)Sumber Daya Manusia; b) Koordinasi; c) Insfrastruktur; d) Finansial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa selama ini kecenderungan krjasama dilaksanakan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang telah eksis, oleh karena itu pelaksanaan kerjasama dengan komponen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren-pesantren, dan sekolah-sekolah perlu ditingkatkan karena di lingkungan tersebut sangat potensi akan adanya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Kerjasama yang telah disepakati seyogyanya tidak hanya pusat yang melaksanakan tetapi diinformasikan juga ke BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota untuk ditindaklanjuti.

---

This research discusses about the evaluation of prevention programs cooperation Drug abuse and illegal trafficking conducted by the National Narcotics Agency(BNN) with government agencies and non-governmental organizations. Most important factorin the cooperation program management is monitoring andevaluation of the implementation of the cooperation program it self. The evaluation focused on four relevant indicators include the following of :a)Human Resources; b) Coordination; c) infrastructure; d) Financial. This research is aqualitative research design with a descriptive narrative.

This research suggest, atthistrend, during cooperation implemented by government agencies and non-governmental agencies that have existed, such as the implementation component of the community, especially cooperation with Governmental Organization(NGO), boarding schools, and the schools need to be improved. This is because in such environments is a potential for Drugab use and illegal trafficking. Agreed cooperation should not only be implementedb y the central government but also to be informed to BNN Province an dRegency/City to follow up."

"PendahuluanBagi negara-negara yang baru memasuki fase industri secara lokal, kebijaksanaan yang tidak mendorong lancarnya arus pertumbuhan barang dan jasa, akan menguntungkan suatu negara, tetapi secara universal cenderung merugikan negara-negara lainnya dalam mencapai kemakmuran negara-negara yang bersangkutan.Walaupun kemakmuran merupakan suatu tujuan yang universal dari diplomasi ekonomi, tetapi tidak ada suatu kesepakatan umum dalam mencapainya, bagi negara-negara maju dan terbuka yang menganut ekonomi pasar, maka perdagangan bebas, adalah sistem ekonomi yang tepat bagi negara-negara tersebut dalam mencapai sasarannya.Perdagangan bebas bagi negara-negara yang menganut prinsip kekuasan pasar, akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan akan membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak. Negara-negara yang menganut perdagangan bebas akan melakukan spesialisasi produksi, dalam mana biaya upah pekerja rendah, dan meraup keuntungan-keuntungan penuh dari skala ekonomi. Untuk itu, negara-negara yang maju dan terbuka dalam diplomasi ekonominya, cenderung melakukan pada market integration dan policy integration , bukan pada market separtion. Policy integration, diartikan sebagai tindakan satu kelompok negara-negara dalam menjalin interdependensi ekonomi. Pembentukan NAFTA (North Amerika Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat, Canada dan Mexico (1993), merupakan salah satu keberhasilan diplomasi ekonomi Amerika dalam mendukung perkembangan perdagangan bebas di dunia internasional sejak terbentuknya GATT: Hal ini sangat penting karena GATT sendiri secara tidak langsung mengalami berbagai kendala sejak ministerial meeting tahun 1982, Amerika Serikat mulai memandang perlunya pendekatan-pendekatan bilateral dan plurilateral dalam menciptakan pasar bebas (terbuka) dari pada pendekatan multilateral, seperti yang tertuang dalam GATT.Pembentukan NAFTA pada dasarnya bukan merupakan suatu hasil dilpomasi ekonomi langsung. Cikal bakal NAFTA adalah FTA (Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat dan Canada yang dirintis sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1988. FTA yang merupakan jenis perundingan perdagangan bebas, karena posisi kedua negara (Amerika Serikat dan Canada) dalam ekonomi adalah sama dan kemudian?."

"Kerjasama ekonomi segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) merupakan kerjasama yang mencakup sebagian wilayah dari Indonesia dan Malaysia serta negara Singapura seutuhnya, yang secara geografis berdekatan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif atau komplementaritas masing-masing di dalam menjalankan proses integrasi ekonomi. Proses integrasi yang dilakukan adalah untuk membentuk suatu kawasan investasi yang hasil-hasilnya dorientasikan keluar (export oriented). Munculnya kerjasama ekonomi IMS-GT adalah adanya kebutuhan dari masing-masing negara dalam mencapai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Suatu evaluasi atas kerjasama ini perlu dilakukan dalam rangka melihat sejauhmana pencapaian dari kerjasama ekonomi IMS-GT dalam kaitannya dengan Memorandum of Understanding yang telah disepakati di antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dari sudut kepentingan Indonesia, evaluasi ini akan melihat implikasi positif maupun negatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah Riau sebagai studi kasusnya. Secara umum evaluasi ini menunjukkan bahwa walaupun kerjasama ekonomi IMS-GT telah berhasil menarik investasi asing maupun lokal ke dalam wilayah kerjanya, namun implikasi sosial yang ditimbulkannya juga memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam perkembangan kerjasama segitiga pertumbuhan tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Singapura merupakan negara yang paling diuntungkan dengan adanya kerjasama IMS-GT. Sebaliknya kerjasama tersebut tidak akan banyak memberikan hasil tanpa adanya keberadaan Singapura. Bagi Indonesia dan Malaysia nampaknya kerjasama ini belum mencerminkan suatu kerjasama ekonomi yang setara, karena pada kenyataannya kedua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan limpahan investasi dari Singapura. Dalam kaitannya dengan studi kasus daerah Riau, penelitian ini menemukan bahwa manfaat keberadaan kerjasama ekonomi IMS-GT masih jauh dari harapan masyarakat setempat. Kendala yang paling mencolok adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan kerjasama segitiga pertumbuhan tersebut."

"Kerjasama intelijen dalam pandangan negara-negara ASEAN merupakan implementasi dari kerjasama bidang pertahanan.dan keamanan. Kerjasama intelijen antar negara-negara ASEAN bagi Indonesia sangat penting mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang besar dan memiliki populasi yang hampir setengah populasi ASEAN. Kerjasama Intelijen dapat berujung pada dua hal yaitu manfaat dan resiko. Untuk itu Indonesia perlu memahami bagaimana mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisasi resiko dari sebuah kerjasama intelijen. Teori yang digunakan dalam menganilisis tesis adalah teori kegagalan intelijen yang diadopsi dari pemahaman Copeland yang kemudian dikombinasikan dengan teori keamanan. Metode yang dipakai adalah penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif (mix methods). Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa nilai indeks faktor kepemimpinan-kebijakan (leadershippolicy) adalah 0,708 dan organisasi-birokrasi 0,875. Hal ini mengindikasikan nilai indeks tersebut memberi manfaat positif bagi Indonesia. Secara kesuluruhan nilai indeks kerjasama Intelijen adalah 0,654166, yang menunjukkan dalam kategori kuning atau berpotensi menuju penguatan kerjasama intelijen, yaitu pada wilayah hijau. Akan tetapi dapat juga menuju ke kategori merah, yaitu rawan/merugikan bagi kepentingan Indonesia, apabila tidak dikelola dengan baik. Sedangkan kerjasama dalam hubungan bilateral lebih menonjol dibanding multilateral dengan nilai indeks 0,775, dan kerjasama bidang formal dan informal berada pada nilai indeks 0,66875. Selanjutnya masa depan kerjasama Intelijen antar negar-negara di kawasan ASEAN akan sangat dipengaruhi oleh, isu-isu baru dan sub indikator baru serta adanya penambahan jumlah kerjasama intelijen bidang lainnya.

---

In the perspective of ASEAN countries, Intelligence cooperation is one of the implementation of the Defense and Security cooperation. For Indonesia, the Intelligence cooperation is most significant due to the facts that Indonesia is the biggest country in the South East Asia and it has almost half the population of the ASEAN conutries. The intelligence cooperation may results benefit or risk. Hence, Indonesia should understand how to take the advantage and minimalize the risk of the intelligence cooperation. This tesis is analysed by several theories mostly the theory of intelligence failures of Copeland and theory of security. The tesis used a mix methods researches to discuss the substance. The analyses of the intelligence cooperation obtained the index point of 0.708 of the leadership-policy factors and 0.875 of the bureaucratic-organizations factors. This score provides a potential benefits of intelligence cooperation for Indonesia. Furthermore, the total index point of the Intelligence cooperation is 0.654166, or the intelligence cooperation is in the yellow category. It means the intelligence cooperation potentially benefits to Indonesia on the aspects of Leadership-policy and Organisation-Birocrates, and it could be risked if it is not managed perfectly. Meanwhile, the sector of bilateral cooperation with the index point of 0,775, is showing more effective than multilateral sector. It is followed by the fact that the informal cooperation with the index point of 0.66875, is more implemented than formal intelligence cooperation. Finally, the future of the ASEAN Intelligence cooperation depends on new issues, new sub-indicators and the sort of intelligence cooperation arised."

"Tesis ini menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerjasama sub-kawasan di ASEAN dari tahun 1989 hingga 2015. Penelitian ini menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan empat kerjasama sub-kawasan di ASEAN yaitu Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS GT), Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT), Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Phillippines East Asian Growth Area (BIMP EAGA), dan Greater Mekong Sub-region (GMS). Analisis dilakukan menggunakan empat faktor kerjasama sub-kawasan yang dikembangkan oleh Tongzon (2002) yaitu geographical proximity, komplementaritas ekonomi, komitmen politik dan partisipasi sektor swasta, dan katalis. Dalam analisis ditemukan bahwa untuk dapat menjadi kerjasama sub-kawasan termaju di ASEAN dibutuhkan geographical proximity yang memadai, komplementaritas ekonomi, adanya komitmen politik dan partisipasi sektor swasta, dan kehadiran katalis.

---

This thesis analyzed about the influence factors of ASEAN sub-regional cooperation growth in ASEAN from year 1989-2015. This research analyze about factors which affecting sub-regional cooperation growth in ASEAN, namely Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS GT), Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT), Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Phillippines East Asian Growth Area (BIMP EAGA), and Greater Mekong Sub-region (GMS). This research employed four sub-regional cooperation factors from Tongzon (2002) consist of geographical proximity, economic complementarity, politics commitment and privat sector participation, and the presence of catalyst. Through this research, the writer found that to be an advanced sub-regional cooperation in ASEAN, it needs supporting factors consist of geographical proximity, economic complementarity, politics commitment and privat sector participation, and the presence of catalyst."

"Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pengawasan Prekursor non Farmasi Dalam mencegah Terjadinya penyimpangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Model operasional penelitian mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian pengawasan prekursor non farmasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap prekursor. Informan penelitian ini terdiri dari Direktur Psikotropika dan rekursor BNN, Kasubdit barang Limbah Daglu Kemendag, Kasubdi't Renmin Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI. Pengu mpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Prekursor narkotika dapsikotropika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Sesuai dengan tujuan penggunaannya surat Persetujuan Impor Prekursor diterbitkan oleh dua instansi yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan. Mengingat Badan Badan NaFkotika Nasional sebagai instansi yang hertanggung jawab da am pengaw2.san Prekursor Non Farmasi dan sebagai penerbit. Analisa hasil Pengawasan Pre ursor dalam rangka Sertifikasi Impor Prekursor Non Farmasi, maka penelitian i ni hanya mencakup Prekursor untuk keperluan Non Farmasi. Meningkatnya penyalahgunaan Narkoba dan semakin ketatnya pengawasan narkotika dan psikotropika di jalur.resmi telali mendorong munculnya clandestine laboratory yang mcmperoduksi narkotika dan psikotropika secara illegal.

---

This research focuses on the Effectiveness of Precursor Control of Non-Pharmaceutical In Preventing from Diversion. This research includes a descriptive-qualitative research design. This operational model of research was conducted to determine the level of success and achievement of Non- Pharmacy Precursor Control which is related in efforts to prevent drug abuse. The sources of this research are Director of the Psychotropic and Precursor from National Narcotics Board, Head Sub Division of Precursors from National Narcotics Board, Director of hnported Precursors from Ministry of Trade of Republic of Indonesia, Heaa Sub Division of Miners and Waste from Ministry of Trade of Republic of Indonesia The data was collected by interviewing the sources. Narcotics and psychotropics precursor to make narcotics or psychotropics. Appropriate with the objective of its usage. The Import Authorization approval precursor issued b2 institutions that are THe Department of TraCie and The Department of Health. Considering iliat National Narcotics Boards as a institution that responsible on controlling non Pharmaceutical Precursors.and as a issuer for he Precursor Control Analyses in term of import Authorization for non paceutical precusors_then this research only covered precursors for pharmaceutical needs. Precursor is the mostly used as the starting material or chemical substance here many of illicit drugs and psychotropic happened. The Precursor's control was strictly done because of concerns when its use is not liSt intended or misused will cause health problems, economic instability, national insecurity andinternational crime."

"ABSTRAKPeredaran dan perdagangan narkoba di Indonesia saat ini menunjukkan kondisiyang sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan Narkoba merambah ke semua kalangandi seluruh dunia. Perkembangan peredaran perdagangan narkoba memiliki modusoperandi yang kian hari semakin canggih dan harus diungkap melalui ?tehnikPenyelidikan dan Penyidikan yang tidak biasa? digunakan pada kejahatan lainnyakarena selama ini kejahatan narkoba terindikasi bersifat ?tertutup, luas dan jugaterputus?. Menghadapi modus yang berkembang ini maka peredaran Narkoba jugaharus diberantas melalui perluasan teknik Penyelidikan dan Penyidikan yang salahsatunya dengan menggunakan metode pengawasan (Controlled Delivery).Dalam distribusi peredaran Narkoba lintas wilayah dimana penelitian inidilaksanakan yakni wilayah hukum Jakarta Barat, maka personil Sat Narkoba PolresJakarta Barat menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan (ControlledDelivery). Tesis ini dikupas melalui tiga teori yakni teori Pencegahan dari MuhammadKemal Darmawan, teori Sistem Hukum (System of Law) dari Lawrence M. Friedmandan juga yang paling utama ialah Teori Efektifitas dari Ravianto Selanjutnyapendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan field research (penelitianlapangan), dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumenyang dianalisis melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atauverifikasi.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peredaran Narkoba di wilayahhukum Polres Jakarta Barat relatif tinggi dan menjangkau semua kalangan. Dalamdistribusi peredaran Narkoba lintas wilayah, personil satuan Narkoba Polres JakartaBarat memilih menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan karenamerupakan metode yang mudah dijangkau dan memiliki beban yang relatif ringan. Sertametode penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan personil satuan NarkobaPolres Jakarta Barat cukup efektif karena selain ringan merupakan metode yang palingmudah dijangkau dalam menghadapi distribusi Narkoba lintas wilayah.Pelaksanaan metode penyerahan di bawah pengawasan dalam pemberantasanNarkoba oleh personil Satuan Narkoba Jakarta Barat tentunya harus berjalan optimaldemi menjawab tantangan akan tugas Polri khususnya tugas-tugas yang berkenaandengan modus peredaran Narkoba yang senantiasa berkembang

---

ABSTRACTDrugs distribution and trade in Indonesia at this time is showing a very alarmingcondition, because Drugs crime has penetrated to all spheres in the entire world. Thedevelopment of Drugs distribution trade has modus operandi that is becoming moreadvanced each day and has to be revealed by ?unusual investigation technique? used byother crimes, because all this time, Drugs crime is indicated as ?closed, broad, and cutoff?. Facing this expanding modus operandi, hence, Drugs distribution has to beeradicated through expanded investigation technique, which one of it is using?Controlled Delivery? method.In Drugs distribution between region, where this research is executed, namelythe West Jakarta jurisdiction, therefore, Drugs Division West Jakarta Police Resortpersonnel is using ?Controlled Delivery? method. This thesis is pared through threetheories, which is, Prevention Theory from Muhammad Kemal Dermawan, System ofLaw from Lawrence M. Friedman, and foremost is Effectiveness Theory from Ravianto.Research approach is done qualitatively from field research, where data are obtainedthrough interviews, observations, and document study which has been analyzed throughreduction data, and verification.This research result has shown that drugs distribution in West Jakarta PoliceResort jurisdiction is relatively high and has reached all spheres. In cross regionalDrugs distribution, Drugs Division West Jakarta Police Resort personnel choose to use?Controlled Delivery? method because this method is the most reachable method, andrelatively has light burden. And Controlled Delivery method performed by DrugsDivision West Jakarta Police Resort personnel is quite effective method, besides thelight burden, it is also the most reachable method in facing Drugs distribution crossareas.Controlled Delivery method implementation in Drugs eradication by DrugsDivision West Jakarta Police Resort personnel, indeed has to go optimally for the sakeof responding the challenge of Indonesian Nation Police?s task, particularly the tasksregarding the Drugs distribution mode that is always developing"