Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pemerintahan di Indonesia yang mengatur hubungan antara pusat-daerah telah terjadi perubahan yang mendasar semenjak dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Berdasarkan keaua UU tersebut, daerah diberikan kewewenangan yang lebih luas dalam mengatur rumah tangganganya sendiri, termasuk bidang keuangan (fiscal decenUalisatlon) dimana daerah diberikan hak untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (generating revenue). Kreativitas daerah yang Iidak terkontrol dalam menggali sumbersumber pendapatan asli daerah, dikhawatirkan berdampak distortifterhadap para pelaku ekonomi dan pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi yang pada awal pelaksanaan otonomi harus menghadapi serangkaian tuntutan dari daerah-daerah di wilayah perusahaan beroperasi. Tuntutan-tuntutan dan kreativitas daerah tersebut diajukan oleh daerah dalam rangka meninkatkan penerimaan PAD. Studi ini dimaksudkan hendak mengkaji bagaimana dampak upaya penggalian peneriman PAD yang dilakukan oleh daerah dalam rangka otonomi, terhadap kegiatan usaha PT. Pelabuhan Indonesia II. Kreativitas daerah dalam menggali sumber-sumber PAD diawal pelaksanaan otonomi menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PAD yang signifikan dibandingkan sebelum otonomi. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa di sebagian daerah penelitian yaitu di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, peningkatan penerimaan PAD tersebut semra nyata berdampak negatif terhadap pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Ciwandan Banten yang beroperasi di wilayah tersebut. Sedangkan di daerah-daerah lainnya pada umumnya belum menunjukkan dampak yang nyata terhadap pendapatan Cabang Pelabuhan yang beroperasi di masing-masing daerah. Kota Cilegon dan Kabupaten Serang secara kreatif telah menerbitkan dan melaksanakan secara penuh perda-perda tentang pajak jasa pelabuhan dan retribusi jasa pelabuhan dan mendirikan BUMD bidang jasa kepelabuhanan. Pajak/retribusi tersebut, dikenakan terhadap subyek pajak/retribusi alas obyek pajak/retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan Pelabuhan Cabang Ciwanda Banten. Demikian juga BUMD tersebut, didirikan dengan maksud mengambilalih kegiatan pelayanan jasa pelabuhan dad PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Ciwandan Banten. Kewenangan pemungutan pajak/retribusi (taxing power) tersebut didasari oleh kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang masih dalam sengketa/konflik, dimana sebelum otonomi, kewenangan penyelenggaraan pelabuhan sepenuhnya berada di pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN yang ditunjuk. Sebagian daerah lainnya telah menerbitkan perda-perda sejenis namun belum diterapkan secara penuh sehingga belum berdampak pada penerimaan pendapatan PT. Pelabuhan yang beroperasi di wilayahnya. Beberapa daerah lainnya telah menyiapkan regulasi dibidang kepelabuhanan dan bersikap 'wait and see; menunggu kepastian kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang masih dalam sengketa/konflik antara pemerintah kota/kabupaten/propinsi disatu pihak dengan dengan Pemerintah Pusat di pihak lain. Dibidang Kepelabuhanan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah masing-masing dengan UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004, adalah masih ditemuinya perbedaan persepsi diantara stakeholders, terutama antara Pemerintah Kota/Kabupaten /Provinsi di satu pihak dengan PT. Pelabuhan Indonesia II dan Pemerintah Pusat di lain pihak, sehingga mengakibatkan munculnya konflik diantara kedua pihak. Berdasarkan jenis permasalahannya, konflik yang muncul dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis konflik, yaitu: 1) Konflik kewenangan pengelolaan pelabuhan; 2) Konflik penerimaan pendapatan asli daerah; 3)Konflik pengakuan eksistensi hak-hak masyarakat lokal. Pada dasarnya, daerah menuntut agar semua regulasi dibidang kepelabuhanan disesuaikan dengan UU No 22 tahun 1999 dimana daerah mengklaim bahwa berdasarkan UU tersebut, peyelenggaraan pelabuhan menjadi kewenangan daerah. Sementara itu, dengan dasar yang lama, pemerintah pusat bertahan bahwa penyelenggaraan pelabuhan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada BUMN. Seiring perjalanan waktu, konflik kewenangan ini semakin melebar diantara kedua pihak. Potensi konflik kewenangan ke depan masih terbuka lebar sepanjang belum ada kepastian hukum yang mengatur batasan-batasan kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang diberikan dari pemerintah kepada daerah yang dapat diterima oleh semua pihak (stakeholders). Selain itu, daerah menuntut kontribusi PT. Pelabuhan Indonesia II yang beroperasi di wilayahnya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Bentuk tuntuntan tersebut antara lain berupa tuntutan pembagian pendapatan/revenue, tuntutan penerimaan royalty, tuntutan kepemilikan saham, dan pembagian laba BUMN sebagai dana alokasi umum yang dibagikan secara langsung kepada daerah. Sementara itu kreativitas daerah menggali sumber-sumber PAD melalui pajak dan retribusi jasa kepelabuhanan menimbulkan konflik baru, mengingat subyek dan obyek pajak/retribusi tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia II yang diambilalih oleh daerah. PT. Pelabuhan Indonesia II juga menghadapi tuntutan-tuntutan dari masyarakat total hampir diseluruh daerah untuk mendapatkan pengakuan eksistensi ha-hak masyarakat lokal. Bentuk tuntutan tersebut antara lain partisipasi menyediakan fasilitas umum, fasilitas sosial, kesempatan kerja, penyelamatan lingkungan dan sumbangan untuk kegiatan lokal. Di daerah tertentu intensitas tuntutan sampai pada pengerahan massa secara fisik. Upaya penyelesaian sengketa kewenangan dalam pengelolaan kepelabuhanan dapat diselesaikan dengan adanya kepastian hukum tentang batas-batas kewenangan di antara para stakeholders dengan mengakomodir trend desentralisasi. Dengan tujuan efsiensi, pengelolaannya haruslah dilakukan oleh kedua pihak secara concurrent dimana kewenangan penyelenggaraan pelabuhan tingkat nasional dan internasional tetap dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan pelabuhan tingkat regional dan lokal masing-masing diserahkan kepada daerah propinsi dan daerah kota/kabupaten. Karena derajat ekstemalitasnya yang Iuas, maka untuk mengatur bidang kepelabuhanan, diperiukan peraturan khusus yang "berterima umum" oleh semua unsur masyarakat secara nasional, sehingga level peraturan yang paling sesuai adalah undang-undang khusus bidang kepelabuhanan. Daerah dalam menggali sumber-sumber baru penerimaan PAD haruslah memperhatikan adanya resistensi dan potensi konflik dengan pihak terkait dan haruslah didasari oleh kewenangan yang jelas dan pasti. Sedangkan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan eksistensi hak-hak masyarakat lokal, disarankan sebaiknya PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II dalam melaksanakan program community development agar lebih "didaerahkan" dengan prioritas wilayah kerja yang intensitas konfliknya tinggi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah secara intensif.

---

Government system in Indonesia that regulate relationship between central - regional have been changed basically since implemented Laws No. 22, 1999 as has been changed to Laws No. 32, 2004 of Regional Government and Laws No. 25, 1999 as has been changed to Laws No. 33, 2004 Of Financial Balance Between Central and Regional. Based on the both Laws, regional is given wider authority to manage its own district, including of financial (fiscal decentralization) in which the regional is given right to obtain its regional native sources outcome, it is worried will have impact of distort over the financial actors and its turn will have negative impact over the national financial. PT. Pelabuhan Indonesia II as BUMN is one of financial actors that on the beginning of autonomy implementation must face serial of claim from the regional in which the company operate. The claims and creativity of the regional is delivered by regional in order to optimize PAD acceptance. This study is meant to analyst how the optimize impact of PAD acceptance that implemented by the regional in order of autonomy, over the business activity of PT. Pelabuhan Indonesia II. Regional creativity in obtain PAD resources in the beginning of autonomy shows that there is significant increasing of PAD acceptance if compared before autonomy. The analyst that have been done shows that in part of analyzed districts that is in Cilegon city and Serang District, increasing of PAD acceptance in fact have negative impact over the outcome of PT. Pelabuhan Indonesia II Branch Ciwandan Banten that operate in the regional. Meanwhile in the other districts in generally have not shown the true impact over the outcome of Branch Pelabuhan (hat operated in each district. Cilegon city and Serang District creatively have issued and fully implemented the regional regulations of port tax services and port service retribution also establish BUMD in field of port services. The taxes 1 retributions , is charged to the tax I retribution subject over the tax I retribution object that also is a resource of port outcome of Banten Ciwanda Branch. Also with the BUMD, is established by purpose of to lake over service activity of PT. Pelabuhan Indonesia II Banten Ciwandan II Branch. The authority of tax 1 retribution collection (taxing power) is based on authority of fully port implementation that still in conflict, in which before autonomy, authority of fully port implementation is on central government that its implementation is fully authorized to PT. Pelabuhan Indonesia II as the appointed BUMN. Some of the other regional have issued the similar regional regulations but have not fully implemented yet so have not impact yet over the PT. Pelabuhan's outcome that operated in its regional. Some of the other regional have prepare regulation in field of port and nature of "wall and see", waiting for certainty of port implementation authority that still in conflict between government of city I district I province in one party with Central Government in the other party. In field of port, the principal matter of implementation Laws No. 22, 1999 and Laws No. 25, 1999 as have been changed to each Laws No. 32, 2004 and Laws No. 33, 2004, is still founded the difference of perception between stakeholders, especially between Government of city 1 District 1 Province in one side and PT. Pelabuhan Indonesia II and Central Government in the other side, so arise the conflict between the both parties. Based on the kind of its cases, conflict that arise can be classified become three kind of conflict, that is : 1) Port Operational Authority Conflict; 2) Regional Native Outcome Acceptance Conflict; 3) Admission of Local Community Rights Existence Conflict. Basically, the regional requires in order al regulation in field of port is adjusted to Laws No. 22, 1999 in which the regional claim that based on the Laws, port implementation become to regional authority. Meanwhile, with the same basic, central government keep maintain that port implementation still become the authority of central government that its implementation is authorized to BUMN. Together with passing the time, this authorization conflict become more and more wider between the both parties. Authorization conflict potency in the future is still open widely as long as there is not law certainty that regulate limitation of port implementation authority that given from government to regional that acceptable by all parties (stakeholders). Beside that, regional claim contribution of PT. Pelabuhan Indonesia that operate in its regional to increase PAD acceptance. Kind of the claim are the claim for revenue proportion, royalty acceptance, share ownership, and BUMN profit proportion as general allocation fund that delivered directly to the regional. Meanwhile the regional creativity to obtain PAD new resources through tax and port service retribution arise new conflict, to remind subject and object of tax l retribution is one of sources of PT. Pelabuhan Indonesia 11 that taken over by regional. PT. Pelabuhan Indonesia II also facing the claims from local community almost in all regional to get confession of local community rights existences. Kind of the claims are participation to facilitate public and social facility, working chances, environment safety and aid for local activity. At the certain regional claim intensity until the forcing of mass physically. The effort to resolve the conflict of authority in port operational can be resolved with the existence of law certainty about limitation of authority between stakeholders by accommodate decentralization trend. By the purpose of efficiency, its operational must be done by both parties concurrently in which the authority of port implementation in national and international level is still hold by central government, meanwhile the regional and local port is authorized to province and regional district. Because of its externality is wide, so to manage the field of port, is needed special regulations that "general acceptance" by all community sectors nationally, so the most suitable regulation level is special laws in filed of port. Regional in obtain new resources of PAD acceptance must concern the existence of resistance and conflict potency with the related party and must be based on the clear and certain authority. To cover the claim of local community right existences, it is better of PT. Pelabuhan Indonesia II in implementing community developing program in order more "regionalized" with working district priority that its conflict intensity is high and make relationship with regional government intensively."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana efisiensi dari 8 delapan pelabuhan petikemas yang ada pada daerah operasi PT. Pelindo II pada tahun 2013 hingga 2015 dengan menggunakan Data Envelopment Analysis Variable Return to Scale DEA-VRS orientasi output. Selain itu dilakukan juga perhitungan Skala Efisiensi, serta Malmquist Index untuk melihat perubahan efisiensi, perubahan teknologi, dan perubahan produktivitas dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pelabuhan yang efisien adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bengkulu, dan Pelabuhan Pangkal Balam. Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2015 pelabuhan petikemas yang efisien adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Pontianak, dan Pelabuhan Pangkal Balam. Perhitungan skala efisiensi menunjukkan bahwa hampir semua pelabuhan memiliki kondisi skala efisiensi increasing return to scale IRS , hanya Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2013 sampai 2015 dan Pelabuhan Pontianak pada tahun 2014 saja yang memiliki kondisi constant return to scale CRS . Kemudian berdasarkan perhitungan Malmquist Productivity Index, 6 pelabuhan mengalami peningkatan efisiensi di 2013-2014, namun kemudian 5 pelabuhan mengalami penurunan efisiensi pada 2014-2015. Selain itu penyebab menurunnya produktivitas pelabuhan-pelabuhan tersebut disebabkan oleh penurunan teknologi. Oleh karena itu diperlukan penggalakan perdagangan dalam negeri, mendorong ekspor komoditas unggulan melalui pelabuhan tersebut, dan pembaruan alat-alat serta teknologi agar pelabuhan menjadi lebih efisien dan produktif lagi.

---

This thesis discusses about the efficiency of 8 eight container ports in the operational area of PT. Pelindo II from 2013 to 2015 using Data Envelopment Analysis Variable Return to Scale DEA VRS with output orientation. Moreover, this research also used calculation of the efficiency scale and Malmquist Productivity Index to see the change in efficiency, technological changes, and productivity changes from year to year. The results shows that in 2013 Port of Tanjung Priok, Bengkulu Port, and Pangkal Balam Port are the efficient ones. Furthermore, in 2014 and 2015 the efficient ports are Tanjung Priok Port, Pontianak Port, and Pangkal Balam Port. The estimation of the efficiency scale shows that almost all of the container ports have an increasing return to scales IRS , only Port of Tanjung Priok in 2013 to 2015 and Pontianak Port in 2014 that has a condition of constant return to scale CRS . Then, based on the Malmquist Index Productivity, the efficiency change of 6 ports are increased in 2013 2014, but then in 2014 2015, efficiency change of 5 ports are decreased. Moreover, decreasing of technological change makes the productivity change become decreasing too. Therefore, the government needs to encourage of domestic trade, promote the export of competitive commodity, and renewal in loading and unloading equipment technology also needed to make the container ports become more efficient and more productive."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh konflik lahan terhadap legitimasi dan pembangunan berkelanjutan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dan mengevaluasi bagaimana bentuk krisis legitimasi yang dihadapi serta bagaimana strategi keberlanjutan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dalam menyikapi dan menanggapi krisis legitimasi akibat konflik lahan yang terjadi. Masalah penelitian ini muncul karena adanya fenomena isu lingkungan yaitu konflik lahan yang berlangsung cukup lama dan rentan terjadi antara PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data sequential triangulation. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan yang hasilnya dinarasikan dengan metode deskriptif kualitatif kemudian diolah dengan menggunakan NVivo 12 Pro untuk mempertajam dalam melakukan analisis konten, analisis tematik, dan analisis konstan komparatif. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi yang diusung oleh Suchman (1995) dan O’Dwyer, Owen, & Unerman (2011) khususnya yang menyangkut mengenai tipologi legitimasi dan strategi-strategi legitimasi dalam memperbaiki krisis legitimasi yang dihadapi oleh perusahaan. Temuan dalam penelitian ini adalah konflik lahan yang terjadi berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu sebagai akibat dari krisis legitimasi yang dihadapi perusahaan, di mana tipologi yang dihadapi berupa repairing legitimacy, sehingga PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu melakukan beberapa strategi untuk memperbaiki legitimasinya yang merupakan bentuk strategi umum legitimasi (normalize, restructure, dan avoid overreaction/don’t panic) dan dikondisikan dengan strategi legitimasi pragmatis, yaitu strategi normalize dalam bentuk “deny”, strategi restructure dalam bentuk “create monitors”, dan strategi “avoid overreaction/don’t panic” Adapun strategi lainnya seperti moral legitimacy dan cognitive legitimacy belum ditemukan dalam strategi yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu saat konflik lahan berlangsung, dan kemungkinan akan dilakukan perusahaan kedepannya tergantung kebutuhan organisasional nantinya.

---

This study aims to analyze how the influence of land conflicts on the legitimacy and sustainable development of PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu and evaluate what form the legitimacy crisis is faced and how the sustainability strategy carried out by PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu in addressing and responding to the legitimacy crisis due to land conflicts that occur. This research problem arose because of the phenomenon of environmental issues, namely land conflicts that lasted quite a long time and were prone to occur between PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu and the community. This study used a research strategy in the form of a case study with a qualitative research approach and sequential triangulation data collection method. The research data were obtained from observations, documentation, and interviews conducted with the company whose results were narrated using a qualitative descriptive method and then processed using NVivo 12 Pro to sharpen content analysis, thematic analysis, and constant comparative analysis. This study uses the legitimacy theory promoted by Suchman (1995) and O'Dwyer, Owen, & Unerman (2011), especially concerning the typology of legitimacy and legitimacy strategies in improving the legitimacy crisis faced by companies.

The findings in this study are that land conflicts that occur affect the sustainable development of PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu as a result of the legitimacy crisis faced by the company, where the typology faced is in the form of repairing legitimacy, so that PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu carries out several strategies to improve legitimacy which is in the form of a general strategy of legitimacy (normalize, restructure, and avoid overreaction/don't panic) and is conditioned by pragmatic legitimacy strategies, namely the normalize strategy in the form of "deny", the strategy of restructuring in the form of "create monitors", and the strategy of "avoid overreaction/don't panic” Other strategies such as moral legitimacy and cognitive legitimacy have not been found in the strategy undertaken by PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu during the land conflict, and it is likely that this will be carried out by the company in the future depending on organizational needs."

"Perkembangan pertumbuhan jaringan komputer yang tidak dikontrol akan mengakibatkan arus lalu-lintas data menjadi padat pada jaringan karena tidak terkontrolnya pemakaian bandwidth saluran di jaringan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dicegah dengan menggunakan pembentukan VLAN (Virtual Local Area Network). Pemanfaatan VLAN memudahkan didalam pengaturan lalu lintas data sehingga pemakaian bandwidth saluran lebih efisien. Efesiensi bandwidth diperoleh dengan cara segmentasi melalui pembagian broadcast domain dan Collision domain menjadi beberapa domain yang lebih kecil. Pada tugas akhir ini, dimaksudkan untuk membuat analisa perbandingan performansi bentuk koneksi dan pemakaian bandwidth dari jaringan eksis dan simulasi VLAN. Proses perbandingan dilakukan dengan menggunakan bantuan Network Analyzer & Management System Sniffer Pro untuk menunjukkan grafik waktu nyata kondisi suatu jaringan yang dipantau, meliputi: Packets, Broadcasts dan Utilization%. Berdasarkan data basil uji coba diperoleh kinerja jaringan eksis dan kinerja simulasi VLAN. Hasil uji coba menunjukkan, jaringan eksis hanya terdiri dari satu daerah broadcast, sehingga setiap peningkatan pemakaian saluran akan mengurangi bandwidth yang tersedia. Apabila ada peningkatan kinerja dari seluruh bagian akan mempengaruhi kondisi jaringan. Pada simulasi VLAN jumlah daerah broadcast sesuai jumlah grup kerja sehingga setiap peningkatan pemakaian saluran di salah satu grup kerja tidak akan mempengaruhi grup kerja yang lain. Data basil uji coba tersebut, selanjutnya akan dianalisa untuk menentukan performansi jaringan yang meliputi sebagai berikut: bentuk koneksi dan peningkatan efisiensi bandwidth. Hasil analisa menunjukkan, simulasi VLAN memiliki bentuk koneksi yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan eksis, selain itu simulasi VLAN juga meningkatkan efisiensi bandwidth jaringan eksis. Sebagai nilai lebih dari pembentukan VLAN adalah dimungkinkannya pengamanan koneksi dan pengaturan lalu-lintas data melalui ACL"

"Port of Tanjung Priok is one of the ports in Indonesia which has the potential to be developed into an international seaport with the level of activity and the capacity of loading and unloading. This study aims to understand the key variables that determine the service quality of the port, so as to achieve customer satisfaction and loyalty. By using Structural Equation Modeling, this study analyzes the effects of various dimensions of service quality to customer satisfaction, and the relationships formed between perceived value and customer loyalty of the port service industry in Indonesia. The sampling method used was stratified random sampling with a total of 406 respondents. The results show positive relationships between the variables. This implies that service quality is an important aspect to focus on in order for Port of Tanjung Priok to achieve customer satisfaction and loyalty."

"BUMN dan lembaga lainnya yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah dapat dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.Dalam tulisan ini akan diberikan contoh satu lembaga BUMN, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau PT Pelindo II yang pada mulanya telah mendapatkan hak monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang kemudian hak monopoli tersebut dihapus dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Polemik yang terjadi pada perusahaan tersebut disaat PT Pelindo II mendirikan beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa logistik yang akan bersaing dengan perusahaan swasta lain di bidang jasa kepelabuhan Tanjung Priok yang sudah lama berkecimpung dalam usaha tersebut.Permasalahannya adalah apakah monopoli oleh BUMN dibenarkan menurut persaingan usaha Indonesia dan apakah monopoli oleh PT Pelindo II dan anak-anak perusahaannya pada jasa kepelabuhan Tanjung Priok dapat dibenarkan menurut hukum persaingan usaha.

---

State-Owned Enterprises and other institutions established or designated by the government may be exempted from the Competition Law. Article 33 of the Constitution Indonesia of 1945 and Article 51 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition gives monopoly rights to the State-Owned Enterprises to hold a monopoly on the production and/or marketing of goods and/or services which control the lifes of most people in general and sectors of production which are important to the state. In this paper will be given an example of the State-Owned Enterprises, namely PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or PT Pelindo II in have gained a monopoly based on Law Number 21 Year 1992 on the Voyage which was then the monopoly is removed by Law No. 17 in 2008 on the Voyage.

Polemic that occurred at the company while PT Pelindo II established several subsidiary companies engaged in the business of logistics services that will compete with other private companies in the field of Tanjung Priok port service that has long been in the business. The problem is whether the monopoly by the State-Owned Enterprises is justified by the Indonesian competition and whether the monopoly by PT Pelindo II and its subsidiary companies at Tanjung Priok port service can be justified under competition law."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan on-the-job training dengan pendekatan information system success model di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Variabel yang terkandung pada penelitian ini antara lain variabel system quality, information quality, service quality, system use, user satisfaction, dan OJT effectiveness.Penelitian ini menggunakan pendekatan Information System Success Model. Metode analisis data yang digunakan adalah Struktural Equation Modeling. Hasil yang didapatkan dari hipotesis pengujian menunjukkan bahwa variabel system quality, information quality, dan service quality memiliki pengaruh signifikan terhadap OJT effectiveness dengan dimediasi oleh system use. Variabel system quality dan service quality memiliki pengaruh signifikan terhadap OJT effectiveness dengan dimediasi oleh user satisfaction.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze factors that influence the effectiveness of on-the-job training approach to Information System Success Model at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Variables contained in this research are system quality, information quality, service quality, system use, user satisfaction, and OJT effectiveness.This research used Information System Success Model. Methods of data analysis using Structural Equating Modeling. Results obtained from hypothesis testing showed that the variables of system quality, information quality, and service quality has a significant influence on the effectiveness OJT mediated by system use. Variable system quality and service quality has a significant influence on the effectiveness OJT mediated by user satisfaction."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan on-the-job training dengan pendekatan information system success model di PT Pelabuhan Indonesia II Persero . Variabel yang terkandung pada penelitian ini antara lain variabel system quality, information quality, service quality, system use, user satisfaction, dan OJT effectiveness.Penelitian ini menggunakan pendekatan Information System Success Model. Metode analisis data yang digunakan adalah Struktural Equation Modeling. Hasil yang didapatkan dari hipotesis pengujian menunjukkan bahwa variabel system quality, information quality, dan service quality memiliki pengaruh signifikan terhadap OJT effectiveness dengan dimediasi oleh system use. Variabel system quality dan service quality memiliki pengaruh signifikan terhadap OJT effectiveness dengan dimediasi oleh user satisfaction.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze factors that influence the effectiveness of on the job training approach to Information System Success Model at PT Pelabuhan Indonesia II Persero . Variables contained in this research are system quality, information quality, service quality, system use, user satisfaction, and OJT effectiveness.This research used Information System Success Model. Methods of data analysis using Structural Equating Modeling. Results obtained from hypothesis testing showed that the variables of system quality, information quality, and service quality has a significant influence on the effectiveness OJT mediated by system use. Variable system quality and service quality has a significant influence on the effectiveness OJT mediated by user satisfaction."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kepelabuhan di Indonesia yang dahulu dilakukansecara monopoli oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia sebagai BUMN.Monopoli yang dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia inidiperbolehkan oleh undang-undang (monopoly by law) yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Undang-UndangNomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan TidakSehat. Kemudian pada tahun 2008 lahirlah Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran yang membuat hilangnya status monopoli PT (Persero) PelabuhanIndonesia. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan sektor kepelabuhan,dikarenakan pentingnya sektor ini dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak.Oleh sebab itu perlu dianalisa dampak-dampak terhadap liberalisasi pelabuhan iniagar liberalisasi sektor pelabuhan tidak menjadi bumerang yang dapat merugikannegara dan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimanadata penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian inimenyatakan bahwa liberalisasi pelabuhan memiliki dampak yang signifikanterhadap penyelenggaraan kepelabuhanan dan persaingan usaha dalam bidangkepelabuhanan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the port in Indonesia formerly monopolized by PT (Persero)Pelabuhan Indonesia as a state company. Monopoly by PT (Persero) PelabuhanIndonesia is allowed by law (monopoly by law) is regulated in Law Number 21Year 1992 concerning Shipping and Law Number 5 Year 1999 concerningProhibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition. Later in the year2008 was born the Law No. 17 Year 2008 concerning Shipping which makes theloss of monopoly status PT (Persero) Port of Indonesia. This condition will greatlyharm the port sector, due to the importance of this sector and also about thewelfare of the majority. Therefore it is necessary to analyze the effects on theliberalization of port and to prevent this liberalization to becoming a boomerangthat could harm the country and its people. This study uses a normative juridicalstudies where data is mostly from the literature study. The results suggest that theliberalization of the port has a significant impact on the implementation of portand port competition in the field."