Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pengertian Undang-Undang Nomer 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kegiatan usaha kecil tersebut meliputi usaha informal dan usaha skala kecil tradisional. Kegiatan usaha kecil sektor informal tersebut antara lain mencakup berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Sedangkan pengertian usaha kecil tradisional menunjuk pada pengertian usaha kecil tradisional yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun menurun, dan atau berkaitan dengan produk barang kesenian. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UKM. Alasan pertama adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia juga dianggap telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, rneningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.Oleh sebab itu, keberadaan sektor informal di perkotaan, termasuk di Jakarta, secara ekonomi justru merupakan hal yang menguntungkan. Namun demikian, di kota Jakarta, tampaknya belum diimbangi dengan penataan yang optimal terhadap keberadaan usaha skala informal tersebut. Produk yang mereka jual ke pelanggan (masyarakat) cenderung kurang sesuai dengan perkembangan gaya dan sclera masyarakat sehingga potensi yang dimiliki oleh usaha skala informal tradisional menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap eksistensi usaha skala informal tradisional. Mereka menjadi kurang mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor lainnya. Padahal dari sejumlah produk yang dihasilkan oleh sektor usaha skala informal tradisional cukup banyak yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan, misalnya produk-produk berbahan dasar kayu, yang banyak diminati oleh masyarakat.Untuk itu perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai Strategi Pengembangan Produk Unggulan Usaha Skala Informal Tradisional di DKI Jakarta. Hasil kajian ini diharapkan dapat mendorong Usaha Skala Informal Tradisional menjadi lebih berdaya dan menjadi usaha formal yang tangguh dalam mengembangkan produk-produk unggulannya. Terkait dengan perrnasalahan tersebut maka tesis ini bertujuan untuk meneliti dan memberikan jawaban atas permasalahan pokok berikut :1. Berdasarkan kriteria produk unggulan yang telah ditentukan, produk-produk dari usaha sektor informal apa saja yang termasuk unggulan?2. Bagaimana strategi untuk rnengembangkan produk-produk yang dianggap unggulan tersebut?Ruang lingkup penelitian dari tesis ini mencakup upaya penentuan kriteria unggulan, penentuan produk-produk unggulan dan penyusunan strategi pengembangan produk unggulan. Penentuan kriteria produk unggulan akan didasarkan pada teori, kajian yang telah ada sebelumnya maupun kriteria-kriteria yang telah terlebih dahulu dikembangkan oleh berbagai pihak. Sedangkan upaya penentuan produk unggulan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan bantuan model yaitu model AHP. Selanjutnya, hasil penentuan kriteria dan produk unggulan akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun strategi yang dipandang efektif untuk mengembangkan produk dari usaha sektor informal.Obyek penelitian ini adalah produk yang dihasilkan oleh usaha kecil sektor informal. Penelitian ini meliputi 5 kotamadya di DKI Jakarta, dan mencakup 15 produk yang dihasilkan oleh 75 pengusaha kecil sektor informal, yaitu masing-masing 5 orang di setiap kotamadya untuk satu produk yang sama.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan Usaha Sektor Informal di DKI Jakarta, sangat beragam, dan beberapa diantaranya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Di berbagai negara lain, tidak jarang produk-produk hasil kegiatan Usaha Sektor Informal dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang bahkan akhirnya menjadi penggerak tumbuhnya sektor-sektor lain. Namun disayangkan, bahwa di DKI Jakarta belum terdapat data-data mengenai kegiatan Usaha Sektor Informal yang rinci dan memadai untuk menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Sektor Informal ini.Oleh sebab itu, upaya untuk mengembangkan produk ini perlu didukung dengan strategi maupun taktik marketing yang benar. Salah satu upaya marketing yang cukup efektif adalah upaya penjualan produk melalui event event khusus yang diselenggarakan secara periodik. Hal ini selain dimaksudkan untuk mensosialisasikan produk kepada masyarakat, juga dapat berdampak pada peningkatan kualitas produk. Oleh sebab itu, pihak pemerintah daerah DKI Jakarta perlu memikirkan cara-cara seperti ini, yang bagi kota-kota di negara lain sudah sangat biasa, dan benar-benar efektif untuk memasarkan produknya sekaligus meningkatkan sektor pariwisata.Upaya pengembangan dan pemberdayaan kegiatan dan produk ini juga tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk sektor swasta. Oleh sebab itu, Pemda DKI Jakarta perlu melibatkan pihak swasta, yaitu dengan menciptakan kondisi yang kondusif untuk terjadinya kemitraan, baik secara langsung antara swasta dengan pengusaha sektor informal yang bersangkutan atau secara tidak langsung melalui Badan Pengembangan Prnduk Sektor Informal yang dibentuk secara bersama antara Pemda DKI Jakarta dengan pihak swasta. Untuk itu, Pemda DKI Jakarta perlu merumuskan adanya insentif yang akan diterima oleh pihak swasta yang melakukan kemitraan mengembangkan produk sektor informal ini.

---

According to the 1995 Act Number 9 re Small Businesses; what is meant by this type of business is a small--scale core economic activity for achieving criteria of net assets or annual sales such as ownership as specified in the above mentioned Act. Small business activities include informal sector and traditional small business. The former involves, amongst other things, non-registered, non-licensed and non-incorporated businesses while the latter refers to the definition of traditional small businesses which employs simple production tools over times or related to the art works.

There are, at least, three reasons underlying a developing country or the Third World to assume importance of Small and Medium Scale Businesses (SMB). One is because the SMB's performance tends to be better producing productive workforce. Secondly, as part of its dynamics, the SMB frequently gains its productivity through investment and changing technology or technological advance, Thirdly, or finally, one assures that the SMB has strengths or advantages in lights of flexibility rather than that of large businesses. Small and traditional industries in

Indonesia is also deemed to play important roles in receiving or accommodating workforce, increasing business units and strengthening household income.

As a result, the extant informal sector in urban areas, Jakarta included, is economically beneficial. The City of Jakarta seems to main, however, not balanced off with an optimum master-plan against its existence. The products which they sell to customers (general public) are less adapted to the style progression and public tastes and that the potentials which traditional informal scale businesses are not optimum. Such a condition has indirect impacts on the informal traditional activities. They are no longer competitive with outputs of other sectors. Now the products as the outputs of the informal traditional activities are sufficient to be developed into profitable products such as those of wooden basic material which most people desire.

For that purpose, it needs a comprehensive analysis on the Development Strategies for Profitable products of Informal Traditional Business Sector in DKI. Jakarta. Results of the analysis are expected to support Informal Traditional Businesses to be more competitive and established formal businesses. Moreover, this thesis intends to search and respond the statement of problems:

1. According to the criteria of determined profitable products, what are products of the informal business sector which belong to excellent or profitable products?

2. How about strategies to develop the profitable products?

Scope of study for this thesis reveals determination of profitable criteria, profitable products and development strategic arrangement for the same products.

These criteria of profitable products will be based on theories; previously developed analysis of criteria. While determination of profitable products upon the established criteria will be made by means of AHP Model. Furthermore, results of determination of both criteria and profitable products will constitute a basis for preparing effective strategies to develop a product of the informal business sector.

This research object is any product produced by small informal sector. The research involves all the 5 municipalities in DKI Jakarta and includes 15 products produced by 75 small informal businesses; 5 employers of every municipality for one similar product.

The research indicates that products produced by the Informal Business Sector in DKI Jakarta are various or diversified and therefore, some have greater potentials to be developed. In other several countries, outputs of the Informal Business Sector are often developed to be profitable products which are anticipated, later on, to drive development and growth of other sectors. Unfortunately, DKI Jakarta has no data and details of sufficient Informal Business Sector for a basis to make decisions on development efforts and empowerment.

Product development should be, therefore, strengthened by actual marketing strategies and tactics. One of the effective marketing efforts is selling of product through regularly-held special events. This does not only socializes products but also has impacts on the product's quality improvement. As a consequence, the government of DKI Jakarta must consider this type of ways that may be common for other cities and effective for marketing tourism sector.

Business and product development and empowerment lie not only in the hands of government but also become the responsibility of all levels of community including private sector. The Provincial Government of DKI Jakarta should, therefore, involve private sectors; creating conducive circumstances for creating partnership either directly between private and informal businesses or indirectly through Badan Pengembangan Produk Sektor Informal ("Informal Sector Product Development Agency") established jointly between the Provincial Government of DKI Jakarta and private sector. For that purpose, the Provincial Government of DKI Jakarta should formulate incentives which private sector will gain in order to provide and maintain partnership for this informal sector's product development,"

"Telah banyak penelitian tentang sektor informal, utama nya pedagang kaki lima. Akan tetapi suatu komunitas ataupun wilayah tertentu biasanya mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri. Hal ini patut dicermati agar kita tidak terjebak untuk menggeneralisir semua persoalan. Penelitian ini mengambil kasus pedagang kaki lima yang menetap malam hari di sepanjang Jalan Hargonda raga Depok. Pinggir jalan Margonda Raya yang menjadi lokasi para pedagang kaki lima ini adalah bukan tempat khusus yang diperuntukkan sebagai "pasar" kaki lima, akan tetapi para pedagang memanfaatkan lokasi kosong untuk menjajakan dagangannya selama jalan belum diperlebar atau setidaknya sebelum ada pelarangan dari Pemerintah Daerah. Mencermati posisi yang kurang menguntungkan ini memberikan kenyataan adanya ketidakpastian akan masa depan para pedagang, dalam arti rasa kurang aman dan nyaman dalam kontinyuitas usaha pada lokasi yang lebih tetap serta tidak terusik oleh alasan mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan, ataupun lalu-lintas. Walaupun setiap saat para pedagang di lokasi ini dapat saja dianggap mengganggu K. 3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) ataupun lalu-lintas, akan tetapi usaha ini dapat memberikan keuntungan ekonomis keluarga pedagang bahkan juga para karyawannya. Tegasnya lokasi ini telah memberikan kontribusi yang oukup berarti bagi "pengusaha" ekonomi lemah ini. Pengusaha jenis ini memang sering dihadapkan pada persoalan yang cukup sulit antara melanggar ketertiban dan mencari nafkah (makan). Dengan kata lain tidak makan sama sekali atau makan tetapi melanggar peraturan, sehingga urusan melanggar atau setidaknya dapat dianggap melanggar peraturan menjadi nomor dua. Pedagang umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang minim hal ini bukan saja ditunjukkan oleh usaha informal mereka, akan tetapi juga tingkat keawaman politiknya. Umumnya menganggap bahwa politik adalah bukan urusan orang kecil seperti pedagang kaki lima, dan tidak mengerti bahwa usaha sektor informal sering kali sebagai akibat dari kebijakan politik baik tingkat pusat maupun daerah. Pedagang di lokasi ini tidak mempunyai organisasi yang dapat dijadikan wadah untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, dan umunya tidak mempunyai ijin lokasi. Kenyataan ini secara legal-formal memberikan posisi yang kurang menguntungkan pedagang dimata pengambil keputusan (pemerintah). Kecenderungan pada umunya adalah pasrah jika sewaktu-waktu lokasi ini terlarang. Kepasrahan pelaku sektor informal ini menunjukkan sikap apatisme, sehingga sulit untuk diketaui ataupun di ukur tingkat kekuatan politiknya. Hal ini terbukti dari demonstrasi ataupun unjuk rasa oleh tukang becak dan pedagang kaki lima di Bandung bebrapa waktu yang lalu. Demonstrasi semacam ini dalam kekuatannya yang lebih lanjut dapat memiliki muatan politik yang dapat memaksa ataupun mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peristiwa semacam ini dapat terjadi dimanapun. Dengan mengetahui profil sektor informal ini, selain untuk menambah pengetahuan juga dapat dipakai sebagai pertimbangan Pemerintah dalam membuat keputusan untuk menangani masalah kaki lima agar lebih bersifat arif dan bijaksana. Mengingat usaha kaki lima ini pada umumnya merupakan pekerjaan maupun penghasilan utama bagi para pedagang, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan pedagang yang dapat menjadi picu keresahan social maupun gejolak massa. Pemerintah Daerah dalam menangani sector informal ini pada umumnya hanya dikaitkan dengan K 3 dengan alasan untuk mendapatkan Adipura (sebuah penghargaan atas prestasi K 3 dari Pemerintah Pusat), sehingga dimensi sosial ekonomi dari pedagang ini sering dikalahkan oleh kepentingan mandapatkan Adipura. Pelarangan pementasan Ketoprak Siswo Sudoyo di halaman Mangkunegaran oleh Walikota Solo adalah contoh yang masih hangat dalam ingatan kita. Adanya pementasan Ketoprak di halaman Mangkunegaran dianggap dapat mengundang kaki lima di lokasi ini sehingga dapat mengganggu Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas sektor informal dalam bidang perdagangan dalam menanggulangi kemiskinan. Dimana objek penelitian mengambil satu dari sebelas desa atau kelurahan tertinggal yang ada di DKI Jakarta, yaitu Kelurahan Galur Jakarta-Pusat. Melalui penelitian deskriptif kualitatif yang terlaksana selama lima bulan didapat hasil penelitian yang memberikan justifikasi pada pernyataan diatas.Sampel penelitian diambil dari pedagang sektor Jasa dan Perdagangan sebanyak 300 sampel yang diambil secara stratifikasi random. Stratifikasi ramdom tersebut diambil dari enam sekala usaha yang besarnya terbagi sesuai modal lancar yang dimiliki baik pada sektor informal bidang jasa maupun perdaganganDari penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor informal bidang jasa dan perdagangan sama-sama meningkatkan pendapatan orang miskin yang bermigrasi dari desa ke Kelurahan Galur. Dan yang terpenting dari hasil penelitian ini adalah sektor informal bidang perdagangan lebih efektif dibandingkan sektor informal bidang jasa, didalam meningkatkan pendapatan orang miskin.Keberhasilan menaikkan pendapatan melalui sektor informal bidang perdagangan adalah kondisi pengeluaran uang berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi di sektor informal, dari yang tadinya berada dalam garis kemiskinan hingga setelah memasuki sektor informal berhasil keluar dari garis kemiskinan."

"Penelitian ini berupaya menjelaskan relasi kekuasaan di antara aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem lapak pemulung di perkotaan. Relasi tersebut terkait dengan proses produksi dan reproduksi praktik sosial di dalam sektor ekonomi informal. Kajian ini menggunakan perspektif dialektika dinamis antara agensi dan struktur yang selalu mengalir di dalam kerangka ruang dan waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agensi pemulung tidak hanya dipengaruhi oleh limitasi struktural, tetapi juga oleh pemantauan refleksif yang mereka lakukan. Ini menyebabkan terjadinya dua hal: Pertama, setiap relasi yang dibangun di dalam sistem lapak memiliki karakter yang berbeda-beda, sangat tergantung pada aspek spasial dan temporal; Kedua, sebagai implikasi, eksklusi sosial yang dialami pemulung terjadi secara dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Untuk memahami proses yang demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, diskusi terarah dan observasi, dengan disertai triangulasi data.

---

This research intends to explain the relations between actors involved in the system of waste picker shanties in the urban area. These relations are related to the process of production and reproduction of social practises in the informal economy. This study took the perspective of dynamic dialectics between agencies and structures, which always flow within the frame of space and time. Research findings show that waste-pickers agency is not only affected by structural limitations, but also by their reflexive monitoring. This leads to two things: first, each social relation built by waste-pickers has different characters, heavily dependent on spatial and temporal aspect; second, as an implication, the social exclusion experienced by waste-pickers happens in both ways, not only from the outside but also from within themselves. To understand the process, this research used qualitative method with exercising the technic of in-depth interview, directed discussion and observation, and by performing triangulation."

"Tesis ini membahas Pembinaan Sektor Informal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung studi kasus pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sudah cukup Baik sesuai dengan amanat Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Manfaat dari pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan Kota Bandung dan kehadiran sektor informal ini menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat penganguran dan kemiskinan yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis discusses the Informal Sector Development undertaken Government of Bandung case study of street vendors who were in the city of Bandung. Qualitative research methods with techniques of data collection through interview, observation and documentation studies.

The results showed that the coaching is done by the Government of Bandung is quite good in accordance with the mandate of Bandung City Regulation Number 04 Year 2011 on Planning and Development of Street Vendors, Benefits of coaching vendors conducted by the City of Bandung is creating cleanliness, order and the beauty of the city of Bandung and the presence of the informal sector is creating jobs that can reduce the level of unemployment and poverty, which in turn have a positive impact for the creation of a conducive regional resilience."

"ABSTRAKPenelitian ini mendiskusikan Sektor Informal dalam Ruang Ekonomi, dengan merunjuk pada Kota Depok sebagai lokus penelitian. Metodologi yang digunakan adalah Soft Systems Mehtodology based Action Research. Kerangka Teori yang digunakan adalah The New Institutionalism In Economic Sociology. Temuan penelitian ini adalah value bersama (ideologi) “Gotong-Royong” yang ada dalam diri aktor ekonomi di sektor informal, memberikan kontribusi positif pada outcome ekonomi. Rekomendasi teoritik yaitu (a) mempertimbangkan konteks saat menggunakan kerangka berpikir utama, (b) menggunakan model epistemologi untuk membangun tipe ideal yang dapat menggambarkan konteks lokus penelitian dan meletakkannya dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa apa yang menjadi research interest. Rekomendasi praktik adalah perlu penguatan value-bersama (ideologi) untuk memperkecil potensi konflik horisontal dalam ruang ekonomi di sektor informal, dimana aktor-aktor yang berinteraksi adalah aktor dengan value etnik/agama masing-masing.

---

ABSTRACTThis research discusses the Informal Sector in the Economic Field. Locus of the research is Kota Depok. This research uses the methodology „Soft Systems Methodology based Action Research‟. By using the framework of thinking “The New Institutionalism In Economic Sociology”, the finding of this research is common-values (ideology) „Gotong-Royong‟ provides a positive influence to the economic outcome with low negative implications. Theoretical recommendations as follows (a) have to consider the context of the locus, (b) to use epistemology model as an ideal type based on context of the locus, to debate the phenomenon which is the research interest of the researcher. Practical recommendation is to strengthen common-value (Ideology) „Gotong-Royong‟ to avoid horizontal conflicts among actors of the economic informal sector."

"Warung makan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Kota Depok. Namun dibalik kenyamanan yang dirasakan konsumen warung makan, ada pekerja warung makan yang menerima gaji lebih kurang dari yang ditentukan dalam kebijakan upah minimum. Ini sangat menyedihkan karena pelanggaran kebijakan upah minimum terhadap pekerja warung makan, yang haknya harus dilindungi seperti halnya pekerja lain tidak diperhatikan oleh pemerintah. Atas dasar inilah, penulis ingin cari tahu gambaran umum tentang sistem pengupahan dalam usaha warung makan sebagai bagian dari sektor informal yang tentunya juga mendukung perekonomian kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris mewawancarai 20 warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok untuk Kemudian penulis mengidentifikasi masalah secara deskriptif dan analitis upah pekerja warung makan. Dimana penulis menemukan masalahnya Sistem pengupahan pekerja warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok tidak sesuai dengan ketentuan larangan pembayaran upah berdasarkan kebijakan upah minimum yang berlaku mengingat besarnya upah pokok yang diterima pekerja warung makan berada jauh di bawah UMK Depok. Terhadap kondisi ini, pemerintah tidak menegakkan hukum dalam bentuk sanksi atas dasar rasa kemanusiaan. Ini karena keterbatasan pemilik warung makan sebagai majikan untuk memberikan upah kepada pekerja kios makan sesuai kebijakan upah minimum, mengingat keuntungannya yang ada warung makan yang dihasilkan sebagai sumber penghasilan tidak banyak dan tidak banyak permanen. Penulis menyarankan agar ada pengawas ketenagakerjaan secara khusus ditugaskan untuk mengawasi penerapan sistem pengupahan Pekerja warung makan dan mekanisme wajib melaporkan hubungan kerja dan kondisi pekerja bagi pemilik warung makan sebagai majikan.

---

Food stalls have become an important part of people's lives in Depok City. However, behind the convenience that food stall consumers feel, there are restaurant workers who receive a salary that is less than what is stipulated in the minimum wage policy. This is especially sad because the government does not pay attention to the violation of the minimum wage policy against food stall workers, whose rights must be protected just like any other worker. On this basis, the author wants to find out an overview of the wage system in the food stall business as part of the informal sector which of course also supports the economy of the city of Depok. This study uses a juridical empirical research method of interviewing 20 food stalls in Beji District, Depok City. Then the authors identify the problem descriptively and analytically the wages of food stall workers. Where the author finds the problem. The wage system for food stall workers in Beji Subdistrict, Depok City is not in accordance with the provisions on the prohibition of paying wages based on the applicable minimum wage policy considering that the amount of basic wages received by food stall workers is far below the Depok UMK. Against this condition, the government does not enforce the law in the form of sanctions on the basis of a sense of humanity. This is due to the limitations of stall owners eat as employer to provide wages to kiosk workers eating according to the minimum wage policy, given the benefits that food stalls generate as a source of income are not many and not much permanent. The author suggests that there should be labor inspectors specifically assigned to oversee the application of the wage system for food stall workers and the mechanism for reporting the employment relationship and conditions of workers for restaurant owners as employers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan segala risiko yang dihadapi oleh seniman Wayang Orang Bharata sebagai pekerja informal serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau strategi yang dilakukan mereka untuk bertahan hidup ketika menghadapi risiko ini. Penelitian ini menggunakan metode Kualtitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang macam-macam risiko yang dihadapi para seniman Wayang Orang Bharata dan juga modal apa saja yang mereka miliki yang dapat membuat mereka dapat bertahan hidup ketika menghadapi risiko tersebut.

---

This study aimed to look at all the risks faced by artists Wayang Orang Bharata as informal workers and to find out how the mechanism or strategy that they have done to survive when faced with this risk. This study uses qualtitative with descriptive research. The results of this study describes the various risks faced by Wayang Orang Bharata artists and also any capital they have to make them able to survive when faced with these risks."