Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kantor Diklat Kabupaten Bandung merencanakan kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif di Kantor Diklat Kabupaten Bandung selama 11 (sebelas) minggu yang dimulai dari pertengahan bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Desember 2002.Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sejumiah informan yang ditentukan secara purposif dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV Pemerintah Kabupaten Bandung menggunakan Metode Tinjauan Pustaka (Studi Literatur) dan yang dijadikan pustaka/Iiteratur hanya berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasl Negara Nomor 541/XIII/10/E/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV dan dokumentasi tentang jumlah pejabat eselon IV yang belum Adum/Diklatpim Tingkat IV. Dan faktor yang mempengaruhi Perencanaan Kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV dl Kabupaten Bandung adalah Kebijaksanaan Teknis di Bidang Diklatpim Tingkat IV, Kompetensi Perencana Kebutuhan Diklatpim Tingkat IV , Jumlah Calon Peserta, Kompetensi Widyaiswara, Sarana dan Prasarana, serta Kompetensi Tenaga Kediklatan Lainnya. Dari keenam faktor tersebut, terdapat faktor yang selalu ada dalam tiap-tiap faktor yaitu dipengaruhi oleh norma hukum berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kantor Diklat Kabupaten Bandung Serta Diklatpim Tingkat IV.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini menyarankan, dalam jangka pendek, hendaknya tidak hanya melakukan analisa kebutuhan Diklat berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 541/XII/10/6/2001 semata, tetapi perlu dikombinasikan dengan analisa kebutuhan Diklat menurut Hartawan. Sedangkan untuk saran jangka panjang, 1) Perlu ditetapkan Kelompok-kelompok Jabatan Fungsional yang tertuang dalam Peraturan Daerah, 2) Isi Jabatan Fungsional tersebut dengan Widyaiswara Madya kebawah, 3) Tambahkan Seksi Perencanaan dan Seksi Evaluai yang tertuang dalam Peraturan Daerah, 4) Perjelas tanggung jawab pembinaan dan wewenang yang dibelikan kepada Kantor Diklat yang terpisah dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah yang tertuang setidaknya dalam Keputusan Bupati. Pemisahan tanggung jawab pembinaan dan wewenang tersebut, bias merujuk pendapat Moenir tentang Tanggung Jawab Unit Pengelola Kepegawaian, 5) Bina secara berkala para Pejabat Fungsional di Kantor Diklat dan Pegawai dengan Diklat Fungsional Profesionalisme Kediklatan, serta 6) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Kantor Diklat, selain diikutsertakan pada Diklat Fungsional Profesionalisme Kediklatan, juga perlu diikutsertakan secara berkala pada Diklat Fungsional Widyaiswara, Ahli Kurikulum, Ahli Pengujian, Pamong Belajar, dan Guru Ahli."

"Government Regulation (PP No. 101/2000) of Republic of Indonesia on Education and Training in Jobs of Civil Servants says that national demands and global challenges regarding realization of a good governance needs human resources competent to their jobs in managing the State and development. Law (UU No. 22/199) on Local Governance and UU No. 2511999 on Financial Balance between Central and Local Government has been the factors causing social, economic, cultural and political changes, which extended to local areas. The both UUs have given a broad authorization to autonomous areas to manage their own human resources. However, in reality, quality of human resources among those autonomous areas has not yet promised an optimal performance in general.

Diktat in Leadership Level IV program has been determined as the object of the research to evaluate. Reason for selecting such a Diktat is because the Diklat represents one of conditions for any officials to get structural job promotions within the environment of Belitung Sub Province Local Government.

The type of the research used in the research is descriptive and evaluative aimed at measuring how effective the Diktat program implementation. Data collection technique of the research is by using a questionnaire completed by respondents to obtain quantitative data from such aspects as requirement analysis, implementer determination, curriculum, participant, instructor, facility and infrastructure, learning process, method, service to participant, material presentation, knowledge competence, attitude and skill, and benefit of the Diktat to the alumni. Besides, the research uses also open-ended questions to get qualitative information in support of the quantitative data.

Data analysis and processing in this research is descriptive purposed to measure the level of Diktat program effectiveness. The results of the research have indicated that.

1. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has been consistent with expectations.

2. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has given effects to the competences of officials in forms of knowledge, attitude and skill.

3. Utilization of Diktat alumni believable to hold some jobs has been compatible with their ranks and classes, which means an improvement in their careers after following the Diktat.

The results of the research on Diktat in Leadership Level IV program suggests an improvement in Diktat-related facilities to make the Diklat activities successful, the supporting equipment optimal, and the facilities Committee has prepared not wasteful. This Education and Training in Leadership (Diktatpim) program is intended to shape prospective structural officials. As a result, it is expected that the use of the alumni with respect to fulfilling their tasks in any jab units can be optimal and an integrated job analysis related to the future Diktat requirement realizable."

"Pembangunan suatu bangsa seperti Indonesia memerlukan aset pokok yang terpenting, yaitu sumber daya manusia. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana organisasi lain yang bersifat dinamis, BPPT menyelenggarakan program diklat bagi para pegawainya supaya selalu dapat mengikuti dinamika kemajuan teknologi yang perkembangannya berjalan dengan cepat, salah satu program pendidikan dan pelatihan itu adalah Diklatpim Tingkat IV yang berkaitan dengan pembentukan sosok awal pegawai negeri sipil dengan tingkat jabatan struktural eselon IV. Untuk mengetahui apakah program diklat tersebut sudah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya adalah dengan melakukan evaluasi pasca diklat, dimana pada instansi BPPT diselenggarakan oleh unit kerja Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan pengendalian mutu, karena pengendalian mutu pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang telah dicapai dan hasil tersebut dapat diketahui melalui evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Diklatpim Tingkat IV tahun 2011 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan desktiptif, dimana pada penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pejabat eselon IV di lingkungan BPPT yang mengikuti Diklatpim Tingkat IV pada tahun 2011, yaitu berjumlah 30 orang dan atasan langsung dari masing-masing peserta diklat. Hasil yang diperoleh dari evaluasi Diklatpim Tingkat IV tahun 2011 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendalakendala yang dihadapi.

---

Development of a nation like Indonesia needs that were important underlying asset, namely human resources. To obtain quality human resource, human resource development needed to be done through education and training. As with any other organization that is dynamic, BPPT education programs and training for its employees to always be able to follow the dynamics of technological progress whose development goes quickly, one of the education and training programs that are educational and leadership training level IV relating to the formation of the initial figure of an employee civil servants with the rank of an echelon IV tural structures.

To determine whether education and training programs it is in conformity with the planning and implementation is to conduct an evaluation of education and training post in which the agency was organized by work units BPPT Development Center, Education and Training. E valuation is part of quality control activities, because quality control is basically an attempt to improve and enhance the achievements and results can be discovered through the evaluation.

This study aims to analyze the evaluation of education and leadership training level IV In 2011 at the Center for Development, Education and Training of BPPT. This type of research uses a quantitative approach based on objective descriptive where the research was conducted by questionnaire technique. The population in this study were all within the echelon IV BPPT who take part in education and leadership training Level IV in 2011, which amounted to 30 people and the direct supervisor of each participant. The results obtained from the evaluation of education and leadership training level IV in 2011 at the Center for Development, Education and Training of BPPT has been running well, but there are still faced obstacles."

"Pemerintah Kabupaten Dati II Sumedang telah berupaya mengelola diklat pegawai namun hasilnya belum optimal. Dalam sistem diklat pegawai, Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang lebih berperan selaku penyedia peserta diklat. Program-program diklat dibuat secara baku oleh Pemerintah Tingkat Atas (Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Diklat Propinsi Dati. I Jawa Barat) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tungkat II Sumedang. Penentuan kebutuhan diklat (Training Need) belum dianalisis secara benar, hal ini disebabkan oleh kekurangan informasi (analisis jabatan, evaluasi prestasi kerja, rencana/pola pengembangan karir, rencana induk pegawai dan sebagainya), keterbatasan tenaga perencana yang ahli, keterbatasan perencanaan dan sebagainya. Belum ada keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Instansi Vertikal Propinsi Jawa Barat (Kanwil), dan Instansi Pemerintah Pusat yang mempunyai sasaran peserta diklat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.Kecenderungan evaluasi diklat Iebih besar pada penguasaan teori/pengetahuan daripada keterampilan (skill). Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, para pelatih yang profesional dan waktu yang dibutuhkan. Evaluasi diklat pada umumnya telah dilaksanakan, baik mengenai penyelenggaraan, peserta maupun terhadap pengajar/pelatih. Peserta diklat diberi peran mengevaluasi penyelenggaraan diklat dan pengajar/pelatih yang tingkat obyektivitasnya masih perlu dibuktikan kebenarannya. Tindak lanjut evaluasi terhadap pengajar/pelatih mengalami kesulitan terutama bagi para pengajar/pelatih yang berasal dari Dinas/instansi yang dinilai kompeten untuk jenis diklat tertentu. Evaluasi hasil diklat setelah peserta kembali ke tempat kerjanya jarang dilakukan karena aturan atau sistem untuk itu belum ada.Evaluasi prestasi kerja pegawai belum terlaksana secara optimal, rencana/pola karir dan pengembangan pegawai belum dibuat secara formal sehingga dalam perencanaan diklat belum memanfaatkan informasi kegiatan tersebut, Diklat Penjejangan secara umum baru mencapai realisasi sebesar 7.06 % Kecilnya realisasi diklat tersebut karena anggaran diklat sangat terbatas.Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa nilai skor variabel diklat sebesar 69.27 % dan nilai skor variabel prestasi pegawai yang ikut diklat sebesar 71 %. Itu berarti bila diklat dilaksanakan dengan baik maka prestasi kerja pegawai yang ikut diklat akan baik pula. Belum optimalnya prestasi kerja pegawai karena ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan prestasi kerja pegawai seperti kepuasan kerja, kepemimpinan, sarana/ prasarana dan sebagainya. Diklat sangat penting bagi pegawai, hal ini sesuai dengan pendapat responden, bahwa pegawai yang telah mengikuti diklat lebih berprestasi dibandingkan dengan pegawai yang belum pernah ikut diklat."

"Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan. Salah satu strategi tersebut yaitu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah melalui aparat birokrasinya berperan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, mendorong kemajuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Kemajuan masyarakat tersebut dapat berwujud tatanan kehidupan masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.Untuk menghadapi hal itu aparatur birokrasi secara terus menerus dan terprogram harus meningkatkan dan ditingkatkan kemampuannya agar secara internal dapat melaksanakan tugas organisasi dan secara eksternal dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Peningkatan dan pemantapan profesionalisme aparatur pemerintah (Depdagri dan Pemda) melalui pendidikan dan pelatihan aparatur merupakan salah satu fungsi yang vital hares dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dalam rangka membina dan mengembangkan kualitas profesional aparat birokrasi pemerintahan.Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi secara tepat kemampuan yang dibutuhkan atau yang belum dimiliki oleh aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilapangan.Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta bahwa dalam perumusan program diklat aparatur di Badan Diktat Depdagri tidak melalui tahapan awal perencanaan yaitu melaksanakan analisis kebutuhan diklat sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam perencanaan diklat aparatur.Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui mengapa program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan normative yang ada serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana awal kebijakan ini dikeluarkan .Penelitian ini mempergunakan pendekatan teori dan konsep tentang analisis kebutuhan diklat, perencanaan dan pendidikan dan pelatihan aparatur serta analisis kebutuhan diklat sebagai sebuah program kebijakan Badan Diklat Depdagri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data memakai teknik wawancara studi kepustakaan serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang ada karena lemahnya unsur perencanaan pada saat program ini akan ditetapkan sehingga program ini terlihat tidak rasional, integrative dan fleksibel. Disamping itu terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program ini.Faktor tersebut berupa ada tidaknya kewenangan pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat, karakteristik pelaku kebijakan (stakeholders) serta pengaruh lingkungan intern dan ekstern yang turut mempengaruhi kebijakan pelaksanaan program analisis kebutuhan diklat. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan terkait satu dan lainnya."

"Visi baru Indonesia Sehat 2010 dengan pendekatan paradigma sehat merubah cara pandang dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang semula mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif, dengan paradigma sehat lebih mementingkan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Perubahan paradigma ini berdampak terhadap peningkatan kemampuan SDM kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai misi baru. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan ditempuh berbagai cara salah satunya adalah pelatihan. Desentralisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdampak meningkatkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab SDM kesehatan di kabupaten/ kota. Peningkatan harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM kesehatan di kabupaten/kota. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan di kabupaten/ kota, salah satu upaya melalui pelatihan. Desentralisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan termasuk kewenangan menyelenggarakan pelatihan oleh kabupaten/kota. Dengan perubahan-perubahan tersebut, pelatihan di kabupaten/kota akan meningkat baik jumlah maupun jenisnya. Atas dasar itu perlu dipersiapkan kemampuan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelatihan kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kemampuan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelatihan, dilakukan penelitian. Objek penelitian adalah kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Variabel yang diteliti adalah komitmen akan pentingnya pelatihan, kapasitas kuantitatif dan kapasitas kualitatif penyelenggaraan pelatihan. Sebagai responden adalah seluruh SDM kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif jenis studi kasus didukung oleh analisis kuantitatif sederhana. Instrumen penelitian menggunakan pedoman akreditasi pelatihan Pusdiklat Pegawai Depkes RI Jakarta tahun 1999 dan pedoman wawancara terhadap responden. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus masih rendah. Rendahnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan disebabkan faktor kurangnya kemampuan SDM kesehatan dalam mengelola pelatihan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan. Jenis pelatihan yang diperlukan yaitu manajemen pelatihan dan administrasi pelatihan. Mengingat masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Kabupaten Tanggamus, maka desentralisasi penyelenggaraan pelatihan agar dilaksanakan secara bertahap sambil terus menerus meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Kabupaten Tanggamus."

"Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, melalui pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku di dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.Tuntutan peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah itu menjadi sangat penting dan mutlak seiring dengan semakin meluasnya era globalisasi. Oleh karenanya sistem dan program pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar secara efektif dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayanai masyarakat secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Adapun untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, maka harus dilakukan evaluasi sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan dan pelatihan. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menurut pendekatan model Kirkpatrick terdiri dari empat tingkatan yaitu, efektivitas reaksi, efektivitas pembelajaran yang merupakan evaluasi internal dan efektivitas perilaku serta efektivitas hasil (dampak) yang merupakan evaluasi eksternal.Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini akan menguji efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklatpim Tingkat III di Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2003) dengan evaluasi internal yaitu evaluasi efektivitas reaksi dan evaluasi efektivitas pembelajaran.Evaluasi efektivitas reaksi merupakan pengukuran efektivitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan persepsi peserta pendidikan dan pelatihan terhadap aspek kurikulum, widyaiswara, penyelenggara dan aspek sarana prasarana. Sedangkan evaluasi efektivitas pembelajaran merupakan efektivitas yang diukur berdasarkan prestasi belajar peserta yang berkaitan derigan penguasan berbagai konsep, fakta yang diajarkan dalam pendidikan dan pelatihan selama periode tertentu.Untuk memperoleh data berdasarkan persepsi, tehnik pengumpuian data dilakukan dengan membuat kuesioner kepada peserta dengan tehnik purposive sampling yaitu menentukan sampel dari peserta Diklatpim Tingkat III di Jakarta sebanyak 48 responden. Sedangkan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar peserta dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test terhadap peserta Diklatpim Tingkat III tahun 2003.Berdasarkan hasil pengolahan data, dari tanggapan peserta terhadap aspek-aspek pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diukur, maka pelaksanaan Diklatpim Tingkat III yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM secara umum berjalan secara efektif.Meskipun demikian, terhadap reaksi responden yang menyatakan berimbang diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap setiap komponen kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dari peringkat reaksi peserta yang berimbang tersebut, yaitu aspek widyaiswara, sarana dan prasarana, maka hendaklah menjadi prioritas penyempurnaan atau perbaikan.Sedangkan, dari hasil pengolahan data terhadap hasil pembelajaran, kendatipun terdapat peningkatan pengetahuan dari peserta, namun belum mencerminkan keberhasilan yang memuaskan.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan evaluasi Diklatpim Tingkat III tahun 2003 sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya dijadikan sebagai bahan perbaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada komponen-komponen di setiap aspek yang masih belum memadai ketersediaannya serta perlunya studi evaluasi secara lebih terfokus terhadap proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan guna memperoleh hasil keluaran peserta pendidikan dan pelatihan yang benar-benar memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

---

The Evaluation Study For The Effectiveness of The Leadership Grade III Training in Department of Justice and Human RightThe effort of enhancing human resources quality among government apparatus by way of education and training is aimed to improve their knowledge, skill and attitude in executing their assignment in development field and public service.

The demand for enhancing their professionalism is absolutely important side aside by the widening Globalization Era. Therefore, system and programme of education and training especially Leadership Training for Government Employees must be extremely effective in obtaining transparently and accountably birocracy functions and professionalism in which it is also free from corrupt- in serving public matters.

To know how effectiveness of the training is, that evaluation should be done as it is one important level in training process. The evaluation of training execution as Kirkpatrick's Four Level Evaluation Model, these steps can be defined as follows : The Effectiveness of Reaction, The Effectiveness of Learning which is an Internal Evaluation, The Effectiveness of Behavior, and The Effectiveness of Result which is an External Evaluation.

Based on the paradigm, the experiment would examine the effectiveness of The Training and Education (Diklatpim Tingkat Ill) on Department of Justice and Human Right 2003 by a way of Internal Evaluation Measurements, there were the Evaluation of Reaction and the Evaluation of Learning.

The Evaluation in terms of Reaction is the same as measuring the feeling of conferees to Curriculum Aspect, Expert (Widyaiswara) Aspect, Organized Committee Aspect and Facilities Aspect. The Evaluation of Learning is defined as measurement effectivity based on learning appreciation of conferees related to their understandings in concepts and facts studied during the training on the certain period.

To obtain the objective data based on perception, data finding method was done by distributing questionnaires to the trainees in the form of Purposive Sample that was determining samples from the trainees of Leadership Grade Ill Training (Diklatpim Tingkat III) held in Jakarta as many as 48 respondents. Moreover, learning appreciation data from the participants was done by executing pre-test and post-test to them.

Based on the processing data result, from which the trainees responded to the measured aspects of the training as whole, finally the training which was held by The Education and Training Centre of Department of Justice and Human Right was generally running effectiveness.

To those respondents reaction who determined equal, even though, we needed to complete and adapt every component of the training needs. Here, Experts (Widyaiswara) aspect and facilities aspect should become a priority of reconstruction and completing factors. Although, it had not reflected a satisfied goal of the data processing result to the learning result, in fact the knowledge of the conferees as a whole were obviously enhanced.

From the result indicating that the evaluation of the Leadership Grade III Training 2003 had been well done, even though the result had entirely not become reconstruction matters. Relating to the subject, the result of this experiment recommended the need of reconstructions and completing to the insufficient components of every aspect and the need of evaluation study which is more focused to the learning process of the training to produce capable and skillful participants fitted by the aim and the objective of the training."

"Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah propinsi Tingkat I Lampung selaku sumber daya manusia birokrasi, agar lebih profesional dalam bidang tugasnya dan memiliki kinerja dengan baik, maka diperlukan suatu pembinaan dan pengembangan atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang semakin efektif dan efesien, memuaskan dan kompetitif dalam era globaliasi.Penelitian atau kajian ini menyangkut "bagaimana sistem efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu kinerja organisasi aparatur pemerintah daerah Propinsi Tk I Lampung?. Dalam kajian ini lebih di utamakan menganalisis bagaiamana sistem penyelenggaraan diktat Pemda Propinsi Tk.I Lampung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang sering berkaitan satu sama lainnya.Penelitian ini berawal dari kajian analisis yang terdiri :Efektivitas Penyelenggara DiklatEfektivitas Widya/swaraEfektivitas Perencanaan Kebutuhan DiktatEfektivitas KurikulumEfektivitas SaranaEfektivitas Biaya / DanaUntuk mengetahui besarnya pengaruh variabel tersebut dilakukan penelitian laparngan melalui kajian pustaka dan dokumen-dokumen, melalui prosedur yang diajukan kepada responden yaitu Alumni Diktat 16 orang dan Peserta Diktat 24 orang yang diolah berdasarkaan perhitungan kuantitatif dan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif.Berdasarkan kajian teori yang relevan, serta analisis data dan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemda Prop. Tk.I Lampung masih belum optimal dan masih terlalu banyak terdapat kekurangan-kekurangan sebagai salah satu wadah pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan.Keadaan ini dapat dilihat dari penyelenggara diktat, widya/swara, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan prasarana, biaya/dana. Indikasi-indikasi yang kurang sempurna pada pelaksanaan penyelenggaraan Diktat Pemerintah Propinsi Tk I Lampung tersebut dalam memberi konsekwensi yang kurang sempurna pada kinerja organisasi Aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Tk.I Lampung.Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan maka secara khusus penulis mengajukan rekomendasi yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Lampung. Upaya ini antara lain ditempuh melalui peningkatan sistem penyelenggara Diktat, Widyaiswara, Perencanaan Kebutuhan Diktat, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Biaya/Dana."