Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perundingan perdamaian konflik Israel - Suriah pada masa pemerintahan PM. Rabin. Dalam kenyataannya, proses perundingan yang sebelumnya diharapkan menghasilkan perjanjian perdamaian final dalam menyelesaikan konflik Golan temyata hanya menghasilkan dokumen ?Aims and Principles of the Security Arrangement". Dengan menggunakan pertanyaan penelitian ?Apakah dinamika politik domestik Israel mempunyai hubungan dengan proses penyelesaian konflik Golan", maka penulis mencoba mengkaji dinamika politik dalam negeri dan kaitannya dengan penyelesaian konflik Golan. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat politik dalam negeri Israel yang dinamis diasumsikan bersinergi dengan implementasi politik Iuar negeri, khususnya dalam hal penyelesaian konflik dan proses perdamaian antara Israel - Suriah.Kerangka pemikiran yang digunakan berasal dari pendekatan realis dengan menggunakan pemikiran H. H. Lemtner mengenai salah satu faktor domestik penentu kebijakan Iuar negeri, yaitu unstable determinants berupa persepsi dan perilaku massa. Dalam kaitan ini, kebijakan Israel untuk melakukan negosiasi damai dengan didorong oleh dinamika yang terjadi dalam politik dalam negeri. Kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai yang berkuasa, pemerintahan yang berkuasa, opini publik maupun dinamika yang terjadi dalam proses perundingan itu sendiri.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan data yang digunakan merupakan hasil analisa data sekunder. Data didapatkan dengan mengumpulkan dan mempelajari data data terkait dengan permasalahan dari buku, artikel, terbitan berkala dan website resmi.Berdasarkan data yang ada maka dapat diketahui bahwa dinamika yang terjadi di Partai Buruh berupa : perbedaan antara visi Rabin dengan anggota partai Iainnya berkenaan dengan pemberian konsesi Dataran Tinggi Golan, reformasi yang dilakukan Rabin di Partai Buruh, opini publik yang kontra terhadap konsesi wilayah dan ketidakpercayaan pihak Israel terhadap Suriah merupakan faktor yang mempengaruhi posisi Israel dalam proses perundingan damai dengan Suriah. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dinamika politik dalam negeri Israel berpengaruh terhadap kebijakan Israel dalam proses perundingan perdamaian dengan Suriah."

"ABSTRAKTulisan skripsi ini berbicara tentang salah satu aspek dari pertikaian Arab-Israel, yaitu pertikaian Israel-Suriah dalam periode 1978-1985. Alasan pemilihan topik ini adalah, bahwa Suriah berusaha melanjutkan permusuhan Arab-Israel dengan cara kekerasan, terutama sejak Mesir mengadakan perdamaian dengan Israel. Suriah tetap mengupayakan penyelesaian masalah Palestina dan masalah Golan melalui kemelut di Lebanon. Tindakan Suriah ini membahayakan keamanan nasional Israel yang tercermin melalui gangguan atas batasbatas yang ada sekarang. Selain itu, Israel berusaha menjaga perimbangan kekuatan militer dengan negara-negara Arab tetap unggu l. Hal-hal itu merupakan jaminan kelangsungan hidup negaranya. Pembahasan tulisan ini memakai pendekatan utama dari K. J. Holsti mengenai konflik internasional. Pendekatan Holsti akan diketatkan dan ditambah konsep kepentingan nasional dari Morgenthau; keamanan nasional dari Wolfers dan persepsi dari Mroz. Pertikaian ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh internasional. Di sini penulis memakai konsep perimbangan kekuatan dari. Dougherty yang akan menjelaskan peranan dan kepentingan Amerika dan Soviet. Dari penjabaran konsep-konsep tadi dapat bertujuan ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kepentingan diantara nasional negara demi kelangsungan hidupnya. Upaya mencapai tujuan itu sering menjadi pertikaian yang disebabkan oleh adanya gangguan pada keamanan nasional negara lain. Keadaan itu semakin dipertajam oleh sikap bermusuhan yang timbul dari adanya persepsi historis dan ancaman yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Tidak dilepaskan pengaruh negara-negara adi kuasa yang melibatkan diri untuk menjaga perimbangan kekuatan di antara mereka. Akhirnya, kesimpulan dari tulisan skripsi ini adalah bahwa tindakan Israel semata-mata untuk menjaga kelangsungan hidup negaranya dari gangguan negara-negara Arab tetangganya. Israel juga berusaha menciptakan daerah penyangga yang mengelilingi negaranya dengan negara-negara Arab tetangganya. Di pihak lain, Suriah ingin menciptakan suatu kesatuan Arab di bawah Suriah Raya melalui penyelesaian masalah Palestina yang masih terhenti. Penulis beranggapan bahwa pertikaian Arab-Israel akan memakan waktu yang lama dan bertahap untuk mencapai suatu penyelesaian yang tuntas."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perdamaian Israel-Palestina dari perspektif feminis multikultural dengan menfokuskan pembahasan pada partisipasi perempuan Israel. Pandangan feminisme secara umum berasumsi bahwa perempuan dinilai lebih damai dibanding dengan laki-laki, serta kesetaraan gender secara alami mendukung kebijakan yang mengarah kepada perdamaian. Meskipun demikian Israel yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di kawasan Timur Tengah dengan level 72 berdasarkan Global gender gap index 2016 masih menghadapi konfrontasi militer dengan Palestina hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi feminis dan fakta-fakta yang terjadi di Israel dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dari Miles dan Huberman dan menggunakan teori perdamaian feminisme Brock Utne. Tesis ini menemukan bahwa terdapat tiga hambatan dalam partisipasi perempuan Israel sebagai peace maker pencipta perdamaian , yang pertama diskriminasi perempuan dalam politik dan dalam gerakan perdamaian yang disebabkan oleh dominasi patriarki dalam masyarakat Israel yang militer sentrik, yang kedua diskriminasi terhadap perempuan Mizrahi yang disebabkan oleh dominasi perempuan Ashkenazi dan yang terakhir hambatan dari nilai tradisional Yahudi yang menghambat aktivitas perempuan dalam ruang publik. Kata kunci: Perempuan Israel, proses perdamaian, Israel-Palestine, feminis multikultural.

---

ABSTRACTThis thesis is conducted to explore Israel Palestine peace process from multicultural feminism perspective by enlightening Israeli women participation. Feminism generally assumes that women are inherently more peaceful than men and gender equality will naturally support policy that lead to peace. Nevertheless Israel whose highest level of gender equality in Middle East Region with level 72 based on global gender gap index 2016 , still face military confrontation with Palestine until recent day. The contradiction between feminist assumption and facts that occurred in Israel is analyzed by using qualitative method and descriptive analysis approach of Miles and Huberman and using Brock Utne rsquo s feminist peace theory . This thesis finds that there are three obstructions in Israel women participation as peace keeper, first is women discrimination in politic and peace activism caused by domination of patriarchy in military centric society, second is Mizrahi women discrimination caused by Ashkenazi women domination and the last obstruction comes from Jewish traditional value that constrain women activity in public realm.Keywords Israeli women participation, peace process, Israel Palestine, multicultural feminism."

"Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif Realis. Penulis tertarik pada persoalan serangan udara AS terhadap Afghanistan yang dilakukannya secara sepihak tanpa persetujuan dan perintah dari PBB sehingga AS dapat dikatakan melanggar Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001).Kerangka berpikir dalam tesis ini berupa kerangka konseptual. Berdasarkan persoalan penelitian, maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negeri, use of .force, self-defense, terorisme, serta pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa AS berupaya memperluas ruang lingkup perang terhadap terorisme yang tidak hanya ditujukan terhadap Afghanistan saja. Tujuan AS yang sebenarnya adalah mengubah bentuk pemerintahan suatu negara yang dianggapnya dapat membahayakan eksistensi AS sebagai kekuatan tunggal dalam sistem internasional serta yang dapat menghalangi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan AS melalui politik Inn negerinya yang semakin agresif, cenderung unilateral, dan bersifat impulsitUse of.force AS terhadap Afghanistan hanyalah merupakan salah satu bagian dari strategi AS dalam rangka menegakkan demokrasi, pasar bebas, perdagangan bebas, dan sebagainya guna menginfiltrasi urusan dalam negeri anggota PBB yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum 11 September.Oleh karena itu, tujuan politik luar negeri AS melalui operasi militernya terhadap Afghanistan harus dapat dibedakan dengan jelas. Serangan yang dilakukan AS itu benarbenar bertujuan memerangi terorisme internasional ataukah untuk menggulingkan pemerintahan Taliban demi kepentingan nasional AS yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan Tragedi 11 September 2001 .Dalam hal ini, politik luar negeri AS cenderung memanfaatkan islilah self defense guna membenarkan use of ,force yang dilakukannya demi mengejar kepentingan nasionalnya terhadap suatu negara meskipun negara yang diserangnya tidak mengancam AS.Kesimpulan ini berkaitan dengan fakta yang ada dalam kasus use of force AS terhadap Afghanistan. Walaupun dalam kenyataannya 14 dari 19 pelaku serangan 11 September yang tertangkap adalah warga negara Arab Saudi, AS justru menyerang Afghanistan. Padahal, teroris adalah nonstate actor sedangkan Afghanistan merupakan state actor.Berdasarkan Piagam PBB, upaya self-defense hanya ditujukan terhadap aktor negara, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Sehingga, upaya self-defense AS sebagai respon atas serangan 11 September yang menimpanya seharusnya ditujukan terhadap Arab Saudi karena mayoritas pelaku yang berhasil ditangkap merupakan warga berkebangsaan Arab Saudi. Selain itu, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 dan 1373 (2001) sama sekali tidak menyebutkan tentang Afghanistan, Taliban, maupun Al-Qaidah.Tak ada satupun ketentuan dalam hukum internasional yang membenarkan serangan udara AS terhadap Afghanistan sehingga landasan hukum atas use of force AS terhadap Afghanistan sangat "kabur". Memang, meskipun penggunaan kekerasan oleh suatu negara terhadap negara lainnya sudah dilarang secara resntil oleh hukum internasional dan Piagam PBB, namun ada dua pengecualian scbagaimana yang terdapat dalam Pasul 51 dan 53 Piagam PBB.Dalam haI ini, AS telah menyalahgunakan konsep right of self-defense untuk kepentingannya sehingga dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri AS pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan serangan udaranya terhadap Afghanistan telah melanggar Pasal 2 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 7) Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001). Padahal, satu-satunya cara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah melalui jalur hukum internasional, bukan dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya balas dendam."

"Hamas yang merupakan singkatan dari Harakah al-Mugawwamah al-Islamiyah adalah suatu kelompok perlawanan terhadap pendudukan Israel di tanah PaIestina. Dalam melakukan perlawanannya tersebut, kelompok yang muncul dan berkembang di Jalur Gaza (Gaza Strip) sejak 1988 ini selalu menggunakan cara kekerasan dan aksi terornya.Sebagaimana diketahui Israel telah melakukan aneksasi terhadap tanah bangsa Palestina dan untuk itu mereka juga melakukan aktivitas teror terhadap warga Palestina. Sehubungan dengan hal tersebut Harnas merasa perlu untuk melakukan perjuangan dengan cara kekerasan dan aktivitas terornya yang merupakan suatu bentuk pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga sipil Palestina.Kelompok Hamas memainkan peranan penting dalam proses perdamaian PaIestina - Israel. Hal ini terutama disebabkan setiap kali Hamas melakukan serangan terhadap warga Israel, kejadian tersebut langsung menjadi pembenaran {justifikasi} bagi Pemerintah Israel untuk tidak mematuhi hasil perjanjian damai yang telah disepakatinya bersama PLO. Selanjutnya Hamas mempunyai kebijakan untuk terus mengadakan perlawanan dengan cara kekerasan disebabkan oleh karena pihaknya tidak pernah diikutkan dalam proses perundingan damai, sehingga Hamas tidak pernah merasa terikat dengan hasil kesepakatan damai yang telah dicapai oleh PLO dan Israel.Dalam menyikapi permasalahan Palestina - Israel, kedua belah pihak dengan mediator utama Amerika Serikat telah berulang kali mengupayakan perundingan damai. Sehubungan dengan hal tersebut, periodisasi 1993 - 1998, dalam thesis ini, merupakan analisis sejak dicapainya Kesepakatan Oslo I hingga Kesepakatan Wye Plantation.Penelitian ini bersifat eksplanatif research yang didukung oleh berbagai sumber data primer, sekunder, dan penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan mengindikasikan bahwa selama periode 1993 - 1998, kelompok Hamas telah memainkan peran yang signifikan dalam proses perdamaian antara Palestina - Israel."

"Politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmadinejad mempunyai ciri khas tersendiri yaitu konfrontatif. Politik luar negeri yang demikian ini dapat terjadi bilamana kepentingan nasional masing-masing negara tidak bisa dipertemukan atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmedinejad ini berlangsung sejak ia terpilih pada bulan Mei 2005, dan bahkan hingga dimasa awal periode kepemimpinannya yang kedua, yaitu pada setelah bulan Mei 2009. Terdapat indikator yang menunjukkan karakter konfrontasi itu antara lain disebabkan oleh sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung berusaha mendominasi, mengembangkan unilateralisme dan menjalankan praktek hegemoni. Tipikal politik luar negeri Amerika Serikat yang demikian ini bertentangan dengan nilai dan orientasi politik luar negeri Iran yang lebih menekankan anti unilateralisme dan anti hegemoni. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran tersebut dapat dilihat ketika terjadi perdebatan pandangan yang mencolok terutama dalam memandang persoalan nuklir yang dikembangkan oleh Iran serta posisi dan status Israel sekaligus kesangsian atas peristiwa holocaust.

---

Iranian foreign policy toward the United States under the govemment of Ahmadinejad has its own characteristic, it is confrontational. Foreign policy can be happen when the nationai interests of each country cannot be reconcilable with each other. Confrontations which developed by Iran against the United States during the Ahmedinejad govemment since his election in May 2005, and even until the early days of his leadership of the second period after May 2009. There are indicators ihat show the character of the confrontation was partly due to the foreign policy stance of the United States tends to dominate, to develop a practice unilateralism and hegemony. The typical foreign policy of the United States is contrary to such values and orientation of Iran's foreign policy which emphasizes non-unilateralism and hegemony. Confrontations developed by Iran can be seen when there is a strong debate, especially in view of the nuclear issue which was developed by Iran and Israel's position as well as doubts over the Holocaust events."

"Dalam tesis ini, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Iuar negeri Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak dalam menandatangani perjanjian damai Sharm el-Sheikh dengan pihak Palestina. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Israel sebelum Ehud Barak mengalami nasib buruk karena memberikan konsesi yang dianggap 'lebih' bagi pihak Palestina. Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah seorang pengikut fanatik aliran keagamaan di Israel karena ia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Palestina. Adapun pengganti sementara Yitzhak Rabin, yaitu Shimon Peres mengalami kekalahan dalam pemilu dari Benjamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap proses perjanjian damai Israel-Palestina. Benjamin Netanyahu sendiri pun akhimya terjungkal dari kekuasaan setelah mitra koalisinya meninggalkannya karena Netanyahu dianggap memberikan terlalu banyak konsesi pada Palestina dalam perjanjian Wye River I. Dengan menggunakan teori Wiliam D. Coplin, Lentner, Frankel, dan David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan Iuar negeri suatu negara teori William D. Coplin mengenai faktor pengambil keputusan, pendapat Snyder mengenai adanya faktor subjektif dari sudut pandang pembuat keputusan, dan teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai peranan idiosinkretik si pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan Iuar negeri yang diambilnya serta teori yang diajukan oleh Coplin mengenai peranan politik dalam negeri, teori Graham T. Allison tentang proses organisasi dan birokratik politik, teori Snyder mengenai politik domestik dan opini publik, penulis mencoba membahas masalah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa faktor internal yaitu faktor Ehud Barak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya."