Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam atas beberapa catatan yang muncul berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap pemberian kredit kepada yayasan. Untuk meneliti hal dalam penulisan ini, dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan hasilnya bersifat deskriptif, analisis dan tehnik pengumpulan data dari studi dokumen. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan status yayasan telah diakui sebagai badan hukum. Mengingat yayasan diakui sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum yayasan dapat menerima fasilitas kredit dari bank. Namun, yayasan sebagai suatu organisasi nirlaba merupakan badan hukum yang diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oleh karena tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan suatu yayasan dan adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang peruinusannya menimbulkan penafsiran yang kontradiktif antara satu pasal dan yang lainnya, berkaitan dengan pemberian kredit kepada yayasan menimbulkan catatan atau pertanyaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kalangan perbankan merasa perlu adanya kepastian hukum untuk mencegah kemungkinan terjadi pemberian kredit kepada yayasan menjadi melanggar hukum."

"Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia namun dari segi formal maupun dari segi material pendirian yayasan teraebut belum seragam. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tersebut timbul permasalahan pokok yaitu syarat-syarat. apakah yang harus dipenuhi agar suatu yayasan memperoleh status badan hukum, bagaimana status hukum yayasan yang didirikan sebelurrmya dan penyesuaian apakah yang harus dilakukan.Dalam tesis ini penulis mencari jawaban atas permasalahan pokok tersebut dengan melakukan penelitian hukum normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan ditunjang dengan penelitian yang beraifat empiris yang berdasarkan observasi penulis dalam praktek selaku notaris.Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa agar suatu yayasan memperoleh status sebagai badan hukum maka harus dipenuhi syarat formil yaitu yayasan didirikan dengan akta notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan syarat material yaitu anggaran dasar yayasan harus disesuaikan dengan ketehtuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Pada prinsipnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 mengakui yayasan yang didirikan sebelumnya sebagai suatu badan hukum dengan beberapa pembatasan dan harus mel akukan penyesuaian anggaran dasarnya terutama yang berkenaan dengan nama dan tempat kedudukan yayasan, maksud tujuan dan kegiatan usaha yayasan, jangka waktu pendirian, kekayaan yayasan, organ yayasan, perubahan anggaran dasar yayasan, penggabungan dan pembubaran yayasan, tahun buku dan laporan tahunan yayasan."

"Sebelum undang-undang tentang yayasan diberlakukan, terdapat ketidakpastian mengenai pengertian dan bentuk yayasan, maupun batasan yang tegas terhadap maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan. Akibatnya yayasan cenderung disalahgunakan sebagai wadah berkedok sosial untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Diberlakukannya UU Yayasan memberi jawaban atas dibutuhkannya payung hukum mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan yang tadinya belum memiliki kepastian hukum. Namun UU Yayasan belum menekankan secara khusus batasan antara perbedaan yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya. Padahal yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan yayasan yang hanya bersifat sosial dan kemanusiaan, sebagai contoh fungsi yayasan sebagai instrumen syiar keagamaan, penyelenggara pendidikan diniyah, berperan sebagai lembaga amil zakat, dan lain sebagainya. Atas sebab itu timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam.Penelitian ini berlatar belakang dari adanya pemikiran terhadap perlunya UU Yayasan memberi batasan yang tegas antara yayasan keagamaan dengan yayasan sosial dan yayasan kemanusiaan. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah UU Yayasan sudah dapat mengakomodir pendirian yayasan keagamaan, dan bagaimana bentuk yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris yakni menggambarkan dan menjelaskan tentang proses pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam untuk menjadi badan hukum, penelitian evaluatif yakni memberi penilaian atas peranan UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian Yayasan Keagamaan khususnya terhadap Yayasan Islam, serta penelitian analitis yakni analisis terhadap pendirian yayasan keagamaan yang sesuai dengan kaidah Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi dokumen, wawancara, dan penelitian lapangan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam, oleh karena UU Yayasan belum memandang yayasan keagamaan sebagai yayasan yang berbeda dengan yayasan pada umumnya, sehingga pendirian yayasan Islam tidak dituntut untuk sesuai dengan kaidah hukum Islam. Atas sebab ini maka hal-hal yang belum diakomodir UU Yayasan tersebut harus ditutupi dengan pengetahuan tentang keagamaan dan permohonan izin operasional dari Departemen Agama. Selain itu diketahui pula bahwa yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam adalah yayasan keagamaan yang dilandasi akhlak, akidah, dan syariat, sehingga pendirian yayasan keagaman yang sesuai dengan Hukum Islam berarti yayasan keagamaan didirikan dengan memenuhi kaidah normatif dan yuridis dalam syariat Islam.

---

Before the establishment of Foundation Act there was uncertainty in the meaning and form of foundations, as well as strict limits on the purposes, objectives, and activities of the foundation. Hence foundations tend to be misused under "social" guise to enrich certain parties. The implementation of Foundation Act has provided answers to the necessity for the legislation on foundations establishment, management, and supervision which previously hadn't complied to the need of legal certainty. On the other hand, Foundation Act doesn't emphasize the boundary between the difference of religious foundation with the foundation in general. Whereas religious foundations in particularly Islamic foundations, have different characters compared to foundations based on merely social and humanitarian purpose, as examples their establishment purpose for the benefit of missionary endeavor, to conduct diniyah education program, to conduct a role as the formal institution of zakat, et cetera. These factors have raised questions on the extent of Foundation Act to be able to facilitate the establishment of religious foundations, in particularly Islamic foundations.This research background was incited by the thought of how important it is to emphasize the boundary between religious foundation and social or humanitarian foundations. Hence the main issues in this research are about whether Foundation Act has been able to accommodate the establishment of religious foundations, and how to establish Islamic foundation that is in accordance with the rules of Islam. Research methods used to answer these issues were explanatory research to describe and explain the process of religious foundations establishment in particularly Islamic foundations to become legal entities, evaluative research to assess the role of Foundation Act in accommodating the establishment of Religious Foundations in particularly Islamic foundations, and analytical research to analyze the establishment of religious foundations that comply with Islamic rules and Indonesian regulations. This research obtained informations by document studies, interviews and field research.The research results noted that Foundation Act hasn't entirely accommodated the religious foundations establishment in particularly Islamic foundations, since Foundation Act hasn't noticed the difference between religious foundations and foundations in general, thus compliance with the rules of Islamic law is not a requisite in Islamic foundation establishment. What haven't been accommodated by Foundation Law shall be covered by religious knowledge and activity license approval from the Ministry of Religious Affairs. Also note that the religious foundation that complies with Islamic law is a foundation based on religious morals, faith, and the Shari'a, thus establishment of religious foundations that in accordance with Islamic law means that the establishment has met the normative and juridical rules in Islamic Law."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimana pada saat pemberlakuannya telah banyak Yayasan yang berdiri dan menjalankan kegiatannya maka hal tersebut memberikan dampak tersendiri terhadap pemberlakuannya. Yayasan-yayasan yang ada itu harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dan Undang-undang perubahannya tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Undang- Undang perubahannya terhadap yayasan-yayasan yang sudah ada, dimana di dalam pembahasannya meliputi tentang eksistensi, kegiatan dan kekayaan dari yayasan-yayasan yang sudah ada tersebut. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta peraturan pelaksana dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa masih sangat diperlukan peran aktif pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya serta peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami benar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dampak yang ditimbulkannya akibat pemberlakuan dari Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya tersebut.

---

With the enactment of Law Number 16 Year 2001 amended Act Number 28 Year 2004 on the Foundation at which time its enforcement has been a lot of foundations that stand up and run their operations, it gives a disparate impact against its enforcement. Existing foundations had to make adjustments to the Law Foundation and the amendments thereto. Main issues to be discussed in this paper s about the impact of the enactment of amendments to the Law Foundation and the foundations that already exist, where in the discussion include the existence, activities and wealth of foundations that already exist such. This writing method that focuses on the normative juridical regulations, and literature references as well as the implementing regulations in practice.

From these results, it appears that is still very necessary role of government actively to promote the Foundation Act and amendments thereto and other relevant regulations to the public and also to agencies associated with the activities of the foundation so that the public and the parties concerned can understand the true applicable provisions and their impact due to the implementation of the Law foundation and the amendments thereto."

"Kenyataan bahwa banyak yayasan yang bergerak di berbagai bidang dengan berbagai macam maksud, dan tujuan telah terlihat pada masyarakat Indonesia, namun demikian belum ada perundang-undangan yang mengatur khusus tentang yayasan, sehingga hanya hukum kebiasaan dan yurisprudensi saja yang mengatur tentang yayasan. Akibat dari hal ini, banyak yayasan yang dipakai sebagaikedok untuk berbisnis, dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan mula-mula. Menanggapi hal yang demikian, maka pemerintah menganggap perlu untuk membuat suatu kepastian hukum tentang yayasan yang diwujudkan dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis akan memaparkan dalam skripsi bagaimana sebenarnya pengaturan hukum yayasan di Indonesia sebelum diundangkannya undang-undang, tersebut dan bagaimana pengaturan setelah hadirnya Undang-undang tersebut, unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan apa yang ada sebagai hasil perbandingan antara keduanya. Dipaparkan juga bahwa unsur-unsur perbedaan tersebut membawa akibat-akibat hukum bagi yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-undang tersebut ada seperti wajib penyesuaian anggaran dasar yayasan dan wajib pemberi tahuan penyesuaian tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu tertentu dengan pembubaran yayasan sebagai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut Sebagai penutup, penulis menyarankan bahwa yayasan dapat beralih ke bentuk badan hukum lain sebagai alternatif bagi yayasan yang tidak mau menyesuaikan diri dengan Undang-undang baru tersebut."

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

---

ABSTRACTPrior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations."