Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait sistem informasi dalam penyelesaian permohonan pengembalian dan pembebasan PPN oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Direktorat Jenderal Pajak tengah menggencarkan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan. Namun demikian, hasil observasi di KPP Badan dan Orang Asing menunjukkan bahwa proses pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional belum didukung oleh sistem informasi yang memadai. Analisis permasalahan dan analisis sistem informasi dilakukan menggunakan teori pemangku kepentingan dan kemudian dianalisis dengan metodologi Framework for the Application of Systems Thinking (FAST). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di KPP Badan dan Orang Asing. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi menyebabkan proses pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, analisis sistem informasi dalam penelitian ini menghasilkan desain logis (logical design) dan prototipe sistem informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan sistem informasi pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional.

---

This research aims to examine further the problems arise due to the current system implemented by the DGT in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations as well as to analyze information system which accommodates stakeholders’ needs. The DGT is intensifying digitization of tax administrations as part of Tax Reform. However, the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations is not equipped with integrated information system. The problems in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations were analyzed using stakeholder theory while solutions for the problems were analyzed using Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The data collection is held through observation in Foreign Corporate and Individual Tax Office, document analysis, and interviews with parties involved in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations in the DGT. This research finds that the absence of integrated information system in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations in the DGT leads to ineffectiveness and inefficiencies. This research resulted logical design and a web-based information system prototype as material considerations in the development of VAT restitution and exemption information system for Diplomatic Representatives and International Organizations."

"Obat merupakan produk dengan sifat dinamis sehingga kualitas dari obat tersebut haruslah terus dijaga, salah satunya dengan cara kontrol mutu. Kontrol mutu dapat dilakukan dimulai dari pengujian bahan awal dan bahan kemas untuk memastikan spesifikasi dan identitas sesuai. Prosesur tetap terkait dengan pengambilan sampel serta disposisi bahan awal dan bahan kemas penting untuk dibuat dan diterapkan agar seluruh proses tersebut berlangsung secara teratur, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan ilmu serta regulasi terbaru. Maka dari itu, perlu dilakukan secara berkala penilaian kesenjangan prosedur tetap. Metode yang digunakan yaitu studi literatur mengenai regulasi terbaru yaitu WHO Annex 4, kemudian dilakukan pengamatan serta analisis kesenjangan antara prosedur tetap dan WHO Annex dengan memberikan nilai kesesuaian. Selanjutnya dibentuk solusi untuk permasalahan yang terjadi. Berdasarkan penilaian kesenjangan yang telah dilakukan, prosedur tetap telah memenuhi setidaknya 8 poin, hanya memenuhi sebagian dari 6 poin, dan tidak memenuhi sebanyak 2 poin dari total 16 poin yang tertera pada WHO Annex 4. Persentase pemenuhan prosedur tetap disposisi bahan awal dan bahan kemas yaitu sebesar 68,75%. Beberapa daftar poin yang belum terpenuhi atau hanya sebagian terpenuhi meliputi belum lengkapnya detail pernyataan fasilitas pengambilan sampel, tanggung jawab untuk pengmabilan sampel, hingga metode serta pola pengambilan sampel di prosedur operasional. Namun, pada kondisi aktual, poin yang belum terpenuhi tetap dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

Drugs are products with dynamic properties so that the quality of these drugs must be maintained, one of which is by means of quality control. Quality control can be carried out starting from testing of starting materials and packaging materials to ensure proper specifications and identity. It is important to have established and implemented standard operation procedure related to the sampling and disposition of starting materials and packaging materials to ensure that these processes are appropriate, well-documented and in accordance with the latest science and regulations. Therefore, it is necessary to periodically assess the fixed procedure gap. The method used is a literature study regarding the latest regulations, namely WHO Annex 4, then do an observation and analysis regarding the gaps between the standard procedures and the WHO Annex by giving values for each statement. Then a solution is formed for the problems that occur. Based on the gap assessment that has been carried out, the standard operation procedures have fulfilled at least 8 points, only fulfilled a portion of the 6 points, and did not fulfil as many as 2 points out of the total 16 points listed in WHO Annex 4. The percentage of compliance with WHO Annex 4 is 68.75%. Some of the list of points that have not been fulfilled or only partially fulfilled include incomplete detailed statements of sampling facilities, responsibilities for sampling, to methods and patterns of sampling in operational procedures. However, in actual conditions, points that have not been fulfilled are still carried out in accordance with applicable regulations."