Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini merupakan laporan kegiatan dalam upaya menyelesaikan persoalan dalam poses seleksi yang terjadi ada di KPK. KPK adalah suatu organisasi baru yang berdiri secara resmi pada tanggal 23 Desember 2003. Dan mempunyai visi serta misi utama yaitu memberantas korupsi di Indonesia.Sebagai suatu organisasi baru KPK membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan seluruh kegiatan KPK. Karyawan KPK yang dibutuhkan dimulai dari jabatan deputi hingga karyawan dengan level yang lebih rendah.KPK memandang perlu adanya sebuah proses seleksi untuk mencari orang-orang yang berkompenten dan mempunyai integritas tinggi dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.Sebagai suatu lembaga baru yang belum pernah melakukan suatu proses seleksi KPK menggunakan jasa konsultan sebagai pelaksanaannya. Akan tetapi proses seleksi itu kurang memenuhi keinginan KPK atau dengan kata lain kurang "pas", ada calon - calon yang kurang memenuhi syarat tetapi lolos untuk mengikuti wawancara akhir, ataupun ada calon yang seharusnya menjadi kandidat untuk jabatan A tetapi ditempatkan untuk menjadi kandidat pada jabatan B.Setelah melakukan penelitian, bagaimana hal itu dapat terjadi ditemukan lah bahwa proses seleksi di KPK terlalu lama dan panjang sehingga membuat para peserta dan juga pelaku wawancara menjadi jenuh, belum lagi tekanan-tekanan yang didapat baik secara internal maupun eksternaI. Membuat proses seleksi tidak menjadi menyenangkan dan kondusif.Untuk mengatasi hal itu penulis mencoba memberikan sebuah alternatif solusi baru, yaitu dengan memperpendek rangkaian proses seleksi di KPK dengan tidak melupakan hal-hal pokok yang harus dilakukan. Pada Tahap proses seleksi sebelumnya dibutuhkan sembilan tahapan dengan waktu hampir 3 bulan tetapi pada altematif solusi yang baru hanya dibutuhkan 7 tahapan saja dan waktu kurang lebih hanya 2 bulan saja.Diharapkan dengan adanya suatu proses seleksi yang baru ini KPK dapat lebih cepat mendapatkan dan menemukan orang-orang yang dicarinya untuk segera bekerja serta melaksanakan tugas KPK."

"ABSTRACTThis study aims to examine the existence of counterproductive effects of Rice For Poor (Raskin) program on labor supply. The impact evaluation is done by a combination of Difference-in-Difference and Propensity Score Matching methods. The estimation results shown that Raskin has a significant impact on decreasing of households head working hours, especially on male. Based on these findings, it can be concluded that Raskin has a counterproductive effect on labor supply, but there is no evidence to say Raskin makes people lazy."

"Penelitian ini mendalami hubungan antara kompetensi digital (IP-TIK) dan rasio penduduk bekerja (RPB) di 34 provinsi Indonesia, dengan faktor-faktor seperti upah minimum provinsi, PDRB-HK per kapita, inflasi, dan kepadatan penduduk. Data diperoleh dari BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi model ekonometrika dengan metode Fixed Effect Model, hasil penelitian menunjukkan IP-TIK berhubungan positif dan signifikan dengan RPB, di mana peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,1138% (absolut) RPB. PDRB-HK per kapita dan kepadatan penduduk juga positif signifikan, sementara UMP dan inflasi negatif signifikan. Terdapat variasi regional di mana IP-TIK signifikan di luar Jawa dengan peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,0908% (absolut) RPB, namun tidak signifikan di Jawa. Dari komponen IP-TIK, hanya komponen penggunaan yang signifikan, dengan peningkatan 1% (relatif) berhubungan dengan peningkatan 0.05154% (absolut) RPB.

---

This study explores the relationship between digital competency that is represented by Information and Communication Technology Development IndekX (ICT-DI) and Employment-to-Popultaiton Ratio (EPR) in 34 provinces of Indonesia, considering factors such as the provincial minimum wage, GRDP per capita, inflation, and population density. Data were obtained from BPS (Central Bureau of Statistics, Republic of Indonesia) and the Ministry of Manpower, Republic of Indonesia. Using a quantitative approach and regression analysis with an econometric model employing the Fixed-Effect Model method, the results show that ICT-DI has a positive and significant relationship with EPR, where a 1% (relative) increase in IP-TIK is associated with a 0.1138% (absolute) increase in EPR. GRDP per capita and population density are also significantly positive, while the minimum wage and inflation are significantly negative. There are regional variations where ICT-DI is significant outside Java, with a 1% (relative) increase in ICT-DI is associated with a 0.0908% (absolute) increase in EPR, but it is not significant in Java. Among the components of ICT-DI, only the “use” component is significant, with a 1% (relative) increase associated with a 0.05154% (absolute) increase in EPR."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dan menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menentukan dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc Tipikor harus cuti di luar tanggungan negara, ketentuan tersebut membuat status kepegawaian dosen PNS yang menjadi Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi tidak jelas, karena masa cuti di luar tanggungan negara lebih singkat dibandingkan dengan masa jabatan hakim ad hoc Tipikor. Selain itu, ketentuan cuti di luar tanggungan negara tersebut akan mengakibatkan hilangnya hak-hak kepegawaian dosen tersebut. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 seharusnya dapat dikesampingkan. Penyelesaian status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc Tipikor dapat diselesaikan dengan menetapkan pembebasan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil.

---

This study aims to clarify the employment status of civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime and to explain the dispute resolution of its employment status. This study implements a normative research; a research typology uses an explanatory with analytical prescriptive form. Elucidation of Article 16 of Law Number 46 year 2009 determines that civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime oblige to take a government unpaid leave, these provisions leads to an unclear employment status of the civil servant university lecturers serving as ad hoc Judge of Corruption crime, due to the duration for a government unpaid leave is shorter than the term given for ad hoc judges of Corruption crime. Moreover, provisions of government unpaid leave resulted in the loss of lecturers employment rights. The tenure judgeship of an ad hoc judge in the court of corruption crime is semi-permanent, whereas, this is different from ad hoc judges for special courts. Thus, the employment status of civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime should clearly be defined. The elucidation of the article which causing the unclear employment status should be ruled out, the dispute of this employment status can be solved by establishing a temporary exemption from the judgeship tenure without losing one?s status as a civil servant."

""Testing People at Work is an authoritative, practical text on selection and assessment. It explains psychometric testing in occupational settings and also covers other methods of selection such as assessment centres and e-selection. The book systematically covers all the topics required for the BPS Certificates of Competence in Testing, Levels A and B."--BOOK JACKET."

"ABSTRAKThesis ini merupakan suatu pembahasan teoritis mengenai test kemampuan yang dilengkapi dengan suatu penelitian empiris.Test kemampuan semakin hari semakin penting peranannya dalam kehidupan kita di Indonesia. Dapat dipastikan hampir semua test yang digunakan di Indonesia berasal dari luar negeri.Karena efek parameter kebudayaan, test asal luar negeri sering tidak sah.Menyadari kebutuhan akan test, terutama test yang sah, maka sejak 1966 dimulailah penyusunan dan penelitian mengenai Test Kemampuan Diferensiil ini. Guna mencapai obyektifitas, maka dalam thesis ini digunakan pendekatan yang bersifat psikometrik. Bagian teoritis disertasi ini berfungsi untuk memberikan raison d'etre-nya kepada penelitian empiris."