Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"ABSTRAKBPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yangdiakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjaditanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis TuntutanPerbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadapbendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yangbertujuan untuk pemulihan keuangan negara/daerah dan tertib administrasi dalampengelolaan keuangan negara/daerah, Majelis Tuntutan Perbendaharaan padaBPK memegang peranan penting khususnya dalam penyelesaian ganti kerugiannegara/daerah yang penanggungjawabnya adalah bendahara. Denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, penulisan inibermaksud menjelaskan kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalammenilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendaharadikaitkan dengan Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penulisan ini, disimpulkanbahwa kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharan dalam menilai dan/ataumenetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara dikaitkan dengan SistemPeradilan Administrasi di Indonesia adalah bahwa Majelis TuntutanPerbendaharaan tidak termasuk dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesiakarena pada proses menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerahterhadap bendahara Majelis Panel dalam Majelis Tuntutan Perbendaharaanmenjalankan fungsi quasi administratif atau berlaku selayaknya pimpinaninstansi/lembaga terhadap pegawai dalam lingkungannya.

---

ABSTRACTThe Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), have theauthority to assess and determine the amount of loss suffered by the state causedby a treasurer’s illegal action both intended or by negligance. State assessmentsand state financial losses or the determination of which party is obliged to paycompensation determined by the decision of BPK RI. The settlements in which thetreasurer obliged to, is ruled by BPK Regulations Number 3 Year 2007, in whichArticle 41 of the regulation stated that BPK RI can formed a TreasuryProsecution Council to process the state financial loss settlements to thetreasurer. As a part of state financial loss settlements system that pursue therelieve of the state financial and an administration order in state financialmanagement, BPK RI’s Treasury Prosecution Council held an important role,especially in state financial loss settlements obliged to a treasurer. By usingliteratures and laws study, this research intented to explain and clearing theTreasury Prosecution Council’s stand in the Administrative Judicature System ofIndonesia.Based on the analysis conducted in this research, it is concluded that theTreasury Prosecution Council in doing assessments and/or determination of astate financial loss obliged to a trasurer is not a part of the AdministrativeJudicature System of Indonesia because it doesn’t do any court function. Theconclusion was higlighting that in the assessing and/or determining process, thePanel in the Treasury Prosecution Council was doing a quasi administrativefunction or in other word it act as if it were the head of the office in givingassessments and determinations."

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya termasuk keuangannya. Penerimaan PAD dan DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai merupakan masalah yang umum terjadi di sebagian besar daerah termasuk kota Bekasi. Akibatnya banyak pembangunan fasilitas publik yang terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus mulai mencari altematif pendanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu alternatif tersebut adalah pinjaman. Karya akhir ini bertujuan untuk menilai kemampuan APBD kota Bekasi dalam melakukan pinjaman dan memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dengan baik.Dari perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah kota Bekasi mampu melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam karya akhir ini disajikan tiga simulasi pembayaran pokok dan bunga dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dari simulasi tersebut, penulis memberikan saran agar pemerintah kota Bekasi memilih jangka waktu pembayaran maksimum agar beban keuangan di tahun-tahun pertama pinjaman tidak terlalu berat.Sedangkan untuk mengelola pinjaman daerah dengan baik, pemerintah daerah tidak boleti melupakan transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah dengan selalu membuat laporan secara berkala tentang perkembangan posisi pinjaman daerah dan perkembangan pelaksanaan proyek. Laporan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu audit terhadap pinjaman tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh auditor eksternal."

"ABSTRAKGuna menunjang kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, Pemerintah Reptiblik Indonesia secara terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu pengawasan di bidang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, baik Anggaran Rutin maupun Angaran Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah membentuk BPKP dengan Kepusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berperan sebagai Badan Pengawasan Intern Pemerintah, dan secara struktural BPKP mempunyai kedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas-tugas pokok BPKP adalah merencanakan program kerja pengawasan dan melaksanakan program program pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan yang telah digariskan oleh Wakil Presiden, dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan Instruksi, Preeiden Nomor 15 Tahun 1983. Dimana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa secara operasional, taknis pelaksanaan pengawasan yang akan di terapkan oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawas Pembangunan. Sedangkan setiap laporan hasil-hasil pengawasan BPKP kepada Presiden harus melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan. Secara struktural, kedudukan BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam prakteknya segala tindakan-tindakan yang akan diambil oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara PAN dan Menko Ekuin/Wasbang sehingga secara psikologis eksistensi BPKP selaku Pengawasan Intern Pemerintah adalah lemah karena harus melalui pihak ketiga."

"Good government governance (GGG) yang menekankan aspek pengelolaan organisasi dan pengawasan merupakan suatu tuntutan reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terutama dilakukan pada pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Maka Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara yang berpengaruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah, serta mengamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara, laporan keuangan hares disajikan oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pun baru ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005 oleh Pemerintah Pusat dan harus dilaksanakan oleh seluruh instansi di pemerintahan mulai tahun anggaran 2006. Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonomi juga harus menekankan laporan keuangan sesuai SAP dalam mewujudkan GGG maka dibutuhkan komitmen dari board governance Pemerintah Kota Bekasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Walikota Bekasi serta perangkat daerahnya dalam melaksanakan SAP.Perangkat governance, dari pemerintah daerah sebagai sistem terdiri atas (1) struktur governance (governance structure), (2) mekanisme governance (governance mechanisms), dan (3) prinsip-prinsip governance (governance principles). Ketiga perangkat ini akan berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem governance (governance system) yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas perangkat governance ini akan dinilai dengan seberapa jauh sistem dimaksud mampu menghasiikan governance outcomes yang diharapkan, yaitu meningkatnya kinerja pemerintah daerah."