Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Turunnya rezim Soeharto membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan atau yang lebih dikenal dengan istilah reformasi terjadi disegala bidang. Sejalan dengan reformasi, pemerintah telah mengeluarkan satu paket Undang-Undang baru yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah secara efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001. Menjelang berjalannya pelaksanaan otonomi daerah, isu tersebut semakin semarak dibicarakan oleh berbagai pihak. Termasuk diantaranya oleh media massa. Dalam menanggapi suatu realitas yang ada di dalam masyarakat, setiap media massa mengkonstruksi realitas secara berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Harian Banjarmasin Post dan Harian Kompas membingkai dan membahas isu otonomi daerah ? Apakah ada perbedaan antara surat kabar daerah dan pusat dalam menanggapi isu mengenai otonomi daerah ? Apakah isi pemberitaan pada Harian Banjarmasin Post dan Harian Kompas mendukung, menolak atau tidak berpihak (netral) terhadap isu otonomi daerah ? Peneliti menggunakan Metode Semiotik Sosial dari M.A.K Halliday dan Raquiyya Hassan, untuk menganalisis teks atau wacana mengenai isu otonomi daerah yang ada pada Harian Banjarmasin Post dan Harian Kompas. Harian Banjarmasin Post merupakan surat kabar daerah yang berbasis di Banjarmasin dan beredar di wilayah Kalimantan. Sedangkan Harian Kompas adalah surat kabar nasional yang berbasis di Jakarta dan beredar di seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap wacana mengenai otonomi daerah pada Harian Banjarmasin Post dan Harian Kompas menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara kedua media ini dalam menampilkan isu otonomi daerah tersebut. Harian Banjarmasin Post yang merupakan surat kabar daerah mengangkat isu otonomi daerah dari sisi kesiapan daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Sedangkan Harian Kompas lebih banyak menonjolkan dampak negatif dan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam wacana yang dibangun oleh harian Banjarmasin Post terlihat jelas bahwa media ini mendukung isu otonomi daerah. Banjarmasin Post lebih berpihak pada pemerintah daerah. Sedangkan Harian Kompas menampakkan kecenderungan bersikap kritis terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Harian Kompas lebih berorientasi pada perspektif pusat."

"Kita mengenal apa yang dinamakan kebebasan pers. Kebebasan pers itu sendiri tidak bersifat mutlak. Salah satu pembatasnya adalah kode etik jurnalistik. Pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik merupakan saringan bagi kebebasan pers. Dengan begitu, pers tidak dapat menyajikan berita sebebas-bebasnya. Ada suatu pedoman yang harus dijadikan pegangan, yang harus dihormati agar beritanya tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam kode etik jurnalistik. Dengan mematuhi kode etik jurnalistik misalnya, pemberitaan di media massa diharapkan tidak menghukum seseorang bersalah atau tidak.Di Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur tentang trial by the press. Padahal, pemberitaan yang sudah "memvonis" seseorang tersangka dilihat dari sudut tata negara sudah merupakan trial by the press, karena sudah merupakan perusakan sistem ketatanegaraan (Loqman, 1994:10). Dalam suatu negara hukum, dilarang main hakim sendiri (Eigenrichting). Karena itu, tindakan pers yang "memvonis" tersangka padahal hakim belum menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan pelanggaran terhadap fungsi kekuasaan kehakiman. Seharusnya kekuasaan kehakiman yang menentukan kesalahan seseorang tersangka, tidak boleh dipengaruhi kekuasaan apapun termasuk media massa. Kekuasaan kehakiman harus bebas.Menurut Padmo Wahyono (dalam Logman, 1994:10), trial by the press dapat dilihat dari dua sisi, yakni pers yang bebas menghakimi seseorang. Jadi ada suatu pertentangan dengan kebebasan seseorang dan pers yang bebas ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka.Dalam hal sisi yang pertama bila dikaitkan dengan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, maka kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Karena itu, tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi, penghakiman oleh pers merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi.Sedangkan sisi yang kedua, hakim yang profesional dalam kariernya tidak akan terpengaruh oleh tanggapan pers yang bebas. Bila pemberitaan pers sampai mempengaruhi jalannya suatu proses peradilan, maka hal itu merupakan masalah yang sifatnya konstitusional. Karena di satu pihak kebebasan pers harus dihormati, di lain pihak kebebasan pers jangan sampai menghakimi tersangka (jangan sampai terjadi trial by the press).Di beberapa negara, bila sampai terjadi penghakiman oleh pers, maka media massa tersebut diberi sanksi dengan dasar telah melakukan contempt of court (kejahatan terhadap proses peradilan). Ini berarti, media massa tersebut dianggap telah melakukan trial by the press dan harus mempertanggungjawabkannya melalui peradilan."

"Hujan yang merupakan salah satu bentuk presipitasi mempunyai hubungan yang erat dengan limpasan permukaan . Sebelum menjadi limpasan permukaan, air hujan yang jatuh kepermukaan bumi akan mengalami proses infiltrasi , evaporasi maupun transpirasi yang semuanya merupakan bentuk kehilangan total air hujan. Ada suatu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan besarnya kehilangan total tersebut, metode ini dinamakan phi indeks. Phi indeks merupakan intensitas kehilangan yang terbagi rata yang harus dikurangkan dari intensitas hujan agar didapat limpasan permukaan akibat hujan netto yang benar-benar menjadi limpasan. Jadi hipotesisnya adalah bila diketahui persamaan hubungan antara hujan ( X ) dan aliran ( Y ) maka intensitas kehilangan adalah curah hujan nyata ( R ) dikurangi hujan yang menjadi aliran tersebut, atau dalam bentuk persamaan regresi linier Y = a.X , dimana X = R - ?. Data-data yang digunakan adalah data curah hujan besar harian yaitu data curah hujan harian yang lebih besar dari data curah hujan harian rata-rata, dan data limpasan harian yang berasal dari data debit harian yang telah dikurangi dengan aliran dasamya . Data curah hujan dan data debit harian tersebut diperoleh dari stasiun pengukuran hujan dan stasiun pengukuran debit pada DAS Ciujung tahun 1997 karena memiliki data stasiun hujan terukur yang paling banyak tersebar pada DAS Ciujung. Dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh dari hipotesa dengan menggunakan data tersebut akan memberikan hasil besamya phi indeks yang cukup mewakili untuk DAS Ciujung."

"Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Orientasi Pemberitaan Hariam Ekonomi dalam Masalah Otonomi Daerah - Analisis Isi Pemberitaan Masalah Otonorni Daerah di Harian Ekonomi Bisnis Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca Kumn Waktu Tahun 2000Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (case study), dengan tipe peneliiian muIt:`ca.se-multilevel anaLIsis. Berita harian ekonomi Bisnis Indonesia dan Neraca selama kurun waktu Tahun 2000 yang memuat masalah otonomi daerah menjadi obyek atau kasus dalarn penelitian Analisis data dilakukan pada level teks (text), praktek wacana (aHscourse praom-e)(organisasifmdusu'i) dan level praktek sosiokultural (industri media cetak Indonesia).Hasil penelitian menunjukkan, meskipun proses dalam memproduksi berita yang dilakukan redaksi kedua media relatif sama, tetapi produk akhir yang dihasilkan berupa berita relatif berbeda. Hal ini temtama discbabkan oleh kebijakan media yang berlajnan serta tuntumn pasar pembaca yang tersegmentasi yang mengakibatkan perbedaan pada penampilan produk yang dihasiIkan. Dari seluruh produk yang diteliti sebanyak 224 item berita, dapat disimpulkan sebagai berikut :Pada tingkat teks, dilihat dari frekuensi pemuatan, Bisnfs Indonesia menampilkan 193 berita dan Nemca menampilkan 31 berita mengenai otonomi daerah selama kurun waktu Tahun 2000. Isu (tema) dominan yang ditampiikan Bisnis Indonesia adalah masalah dana atau kcuangan sedangkan Neraca mengenai masalah peraturan atau perundang-undangan. Mengcnai kualitas atau obyektiiitas pemberitaan 1) unsur faktualitas : Bisnis Indonesia dan Neraca cukup jelas dalam memisahkan fakta dan opini. 2) kescimbangan sumbsr : Bisnis Indonesia dan Neraca cendcrung iidak seimbang dalam penggunaan sumber berita 3) netralitas pemberitaan : kedua media menunjukkan sikap dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.Pada iingkat wacana dapat disimpulkan strulctur organisasi Bisnis Indonesia dan Neraca hampir sama, begin pula dcngan proscs induslri memproduksi produk berita. Namun karena kebiiakan redaksional berbeda, menjadikan penampilan kedua produk berbeda.Pada tingkat sosiokultural dapat disimpulkan sedikimya ada tiga fenomena yang dapat menjelaskan konteks sosiokultural pers Indonesia di masa otonomi daerah yaitu 1) makin luasnya medan wilayah liputan dan jumlah narasumber yang diberitakan 2) makin longgamya ketentuan legal tentang izin pencrbitan media cctak (SIUPP) 3) makin memusatnya pers di ibukota negara atau Pulau Jawa meskipun kebijakan otonomi daerah telah diundangkan.Dari hasil penelitian ini dirckomendasikan unruk mengadakan penelilian Ianjutan tentang manajsmen redaksional di harian ekonomi yang lain dengan menggunakan pendekatan konstruksi kategori yang berbeda, penelitian lanjutan tentang rnanajemen media ditinjau dari pengelolaan SDM, pasar pembaca, dil sorta pcnelitian lanjutan tentang induslri media cetak di Indonesia.

---

This research is done by using the case study methode, in the type of multicase-multilevel analysis. The object of research is The Bisnis Indonesia and Neraca Economy Newspaper during the 2000 decade which contained the district autonomy problem which being the object in this research. The analysis was done on the text level, discourse practise (organization/industri) and sosiocultural (Indonesia Press Media Industry).The result of the research shows that in the process of producing news, both of that editorial staff the same relatively. But news, as the result of the product is diiferent. It happened because of the media regulations of both editorial staif are diierent. Also the different of the market demand segmentation causes the different of the product. From 224 item of the news product which had been analyzed, it can be concluded as follow :On the manuscript level, seen from the contain frequency, Bisnis Indonesia has 193 news and Neraca gives 31 news about district autonomy in the year of 2000. The dominant issue or theme in Bisnis Indonesia news is the financial or fund problem, while Neraca contains the regulation of constitution. The quality or the objectivity ofthe issue:1. Factuality : Bisnis Indonesia and Neraca are clear enough in separation or fact and opinion.2. Balance of source 1 Bisnis Indonesia and Neraca intend unbalance in using the source of news.3. Neutrality of news : Both of daily news shows their support for the district autonomyOn text level, it can be concluded that the organization structure of Bisnis Indonesia and Neraca almost the same, also the industry process in producing news. But the editorial staff regulation are different, it makes their performance different.On the sosiocultural level can be concluded atleast there are 3 phenomena that can explain sosiocultural context of the Indonesia press in the decade of district autonomy, they are :1. Getting wider of the covering area and the amount of news source which are covered.2. Getting loser the legal regulation in publishing press.3. The press in the capital city or Java island is getting more centralize, even though the regulation of district autonomy has been declared.The result of the research, it is recommended to do the continuation of the research about the editorial staff management in the order economy newspaper, by using the different category construction theory. The research continuation about the media managment Rom the Human Resources Management, market reader, etc, and also the research continuation about the press industry in Indonesia generally."

"Tumbangnya Orde Baru dan munculnya Era Reformasi menyebabkan banyakperubahan di berbagai bidang Di bidang pers (media massa) perubahan ilu iditandaidengan munculnya media rnassa cetak baru dalam jumlah yang bcs-ar. Perubahan lain dadkemerdekaan pers adalah mzmculnya media massa yang menjadi corong kelompok ataupartai politik tertentu, antara lain: Tabloid Demokrat (Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan --PDE), Tabloid Siaga (Partai Golkar), Dura Maqamkat (Partai KebangkitanBangsa --PKB), Tabloid Amana! (Partai Amanat Nasional --PAN), dan Tabloid Abadi(Partai Bulan Bintang --PBB). Di sisi lain. muncul pula kecendenmgan dari beberapamedia massa alan Surat kabar non-partisan yang pola pembelitaannya secara iransparanmenonjolkan kelompok atau parpol tertentu.Dalam penelitian ini akan dilihat ideologi sebagai salah sam faktor yangmempengaruhi pola pemberituan surat kabar (Harian Korrgpas dan Harlan Republika).Untuk itn, yang hams adalah dikaji bagaimana pola-pola pemberitaan surai kabar (HarianKongpas dan Haxian Republika) tentang panai-partai politik, kcmudian menentukanideologi politik yang mempengaruhi pola-pola pemberitaan kedua Surat kabar tersebut.Teori-teori yang dominan dipakai dalam Studi ini sebagian besar diambi! dariteori-teori Sosiologi Media, tenxtama tenlzmg pola.-pola isi media dan tentang pengaruhideologi politik terhadap pola pembedtaan sum! kabar. Selain im, dikemulcakan juga pola- pola pemberilaan Hnrinn Korrgpas dan Harian Republika dari beberapa studi yang telahdilalcukan sebelumnya. Kajian-kajian tentang poiitik aliran dan pertentangan ideologipolitik pada pemilu 1955 dan pemilu 1999 juga digunakan unhlk mempcrkuat studi ini,terutama tenlang hubungan anuun Surat knbar, partai politik, dan ideologi politikSedangcan untuk metodologi penelitjan, dikemukakan bahwa jenis penelitian iniadalah penelitian yang mengglmakan metode kualitatif yang didukung data-data kuantitatifyang diperoleh dari analisis isi pola-pola pemberitaan Surat kabar tentang partai-partaipolitik (PDI-P, Partai Gall-rar, PPP, PKB, dan PAN) aelama knmpanye pemilu 1999, yaituttmggal 7 - 19 Juni 1999. Untuk rancangan analisis basil penelitian ini l'!1¢I\g§.lIl&k8I'l polaanalisis sosio-kultural (kontekstnal), yaitu dengan menginterpretasiknn pola-pola teksberita yang telah dllcetahui yang kemudian dikaitkan dengan kontelcs sosial dan poliiikketika berita tersebut dibuahSebagai temuan hasil peneliti ini adalah pertama, tentang pola-pola pemberitaansumi kabar, diketahui pola pemberitaan Harian Kongpas cenderung lebih memihak danmendulcung Paz-tai Demokrasi Indonesia Penjuangan (PDI-P), sedangkan pola pemberitaanHarlan Republika ccnderung lebih memihak dan mendukamg Partai Persaiuan Pembangunan(PPP). Kedua, tenlang pengaruh ideologi politik lerhadap pola pemberitaan sum! kabar,diketahui bahwa pola pemberitnan Harian Kompas yang cenderung memihak danmendukung PDI-P dipenyruhi oleh ideologi politik ?Nasionalis?, sedangkan polapemberitnan Harian Republika yang cenderung memihak dan menduknng PPP dipengaruhioleh ideologi politik "Islami?"

"Isu terorisme merupakan berita yang hangat terutama semenjak terjadinya serangan teroris pada menara kembar World Trade Center di New York dan Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon di Washington, DC pada tanggal 11 September 2001. Di Indonesia, isu ini menjadi semakin hangat semenjak terjadinya tragedi bom Bali, 12 Oktober 2002. Pengamatan pada pemberitaan tentang isu terorisrne memberikan indikasi adanya keberagaman pandangan, dilihat dari nada berita yang dilaporkan oleh media berita. Diamati pula bahwa ada kecenderungan menghubungkan Amerika Serikat (AS) pada kebanyakan berita tentang isu terorisme. Fenomena demikian nampaknya wajar berhubung isu terorisme menjadi wacana hangat di kalangan masyarakat setelah negara itu mengkampanyekan perlawanannya secara global. Dalam hal ini AS mendapat penilaian beragam, yakni positif netral, dan negatif seperti dapat dideteksi dari kemasan berita.Mengingat pentingnya pengaruh suratkabar pada khalayak pembacanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar isu terorisme ditonjolkan dalam bentuk berita, dan nada yang bagaimana tentang AS yang disiratkan dalam berita-berita itu. Dengan memakai analisis isi sebagai penelitian unobtrusive, proses pengkodean dilakukan pada tiga suratkabar mainstream (Kompas, Media Indonesia, dan Jawa Pos) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: seberapa besar isu terorisme mendapat peliputan oleh ketiga suratkabar; seberapa besar AS disinggung dalam pemberitaan; seberapa besar tragedi bom Bali mempengaruhi frekuensi pemberitaan isu terorisme; bagaimana nada pemberitaan tentang AS; bagaimana tragedi bom Bali mempengaruhi nada tentang AS; bagaimana format berita berpengaruh pada nada tentang AS; bagaimana sumber berita berpengaruh pada nada tentang AS; dan seberapa besar subsidi berita dan Kedubes AS di Jakarta dipakai oleo ketiga suratkabar. Untuk mengetahui hubungan-hubungan itu dilakukan analisis kuantitatif terhadap isi ketiga suratkabar di atas dalam periode 19 hari sebelum dan 19 hari sesudah peristiwa bom Bali. Uji statistik terhadap data kuantitatif ini dilakukan dengan Chi-Square. Sebagai pendukung temuan-temuan kuantitatif, penelitian ini desertai analisis kualitatif pada level talcs, menggunakan analisis framing dengan mengadopsi model William A. Gamson.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberitaan tentang terorisme, ketiga suratkabar memberikan porsilfrekuensi yang cukup besar dan kurang lebih sama jumlahnya; persentase berita tentang isu terorisme yang menyinggung mengenai AS lebih besar dibandingkan dengan berita yang sama sekali tidak menyinggungnya; persentase jumlah berita tentang terorisme yang berorientasi sebagai isu (bukan semata-mata sebagai peristiwa) lebih besar secara signifikan sesudah tragedi bom Bali dibanding sebelumnya; persentase berita tentang terorisme yang bernada negatif mengenai AS lebih besar dibandingkan dengan yang bernada positif; persentase berita tentang terorisme dengan nada positif mengenai AS lebih besar setelah tragedi bom Bali dibanding sebelumnya; berita dengan format straight news cenderung lebih netral terhadap AS dibandingkan dengan berita dengan format lainnya; berita yang menggunakan sumber berita dari Barat cenderung bernada lebih netral tentang AS; dan subsidi berita tentang isu terorisme dari Kedubes AS di Jakarta sangat tidak signifikan pengaruhnya pada isi media pada ketiga suratkabar yang diteliti.Penelitian tentang masalah ini memiliki potensi besar di masa depan, dan agar suatu studi dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang valid serta dapat menggeneralisasikan temuan-temuannya, maka kepada pars perninat penelitian ini direkomendasikan agar analisis isi disertai dengan survey mengenai apa saja yang menjadi kendala bagi para gatekeeper dalam memberitakan suatu isu karena dengan cara itu akan dapat dideteksi faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, dan aktor-aktor penyebab adanya ketidakleluasaan dalam pemberitaan suatu isu."

"Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) dalam pasar modal muncul sebagai alternatif teori Efficient Market Hypothesis (EMH) yang mampu menunjukkan kelemahan teori portofolio modern yang mengasumsikan bahwa investor bersifat rasional, pasar efisien, dan random walk. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola atau struktur dengan skala dan ukuran yang berbeda, dan menunjukkan adanya trend. Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui apakah konsep fraktal berlaku terhadap return harian indeks LQ45 dan lima saham perbankan yang bertahan dalam kelompok LQ45 selama periode 2 Juni 2008 sampai dengan 1 September 2009. Dalam penelitian digunakan analisis Rescaled Range (R/S) dan nilai eksponen Hurst (H) untuk melihat karakteristik pergerakan return, mengukur tingkat risiko, mengukur korelasi dan melihat dimensi fraktal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga return harian indeks LQ45 dan lima saham perbankan kelompok LQ45 di BEI lebih mendekati asumsi FMH dengan konsep bias random walk, investor terdiri dari berbagai horison investasi dan pergerakan return saham dari waktu ke waktu mempunyai keterkaitan.

---

Fractal Market Hypothesis (FMH) turns up in the capital market as an alternative theory for Efficient Market Hypothesis (EMH). The EMH assumes that investor have rational character, efficient market and random walk. This study is an empirical study to identify whether the EMH concept is still suitable for the LQ45 stocks return or applies to the Hurst process which is biased random walk in nature and which is in accordance with the FMH concept emphasizing the effect of the liquidity and the horizon of the investor behavior. FMH concept uses Rescaled Range analysis as a statistical processing tool and Hurst value used to measure the degree of risk. The result of this study shows that the FMH assumptions are more realistic than the EMH assumptions and do happen on the Indonesian Capital Market, especially for LQ45."