Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pragmatisme yang diperbincangkan oleh media massa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manifestasi ajaran pragmatisme yang tampil melalui cara perilaku pragmatis ? dalam pesan politik calon legislator pada pemilu 2014. Subjek penelitian ini adalah para calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2014 dari gender, partai dan dapil yang berbeda dan media yang digunakan oleh caleg untuk mengirim pesan politik tersebut kepada masyarakat. Subjek penelitian ini diteliti menggunakan konsep komunikasi politik untuk melihat bagaimana komunikator politik mengirimkan pesan politiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep pragmatisme dan komunikator politik pragmatis untuk melihat apakah para informan merupakan seorang komunikator politik yang pragmatis. Selanjutnya pesan politik yang dikirim caleg sebagai komunikator politik diteliti untuk melihat apakah pesan tersebut merupakan pesan politik pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diteliti menggunakan Analisis semiotika Barthes. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa komunikator politik pragmatis menghasilkan pesan politik pragmatis dalam perpolitikan yang liberal.

---

This research is motivated by pragmatism issues are discussed by the media ahead of the General Election 2014. This study aims to explain the manifestation of the doctrine of pragmatism that appear through pragmatic behavior ? in the political message legislative candidates in the legislative election 2014.

The subjects of this research are legislative candidates city council 2014 from different gender, political party and different constituencies and media used by candidates to send a political message to the public. The subjects studied using the concept of political communication to see how the political communicator to send political messages. This study also uses the concept of pragmatism and pragmatist political communicators.

This research is qualitative research. Research data was obtained through interviews and documentation studies that examined use Barthes semiotic analysis. The results of this analysis indicate that pragmatic political communicator produce pragmatic political messages in liberal politics."

"Dalam penelitian ini dicari jawaban atas pertanyaan penelitian mengapa terjadi penurunan suara PDI-P di DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2004 ? Lokasi penelitian di DKI Jakarta. dan waktu penelitian berlangsung mulai April-Desember 2004. Tujuan penelitian memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya perolehan suara PDI-P pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penurunan perolehan suara di definisikan sebagai perbandingan antara perolehan suara Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan teori sistem pemilihan umum, teori kampanye partai politik, teori komunikasi politik, teori partai dan elite politik, serta teori konflik, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penggabungan dari berbagai cara (triangulasi) dan melalui wawancara. Sebagai sumber data diambil dari wawancara mendalam dengan alit PDI-P yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, dan Ranting sejumlah 18 orang. Asumsi penulis adalah kinerja elit PDI-P dan orientasi pemilih masyarakat DKI Jakarta mejadi penyebab utama turunnya perolehan suara.Dan pertanyaan penelitian di atas ditemukan beberapa penyebab penurunan perolehan suara PDI-P yaitu faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor Internal meliputi sumberdaya manusia partai rendah, pengelolaan partai kurang baik, kebijakan DPP yang tidak tepat, konsolidasi partai tidak maksimal, perilaku anggota dewan PDI-P kurang baik, tema kampanye yang tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat, dan konflik internal yang melanda partai. Faktor Eksternal meliputi kebijakan pemerintahan Megawati yang tidak popular, buruknya kebijakan Gubernur Sutiyoso di mata simpatisan PDI-P, media massa yang tidak berpihak pada Megawati dan PDI-P Partai lain menawarkan tema kampanye yang lebih menarik dan menjanjikan perubahan; orientasi pemilih yang semakin baik; dan Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P48) yang kurang sempurna.Penemuan lapangan adalah bahwa faktor internal inilah yang menjadi faktor utama penurunan perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor eksternal menjadi faktor pendukung penyebab turunnya perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.

---

Analysis of Vote Decline of PDI-P on The 2004's Legislatives Election in The Province of DKI JakartaThis research is trying to find out the answer of why the decline of PDIP's vote from DKI Jakarta districts happened during 2004 Legislative Election. The DKI Jakarta province served as the research field from April-December 2004. The cum of this research to describe factors influencing the decline of PDI-P's votes during the 2004's election at the DKI Jakarta province.Using the theories of the election system, political parties campaign, political communication, political parties and elites, and political conflicts. The writer took analyzes with qualitative method and analysis. Data collection was done by combining triangulation technique, and interviews. Data were taken from interviews on the PDI-P's elites from various sources; national level (DPP), regional level (DPD), local level (DPC), PAC and branches of 18 persons. The writer proposed a hypothesis is that PDI-P's work ethic and the orientation of voters in DKI Jakarta's was the main caused of the vote decline.From the above questions we find several causes of the PDI-P's vote decline were found based on internal and external factors. The first internal factors comprises of low human resources in the party, bad internal management, inefficient DPP policies, lack of party's consolidation, bad attitude of the PDI-P's members of council, campaign topics which are not representing the society's aspiration and internal conflicts. The external factors deals with unpopular Megawati's policies, Sutiyoso's bad policies for PDI-P's, unfavorable press reviews on Megawati and PDI-P, more interesting campaign topics from other parties, better voters orientation, and Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (Continuing Census and Voters Registration Program, P4B) imperfect implementation.This internal factors were proven to be the main factors of the PDI-P's voters in DKI Jakarta province while the external factors were supporting factors of the decline."

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan pemilu tersebut.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik, kampanye politik, dan teori elit. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder dan melalui wawancara. Sumber data utama, diambil dari wawancara mendalam dengan elit PKS yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPW, dan DPD sebanyak 5 orang, ditambah wawancara dengan 1 orang akademisi sebagai pembanding.Dari pertanyaan penelitian di atas, ditemukan beberapa faktor penyebab kemenangan PKS di Provinsi DKI Jakarta yaitu: faktor citra partai meliputi citra partai yang bersih dan peduli, responsif, dan anti KKN. Faktor fungsi partai yang berjalan dengan baik, meliputi fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Terakhir yaitu strategi partai yang meliputi konsolidasi, marketing, pengelolaan pemilih, dan optimalisasi leader di lapangan.Penemuan hasil penelitian di lapangan adalah bahwa faktor citra partai yang positif di masyarakat menjadi faktor yang dominan bagi kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor fungsi partai dan strategi partai menjadi faktor pendwcung penyebab kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta.Implikasi teori menunjukan bahwa proses pencitraan PKS dilakukan melalui kampanye politik. Seperti dikemukakan Riswandha Imawan, bahwa ada tiga dimensi kegiatan kampanye politik, yaitu dimensi dagang, komunikasi politik, dan mobilisasi. Sebagai dimensi dagang, elit PKS hares pandai mengkemas tema kampanye secantik mungkin, sehingga dapat menarik perhatian pemilih. Kampanye politik digunakan PKS untuk memasarkan citra partai yang bersih dan peduli, politik pencitraan yang dilakukan PKS menghasilkan suara yang signifikan pada Pemilu legislatif 2004. Kesimpulannya, teori yang dikemukakan oleh Riswandha Imawan tentang kegiatan kampanye politik yang berdimensi dagang, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh PKS di lapangan.

---

This research aims to find the answer of factors that stimulate the triumphant of Prosperous Justice Party (PKS) in the legislative election in 2004 in Jakarta and the strategy used by the party to win the election.

As a theoretical framework, this research applies theory of political party, political campaign, and elite. This research also uses qualitative method, meanwhile the technique of data analysis is descriptive analytics. To collect data needed in the research, several sources, primary and secondary data, are combined and done through interview. Primary data sources are in-depth interview with five elites as the functionaries of the party from DPP, DPW and DPD. An interview with a scholar is added to compare the analysis.

From the research questions, it is found that there are several factors as reasons for the triumphant of the party in Jakarta, which are image of the party as clean and responsive party, and against any form of corruptions; good implementation of the function of political party, such as political communication, political socialization, and political recruitment; and the strategy of the party such as consolidation, marketing, constituent management, and party cadre in the society.

The finding or the research in the field is that positive image of the party is the dominant factor for the triumphant. Meanwhile, the function and the strategy of the party are the secondary factors.

Theoretical implication of the research is that imagination process of the party is set through political campaign. As stated by Riswandha Imawan, there are three dimensions of political campaign, which are market dimension, political communication, and mobilization. According to the market dimension. Elite of the party must be good to cover up the campaign to attract the voters. The party developed its campaign as clean and responsive party; the politic of imagination of the party has obtained significant voters in the election of 2004. To conclude, theory stated by Riswandha Irnawan on market dimension is suitable with what PKS did in the election."

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud.Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional.Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya.Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah.Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized.For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research.The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor.The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience.An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest.The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience.To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance."

"Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia diredam selama Orde Baru. Populasi mereka tetap kecil di era Reformasi (setelah tahun 1998) dan berada di bawah ambang batas bawah DPR RI sebesar 4 persen. Representasi politik etnis Tionghoa diwujudkan melalui partai – partai mapan, seperti PDI-P yang bukan partai khusus orang Tionghoa. Satu alternatif etnis Tionghoa memajukan kepentingan mereka adalah melalui PSMTI. Melalui penelitian kualitatif, metode wawancara mendalam dan kerangka teori partisipasi politik Powers et. al (2016) dan pola pergerakan organisasi Tionghoa Tanasaldy (2015), penelitian ini fokus pada peran anggota PSMTI mendorong representasi politik komunitas Tionghoa melalui dukungan pada anggotanya yang menjadi caleg Pemilihan Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019. Penelitian ini menemukan peran anggota PSMTI terbatas dukungan personal terhadap sesama berbasis kedekatan pribadi dalam bentuk dana kampanye, dukungan suara, dan menjadi relawan kampanye. Hal ini terjadi akibat larangan PSMTI terlibat politik praktis yang tercantum dalam AD/ART, yang penerapannya rancu oleh PSMTI. Di sisi lain, partai pengusung dan komunitas Tionghoa berbasis daerah memainkan peran terpenting dalam kandidasi pemenang kursi DPRD DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa PSMTI sebagai organisasi Tionghoa terhambat dalam mendorong representasi politik caleg Tionghoa dengan tidak tersedianya wadah diskusi politik bersama anggota PSMTI, terutama menjelang pemilu. Berbeda dari teori partisipasi politik yang ada, penelitian ini menggaris bawahi peran politik PSMTI yang memformalisasikan hubungan mereka dengan pejabat partai melalui jabatan sebagai pengurus maupun anggota dewan yang sah menurut AD/ART.

---

Political participation of Chinese – Indonesians was muted during the New Order. Their population has remained below Indonesia's parliamentary threshold of 4 per cent since the Reformation Era (post – 1998). Political representation of ethnic Chinese is realized through established parties like PDI-P, a party not dedicated to them. One alternative for ethnic Chinese to advance their interests is through PSMTI. Through qualitative research, in-depth interviews, the theories of political participation (Powers et al., 2016) and the movement patterns of Chinese organizations (Tanasaldy, 2015), this study focuses on the role PSMTI members play in encouraging political representation of ethnic Chinese through support for their members who are candidates in the 2019 DKI Jakarta DPRD Election. This research finds that PSMTI members’ support is limited by personal closeness in the form of campaign funds, voting support, and becoming campaign volunteers. This situation is due to PSMTI's abstention from practical politics as stated in their constitution but ambiguous in implementation. Meanwhile, political parties and regional ethnic Chinese communities play the most critical roles in the elicitabilities of DPRD DKI Jakarta winners. This study finds that PSMTI, as a Chinese community organization, faces a challenge in encouraging political representation of Chinese candidates through the availability of political discussion forums with PSMTI members significantly ahead of elections. In contrast with existing political participation theory, this study illuminates PSMTI’s political role in formalizing their relationship with party officials through administrator or board member positions legal according to their constitution. "

"Keberadaan perempuan sebagai mayoritas dalam masyarakat Indonesia nyatanya berbanding terbalik dengan jumlah perwakilan perempuan di dalam parlemen. Dicanangkannya Affirmative action yang merupakan kebijakan khusus untuk mendukung jumlah keterwakilan perempuan nyatanya tidak serta-merta menghasilkan tingginya angka keterpilihan perempuan, terutama pada politik tingkat lokal di Indonesia. Terkait permasalahan tersebut, peran partai politik sebagai gerbang utama kader perempuan untuk menjadi perwakilan politik dinilai memiliki andil besar. Di lain sisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan hadir sebagai partai dengan jumlah perwakilan perempuan terbanyak pada Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014, dengan perolehan 10 dari total 20 orang anggota legislatif perempuan. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibanding Pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. Terkait dengan hal tersebut, seleksi kandidat birokratik yang dilakukan PDI Perjuangan menjadi penentu utama dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Melalui tinjauan teori candidate selection, tugas akhir ini membahas bagaimana pelaksanaan proses birokratik pada seleksi calon anggota perempuan PDI Perjuangan untuk Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014.

---

The existence of women as a numerically superior group in Indonesian society is in contrast with the number of women rsquo s representative on the parliament. The implementation of affirmative action as a special policy to support the increase the number of women rsquo s representation in parliament is in fact does not contribute towards the high number of Women Member of Parliaments, especially in local politics level. Regarding this problem, the importance of political party as the main entrance for woman cadres towards their being elected as Member of Parliaments MP has become more significant. As an example, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan was a political party with the largest number of women representations rsquo number being elected in Legislative Election for DKI Jakarta in 2014, with 10 from 20 of its women MP candidates elected. This achievement was a significant increase from the previous election in 2009, in which PDI Perjuangan only got 3 of its women MP candidates elected. On these matters, bureaucratic candidate selection process done by PDI Perjuangan had become the main determinant in placing women rsquo s names in the list of candidate for DPRD DKI Jakarta rsquo s MP. By using candidate selection theory, this thesis discussed about the implementation of bureaucratic process on PDI Perjuangan rsquo s women candidate selection for DKI Jakarta Legislative Election in 2014."