Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dari tiga jenis kebutuhan pokok (basic needs) manusia, yaitu sandang, pangan dan papan (perumahan), pemenuhan akan papan (perumahan) merupakan ynag paling sulit. Bila untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, dengan modal sekian puluh ribu rupiah misalnya, seseorang sudah dapat memenuhinya dalam waktu singkat. Namun untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya hanya dengan modal ratusan ribu, satu atau dua juta rupiah akan tetapi harus bersedia mengeluarkan anggaran dalam jumlah puluhan, ratusan juta dan bahkan mungkin juga sampai dengan miliaran rupiah. Terlebih bagi pihak yang ingin mempunyai rumah yang luas dan kualitas bagus, harus rela merogoh kantongnya dlam-dalam karena biayanya cukup besar.Kehadiran rumah dalam kehidupan manusia urgensinya tidak hanya satu fungsi akan tetapi terdiri dari berbagai macam fungsi. Seperti kata fenomenolog, tempat kediaman (rumah) adalah pusat dunia, tempat di mana kita berakar, di mana ada perlindungan, keamanan dan intimitas. Tempat kediaman memberi kemungkinan untuk dinamika dsar dari eksistensi manusia, yaitu pergi dan pulang. Orang mulai membuat tempat kediaman manakala ia percaya akan adanya tempat dan waktu yang akan datang"

"Pemanfaatan strategis tanah wakaf untuk pelayanan perkotaan menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur perkotaan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan kerangka tata kelola. Penelitian ini mengeksplorasi dimensi regulasi dan administrasi tanah wakaf serta kelayakannya untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal di kawasan perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang mencakup analisis regulasi, data tanah wakaf, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, penelitian ini mengidentifikasi enam tipologi tanah wakaf di Jakarta berdasarkan status pencatatan, sertifikasi, dan tingkat spesifik atau tidaknya peruntukan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf dengan peruntukan yang tidak spesifik dalam AIW memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk penyediaan pelayanan perkotaan, terutama jika selaras dengan mandat rencana tata ruang. Sebaliknya, tanah dengan peruntukan spesifik untuk keperluan keagamaan (misalnya, masjid atau makam) hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain melalui proses penggantian tanah wakaf (ruislag) yang sesuai dengan peraturan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perencana pelayanan perkotaan dalam proses ikrar wakaf untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko sengketa di masa depan, tetapi juga meningkatkan nilai manfaat sosial-ekonomi tanah wakaf. Selain itu, penguatan kerangka regulasi dan proses administrasi, seperti pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, menjadi langkah strategis dalam mencapai pemanfaatan tanah wakaf yang optimal dan berkelanjutan.

---

The strategic utilization of wakaf land for urban services demonstrates significant potential, particularly in addressing urban infrastructure needs while adhering to Sharia principles and governance frameworks. This study explores the regulatory and administrative dimensions of wakaf land and its feasibility for providing minimum service standards in urban settings. Using a mixed-method approach comprising regulatory analysis, data on wakaf land, and stakeholder interviews, the research identifies six typologies of wakaf land in Jakarta, based on their registration status, certification, and specificity of designation. The findings indicate that wakaf land with non-specific designations in its Wakaf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf, AIW) offers greater flexibility for urban service provision, particularly when aligned with spatial planning mandates. Conversely, land with specific religious designations (e.g., mosques or cemeteries) can only be repurposed through regulatory-compliant land exchange processes (ruislag). This study highlights the importance of involving the Indonesian Wakaf Board (BWI) and urban service planners in the wakaf pledge process to ensure alignment with urban spatial plans. Such an approach reduces the risk of future disputes and enhances the socio-economic utility of wakaf land. Additionally, strengthening regulatory frameworks and administrative processes, such as land registration and certification, is critical to achieving sustainable and optimized utilization of wakaf land."

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) mengatur beberapa perubahan diantaranya dalam hal penataan ruang. UU yang diusung dengan metode Omnibus Law ini dilakukan sebagai upaya penyederhanaan regulasi yang terlalu panjang dan berbelit. Pemerintah bermaksud memangkas sejumlah aturan yang terlalu banyak (hyper regulation) dan saling tumpang tindih dalam implementasinya. Dalam hal perubahan paradigma penataan ruang pasca UU cipta kerja, terobosan yang dicanangkan berorientasi dalam memudahkan investasi serta efisiensi pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma penataan ruang  pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Adapun hasil penelitian ini bahwa peraturan Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja bisa dikatakan telah mengakomodasi penyelenggaraan tata ruang yang ideal bahwasanya paradigma baru dalam UU Cipta Kerja bisa dikatakan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja mampu menyederhanakan aturan-aturan yang saling tumpang tindih serta mengupayakan percepatan dalam proses yang cenderung lama dan berbelit. Perencanaan penataan ruang juga telah menjadi rujukan atau pedoman dalam hal perizinan, yakni melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan Demikian perlu adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat selaku objek dari hukum itu sendiri.

---

Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Cipta Kerja) regulates several changes including spatial planning. The act, which carried by using the Omnibus Law method, was carried out as an effort to simplify regulations that were too long and convoluted. The government intends to cut a number of regulations that are too excesive (hyper regulation) and overlap in their implementation. In terms of changing the spatial planning paradigm after the UU Cipta Kerja, the proposed breakthrough is oriented towards facilitating investment and efficient use of safe, comfortable, productive, and sustainable space that will have an impact on job creation. This research is a normative juridical research that uses secondary data as the main data in the form of legislation and other literature. This study aims to analyze the paradigm shift in spatial planning after the enactment of the Job Creation act. The results of this study indicate that the Spatial Planning regulations in the Job Creation act can be said to have accommodated the ideal spatial arrangement that the new paradigm in the Job Creation act is quite significant. This is because the Job Creation act is able to simplify overlapping rules and strive for acceleration in processes that tend to be long. Spatial planning has also become a reference or guideline in terms of licensing, namely through the Suitability of Spatial Utilization Activities (KKPR). Thus, it is necessary to have a good synergy between the Central Government, Regional Government, and the community as the object of the law itself."

"Perubahan tutupan lahan akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksikan perubahan tutupan lahan di Kecamatan Batangan dari tahun 2013 sampai 2033. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dari data citra satelit yang kemudian dilakukan pemodelan seluler automata pada plugins MOLUSCE di perangkat lunak Quantum GIS. Data tema tutupan lahan yang digunakan adalah area terbuka, area terbangunan, area hutan, area perairan, area pertanian dan peternakan, dan area transportasi. Sedangkan variabel spasial yang dianggap mempengaruhi hasil prediksi adalah jaringan jalan, lahan terbangun, lahan pertanian, dan lahan perairan. Hasil prediksi lahan pada tahun 2033 lahan yang dapat digunakan sebagai kawasan permukiman sebesar  272,81 hektare dan kebutuhan lahan permukiman berdasarkan proyeksi penduduk dengan tambahan tenaga kerja sejumlah 156.417 jiwa akibat adanya kawasan peruntukan industri adalah 840,74 hektar. Hal ini mengakibatkan adanya kekurangan lahan untuk perkembangan kawasan permukiman sebesar 567,93 hektare untuk menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan kawasan permukiman di Kecamatan Batangan.

---

Land cover changes will be influenced by population growth and its activities. This research aims to predict land cover changes at Batangan District from 2013 to 2033. The method used is quantitative, based on satellite imagery data, which is then modeled using cellular automata in the MOLUSCE plugin in Quantum GIS software. The land cover themes used include open areas, built-up areas, forest areas, water areas, agricultural and livestock areas, and transportation areas. The spatial variables considered to influence the prediction results are road networks, built-up land, agricultural land, and water areas. The predicted land for 2033 shows that 272.81 hectares can be used as residential areas, while the land requirement for residential areas based on population projections with an additional workforce of 156,417 people due to the industrial zone is 840.74 hectares. This results in a land shortage for residential area development of 567.93 hectares, which should be a concern for the local government in formulating residential area policies in Batangan District."

"buku ini membahas tentang terminologi penatagunaan tanah dan ruang dan juga sejarah penatagunaan ruang."

"ABSTRAKPermasalahan utama yang hendak ditelaah dalam penelitian ini adalah fungsionalisasi hukum dalam kaitannya dengan penegakan hak masyarakat atas pemanfaatan lahan. Telah diungkapkan, bahwa hak warga masyarakat di Gili Trawangan atas pemanfaatan lahan memperoleh tekanan dari pengusaha pengembangan dan aparat birokrat. Mereka tidak leluasa memanfaatkan lahannya, terutama dalam usaha kepariwisataan. Bahkan mereka telah dipaksa oleh pemerintah daerah menyerahkan haknya, yang kemudian hak pemanfaatan lahan itu diserahkan oleh pemerintah daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat kepada pengusaha.Permasalahan hukum dalam pemanfaatan lahan berkisar pada keadilan, kepastian dan kemakmuran yang harus ditegakkan berkenaan dengan hak masyarakat atas tanah. Hal ini didekati tidak hanya secara positivistik dan normatif, melainkan juga pada sisi kemanfaatan hukum dalam mewujudkan kemakmuran. Penelitian ini berusaha menjelaskan sebagian kecil dari kerangka teori fungsional-imperatif yang sangat abstrak dan luas itu. Hal itu mengenai aksi sosial (integratif), dan makna fungsi hukum dalam mekanisme integratif."